Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.607
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Bina Hukum Lingkungan KADARKUM: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Suloh : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Malikussaleh DAS SEIN: Jurnal Pengabdian Hukum dan Humaniora PATTIMURA Legal Journal Bacarita Law Journal Bina Hukum Lingkungan SASI CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review
Sedubun, Victor Juzuf
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PENETAPAN HUTAN ADAT DI MALUKU (TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2013) Sedubun, Victor Juzuf
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik antara MHA dengan pengusaha dalam wilayah petuanan MHA di Maluku sering terjadi. Kasus-kasus, seperti yang dialami oleh MHA di Aru dan di Sabuai, menunjukan bahwa MHA dan kekayaan alam di dalam petuanannya masih menjadi korban. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hukum positif yang dikaji adalah UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2017. Pemerintah harus melindungi hak warga negara, termasuk hak MHA Maluku atas petuanannya. Implikasi dari Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2017 adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota segera membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Hutan Adat. Pembentukan peraturan daerah a quo penting dan menjadi dasar hukum, untuk memberikan perlindungan bagi MHA sebagai pemilik, subjek hukum dan penyandang hak atas petuanan dan hak atas lingkungan hidup, untuk mengelola sumber daya alam yang berada dalam petuanan MHA.
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBELA HAK ASASI MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP OLEH MASYARAKAT ADAT Sedubun, Victor Juzuf
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (187.439 KB)

Abstract

Upaya pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap HAM mendapat perhatian penting oleh Komnas HAM saat penyusunan SNP tentang Pembela HAM. Masalah penulisan adalah bagaimana urgensi pengaturan pembela HAM yang berasal dari masyarakat adat di bidang lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan Pembela HAM dibutuhkan dengan mendesak dalam perlindungan, pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM, karena Pembela HAM di bidang lingkungan hidup, khususnya yang berasal dari masyarakat adat, juga memiliki peran yang sangat signifikan dan berkontribusi nyata dalam memajukan dan melindungi HAM, pada skala lokal, daerah, nasional bahkan internasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan masyarakat adat sebagai Pembela HAM, berpengaruh terhadap penyelamatan lingkungan dari kerusakan dan pengalihfungsian yang berakibat pada hilangnya hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan kepemilikan atas wilayah laur. Pengkajian ini untuk menganalisa urgensi pengaturan pembela HAM khusunya yang berasal dari masyarakat adat di bidang lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan.
URGENSI PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH PENETAPAN HUTAN ADAT DI MALUKU (TINJAUAN TERHADAP PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI NOMOR 35/PUU-X/2013) Sedubun, Victor Juzuf
Bina Hukum Lingkungan Vol. 5 No. 1 (2020): Bina Hukum Lingkungan, Volume 5, Nomor 1, Oktober 2020
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Konflik antara MHA dengan pengusaha dalam wilayah petuanan MHA di Maluku sering terjadi. Kasus-kasus, seperti yang dialami oleh MHA di Aru dan di Sabuai, menunjukan bahwa MHA dan kekayaan alam di dalam petuanannya masih menjadi korban. Penelitian ini merupakan penelitian normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hukum positif yang dikaji adalah UUD NRI Tahun 1945 dan Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2017. Pemerintah harus melindungi hak warga negara, termasuk hak MHA Maluku atas petuanannya. Implikasi dari Putusan MK Nomor 35/PUU-X/2017 adalah bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten dan Kota segera membentuk Peraturan Daerah tentang Penetapan Hutan Adat. Pembentukan peraturan daerah a quo penting dan menjadi dasar hukum, untuk memberikan perlindungan bagi MHA sebagai pemilik, subjek hukum dan penyandang hak atas petuanan dan hak atas lingkungan hidup, untuk mengelola sumber daya alam yang berada dalam petuanan MHA.
PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH TENTANG PEMBELA HAK ASASI MANUSIA BIDANG LINGKUNGAN HIDUP OLEH MASYARAKAT ADAT Sedubun, Victor Juzuf
Bina Hukum Lingkungan Vol. 7 No. 1 (2022): Bina Hukum Lingkungan, Volume 7, Nomor 1, Oktober 2022
Publisher : Asosiasi Pembina Hukum Lingkungan Indonesia (PHLI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Upaya pemajuan, perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan terhadap HAM mendapat perhatian penting oleh Komnas HAM saat penyusunan SNP tentang Pembela HAM. Masalah penulisan adalah bagaimana urgensi pengaturan pembela HAM yang berasal dari masyarakat adat di bidang lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan. Keberadaan Pembela HAM dibutuhkan dengan mendesak dalam perlindungan, pemajuan, penghormatan, dan pemenuhan HAM, karena Pembela HAM di bidang lingkungan hidup, khususnya yang berasal dari masyarakat adat, juga memiliki peran yang sangat signifikan dan berkontribusi nyata dalam memajukan dan melindungi HAM, pada skala lokal, daerah, nasional bahkan internasional. Penelitian ini adalah penelitian normatif, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukan bahwa keberadaan masyarakat adat sebagai Pembela HAM, berpengaruh terhadap penyelamatan lingkungan dari kerusakan dan pengalihfungsian yang berakibat pada hilangnya hak masyarakat adat atas tanah, hutan dan kepemilikan atas wilayah laur. Pengkajian ini untuk menganalisa urgensi pengaturan pembela HAM khusunya yang berasal dari masyarakat adat di bidang lingkungan hidup dalam peraturan perundang-undangan.
Penerapan Peraturan Daerah Kabupaten Maluku Tengah Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Sampah Di Wilayah Pesisir Kecamatan Kota Masohi Kabupaten Maluku Tengah Samal, Hikma Fajaria; Sedubun, Victor Juzuf; Irham, Muhammad
CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review Vol 1 No 1 (2023): Juni 2023 CAPITAN: Constitutional Law & Administrative Law Review
Publisher : Pusat Studi Hukum dan Pemerintahan Fakultas Hukum Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/capitan.v1i1.9837

Abstract

Environmental health in Indonesia is still a very diverse problem and from year to year it has not been resolved properly. Problems that occur include pollution problems, both water pollution, air pollution, and soil pollution. The writing method in this study uses an empirical juridical method with a statute approach. The data sources used are primary data sources in the form of interviews and observations and secondary data in the form of journals, books and data on the internet related to research. Data was collected through observation, interviews and documentation. The results of the study show that (1) waste management in the coastal area of ​​Kota Masohi District is not running according to regulations, as seen from the lack of attention from the government and the untouchability of infrastructure and services for waste management in the area. (2) the community's role was not carried out properly due to a lack of understanding of the regional regulation and the government did not carry out its role properly due to budget constraints. The implications of the research are (1) It is hoped that the government will be more active in disseminating the Central Maluku Regency Regional Regulation No. 11 of 2022 concerning Waste Management sees that many people do not know the contents of the regional regulation (2) It is hoped that the Environmental Service can carry out their duties and functions in implementing the regional regulation. (3) It is expected that the community will always play an active role in assisting the government in maintaining environmental cleanliness and health.
Partisipasi Masyarakat Dalam Pembentukan Undang-Undang Tuhumena, Callychya Juanitha Raisha; Pietersz, Jemmy Jefry; Sedubun, Victor Juzuf
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 3 (2021): Volume 1 Nomor 3, Mei 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v1i3.575

Abstract

Introduction: Community participation is a stage that engages the community in participating in the process of forming laws and regulations. Purposes of the Research: The purpose of this writing is to determine the consequences of the formation of laws that do not involve public participation.Methods of the Research: The research method used is normative legal research. With the approach used, namely the statute approach, and the conceptual approach.Results of the Research: The results of this study indicate that community participation is a stage that provides opportunities for the community, in reports, invitations in accordance with the provisions of the law. Community participation implies that community participation contains legal norms that are imperative. How successful is the community's successful procedure that must be carried out in the ordering of statutory regulations.
Urgensi Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sariati, Eka; Nirahua, Salmon Eliazer Marthen; Sedubun, Victor Juzuf
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 5 (2021): Volume 1 Nomor 5, Juli 2021
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v1i5.632

Abstract

Introduction: Government Regulation in Lieu of Law Number 2 of 2020 has provided a legal basis for the implementation of the Pilkada in 2020, the voting was conducted in December 2020.Purposes of the Research: This writing aims to find out and understand about the right legal products in the implementation of regional elections during the Pandemic.Methods of the Research: The research method used is normative juridical. which is focused on providing explanations that explain a particular category. Approach the problem of the statute approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then free from secondary legal materials. The processing and analysis of legal materials is described in a qualitative way with the aim of describing the findings in the field.Results of the Research: The issuance of Government Regulations in Lieu of Law Number 2 Year 2020 is not yet correct, There have been too many changes that have emerged for Law No. 1 of 2015. Then Based on Appendix II number 237 of Law no. 12 of 2011, the Government should understand that if a change in laws and regulations results in a change in systematics, the changed material is more than 50%, or its essence changes, it is better if it is revoked and rearranged in a new form. Parameters of Matters that forced the issuance of Perppu Number 2 of 2020, namely First, the Non-natural disaster Pandemic Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) which has caused many casualties; Second, namely the absence of law or there is a law but it is not sufficient
Wewenang Ombudsman Republik Indonesia Dalam Pemeriksaan Maladministrasi Tes Wawasan Kebangsaan Pegawai Komisi Pemberantasan Korupsi Tuarita, Dedi Rusman; Sedubun, Victor Juzuf; Holle, Eric Stenly
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 1 No. 12 (2022): Volume 1 Nomor 12, Februari 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v1i12.881

Abstract

Introduction: Law Number 37 of 2008 concerning the Ombudsman gives authority to the Ombudsman to supervise and examine the implementation of public services for maladministration by state officials. However, in carrying out its authority, the ombudsman is faced with the problem of the KPK TWK and receives a report on the maladministration of the KPK employee TWK, so this raises the issue of whether the KPK employee TWK is part of maladministration and part of the administration of public services.Purposes of the Research: This study aims to find out the Ombudsman of the Republic of Indonesia has the authority to examine maladministration of the national insight test of employees of the corruption eradication commission. Methods of the Research: Type of research used is normative, namely research that is based on the rule of law that can provide an explanation of the problems being studied. The problem approach is the legal approach (statute approach) and the conceptual approach (conceptual approach). The collection of legal materials through primary legal materials is then linked to secondary legal materials.Results of the Research: Ombudsman of the Republic of Indonesia has the authority to examine maladministration of the national insight test of corruption eradication commission employees, as that the TWK of KPK employees is part of the object of maladministration examination which is a term related to the duties of the ombudsman according to the form and concept of maladministration and based on article 1 number 3 Law No. 37 of 2008. and TWK of KPK employees are part of public services within the scope of administrative services as referred to in Article 5 paragraphs (1) and (2), Article 46 paragraph (1) of Law Number 25 of 2009 and as well as maladministration in the implementation TWK which resulted in 51 KPK employees being dismissed, so that KPK employees reported TWK maladministration to the ombudsman. Thus the ombudsman carries out his duties and functions in examining the TWK of KPK employees according to the provisions of Article 6 and Article 7 of Law No. 37 of 2008 which gives the ombudsman the authority to receive maladministration reports.
Kewenangan Penetapan dan Pelantikan Raja Negeri Tulehu oleh Kepala Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Ohorella, Nurjanah; Sedubun, Victor Juzuf; Nendissa, Reny Heronia
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 3 (2022): Volume 2 Nomor 3, Mei 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v2i3.923

Abstract

Introductioan: The regent's authority in the rural scope is the authority to regulate the administration of regional areas that fall within the scope of his government administration, namely the village or sub-district.Purposes of the Research: The purpose of this paper is to find out the Authority of the Appointment and Inauguration of the King of Tulehu by the Head of the Central Maluku Regency Government.Methods of the Research: The research method used is normative juridical, the approach used in this research is the statutory approach, conceptual approach and case approach. Sources of legal materials used are primary legal materials, secondary and tertiary legal materials. The technique of collecting legal materials carried out in this research is through a literature study, then analyzed using qualitative methods.Results of the Research: The Regent is not authorized to stipulate and inaugurate the Head of the Tulehu State Government who is directly and publicly elected and is not in accordance with the customary law applicable in the Tulehu State because the Central Maluku Regent's authority as stated in PERDA Kabupaten Maluku Tengah No 3/2006 is stated to only inaugurate and In the process, it is given to the customary law procession of each customary land to carry out the nomination process as part of the State's recognition of the existence of the customary law of the community which is still valid today. The legal consequences of the presence of the Central Maluku Regent's Decree are: SK for Replacement of State Sanir Number: 147 - 512 of 2019. and SK of Ratification of New State Sanir Number: 141.05 - 522 of 2019.
Kewenangan Pemerintah Dalam Melakukan Pengawasan Terhadap Lingkungan Hidup Nusalawo, Modesta; Sedubun, Victor Juzuf; Holle, Eric Stenly
TATOHI: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 2 No. 7 (2022): Volume 2 Nomor 7, September 2022
Publisher : Faculty of Law, Universitas Pattimura

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47268/tatohi.v2i7.1135

Abstract

Introduction: provides This study discusses the issue of government authority in supervising the environment.This study discusses the issue of government authority in supervising the environmentPurposes of the Research:  The purpose of this study is to identify and analyze the government's authority in the environmental sector and to determine the implementation of the local government's supervisory authority on the environment based on Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation.Methods of the Research: This study uses a normative legal research method using a statutory approach and a conceptual approach.Results of the Research: The results and discussion show that the Government based on Article 1 Paragraph (3), Article 71 paragraph (3) and Law No. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management and Article 72 of Law No. 11 of 2020 on Job Creation, has the authority to carry out supervision of the environment which is the problem used by the author, namely the authority to supervise. The authority for environmental supervision according to Law No. 32 of 2009 includes supervision and the imposition of sanctions. However, the Job Creation Law Number 11 of 2020 specifically regulates, supervises and applies sanctions. The job creation law provides environmental approval, supervision and application of sanctions in the form of direct and indirect warnings, government coercion and does not give authority to local governments in supervising and implementing sanctions.
Co-Authors Garciano Nirahua Hilda Hilda Holle, Eric Stenly Holle, Erick Stenly Latekay, Marlon Lawalata, Magreth Syelen Louhenapessy, Revally Muhammad Irham Nendissa, Reny Heronia Nirahua, Salmon Eliazer Marthen Nusalawo, Modesta Ohorella, Nurjanah Pattinasarany, Yohanes Picauly, Benjamin Carel Pietersz, Jemmy Jefry Samal, Hikma Fajaria Sariati, Eka Tuarita, Dedi Rusman Tuhumena, Callychya Juanitha Raisha Vica Jillyan Edsti Saija