Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.267
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ARBITER: Jurnal Ilmiah Magister Hukum Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal): Humanities and Social Sciences JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Prointegrita JURNAL RETENTUM
Marbun, Jaminuddin
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 17 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search
Journal : JURNAL RETENTUM

 1   2 
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP ANAK YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG RI N0.11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN ANAK Lase, Yones Irawan; Ndruru, Onekhesi; Marbun, Jaminuddin; Lubis, Mhd. Ansori
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4247

Abstract

Perlindungan hukum bagi generasi muda yang melakukan aksi demonstrasi kriminal merupakan salah satu bentuk keadilan dalam masyarakat, karena hal tersebut telah menjadi aturan penting yang paling penting di Republik Indonesia yang menjamin keberlangsungan sistem berbasis suara dan kebebasan bersama sesuai budaya masyarakat. demikianlah kedudukan Pancasila dalam Negara kita sebagai gaya hidup (reasoning of life) dan lebih jauh lagi sebagai landasan hukum untuk mengatasi berbagai persoalan. Oleh karena itu, generasi muda yang bergelut dengan hukum diupayakan untuk diberikan perlindungan dalam segala bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat.
IMPLEMENTASI HUKUM PIDANA BAGI APARATUR SIPIL NEGARA YANG MELAKUKAN TINDAK PIDANA Ndruru, Philipus; Faana, Amrijal; marbun, Jaminuddin; Taufiqurrahman, Mhd.
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4248

Abstract

Judul penelitian skripsi ini adalah Implementasi Hukum Pidana Bagi Aparatur Sipil Negara Yang Melakukan Tindak Pidana Korupsi. Adapun yang menjadi tujuan penelitian yakni, untuk mengetahui pendorong aparatur sipil negara melakukan tindak pidana korupsi. Kedua, untuk mengetahui akibat hukum terhadap status aparatur sipil negara yang melakukan tindak pidana korupsi. Ketiga, untuk mengetahui upaya penegakan hukum pidana bagi aparatur sipil negara yang melakukan turut serta dalam perkara korupsi. Adapun faktor pendorong Aparatur Sipil Negara melakukan tindak pidana korupsi adalah sikap masyarakat yang kondusif terhadap terjadinya korupsi, masyarakat terlalu pesimis dan tidak tahu jika sesungguhnya mereka adalah korban dari tindakn korupsi itu sendiri. Aspek ekonomi adalah, seseorang terjerat korupsi dipengaruhi oleh pendapatan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang rendah untuk memenuhi kebutuhanya. Sementara, aspek politik, ASN dapat bertindak korupsi karena disebabkan suatu kepentingan politik dalam mempertahankan atau mendaptkan jabatan dan kekuasaan tertentu. Dan terakhir adalah aspek oranisasi adalah, keteladanan kepemimpinan, kultur organisasi, akuntabilitas, serta manajemen dan pengawasan yang rendah. Akibat hukum terhadap Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi adalah pemberian sanksi teguran adalah penyampaian teguran dengan tujuan untuk memberikan peringatan agar Aparatur Sipil Negara. Sanksi Denda adalah ganti rugi yang dilakukan Aparatur Sipil Negara karena melakukan kesalahan pada saat melaksanakan pekerjaannya. Sanksi penjara, sanksi ini merupakan hasil pemeriksaan selama persidangan terkait tindakan pidana yang dilakukan Aparatur Sipil Negara. Dan sanksi pemecatan Dengan Tidak Hormat, sanksi penonaktifan seseorang dari Aparatur Sipil Negara karena terbukti melakukan kesalahan yang berat. Upaya penegakan hukum pidana bagi Aparatur Sipil Negara yang melakukan tindak pidana korupsi dilakukan melalui Upaya penal dilakukan dengan pendekatan regresif yang memanfaatkan hukum pidana dalam hal ini adalah penegakan Undang-Undang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sedangkan, upaya non penal difokuskan pada upaya preventif berupa mempertegas fungsi Pengawasan Komisi Sipil Aparatur Negara (KSAN) dan Inspektorat Pemerintah, menaikan gaji dan tunjangan ASN, melakukan edukasi anti korupi bagi ASN secara rutin, mengevaluasi tata caara penerimaan ASN dan memberikan reward bagi ASN yang berprestasi serta memberikan akses transparansi publik terhadap masyarakat. Adapun saran pada hasil penelitian ini adalah Peneliti menyarankan kepada Pemerintah Republik Indonesia untuk menegakkan lembaga yang berhak melakukan pemberantasan korupsi agar tidak terjadi multitafsir dalam penegakan kasus korupsi yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara melalui lembaga penegak hukum (Kepolisian, Kejaksan dan KPK). Peneliti juga menyarankan kepada pemerintah pusat dan daerah untuk melakukan pengawasan internal melalui inspektorat pemerintahan, serta Lembaga eksternal seperti Ombudsman dalam memantau kinerja ASN agar terhindar dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Agar pemerintah lebih memperhatikan kesejahteraan Aparatur Sipil Negara seperti menaikan gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya.
PERAN LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN (LPSK) DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA DI INDONESIA Halawa, Notarius; Gultom, Alberton; Hamonangan, Alusianto; Marbun, Jaminuddin
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4242

Abstract

Lembaga perlindungan saksi dan korban merupakan entitas independen yang bertujuan melindungi dan menjamin perlindungan bagi saksi serta korban. Bertugas menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai UU Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perlindungan Saksi dan Korban yang menggantikan UU Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), lembaga ini memiliki peran krusial dalam memastikan keamanan saksi dan korban dalam kerangka sistem peradilan pidana di Indonesia. Dalam hal ini, LPSK memberikan perlindungan fisik, psikologis, dan sosial bagi saksi serta korban, sehingga mereka dapat memberikan keterangan dengan jujur tanpa rasa takut terhadap ancaman atau tekanan dari pihak terdakwa atau pihak lain yang terkait.
PERLINDUNGAN HUKUM KEPADA PENDAFTAR MEREK PERTAMA BERDASARKAN “ASAS PRIORIN TEMPORA NELIOR IN JURE” (Studi kasus Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby) Waruwu, Emanuel Tri Putra; Halawa, Martina; Marbun, Jaminuddin
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4250

Abstract

Perlindungan Hukum pada merek di Indonesia diatur dalam UU nomor 20 tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Perlindugan hukum terhadap merek yang berdasarkan pada prinsip first to file dan di tegaskan pada Asas Priorin Tempora Nelior In Jure yaitu Hak atas merek hanya diberikan kepada pihak yang lebih dahulu mendaftarkan merek atau kepada pendaftar merek pertama. Pertimbangan Hakim pada Sengketa Merek pada putusan PN surabaya nomor : 2/pdt.sus. hki/merek/2022/pn.niaga sby. Telah diterapkan perlindungan hukum sebagai Pendaftar merek Pertama. Namun dalam kasus ini merek MS Glow yang terdaftar, jenis barang Kelas 32 dan tidak sesuai dengan produk yang di perdagangkan yaitu Jenis barang Kosmetik. Sedangkan Pstore Glow terdaftar dengan jenis barang kelas 3 pada jenis barang Kosmetik. Hakim memutuskan bahwa Merek Pstore Glow berhak mendapatkan perlindungan hak merek sebagai pendaftar merek pertama sebab pihak tergugat terbukti melawan hukum.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEKERJA/BURUH YANG DI PUTUSKAN HUBUNGAN KERJA SECARA SEPIHAK OLEH PT MEGAAUTO FINANCE Laia, Apriana; Simamora, Erdin; Marbun, Jaminuddin; Hamonangan, Alusianto
JURNAL RETENTUM Vol 6 No 1 (2024): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v6i1.4245

Abstract

Perlindungan hukum terhadap pekerja atau buruh yang di-PHK (Pemutusan Hubungan Kerja) secara dengan mengambil studi kasus dari Putusan Mahkamah Agung No. 1760 K/Pdt.Sus-PHI/2022. Perlindungan yang melindungi hak-hak pekerja dalam situasi di-PHK oleh perusahaan dan menguji sejauh mana putusan Mahkamah Agung mencerminkan keadilan dan perlindungan hukum bagi pekerja. mengidentifikasi dasar hukum yang mengatur hak-hak pekerja yang di-PHK serta prinsip-prinsip hukum yang terkait dengan pemutusan hubungan kerja. Selanjutnya menganalisis putusan Mahkamah Agung terkait dengan kasus, termasuk alasan-alasan yang mendasarinya. menunjukkan bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus di-PHK secara sepihak masih memiliki beberapa kelemahan, terutama dalam penegakan hak-hak pekerja. Bahwa perlindungan hukum terhadap pekerja dalam kasus PHK perlu diperkuat, dan putusan Mahkamah Agung harus memperhatikan kepentingan pekerja serta memastikan keadilan di dalamnya.
KEWAJIBAN KONTRAKTOR TERHADAP KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA (K3) PADA PT. ANGKASA PURA II KANTOR CABANG BANDAR UDARA INTERNASIONAL KUALANAMU Mustofa, Ahmad; Marbun, Jaminuddin
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v1i01.279

Abstract

Construction projects are a series of types of activities involving company management, labor, and technical equipment and construction materials. The procurement of construction materials covering large or small scale can cause sources of accidents and health problems.In general, the activities of construction work are carried out in open spaces / fields.Occupational Health and Safety Planning in a construction project is one of the requirements in carrying out the work of a project and greatly provides great benefits for national development togetherness, welfare for workers and the community. This research is an empirical juridical study; an approach by seeing a legal reality in society. The location of this research is the Office of Contractors of Personnel and General Affairs (Personnel and General Affairs).K3 (Occupational Health and Safety) is under the auspices of the Department of Personnel and K3 (Occupational Health and Safety) protection is given to workers. Contractors must comply with all applicable laws and regulations in Indonesia regarding Occupational Safety and Health. Then the contractors must integrate the Contractor's Occupational Safety and Health Management System with the Occupational Safety and Health Management System of the employer company, PT. Angkasa Pura II (Persero) Kualanamu International Airport Branch Office which is engaged in airport business. A contractor in the Work Environment of PT. Angkasa Pura II (Persero) Kualanamu International Airport Branch Office is one of the companies that have implemented occupational safety and health (K3), by conducting work safety and health efforts. Even though the company has provided protective equipment, in reality there are many workers who do not want to use it.
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENCUCIAN UANG DI KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA UTARA (POLDA-SU) Simbolon, Leonardo Lukito; Marbun, Jaminuddin; Rogers, Maurice
JURNAL RETENTUM Vol 1 No 01 (2019): SEPTEMBER
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v3i1.909

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU), faktor apa yang menjadi kendala dan cara mengatasinya kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang di Kepolisian Daerah Sumatera Utara (POLDA-SU). Hasil penelitian diperoleh bahwa modus operandi pencucian uang paling umum terjadi adalah dengan melakukan transfer bank atas dana dimaksud, transfer dana tersebut dapat terjadi hingga berkali-kali agar semakin jauh dari sumber asalnya, dan semakin sulit untuk dilakukan pelacakan. Penegakan hukum dilakukan berdasarkan laporan masyarakat, dan laporan PPATK, tetapi sebagian besar adalah hasil penyidikan kepolisian sebagai tindak lanjut dari pidana asalnya. Faktor kendala dalam penegakan hukum terhadap pencucian uang adalah: kerahasiaan bank cukup tinggi, perbedaan interpretasi antar penegak hukum, kurangnya SDM penyidik kepolisian, kurangnya kepatuhan pelaku penyedia jasa keuangan terhadap peraturan yang berlaku, adanya kemajuan teknologi, serta tingginya intervensi kepada penyidik. Upaya yang perlu dilakukan untuk mengatasi kendala penegakan hukum terhadap tindak pidana pencucian uang adalah: memberikan akses lebih baik bagi kepolisian ke perbankan, meningkatkan kesepahaman antar penegak hukum, meningkatkan SDM penyidik kepolisian, memberikan sanksi tegas kepada perbankan yang tidak patuh, serta meningkatkan integritas penyidik kepolisian.
ANALISIS YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI DENGAN MENGGUNAKAN SARANA MEDIA ELEKTRONIK Hutagalung, Daniel; Yohansen, Yohansen; Marbun, Jaminuddin; Simanungkalit, Alusianto Hamonagan
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i2.2768

Abstract

Transaksi jual-beli online menggunakan media elektronik atau yang sering dikenal dengan istilah e-commerce, saat ini sangat berkembang pesat di kalangan masyarakat, sebagai dampak semakin berkembangnya teknologi yang makin maju dan canggih serta semakin meningkatnya jumlah pengguna internet di Indonesia. Saat ini banyak pelaku usaha dan konsumen yang melakukan transaksi jual-beli melalui media online, karena hal itu dirasa praktis dan efisien dalam hal waktu dan tempat, faktor lain yang mendorong pelaku usaha untuk melakukan jual beli berbasis online ini yaitu karena pelaku usaha bisa menekan biaya pemasaran, dan lain lain sehingga pelaku usaha hanya memerlukan modal yang relatif sedikit dalam menjalankan bisnisnya. Penelitian ini menggunakan metode normatif yuridis, yaitu segala sumber di ambil dari kepustakaan, undang-undang dan media lainnya. Pelaku usaha maupun konsumen banyak mengalami berbagai permasalahan dalam transaksi e-commerce dan hal yang sering menjadi penyebab adalah tidak memahami secara mendetail mengenai ketentuan hukum dalam perjanjian jual beli dan berbagai risiko-risiko yang akan dihadapi. Selain itu, masyarakat juga tidak memperhatikan risiko-risiko yang dapat terjadi dalam transaksi jual beli melalui media internet.Adapun perlindungan konsumen dalam melakukan transaksi elektronik dalam hal mendapatkan barang yang tidak sesuai dengan yang dijual terdapat didalam pasal 4 huruf b dan huruf a yaitu konsumen berhak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan dan konsumen berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Perlindungan terhadap konsumen transaksi elektronik juga terdapat dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik ( UU ITE) yaitu pasal 5 ayat (1) yang berbunyi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah. Tanggung jawab yang dimiliki masing-masing pihak bisa terjadi apabila masing-masing pihak telah sama-sama memberikan tanda tangan elektronik. Para pihak juga bertanggung jawab menjaga tanda tangan elektroniknya masing-masing.
ANALISIS YURIDIS TENTANG INDEPENDENSI INSPEKTORAT DAERAH DI KABUPATEN KARO Tarigan, Iskandar Julkarnain; Marbun, Jaminuddin; Taufiqurrahman, Mhd.
JURNAL RETENTUM Vol 3 No 1 (2021): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v5i2.1366

Abstract

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana pelaksanaan pengawasan Inspektorat di Indonesia, bagaimana Independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo, kendala apa yang dihadapai untuk meningkatkan Independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Faktor kendala yang dihadapi dalam meningkatkan independensi Inspektorat Daerah di Kabupaten Karo adalah adanya UU No. 23 Tahun 2014 yang menyatakan inspektorat daerah dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada kepala daerah melalui sekretaris daerah, sehingga upaya untuk menaikkan kedudukan inspektorat tidak dapat dilakukan, adanya perbedaan pandangan tentang sejauh mana indenpendensi inspektorat diperlukan, adanya keterbatasan SDM inspektorat sehingga dianggap kurang mampu mengawasi kebijakan yang dibuat oleh semua OPD, serta kurangnya integritas pejabat sehingga ada anggapan hasil pengawasan kurang dapat dipercaya. Disarankan pemerintah perlu melakukan revisi terhadap UU Pemerintah Daerah, agar pemerintah daerah diberi wewenang yang luas untuk menentukan kedudukan inspektorat daerah dalam struktur organisasinya. Para pengambil kebijakan perlu menyatukan pandangan mengenai pentingnya independensi inspektorat dalam melaksanakan fungsinya. Inspektorat perlu meningkatkan kualitas SDM agar lebih mampu melakukan pengawasan terhadap kebijakan yang ditetapkan oleh para pejabat yang berada di bawah jajaran Sekretariat Daerah. Pimpinan inspektorat juga perlu melakukan pengawasan yang lebih ketat terutama kepada pegawai yang kurang memiliki integritas dalam pelaksanaan tugas.
ASPEK YURIDIS TENTANG PERAN SEKRETARIAT DPRD DALAM MENDUKUNG PELAKSANAAN FUNGSI DPRD KABUPATEN KARO (STUDI PADA SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN KARO) Malau, Herlianna; Siregar, Syawal Amry; Marbun, Jaminuddin
JURNAL RETENTUM Vol 2 No 1 (2020): MARET
Publisher : Pascasarjana UDA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/retentum.v4i1.1319

Abstract

Rumusan masalah penelitian ini adalah bagaimana peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, apa yang menjadi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, bagaimana kebijakan yang dilakukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Teori yang digunakan pada penelitian ini yaitu teori Negara Hukum, Teori Pengawasan dan Teori Efektivitas. Spesifikasi penelitian ini yakni penelitian hukum yang menggunakan jenis penelitian hukum normatif sosiologi dengan pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan socio-legal. Pengumpulan data menggunakan teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Sekretariat DPRD memiliki peran mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo, namun upaya yang dilakukan Sekretariat DPRD Kabupaten Karo ini masih belum maksimal dalam mendukung pelaksanaan fungsi DPRD di Kabupaten Karo. Adapun kendala yang dihadapi dalam melaksanakan peran sekretariat DPRD adalah sering sulit menyediakan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik, sering terjadi kendala koordinasi dengan pejabat pemerintah daerah dalam penyelenggaraan rapat, pencairan anggaran bagi sekretariat DPRD sering terlambat sehingga menghambat operasional Sekretariat DPRD, serta masih banyaknya anggota DPRD yang kurang memahami peran Sekretariat DPRD. Kebijakan yang diperlukan untuk mengatasi kendala dalam pelaksanaan peran Sekretariat DPRD adalah penyediaan tenaga ahli dengan keahlian khusus atau spesifik yang direkrut secara terbuka dan transparan, perlu dilakukan pendekatan yang terbaik dengan Pejabat Pemerintah Daerah (pihak eksekutif), pencairan anggaran dilakukan secara tepat waktu agar pelaksanaan tugas-tugas DPRD dapat diselesaikan sesuai jadwal yang sudah ditetapkan dan perlu dilakukan sosialisasi tentang peran Sekretariat DPRD kepada Anggota DPRD.
Co-Authors Ahmad Mustofa Daniel Hutagalung Faana, Amrijal Ghozali, Elizabeth Ginting, Diana Rita br Gultom, Alberton Halawa, Martina Halawa, Notarius Hamonangan, Alusianto Laia, Anolifa Laia, Apriana Lase, Yones Irawan Lubis, Mhd. Ansori Maidin Gultom Malau, Herlianna Marpaung, Rolando Ndruru, Andi putra perjuangan Ndruru, Onekhesi Ndruru, Philipus ROGERS, MAURICE Simamora, Erdin Simanungkalit, Alusianto Hamonagan Simbolon, Leonardo Lukito Sinaga, Gregorius Eben Roy Rumayo Siregar, Mediana Romaito Siregar, Syawal Amry Sitohang, Bertrand Silverius Sitorus, Tofri Dendy Baginda Tarigan, Iskandar Julkarnain Taufiqurrahman, Mhd Taufiqurrahman, Mhd. Waruwu, Emanuel Tri Putra Yohansen Yohansen Zul, Muaz