<![CDATA[Abstrak. Masalah korupsi di Indonesia, termasuk pencucian uang dan tindak pidana pencucian uang, menjadi semakin kompleks. Indonesia telah meratifikasi Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi (UNCAC) 2003 kedalam peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Ratifikasi Uinted Nation Convention Againts Corruption untuk memerangi korupsi. Indonesia juga telah menerapkan berbagai langkah untuk memerangi korupsi, termasuk pembentukan Aset Pemulihan dan penerapan sistem Bantuan Hukum Timbal Balik (Mutual Legal Assistance/MLA). Namun, implementasi langkah-langkah ini telah dikritik karena menyebabkan masalah seperti kurangnya konsistensi dalam sistem hukum dan kurangnya transparansi dalam proses pemulihan juga lambannya proses penanganan recovery asset yang terjadi indonesia. Oleh karena itu penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana indoensia menerapkan serta mengkonsep proses recovery asset atau pemulihan asset hasil tindak pidana korupsi yang dilarikan keluar negeri dan untuk mengetahui apakah proses hyang dilakukan Indonesia dalam upaya recovery asset sudah sesuai dnegan prosedur yang diterapkan oleh UNCAC 2003. Adapun metode penelitian yang dipakai menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan meneliti data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier dengan spesifikasi penelitian menggunakan deskriptif analisis. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kepustakaan dan metode analisis menggunakan yuridis kualitatif. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tindakan pemerintah Indonesia dalam proses recovery asset dianggap tidak sesuai dengan prosedur yang diterapkan oleh UNCAC seperti tidak aktifnya pemerintah dalam proses pelacakan asset korupsi diluar negeri hingga lamanya proses permohonan MLA atau Mutual Legal Assistance yang dilakukan pemerintah indoensia sebagai negara pemohon. Abstract. The problem of corruption in Indonesia, including money laundering and money laundering offences, is becoming increasingly complex. Indonesia has ratified the 2003 United Nations Convention Against Corruption (UNCAC) into legislation, namely Law Number 7 of 2006 on the Ratification of the Uinted Nation Convention Against Corruption to combat corruption. Indonesia has also implemented various measures to combat corruption, including the establishment of Recovery Assets and the implementation of the Mutual Legal Assistance (MLA) system. However, the implementation of these measures has been criticised for causing problems such as a lack of consistency in the legal system and a lack of transparency in the recovery process as well as the slow process of handling asset recovery in Indonesia. Therefore, this research aims to find out how Indonesia implements and conceptualises the process of asset recovery or the recovery of assets from corruption crimes that are fled abroad and to find out whether the process carried out by Indonesia in asset recovery efforts is in accordance with the procedures applied by UNCAC 2003. The research method used uses a normative juridical approach by examining secondary data consisting of primary, secondary, and tertiary legal materials with research specifications using descriptive analysis. The data collection technique used in this research is literature study and the analysis method uses qualitative juridical. The results of this study conclude that the actions of the Indonesian government in the asset recovery process are considered not in accordance with the procedures applied by UNCAC such as the inactivity of the government in the process of tracking corruption assets abroad to the length of the MLA or Mutual Legal Assistance application process carried out by the Indonesian government as the applicant country.]]>
