Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal JURNAL MUQODDIMAH : Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Mu'amalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah)
Al-Hasni, Fariz
Unknown Affiliation
Arts Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
PERISTIWA MINA 2015 PERSPEKTIF MANAJEMEN BISNIS SYARIAH Fariz Al-Hasni
J-ESA (Jurnal Ekonomi Syariah) Vol 1 No 1 (2018): Juni
Publisher : Program Studi Ekonomi Syariah IAI Muhammadiyah Bima

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (206.901 KB)

Abstract

Sektor haji merupakan kesempatan tahunan yang telah menjadi bisnis yang menguntungkan dalam beberapa tahun terakhir, membuktikan aset keuangan yang besar bagi perekonomian kerajaan kaya minyak (keuntungan bagi kerajaan Arab Saudi). Jutaan umat Islam dari semua lapisan masyarakat telah berkumpul di Arab Saudi untuk melakukan ibadah haji yang dikenal sebagai haji (kepuasan konsumen dalam melaksanakan ibadah haji). Sehingga, untuk menjamin keamanan, kenyamanan dan keberhasilan pelaksanaan tersebut diperlukan suatu manajemen yang baik agar kejadian-kejadian layaknya peristiwa mina 2015 dapat diminimalisir.
AKAD MUDHARABAH MUTLAQAH DALAM PRAKTIK PERBANKAN SYARIAH Fariz Al-Hasni
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 9 No. 2 (2017): Desember
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v9i2.2019

Abstract

Akad pada dasarnya pertemuan antara para pihak, yang di mana salah satu pihak mengajukan penawaran (ijab) dan pihak lain memberikan jawaban persetujuan atas tanggapan dari penawaran tersebut (kabul), dalam bentuk pernyataan kehendak masing-masing pihak yang tidak berhubungan satu sama lain. Tujuannya menimbulkan akibat hukum pada objek yang diakadkan oleh kedua belah pihak. Salah satu pengimplementasian akad dalam dunia perbankan syariah adanya bentuk kerjasama dengan menggunakan akad mudharabah atau yang sering dikenal dengan istilah sistem bagi hasil. Mengingat, akad menimbulkan akibat hukum bagi kedua belah pihak, maka para pihak harus cermat di dalam memahami isi akad. Sehingga, kedepannya tidak menimbulkan persoalan yang dapat merugikan salah satu pihak. Dengan demikian, sangatlah penting untuk diketahui bagaimana penerapan akad mudharabah dalam praktik perbankan syariah agar persoalan-persoalan yang timbul di antara kedua belah pihak dapat diminimalisir dan tidak ada yang dirugikan.
MURABAHAH IN ISLAMIC BANKING SYSTEM Fariz Al-Hasni
Muamalat: Jurnal Kajian Hukum Ekonomi Syariah Vol. 11 No. 1 (2019): Juni
Publisher : Universitas Islam Negeri Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20414/mu.v11i1.2037

Abstract

Islamic bank products have similarities but are not the same as conventional bank products because they have a ban on usury, gharar, and maysir. Therefore, approval and financing products such as working capital and investment in the form of sale and purchase agreements in Islamic banks must be avoided. sale and purchase agreement that has been discussed by Islamic scholars of muamalah is very much Islamic. The amount can reach dozens if not reached. Even so, of these many forms, there are three types of buying and selling that have been developed as the main support in working capital and investment financing in Islamic banking, namely, bai'al-murabahah, bai 'as-salam, and bai' al-istishna '.
Perlindungan Hukum Rumah Sakit Atas Jasa Pelayanan Yang Tidak Dibayar Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Shi, Ng Phi; Huda, Mokhamad Khoirul; Nugraheni, Ninis; Al-Hasni, Fariz
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1348-1357

Abstract

BPJS Kesehatan memiliki kewajiban membayar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASKES) atas layanan yang telah diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas klaim diterima lengkap dan benar. Terkait klaim pelayanan oleh rumah sakit kepada BPJS Kesehatan sering ditemui permasalahan, seperti ketidaksesuaian tarif yang diajukan dengan tarif yang tercantum dalam paket INA CBGs dan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, ataupun keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan.  Persoalan ini timbul dikarenakan, pihak BPJS menganggap bahwa berkas klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit masih ditemukan ketidaksesuaian dengan prosedur pengajuan klaim, padahal pelayanan yang telah dilakukan di rumah sakit sebelumnya telah diverifikasi oleh TIM verifikator BPJS dan pihak rumah sakit telah menerima sejumlah pembayaran 70% dari total pengajuan. Namun, ketika ada audit atau post review klaim, rumah sakit diminta mengembalikan dana yang sudah dibayarkan sebagai jasa pelayanan bahkan sudah dibukukan dalam laporan pajak. Kata kunci:  Perlindungan Hukum, Pelayanan, Rumah Sakit
PROBLEMATIKA PERIZINAN BERUSAHA SECARA ONLINE Imran, Imran; Gazali, Gazali; Al-Hasni, Fariz
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 7, No 2 (2023): Agustus 2023
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v7i2.2023.611-615

Abstract

OSS business licensing still encounters obstacles, including computer systems between ministries and institutions that are not well connected and very few districts/cities that have a Detailed Spatial Plan (RDTR) as the basis for granting location permits. Entrepreneurs have also complained that the OSS system is difficult to access. Chairman of the Central Java Association of Indonesian Entrepreneurs (Apindo) Frans Kongi stated that there are still a number of problems with the OSS system, for example, entrepreneurs cannot access it, even though all requirements have been met.In addition, the existence of PP No. 5 of 2021 tends to violate laws (UU), especially Law No. 25 of 2007 concerning Investment (Investment Law). This was reinforced by the Chairman of Commission VI of the House of Representatives, Teguh Juwarno, who signaled a violation of the law in the establishment of the OSS Institution. The OSS Institution has emerged to take over the authority of BKPM, while the Investment Law states that investment licensing is the domain of BKPM. Another member of Commission VI of the House of Representatives, Zulfan Lindan, asked that the implementation of the OSS system be revoked because it is considered to hamper the investment process in Indonesia and there is uncertainty over the management of the OSS. All licenses should be returned to BKPM.
Perlindungan Hukum Rumah Sakit Atas Jasa Pelayanan Yang Tidak Dibayar Oleh Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Shi, Ng Phi; Huda, Mokhamad Khoirul; Nugraheni, Ninis; Al-Hasni, Fariz
Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hummaniora Vol 8, No 3 (2024): Agustus 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Tapanuli Selatan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31604/jim.v8i3.2024.1348-1357

Abstract

BPJS Kesehatan memiliki kewajiban membayar Fasilitas Pelayanan Kesehatan (FASKES) atas layanan yang telah diberikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah berkas klaim diterima lengkap dan benar. Terkait klaim pelayanan oleh rumah sakit kepada BPJS Kesehatan sering ditemui permasalahan, seperti ketidaksesuaian tarif yang diajukan dengan tarif yang tercantum dalam paket INA CBGs dan yang dibayarkan oleh BPJS Kesehatan, ataupun keterlambatan pembayaran klaim oleh BPJS Kesehatan.  Persoalan ini timbul dikarenakan, pihak BPJS menganggap bahwa berkas klaim yang diajukan oleh pihak rumah sakit masih ditemukan ketidaksesuaian dengan prosedur pengajuan klaim, padahal pelayanan yang telah dilakukan di rumah sakit sebelumnya telah diverifikasi oleh TIM verifikator BPJS dan pihak rumah sakit telah menerima sejumlah pembayaran 70% dari total pengajuan. Namun, ketika ada audit atau post review klaim, rumah sakit diminta mengembalikan dana yang sudah dibayarkan sebagai jasa pelayanan bahkan sudah dibukukan dalam laporan pajak. Kata kunci:  Perlindungan Hukum, Pelayanan, Rumah Sakit
Co-Authors Gazali Gazali Imran Imran Mokhamad Khoirul Huda Ninis Nugraheni Shi, Ng Phi