Garuda - Garba Rujukan Digital

PENGARUH LITERASI DAN TINGKAT PENDAPATAN TERHADAP MINAT MASYARAKAT BERZAKAT DI BAZNAS KOTA TANGERANG Hilyaningsih, Hilyaningsih; Mahfud, Imam; Afandi, Setiya
Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah Vol 7 No 2 (2024): Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/madanisyariah.v7i2.698

Zakat sebagai salah satu bentuk konkrit dari jaminan sosial yang disyariatkan oleh ajaran Islam berfungsi sebagai penggerak roda perekonomian umat melalui sektor-sektor produktif yang dikelola oleh penerimanya, dan dapat menjadi sebuah media untuk mengontrol kesenjangan pendapatan, serta menjembatani celah antara golongan kaya dengan dhu'afa sehingga tidak terjadi penumpukan kekayaan pada sebagian kecil golongan tertentu. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh literasi terhadap minat berzakat masyarakat Kota Tangerang dan pengaruh tingkat pendapatan terhadap minat berzakat masyarakat Kota Tangerang. Jenis penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan metode survey dengan 100 responden. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Data primer diperoleh berdasarkan jawaban responden terhadap kuesioner yang dibagikan peneliti pada muzaki BAZNAS Kota Tangerang. Metode analisis data menggunakan uji asumsi klasik yang meliputi Uji Normalitas, Uji Multikolinearitas, Uji Heteroskedastisitas, Uji Autokorelasi, Uji Regresi Linier Sederhana, Uji Koefisien Determinasi, Uji t dan Uji f. Kesimpulan penelitian ini menunnjukan bahwa berdasarkan hasil uji t dan uji f disimpulkan bahwa variable literasi, tingat pendapatan berpengaruh secara parsial dan simultan terhadap minat berzakat dengan nilai signifikasi dan nilai hitung sebesar 0.018 ˃0.05 dan nilai t hitung 2.766 ˃ t tabel 1.984 (XI), 0.000˂0.05 dan nilai t hitung 3.707 ˃ t tabel 1.984 (X2), 0.000 ˃ 0.05 dan nilai uji f sebesar 0.00 ˂ 0.05 dan nilai f hitung 30.548 ˃ f tebal 2.70.

PERILAKU PENGGELAPAN HARTA DALAM PENAFSIRAN AL-QUR’AN DAN KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA (KUHP) Makfud, Ali; Afandi, Setiya
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 7 No 2 (2024): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v7i2.681

Tulisan ini membahas tentang perilaku ghulul dalam penafsiran al-Qur'an dan tindak penggelapan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam bidang kajian hukum pidana Islam maupun hukum positif, perilaku mengambil harta orang lain yang dalam penguasaan seseorang secara melawan hukum termasuk tindak pidana. Namun demikian, istilah yang digunakan berbeda. Tulisan ini menggunakan pendekatan deskriptif analitis, di mana sumber datanya diperoleh dari literatur kepustakaan. Tulisan ini menemukan bahwa baik dalam penafsiran al-Qur'an maupun Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) dijumpai tindak pidana penggelapan harta meski istilah yang digunakan berbeda. Kesimpulan tulisan ini adalah dilihat dari unsur-unsurnya, perilaku ghulul memiliki kesamaan dengan tindak pidana penggelapan. Kesamaan tersebut dilihat dari segi unsur perbuatan orang, unsur menguasai sesuatu atau harta secara tidak sah, unsur harta milik orang lain, dan unsur penguasaan pelaku terhadap harta. Sementara perbedaan antara perilaku ghulul dengan tindak pidana penggelapan adalah dari segi sanksi yang diberikan.

PERAN KOPERASI SYARIAH DALAM MENINGKATKAN PEMBERDAYAAN EKONOMI ANGGOTA Azzahra, Riri Fatimah; Makfud, Ali; Afandi, Setiya
Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah Vol 8 No 1 (2025): Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/madanisyariah.v8i1.715

Penelitian ini menjelaskan tentang peran koperasi syariah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota di Koperasi Konsumen Syariah Karyawan YKK AP Indonesia. Koperasi Syariah merupakan lembaga ekonomi yang memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan anggota melalui prinsip-prinsip ekonomi Islam. Adapun tujuan penelitian ini untuk mengetahui peran Koperasi Konsumen Syariah Karyawan YKK AP Indonesia dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota dan mengetahui faktor pendukung dan penghambat koperasi dalam dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif yaitu penelitian lapangan yang data-datanya dinyatakan dalam bentuk kata atau kalimat. Metode penelitian ini bersifat deskriptif analisis karena data yang dianalisis tidak untuk menerima atau menolak hipotesis melainkan hasil analisis itu berupa deskripsi dari gejala yang diamati yakni peran koperasi syariah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota di Koperasi Konsumen Syariah Karyawan YKK AP Indonesia, Kabupaten Tangerang. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peran koperasi syariah dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota telah efektif dengan memberikan berbagai program edukasi, pembiayaan, dan dukungan moral untuk pengembangan usaha anggota. Di samping keberhasilan tersebut, adanya faktor yang mendukung berjalannya program koperasi, seperti anggota memiliki penghasilan tetap, kerjasama dengan manajemen perusahaan, penerapan prinsip syariah, serta komunikasi yang efektif antara koperasi dan anggota. Namun, penelitian ini juga menemukan faktor penghambat dalam meningkatkan pemberdayaan ekonomi anggota. Hal ini dapat dilihat ketidakjelasan anggota dalam mengemukakan tujuan pembiayaan dan kurangnya pemahaman anggota dalam mengelola keuangan mereka yang mengakibatkan terjadinya kredit macet.

PENAGIHAN PAJAK DENGAN SURAT PAKSA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 19 TAHUN 2000 DI KPP PRATAMA TANGERANG TIMUR DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM Fitriah, Della; Ulpah, Mariya; Afandi, Setiya
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 7 No 1 (2024): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v7i1.597

Tulisan ini menjelaskan tentang mekanisme penagihan pajak berdasarkan dengan Undang-undang Perpajakan dan pandangan hukum Islam dan hukum positif terkait hak-hak wajib pajak dalam penegakan hukum pajak di KPP Pratama Tangerang Timur. Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian kualitatif di mana untuk memperoleh data-data yang penulis perlukan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi. Pada penelitian ini penulis melakukan wawancara langsung dengan divisi terkait untuk mendapatkan data-data yang relevan. Dari hasil penelitian ini dapat disimpulkan bahwa KPP Pratama Tangerang Timur sudah sesuai dengan undang-undang dalam melaksanakan penagihan pajak. Terkait mekanisme penagihan pajak dapat dilihat dari Undang-undang Nomor 19 Tahun 2000 Tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa yang merupakan dasar hukum pelaksanaan bagi Wajib Pajak atau Penanggung Pajak yang tidak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak. Dengan adanya undang-undang tersebut mempermudah wajib pajak untuk mengetahui bagaimana makanisme apabila kita mendapatkan surat pemberitahuan pajak. Pandangan hukum Islam tentang penagihan pajak dengan surat paksa bahwah di dalam hukum Islam kewajiban pajak disamakan dengan hutang piutang, di mana hutang piutang itu wajib untuk dibayarkan sesuai dengan al-Quran dan Hadis.

ANALISIS FATWA DSN MUI NO: 115/DSN-MUI/IX/2017 TENTANG AKAD MUDHARABAH DALAM KEGIATAN USAHA BERSAMA Afandi, Setiya; Renaldi, Rizal; Baihaki, Ahmad Furqon
Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah Vol 7 No 1 (2024): Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syari'ah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/madanisyariah.v7i1.624

Penelitian ini membahas tentang sistem akad mudharabah dan implementasi bagi hasil akad mudharabah berdasarkan Fatwa DSN MUI No. 115 Tahun 2017. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif ((library research). Sumber data primer yang digunakan adalah Fatwa DSN MUI No. 115 Tahun 2017. Sementara data sekunder diperoleh dari dokumen, buku, dan jurnal yang relevan dengan pembahasan. Penelitian ini menghasilkan kesimpulan bahwa dalam implementasinya konsep akad mudharabah dapat digabungkan dengan akad lain seperti akad murabahah dan musyarakah. Hal ini dengan pertimbangan adanya tuntutan kebutuhan dan persoalan di masyarakat yang semakin kompleks. Implementasi bagi hasil pada akad mudharabh menurut fatwa DSN MUI No. 115 Tahun 2017 adalah pembagian nisbah (bagi hasil) harus jelas dan tertulis, agar tidak hanya didapatkan oleh satu pihak, baik pemodal atau pengelola mudharabah

PRINSIP TA’AWUN DAN IMPLEMENTASINYA DI LEMBAGA ASURANSI SYARIAH Afandi, Setiya
Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah Vol 5 No 2 (2022): Madani Syari'ah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/madanisyariah.v5i2.408

Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana implementasi prinsip ta’awun atau tolong menolong di perusahaan asuransi syariah yang sedang berkembang di Indonesia. Asuransi syariah yang menerapkan sistem yang sesuai dengan ajaran Islam berupaya menghilangkan nilai-nilai yang dilarang dalam Islam. Tulisan ini merupakan library research dimana sumber data diambilkan dari buku, Jurnal, Fatwa DSN dan lainnya. Seluruh data dideskripsikan dan dianalisis menjadi sebuah pembahasan yang sistematis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa prinsip ta’awun yang dijalankan oleh lembaga asuransi syariah adalah aplikasi dari akad tabarru yaitu akad yang digunakan dalam asuransi syariah, Prinsip ta’awun ini adalah sebuah prinsip yang sangat mulia yang mempunyai esensi tolong menolong dalam hal kebaikan, prinsip inilah yang akan membedakan antara lembaga asuransi konvensional dan asuransi syariah. oleh karena itu prinsip ta’awun harus ada dan melekat pada asuransi syariah. Meskipun apabila tidak ada prinsip ini dalam menjalankan tata kelola di asuransi syariah tidak mempengaruhi batalnya kontrak yang disepakati oleh lembaga dan peserta asuransi, namun hal ini memberikan gambaran bahwa asuransi tidak mencerminkan nilai keislamannya dan tidak membedakan antara asuransi konvensional dan asuransi syariah. Dalam aplikasinya perusahaan asuransi syariah diharapkan memahami konsep asuransi syariah yang sesungguhnya. Perlu sekali adanya kajian untuk melihat apakah perusahaan asuransi syariah menerapkan prinsip syariahnya sesuai dengan Al-Qur’an, Hadist serta Undang-undang yang berlaku di Indonesia.

PRAKTIK ASURANSI SYARIAH DI INDONESIA hafifi, aif; Afandi, Setiya
Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah Vol 6 No 1 (2023): Madani Syari'ah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/madanisyariah.v6i1.485

Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis perkembangan pesat asuransi syariah yang cukup menggembirakan dalam ikut meramaikan bisnis asuransi di Indonesia. Disamping pangsa pasar yang besar, sistemnya juga transparan dan membuat nyaman konsumen.Sistem asuransi syariah menjanjikan sistem yang lebih adil, transparan dan terhindar dari unsur perjudian. Oleh karena itu orang merasa lebih aman dengan asuransi syariah. Perkembangan asuransi syariah juga mencengangkan. Disamping terus melakukan bePrbabagai inovasi produk, perusahaan asuransi syariah di Indonesia juga terus menggalang aliansi strategis dengan perusahaan sejenis. Asuransi syari’ah di Indonesia telah meluncurkan beberapa produk potensial bagi mereka yang agresif dalam berinvestasi dan memfokuskan pada ekspansi organik perusahaan. Para pelaku bisnis asuransi syariah hendaknya terus meningkatkan profesionalisme dalam mengembangkan pasar asuransi syari’ah. Ini penting agar ada pergeseran orientasi pasar dari pasar emosional menuju pasar rasional. Kata Kunci : Praktik Asuransi, Asuransi Syariah, Asuransi Syari’ah di Indonesia

DASAR-DASAR EKONOMI ISLAM DALAM PERSPEKTIF HADITS Saeful, Achmad; Makfud, Ali; Afandi, Setiya
Madani Syari'ah: Jurnal Pemikiran Perbankan Syariah Vol 6 No 2 (2023): Madani Syari'ah
Publisher : Sekolah Tinggi Agama Islam Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/madanisyariah.v6i2.545

Tulisan ini bertujuan membahas tentang dasar-dasar ekonomi Islam terutama berkaitan dengan kegiatan produksi, modal dan konsumsi dalam pandangan hadits. Ajaran-ajaran tentang ekonomi yang bersumber dari hadits penting untuk dikemukakan mengingat kegiatan ekonomi hakikatnya bagian dari ibadah kepada Allah Swt. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif kepustakaan dimana sumber data diperoleh dari buku, kitab hadits, dan lainnya. Seluruh data dideskripsikan dan dianalisis menjadi sebuah pembahasan yang sistematis. Hasil pembahasan menunjukkan bahwa dalam hal produksi, Islam mendorong umat Islam untuk mengolah, memanfaat dan mengembangkan jasa, ide maupun program yang memberi manfaat bagi kehidupan manusia. Dalam hal modal, Islam mengarahkan agar bersumber dari usaha produktif yang dilakukan manusia, bukan hasil dari perjudian maupun riba. Selanjutnya berkaitan dengan konsumsi, hendaknya dilandaskan pada prinsip kehalalan, kesederhanaan, berkualitas, murah hati dan moralitas.

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI MAKANAN DENGAN SISTEM ALL YOU CAN EAT Oktapianih, Nurul; Makfud, Ali; Afandi, Setiya
Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam Vol 6 No 2 (2023): Syar'ie
Publisher : STAI Binamadani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51476/syarie.v6i2.541

Penelitian ini menjelaskan sistem jual beli makanan all you can eat dalam perspektif hukum ekonomi syariah. All You Can Eat merupakan salah satu strategi pemasaran atau usaha yang diterapkan dalam restoran, terutama pada Restoran Jepang atau Korea. Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif lapangan (Field Research) dengan menggunakan pendekatan deskriptif analisis. Penulis mendapatkan sumber data primer dari kegiatan observasi, wawancara, dan dokumentasi di kintan buffet. Untuk menguatkan hasil data penulis merujuk pada data-data sekunder berupa buku, jurnal, dll. Penelitian ini menemukan bahwa pelaksanaan jual beli dengan sistem All You Can Eat di Kintan Buffet Puri Indah Mall Jakarta barat yaitu dilakukan dengan mekanisme ketika pengunjung datang ke restoran, pegawai Kintan Buffet pada bagian kasir akan menyambut pengunjung. Apabila pengunjung belum pernah datang maka pegawai restoran akan memberikan informasi mengenai syarat dan ketentuan di Kintan Buffet. Termasuk informasi adanya denda bagi pengunjung yang tidak menghabiskan makanannya melebihi batas waktu yang diberikan (90 menit). Setiap pengunjung dikenakan biaya sebesar Rp 200.000 – Rp 500.000 per orang sesuai menu yang ingin dimakan. Setelah memilih menu, pengunjung diberikan waktu selama 90 menit untuk makan semua yg ada di buffet dari makanan pembuka sampai makanan penutup. Penelitian ini memberikan kesimpulan bahwa meski mengandung gharar pelaksanaan sistem jual beli All You Can Eat di Kintan Buffet diperbolehkan, karena kadar gharar nya terkategorikan ringan. Namun pada sisi akad penerapan denda hal ini tidak diperbolehkan syariat karena diberlakukan setelah akad jual beli berakhir dan membebani pengunjung dengan harga atas suatu barang (makanan) yang menjadi miliknya sendiri.

Title

Found 9 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 9 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 9 Documents
Search