Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.61
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Moderat MODERAT: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan
supena, cecep cahya
Unknown Affiliation
Humanities Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
ANALISIS HISTORIS TENTANG PEMBAHARUAN POLITIK HUKUM NASIONAL INDONESIA DI AWAL ERA REFORMASI SUPENA, CECEP CAHYA
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 5, No 4 (2019)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v5i4.3078

Abstract

Politik hukum adalah merupakan kebijakan dari negara yang disusun oleh badan-badan negara dalam bentuk peraturan perundang-undangan.Politik hukum  merupakan kebijakan dasar yang menentukan arah, bentuk, maupun isi dari hukum yang akan dibentuk sebagai suatu perwujudan kehendak negara mengenai hukum yang berlaku di wilayahnya pada masa kini (ius constitutum), maupun mengenai hukum yang akan  diberlakukan di masa datang (ius constituendum). Oleh karena itu politik hukum harus bisa menjadi suatu alat  yang dapat digunakan oleh pemerintah untuk menciptakan suatu sistem hukum nasional yang dikehendaki yang akan mendorong pada percepatan terwujudnya cita-cita bangsa dan negara. Atas dasar hal itu maka pembaharuan politik hukum nasional Indonesia harus bertujuan untuk membentuk / menyusun / menetapkan sistem hukum nasional Indonesia yang akan berlaku di Wilayah Negara Republik  Indonesia, dan sebagai alat untuk mewujudkan cita-cita Bangsa Indonesia sebagaimana yang tercantum dalam pembukaan UUD 1945 alinea ke-4(empat).
TINJAUAN HISTORIS TENTANG PELAKSANAAN DAN PERUBAHAN UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945 Supena, Cecep Cahya
Moderat: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 6, No 4 (2020)
Publisher : Universitas Galuh Ciamis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v6i4.4546

Abstract

Pada saat  diproklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945, Negara Republik Indonesia belum mempunyai Undang-Undang Dasar. Baru pada tanggal 18 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia (PPKI) mensahkan   UUD 1945 sebagai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Pada periode pertama berlakunya UUD 1945 (18 Agustus 1945 s.d. 27 Desember 1949), dalam pelaksanaannya terjadi beberapa penyimpangan. Begitupun halnya pada periode kedua berlakunya UUD 1945 ( 5 Juli 1959 s.d. sekarang) juga masih pula terjadi beberapa penyimpangan atas ketentuan-ketentuan UUD 1945. Hal itu dikarenakan  kondisi dalam negara  yang masih belum stabil, baik kondisi politik, ekonomi maupun keamanan. Di samping itu juga mengingat keadaan UUD 1945 pada waktu itu masih memiliki kelemahan-kelemahan ataupun kekurangan-kekurangan, dimana beberapa ketentuan UUD 1945 masih ada  yang  tidak  sesuai dengan perubahan atau perkembangan jaman, baik dalam tingkat nasional maupun global, serta juga karena ada hal-hal yang menyangkut kehidupan bermasyarakat dan bernegara yang belum diatur dalam UUD 1945. Untuk mencegah terulangnya kembali penyimpangan-penyimpangan itu, maka salah satu  jalan keluarnya adalah dengan cara dilakukannya amandemen UUD 1945, yang sampai dengan saat ini telah dilakukan 4 (empat) kali amandemen UUD 1945, yaitu pada tahun 1999, 2000, 2001, serta 2002
STRATEGI USAHA OLEH TENAGA KERJA MANDIRI PEMULA DALAM PENGEMBANGAN USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) DI KECAMATAN PADAHERANG KABUPATEN PANGANDARAN Pramulya, Diwan; Supena, Cecep Cahya
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 1 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i1.18678

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis strategi usaha oleh tenaga kerja mandiri pemula dalam mengembangkan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kecamatan Padaherang, Kabupaten Pangandaran. Permasalahan yang dihadapi oleh para pelaku usaha pemula mencakup keterbatasan pengetahuan dalam perencanaan bisnis, pemasaran digital, dan pengelolaan keuangan. Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif dengan pendekatan studi kasus, melibatkan wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap pelaku UMKM di Kecamatan Padaherang. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Hastrategi usaha oleh tenaga kerja mandiri pemula di Kecamatan Padaherang melibatkan pelatihan keterampilan teknis, pendampingan dalam perencanaan bisnis, dan penerapan pemasaran digital. Namun, tantangan seperti keterbatasan akses modal, rendahnya literasi keuangan, dan kurangnya dukungan kelembagaan masih menjadi hambatan dalam pengembangan usaha mereka. Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa meskipun terdapat upaya yang signifikan dalam implementasi strategi usaha, diperlukan peningkatan akses terhadap modal, pelatihan literasi keuangan, dan dukungan kelembagaan untuk memastikan keberlanjutan dan pertumbuhan UMKM yang dikelola oleh tenaga kerja mandiri pemula di Kecamatan Padaherang. Kata kunci: Strategi usaha,Tenaga Kerja Mandiri Pemula, UMKM 
EFEKTIVITAS PENGAWASAN TAHAPAN KAMPANYE OLEH PANWASLU KECAMATAN CIAMIS PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 Pramulya, Diwan; Supena, Cecep Cahya
Moderat : Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan Vol 11 No 3 (2025): Agustus 2025
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/moderat.v11i3.5102

Abstract

The campaign stage is a crucial and significant phase in the General Elections in Indonesia, as stipulated in Law Number 7 of 2017 concerning Elections and further regulated in the General Elections Commission Regulation Number 15 of 2023 concerning Election Campaigns, as well as the Election Supervisory Body Regulation Number 11 of 2023 concerning Campaign Supervision. However, during the implementation of the campaign stage in the 2024 General Elections, alleged campaign violations that disrupt the integrity of the elections were still frequently found. This study aims to analyze the effectiveness of campaign stage supervision by the Ciamis District Panwaslu (Election Supervisory Committee) in the 2024 General Elections by examining the implementation of supervisory duties and authorities in accordance with applicable regulations. The research method uses a descriptive qualitative approach, with data collection techniques through in-depth interviews, documentation, and observation of campaign supervision activities carried out by the District Panwaslu. The results of the study indicate that the Ciamis District Panwaslu has carried out its campaign monitoring functions in accordance with the provisions of the legislation. Supervision was conducted through monitoring patrols, the reception and handling of reports, and coordination with stakeholders. Nonetheless, its effectiveness is still hindered by limitations in human and logistical resources, as well as a low level of public participation. This study recommends enhancing the institutional capacity of Panwaslu and strengthening regulation-based participatory supervision.  
Co-Authors Pramulya, Diwan