Garuda - Garba Rujukan Digital

Pamungkas, Nabil Lintang

Unknown Affiliation

Author-ID : 1483731

Economics, Econometrics & Finance Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 3 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

PENYERAHAN AGENDA POLITIK PEMERINTAH: PENGELOLAAN KEBIJAKAN SMART KAMPUNG BERBASIS SOCIETY KABUPATEN BANYUWANGI Pamungkas, Nabil Lintang
Jurnal Transformative Vol 6, No 1 (2020): Maret
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Pemerintah Kabupaten Banyuwangi mengeluarkan kebijakan Smart Kampung yang berbasis teknologi yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pelayanan publik serta menanggulangi persoalan kemiskinan. Berdasrakan konsep modal sosial dan partisipasi masyarakat, artikel ini mencoba memaparkan sejauh mana keterlibatan masyarakat, mengevaluasi kebijakan Smart Kampung secara lebih mendalam serta menawarkan bagaimana alternatif kebijakan yang seharusnya dilakukan. Melihat kondisi sosial yang majemuk, tentu kebijakan tersebut tidak dapat diseragamkan, perlunya kebijakan yang berbasis pada masyarakat itu sendiri. Data menunjukkan bahwa penerapan kebijakan ini tidak dapat menjangkau daerah di wilayah pedesaan dan pesisir. Banyaknya masyarakat yang masih tidak merasakan akan hadirnya kebijakan Smart Kampung. Secara prosedur, kebijakan ini menyimpan banyak persoalan berupa pengadaan barang wifi, serta pengelolaan barang yang tidak dimaksimalkan oleh pemerintah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat terhadap kebijakan tersebut terbilang cukup rendah, masyarakat hanya terlibat dalam proses perencanaan namun dalam pelaksanaan kebijakan masyarakat justru tidak berpartisipasi secara aktif. Serta ketersediaan kelompok sosial tidak dilibatkan sepenuhnya, banyak yang menganggap bahwa kebijakan tersebut hanya fokus pada persoalaan administrasi berbasis teknologi dan tidak mengerti tujuan dari dibentuknya kebijakan tersebut. Penulis beranggapan pemerintah perlu memanfaatkan serta meningkatkan persoalan sumber daya manusia melalui pemetaan terhadap kelompok sosial yang ada serta memberikan sebuah tawaran alternatif dalam menanggapi persoalan tersebut.

RELASI POLITIK DAN ISU AGAMA: DINAMIKA POLITIK PKS DAN AKSI BELA ISLAM PADA PEMILU SERENTAK 2019 Pamungkas, Nabil Lintang; Widiyantoro, Agung; Wicaksono, Moddie Alvianto
JURNAL SOSIAL POLITIK Vol 6, No 1 (2020): Januari-Juni
Publisher : Faculty of Social and Political Sciences, Universitas Muhammadiyah Malang

This paper believes the tendency to use religious issues as a political instrument in the momentum of elections in Indonesia. Some research said the issue of religion is a supporting factor for polarization in society and influences the subjectivity of voters in determining the representation of their aspirations. The author is interested in the consistency of the Prosperous Justice Party (PKS) political support for the Aksi Bela Islam (Islamic Defending Action) which emerged as a movement that raised the issue of blasphemy and the criminalization of Ulama. This study aims to analyzing the potential of PKS using religious issues as political instruments to obtain and strengthen support in elections. This research uses a library method in which there are several literatures and scientific sources that are relevant to the focus of the case. Political relations formed through religious issues between PKS and Aksi Bela Islam from 2016 to the 2019 Election were so dynamic. The results of the study interpret the PKS's political attitude against Aksi Bela Islam as (1) political support that reflects the practice of Indonesian democracy, (2) PKS calls on Muslims to actively participate in every agenda of the Aksi Bela Islam, by obeying and following the fatwas of Islamic leaders who delivered in the forum, and (3) PKS calls for not choosing leaders who have criminalized Ulama. Thus, studies show that PKS has an electoral interest behind political relations with Aksi Bela Islam by utilizing religious issues.

Kanalisasi Kebijakan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan untuk Peningkatan Kesejahteraan Guru Honorer di Indonesia Fatkhurrohman, Mochammad; Pamungkas, Nabil Lintang
Jurnal Jamsostek Vol. 3 No. 1 (2025): Juni
Publisher : BPJS Ketenagakerjaan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61626/jamsostek.v3i1.106

Artikel ini membahas sejauh mana kebijakan jaminan sosial bagi guru honorer dapat diimplementasikan, serta mengidentifikasi faktor apa saja yang mendukung dan menghambat implementasi kebijakan tersebut. Selama ini, pemerintah telah menyediakan berbagai bentuk perlindungan sosial (social protection) bagi guru honorer di Indonesia untuk memenuhi kesejahteraan mereka. Namun, pada praktiknya kehadiran pemerintah masih belum optimal dalam implementasi program-program tersebut. Penelitian ini menggunakan metode studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis berbagai sumber artikel ilmiah, buku, laporan, dan berita daring yang relevan dengan topik penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kesejahteraan guru honorer masih menjadi persoalan utama dalam dunia pendidikan di Indonesia, di mana masih banyak guru honorer yang belum mendapatkan jaminan sosial. Hal tersebut menunjukkan bahwa masih terdapat faktor penghambat dalam implementasi kebijakan jaminan sosial untuk guru honorer, yaitu keterbatasan sumber daya serta akses terhadap informasi pendaftaran dan manfaat program. Di sisi lain, terdapat faktor pendukung yang bisa dijalankan dan dikembangkan oleh pemerintah, yaitu melalui pembuatan kanal integrasi kebijakan dan inisiatif pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah. Dalam hal ini, sinergi antara pemerintah pusat, BPJS Ketenagakerjaan, dan pemerintah daerah menjadi kunci dalam memastikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi guru honorer.

Title

Found 3 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 3 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search