<![CDATA[Abstract: Lombok Island faces rapid development with intense rural-urban interaction, causing land-use shifts and housing challenges. Communities in transitional areas often lack understanding of regulations, decent housing standards, and sustainable environmental management. This community engagement initiative aimed to enhance stakeholders' and community understanding of housing and settlement regulations from a rural-urban perspective, increase awareness of sustainable planning, and foster active government-community participation. The method involved a technical guidance participatory meeting at the West Nusa Tenggara Province Housing and Settlement Agency on April 15, 2025. Stages included an initial survey, interactive visual materials, pre-test, lectures, discussions, and a post-test. Evaluation results showed a significant understanding increase from 73.45% to 87.04% regarding rural-urban housing typologies. Critical issues identified were unplanned land conversion, difficulty accessing information/permitting, infrastructure disparities, and evolving housing aspirations. These findings highlight the need for an integrated approach to Lombok's settlement developmentAbstrak: Pulau Lombok mengalami dinamika pembangunan pesat dengan interaksi "desa-kota" yang intens, memicu pergeseran fungsi lahan dan tantangan dalam pengembangan perumahan. Masyarakat di wilayah transisi seringkali kurang memahami regulasi, standar hunian layak, dan pengelolaan lingkungan berkelanjutan. Kegiatan pengabdian ini bertujuan meningkatkan pemahaman pemangku kepentingan dan masyarakat tentang regulasi serta standar perumahan dan permukiman dalam perspektif desa-kota, meningkatkan kesadaran perencanaan permukiman berkelanjutan, dan mendorong partisipasi pemerintah serta masyarakat. Metode yang digunakan adalah bimbingan teknis melalui pertemuan partisipatif di Dinas Perumahan dan Permukiman Provinsi NTB pada 15 April 2025. Tahapan mencakup survei awal, materi visual interaktif, pre-test, ceramah, diskusi, dan post-test. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan pemahaman peserta dari 73,45% menjadi 87,04% terkait tipologi perumahan desa-kota. Isu kritis yang teridentifikasi meliputi konversi lahan tak terencana, kesulitan akses informasi/perizinan, kesenjangan infrastruktur, dan perubahan aspirasi hunian. Ini mengindikasikan perlunya pendekatan terintegrasi dalam pembangunan permukiman di Pulau Lombok.]]>
