Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

ANALISIS PERTIMBANGAN HAKIM MENGENAI WANPRESTASI AKAD MUSYARAKAH PADA PUTUSAN PENGADILAN AGAMA TANGERANG NO. (2107/Pdt. G./2016/PA.Tng) Pradana, Hans Boy Rafly; Ulpah, Mariya; Tahliani, Hani
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 7 No 2 (2024): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v7i2.684

Abstract

Penelitian ini menjelaskan tentang sengketa serta konflik dalam pembiayaan berbasis syariah. Salah satu kasus yang terjadi ialah sengketa wanprestasi akad pembiayaan musyarakah antara KBMT Al-Fath IKMI dengan nasabahnya yang tercantum dalam Putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana perkara sengketa wanprestasi akad musyarakah pada putusan pengadilan Agama No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng, dan bagaimana analisis terhadap pertimbangan hakim dalam putusan pengadilan Agama No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. Jenis penelitian yang digunakan ialah jenis penelitian normatif yuridis, dengan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus. Kemudian mengkaji dengan menggunakan sumber kepustakaan yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yang relevan. Hasil penelitian menemukan perkara wanprestasi disebabkan karena tergugat tidak memenuhi kewajibannya dalam perjanjian dan perkara berlabuh di ranah Litigasi sehingga majelis hakim mengabulkan sebagian gugatan penggugat dengan menghukum tergugat membayar kewajiban beserta nisbah dan membebankan biaya sidang kepada tergugat, akad yang dipakai dalam perkara tersebut termasuk dalam syirkah inan dan putusan yang dikeluarkan oleh majelis hakim termasuk putusan condemnatoir. Bahwasanya pertimbangan majelis hakim dalam putusan No. 2107/Pdt.G/2016/PA.Tng. sudahlah sesuai dengan hukum baik secara formil maupun materil namun dalam pertimbangan keenam dan kedua belas mengenai kerugian majelis hakim perlu memperhatikan dan menjadikan Pasal 42 Jo 149 ayat 1 KHES serta Fatwa DSN MUI No. 08/DSN-MUI/XI/2000 sebagai pertimbangan tanpa mengkesampingkan pasal 1338 KUH Perdata.
The role of spiritual corporate culture in improving company performance Mahfud, Imam; Ulpah, Mariya; Sholichah, Inti Ulfi
Journal of Economics and Business Letters Vol. 4 No. 6 (2024): December 2024
Publisher : Privietlab

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55942/jebl.v4i6.336

Abstract

This study discusses the role of a spiritual corporate culture in improving company performance. This study aimed to determine the role of spiritual corporate culture in improving company performance. This research uses a library research method with descriptive analysis. The research data collection technique was obtained from books, various journals, and various other articles, and then an analysis was carried out to obtain research results. The results of the study showed that the results of aqidah or tauhid motivation manifested in Faith in Allah SWT, Faith in the Holy Book of the Qur'an, and Faith in the Apostles had a significant influence on religious performance. Several studies have found research results that show that there is a significant relationship between spiritual culture and company performance, Islamic culture has a significant influence on employee performance, which ultimately will improve company performance. The industrial sector in this country shows good growth, but on the other hand, there are still several strategic problems that hinder business growth, namely the quality and quantity of human resources that are not optimal. Human resources are a central factor in a company, and human resources that can compete really help companies achieve their goals and produce good performance. Human resources are an important part of a company, especially in achieving common goals.
PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 DI KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fitriah, Della; Ulpah, Mariya; Afandi, Setiya
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 7 No 1 (2024): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v7i1.597

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang mekanisme penagihan pajak berdasarkan dengan Undang-undang Perpajakan dan pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait hak-hak wajib pajak dalam penegakan hukum pajak di KPP Pratama Tangerang Timur. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif di mana untuk memperoleh data-data yang penulis perlukan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan divisi terkait untuk mendapatkan data-data yang relevan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Tangerang Timur sudah sesuai dengan undang-undang dalam melaksanakan penagihan pajak. Terkait mekanisme penagihan pajak dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan dasar hukum pelaksanaan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dengan adanya undang-undang tersebut mempermudah wajib pajak untuk mengetahui bagaimana makanisme apabila kita mendapatkan surat pemberitahuan pajak. Pandangan hukum Islam tentang penagihan pajak dengan surat paksa bahwah di dalam hukum Islam kewajiban pajak disamakan dengan hutang piutang, di mana hutang piutang itu wajib untuk dibayarkan sesuai dengan al-Quran dan Hadis.
PENERAPAN CSR DI PT. KIMIA FARMA DALAM MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN SOSIAL EKONOMI PEGAWAI Mashuri, Mashuri; Ulpah, Mariya
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 8 No 1 (2025): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v8i1.720

Abstract

Penelitian ini membahas tentang penerapan Corporate Social Responsibility (CSR) dalam meningkatkan kesejahteraan sosial ekonomi bagi pegawai yang dilaksanakan oleh PT Kimia Farma Apotek unit bisnis Tangerang. Dalam pandangan Islam, Corporate Social Responsibility (CSR) adalah bagian dari perwujudan ibadah seorang hamba kepada Allah Swt karena dapat digolongkan perbuatan terpuji dalam membantu dan meringankan beban hidup orang lain serta kebermanfaatan kepada orang banyak sebagaimana yang tercantum dalam al-Quran. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif lapangan dengan pendekatan studi kasus pada PT Kimia Farma Apotek unit bisnis Tangerang. Adapun sumber data diperoleh dari data primer berupa wawancara dan data sekunder bersumber data literatur seperti buku, jurnal, dokumen, dan lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Corporate Social Responsibility (CSR) di PT Kimia Farma Unit Bisnis Tangerang adalah wujud kepedulian sosial yang dilaksanakan oleh perusahaan kepada pegawai. Walaupun secara ekonomi tidak signifikan, pemberian bantuan sosial ini berdampak positif dan dapat dirasakan kebermanfaatannya. Pemberian bantuan sosial yang dilakukan oleh manajemen PT Kimia Farma Apotek unit bisnis Tangerang dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan produktivitas dalam bekerja serta rasa memiliki pada perusahaan yang pada akhirnya keharmonisan antara perusahaan dengan pegawai akan tercipta.
SISTEM BAGI HASIL DEPOSITO MUDHARABAH DI KOPERASI SYARIAH BENTENG MIKRO INDONESIA CABANG CIPONDOH PERSFEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Ubayisi, Abi Sarwan; Ulpah, Mariya
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 8 No 2 (2025): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v8i2.853

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis sistem bagi hasil deposito dengan akad mudharabah dalam perspektif hukum ekonomi syariah di Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia Cabang Cipondoh. Deposito mudharabah merupakan salah satu produk simpanan yang dioperasikan berdasarkan prinsip hukum syariah, di mana nasabah sebagai pemilik modal memberikan dana yang dikelola oleh koperasi dengan sistem bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati bersama. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif lapangan dengan studi kasus pada Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi, dan analisis data terkait sistem bagi hasil produk deposito dengan akad mudharabah dan kesesuaian dengan hukum syariah. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Koperasi Syariah Benteng Mikro Indonesia menerapkan prinsip hukum syariah dengan memberikan nisbah bagi hasil pada produk deposito mudharabah, hal ini telah sesuai dengan Pasal 15 angka 1 UU P2SK yang mengubah Pasal 1 angka 12 UU Perbankan Syariah, bahwa prinsip syariah adalah prinsip hukum Islam berdasarkan fatwa dan/atau pernyataan kesesuaian hukum syariah yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah seperti pembiayaan berdasarkan prinsip bagi hasil (mudharabah). Penerapan nisbah di Koperasi Syariah BMI telah memenuhi prinsip dasar hukum ekonomi syariah yaitu keadilan dan transparansi, meskipun perlu ada skala nisbah berdasarkan jumlah modal untuk meningkatkan daya tarik investasi. Koperasi disarankan melakukan edukasi berkelanjutan untuk memperkuat pemahaman nasabah tentang sistem bagi hasil deposito mudharabah.
ANALISIS BAGI HASIL PADA DANA INVESTASI USAHA BERSAMA (DAI UBER) JAKARTA DALAM PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH Sulaiman, Sulaiman; Anita, Dewy; Ulpah, Mariya
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 8 No 2 (2025): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v8i2.858

Abstract

Penulisan artikel ini bertujuan untuk memahami Lembaga Dana Investasi Usaha Bersama atau disingkat dengan DAI UBER bertempat di Jakarta yang menerapkan sistem bagi hasil. Penelitian ini menggunakan metode deskriftif kualitatif lapangan dengan menelaah data lapangan yang relevan dan berhubungan dengan objek kajian yakni system pelaksanaan bagi hasil akad mudharabah yang diterapkan pada DAI UBER Jakarta berdasarkan sumber data primer dari wawancara dengan pelaku usaha. Hasil dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa Mekanisme bagi hasil yang dilaksanakan di Dai Uber City plaza Jakarta didasarkan pada peraturan menteri koperasi dan usaha kecil dan menengah Republik Indonesia No.16/Per/M.Kum/IX/2015 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah oleh koperasi dan prinsip mudharabah berdasarkan fatwa DSN-MUI no 3 tahun 2000 tentang Tabungan berbasis syariah dimana penentuan bagi hasil yang terjadi di Dai Uber City Plaza Jakarta tidak ada kesepakatan keuntungan antara kedua belah pihak. Dengan demikian pelaksanaan yang terjadi belum sesuai berdasarkan ketentuan hukum Ekonomi Syariah.
Pengelolaan Investasi Wakaf Uang Berdasarkan UU No. 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Dan Aplikasinya Di Dompet Dhuafa, Al Azhar Ulpah, Mariya; Ramadhan, Muhammad Syaki
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 2 No 2 (2019): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (236.478 KB)

Abstract

Wakaf merupakan pranata keagamaan yang memiliki potensi dan manfaat ekonomi yang perlu dikelola secara efisien untuk kepentingan ibadah dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Wakaf merupakan salah satu sumber kekuatan ekonomi umat Islam yang kini cukup mendapat perhatian dari berbagai kalangan. Gagasan mengenai wakaf terhadap benda bergerak termasuk surat berharga, bahkan wakaf uang baru mengemuka pada tahun 2002. Munculnya wacana mengenai wakaf uang tersebut seiring dengan berkembangnya sistem ekonomi syari’ah yang mulai muncul sejak dekade 1980 dan baru berkembang pada tahun 1992 diawali dengan terbentuknya Bank Muamalat Indonesia (BMI) yang merupakan sebagai pelopor berdirinya Bank Syari’ah di Indonesia. wakaf uang merupakan suatu produk baru dalam sejarah perekonomian Islam. Tampaknya gagasan tersebut secara ekonomi sangat potensial untuk dikembangkan di Indonesia, sebagaimana lahirnya Undang-undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang Wakaf, menambah deretan ruang lingkup wakaf yang tidak hanya meliputi benda-benda wakaf tidak bergerak saja, melainkan meliputi benda wakaf bergerak baik segi berwujud maupun yang tidak berwujud seperti uang, logam mulia, hak sewa, transportasi dan benda bergerak lainnya. Wakaf produktif daapt didefinisikan sebagai proses pengelolaan benda wakaf untuk menghasilkan barang dan jasa yang maksimum dengan modal yang minimum.Kata Kunci: Wakaf, Produktif, Ekonomi, Syariah, Investasi
PENDISTRIBUSIAN DANA ZAKAT DI BAZNAS KOTA TANGERANG PADA MASA PANDEMI COVID-19 Renaldi, Rizal; Ulpah, Mariya
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 5 No 2 (2022): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v5i2.381

Abstract

Pada masa pandemi covid-19 banyak sekali masyarakat yang terdampak dalam masalah perekonomian, baik itu terkena PHK akibat pengurangan karyawan bagi yang bekerja di sebuah instansi atau wirausahawan yang omsetnya mengalami penurunan bahkan tutup usahanya akibat pandemi covid-19, fenomena tersebut membuat banyak masyarakat yang menjadi mustahik karena penghasilannya tidak dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarga. Baznas sebagai lembaga zakat yang berperan untuk mengurangi kemiskinan harus mendistribukan dana zakat kepada orang yang berhak menerima dana zakat itu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pola pendistribusian dana zakat pada masa pandemi covid-19 di Baznas Kota Tangerang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif lapangan dengan teknik analisis data berdasarkan data primer dan sekunder. Data primer penulis dapatkan dengan instrumen observasi dan wawancara dengan pihak terkait, sedangkan data sekunder penulis dapatkan dari buku, jurnal, data lembaga dan lainnya. Kesimpulan yang penulis dapatkan tentang pola pendistribuan dana zakat di Baznas Kota Tangerang pada masa pandemi adalah dengan pola konsumtif dan produktif. Di masa pandemi Baznas berperan dalam membantu mustahiq yang terkena dampak pandemi covid-19 dan memberikan solusi masalah ekonomi dengan pola pendistribusian zakat produktif, mekanismenya adalah dengan pemberian modal usaha bergulir untuk mustahik yang berpotensi untuk menjalankan sebuah usaha. Dalam pendistribusian dana zakat kepada mustahik telah sesuai dengan keputusan Ketua Badan Amil Zakat nasional Nomor 64 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pendistribusian dan Pendayagunaan Zakat di Lingkungan Badan Amil Zakat Nasional dan Surat Keputusan Dewan Pertimbangan Badan Amil Zakat Nasional No. 001/DP-BAZNAS/XXI/2010 tentang Pedoman Pengumpulan dan Pentasyarufan Zakat, Infak dan Sedekah pada Badan Amil zakat Nasional. Untuk mendapatkan bantuan mustahik bisa mendatangi kantor BAZNAS Kota Tangerang dan petugas amil akan melihat studi kelayakan calon mustahik. Pada masa pandemi covid-19 Baznas lebih memprioritaskan kepada mustahik yang terdampak akibat pandemi.
TRANSAKSI JUAL BELI SISTEM INDEN DI PT GLOBAL MAR INTERINDO DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Finia, Zaennab; Ulpah, Mariya
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 6 No 1 (2023): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v6i1.479

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang transaksi jual beli sistem inden dalam perspektif hukum ekonomi Islam studi di PT Global Mar Interindo. Dalam transaksi jual beli sistem inden ini tidak berbeda jauh dengan jual beli biasa, yang membedakan hanyalah pada ketersediaan barangnya saja yang belum ada bentuk wujudnya, yakni dengan sistem pesanan. Jenis penelitian ini, adalah penelitian lapangan. Penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder, dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara, dan studi dokumenter. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian, meliputi proses mengumpulkan data, menyeleksi, menganalisis, serta menyimpulkan data. Temuan dalam penelitian ini, bahwa dalam jual beli sistem inden di PT Global Mar Interindo masih ada permasalahan, seperti tidak terlaksananya perjanjian waktu penyerahan, karena pihak marketing belum sepenuhnya jujur dalam memberikan kejelasan waktu penyerahan barang inden kepada pembeli. Selain itu, terkadang terdapat pula ketidaksesuaian pada barang pesanan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis, bahwa transaksi jual beli sistem inden dalam perspektif hukum Islam studi di PT Global Mar Interindo, telah sesuai dengan rukun jual beli salam. Tetapi pada syarat jual beli salam, terdapat salah satu syarat yang belum terpenuhi, yakni estimasi barang inden yang dipesan tidak memiliki kejelasan waktu. Selain itu, jika dianalisis dari segi akad khiyar, telah sesuai dikarenakan pada transaksi jual beli inden ini terdapat barang yang memiliki cacat, maka PT Global Mar Interindo akan menggantikan dengan barang yang baru. Maka, hukum pelaksanaan jual beli inden ini jika dikaitkan dengan akad salam diperbolehkan, selama rukun dan syaratnya terpenuhi. Sebaiknya pihak penjual akan lebih terbuka kepada penjual dalam hal apapun, agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Kata Kunci: Jual Beli, Jual Beli Inden, Hukum Islam, PT. Global Mar Interindo.
PELAKSANAAN ARISAN MENURUN KETRIN DI GRUP WHATSAPP DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Nur Jannah, Eka Cipta; Ulpah, Mariya
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 6 No 2 (2023): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v6i2.510

Abstract

Tulisan ini menjelaskan tentang pengelolaan arisan dengan pola arisan menurun. Hukum Islam pada dasarnya membolehkan pelaksanaan arisan seperti kebanyakan arisan pada umumnya, tetapi jika syarat dan ketentuan arisan ada unsur ketidak adilan dan memberatkan para peserta arisan, maka arisan tersebut tidak diperbolehkan. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji pelaksanaan arisan menurun Ketrin di grup WhatsApp. Penelitian ini menggunakan metode deskripstif kualitatif yang bertujuan untuk mengetahui dan mengkaji kegiatan arisan ketrin dengan pola menurun. Hasil penelitian ini ditemukan bahwa arisan menurun ketrin mengandung unsur riba, karena terdapat keuntungan, terdapat pula unsur ketidakadilan dari adanya ketidakseimbangan antara iuran yang berbeda-beda serta pemilik arisan yang memperoleh uang tanpa membayar iuran. Selain itu, arisan ini pun terdapat hal-hal yang diperbolehkan, yakni terkait syarat dan rukun akad qardh dan sistem slot, karena terbebas dari unsur yang diharamkan. Walaupun dalam pandangan hukum Islam, arisan online diperbolehkan, tetapi jika dilihat dari pelaksanaan arisan menurun Ketrin, sebaiknya arisan ini dihindari, karena di dalamnya terdapat unsur riba.