Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Journal Of Human And Education (JAHE) Innovative: Journal Of Social Science Research
Andi, Samsir
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Penyuluhan Hukum Peningkatan Kesadaran Hukum Pemenuhan dan Perlindungan Hak-Hak anak Salam, Safrin; Nurcahyo, Edy; Kaswandi, Kaswandi; Fauzi, Ahmad; Salnaf Ituga, Rauf Akbar; Andi, Samsir
ADMA : Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat Vol 4 No 2 (2024): ADMA: Jurnal Pengabdian dan Pemberdayaan Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Bumigora

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30812/adma.v4i2.3496

Abstract

Child protection aims to maintain and protect the dignity and rights of children so that they do not experience violence or discrimination. The method used in implementing this community service activity is focus group discussion (FGD). The results of community service show that children who are not yet 18 years old receive legal protection according to Law No. 35 of 2014. Then there also needs to be legal protection for teachers when teachers implement disciplinary sanctions against students who violate school rules. This legal education can be a guide for the government, schools, and parents in looking at cases of violence against children. The government can develop appropriate programmes to reduce the number of violent incidents among schoolchildren by strengthening the role of teachers and parents. Parents need to understand the legal principles of child protection, while teachers, as substitutes for second parents, need to receive legal protection as regulated by the w. Republic of Indonesia Number 14 of 2005 Concerning Teachers and Lecturers.
Peningkatan Pemahaman Masyarakat Buton Tentang Restorative Justice Dalam Nilai Kearifan Lokal Sarapatanguna Kesultanan Buton Putra, L.M. Ricard Zeldi; Jayanto, Jayanto; Nur, Al Hiday; Andi, Samsir; Wabula, Yeni A.; Pratama, Ronal
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 3 No. 4 (2023): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v3i4.431

Abstract

Dalam tulisan ini, rumusan masalah yang didapatkan yaitu bagaimana penerapan Restorative Justice dalam perspektif Sarapatanguna pada masyarakat Buton, sementara tujuan penulisan adalah memahami bagaimana konsep tersebut dapat diaplikasikan dalam kerangka nilai lokal. Tulisan ini menyelidiki implementasi Restorative Justice dalam kerangka nilai-nilai kearifan lokal Sarapatanguna di masyarakat Buton. Falsafah Sarapatanguna, dengan nilai-nilai seperti pomae-maeaka (saling menghargai) dan popia-piara (saling memelihara), menciptakan dasar untuk perilaku masyarakat Buton. Restorative Justice dianggap sebagai pendekatan yang sesuai dengan nilai-nilai lokal tersebut, menempatkan penekanan pada pemulihan hubungan dan keadilan. Pembahasan menguraikan bahwa Restorative Justice tidak hanya tentang hukuman, tetapi juga membangun kembali hubungan antar individu dan komunitas. Hal ini diharapkan dapat memperkuat ikatan sosial, meningkatkan legitimasi sistem hukum, dan memberikan contoh bagi daerah lain di Indonesia, seiring dengan visi Indonesia sebagai bangsa yang inklusif dan menjunjung tinggi keadilan sosial.
Sosialisasi Hukum Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 Tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual Nur, AL hiday; Putra, LM. Ricard Zeldi; Andi, Samsir; Sapril, Sapril
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 4 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i4.1285

Abstract

Setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta kekerasan seksual bertentangan dengan nilai ketuhanan dan kemanusiaan serta mengganggu keamanan dan ketenteraman masyarakat, selain itu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kekerasan seksual belum optimal dalam memberikan pencegahan, pelindungan, akses keadilan, dan pemulihan, belum memenuhi kebutuhan hak korban Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta belum komprehensif dalam mengatur mengenai hukum acara. Undang-undang ini adalah terbaru masyrakat belum banyak yang mengetahui. Dalam Undang-undang ini diatur mengenai Tindak Pidana Kekerasan Seksual secara verbal dan non verbal dimana optimalisasi pencegahanya lebih tegas dibandingkan dengan KUHP, tujuan dari penelitian ini untuk memberikan kesadaran hukum bagi masyrakat Desa Mantowu Kecamatan Pasarwajo khusunya para kalangan remaja , orang tua, Kabupaten Buton. Tindak Pidana Kekerasan Seksual adalah segala perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini. Metode Penelitian yang digunakan adalah ceramah dan tanya jawab dengan menyampaikan materi penyuluhan yang bersifat kognitif namun dikemas dengan informasi yang menyenangkan.
Tinjauan Perbandingan Kekuasaan Legislasi Dalam Konstitusi Indonesia Dan Amerika Serikat Putra, L.M. Ricard Zeldi; Nur, Al Hiday; Dagani, Gamlan; Andi, Samsir; Putra, Ronal Pratama
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 1 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i1.9404

Abstract

Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah, bagaimana perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis Perbandingan Kekuasaan Legislasi Antara Indonesia dan Amerika Serikat. Hasil penelitian penulis, dalam struktur ketatanegaraan Indonesia, bahwa pemegang fungsi legislasi adalah Dewan Perwakilan Rakyat yang dilakukan secara bersama-sama dengan Presiden untuk mendapatkan persetujuan bersama. Apabila tidak mendapatkan persetujuan bersama maka RUU tersebut tidak dapat menjadi undang-undang. Sehingga fungsi legislasi di Indonesia bersifat Joint function. Sedangkan DPD sebagai kamar kedua, peranannya hanya bersifat supporting terhadap wewenang DPR dan Presiden. Konstitusi Amerika Serikat menegaskan bahwa kekuasaan untuk membentuk undang-undang berada di tangan sebuah Lembaga legislatif biasa disebut Kongres. Kongres Amerika Serikat yang terdiri dari dua badan (bicameral) yaitu Senat dan Dewan Perwakilan Rakyat (House Of Representative). Fungsi legislasi di Amerika Serikat dipegang oleh dua kamar yang memiliki peranan dan fungsi legislasi yang seimbang dan setara. Semua undang-undang terlebih dahulu harus disetujui oleh kedua kamar tersebut.
Tinjauan Hukum Perbandingan Pegawai Negeri Sipil (Pns) Dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kontrak (PPPK) Dalam Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Andi, Samsir; Zeldi Putra, L..M. Ricard; Ayu Muthmainna, Wa Ode Novita; Nur, Al Hiday
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 4 No. 4 (2024): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v4i4.14527

Abstract

Tujuan penelitian ini yaitu Untuk mengetahui bagaimana perbandingan pengawai negeri sipil (PNS) dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia dan Untuk mengetahui apa dampak dari perbedaan status kepegawaian antara PNS dan PPPK terhadap motivasi dan kinerja dalam melaksanakan tugas pemerintahan. Metode yang digunakan yaitu penelitian hukum normatif. Hasil Penelitianya yaitu bahwa Terdapat perbedaan signifikan antara PNS dan PPPK dalam sistem kepegawaian pemerintah Indonesia. Perbedaan ini mencakup aspek status kepegawaian, proses rekrutmen, struktur gaji, jenjang karir, dan mekanisme pemberhentian. PNS memiliki status kepegawaian yang lebih stabil dengan jaminan kerja seumur hidup, proses seleksi yang lebih ketat, struktur gaji yang lebih terstruktur, jenjang karir yang lebih luas termasuk kemungkinan menduduki jabatan pimpinan tinggi, serta mekanisme pemberhentian yang lebih kompleks. Sementara itu, PPPK memiliki status kepegawaian berbasis kontrak, proses rekrutmen yang lebih fleksibel, struktur gaji yang berbeda, jenjang karir yang lebih terbatas, dan mekanisme pemutusan hubungan kerja yang lebih sederhana. Kemudian Perbedaan status kepegawaian antara PNS dan PPPK mempengaruhi motivasi dan kinerja. PNS menikmati stabilitas kerja dan jaminan karir jangka panjang, sementara PPPK lebih termotivasi karena status kontrak mereka namun menghadapi ketidakpastian karir dan tunjangan terbatas. Sistem kepegawaian ganda ini menciptakan dinamika kompleks dan potensi ketegangan antara kedua kelompok. Meski memberikan fleksibilitas bagi pemerintah, perbedaan ini menantang manajemen SDM dan kebijakan, mempengaruhi efektivitas tugas pemerintahan dan kualitas pelayanan publik, mencerminkan kompleksitas menyeimbangkan stabilitas dan fleksibilitas dalam sistem kepegawaian.
Co-Authors Ayu Muthmainna, Wa Ode Novita Dagani, Gamlan Fauzi Ahmad Muda Jayanto, Jayanto Kaswandi, Kaswandi Nur, AL hiday Nurcahyo, Edy Pratama, Ronal Putra, L. M. Ricard Zeldi Putra, Ronal Pratama Safrin Salam Salnaf Ituga, Rauf Akbar Sapril Sapril, Sapril Wabula, Yeni A. Zeldi Putra, L..M. Ricard