Garuda - Garba Rujukan Digital

Formation of Academic Papers of Regional Regulations in the Indonesian Constitutional System Kosariza, Kosariza; Netty, Netty; Yarni, Meri
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7, No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31739

Regional regulations (Perda) have a very strategic role in the implementation of regional governance. Various efforts to improve the quality of the Perda continue, including through Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations which require the preparation of Academic Texts (NA). This study aims to identify and analyze the urgency and implementation of NA drafting in the formation of regional regulations based on legislation. The research method used is normative juridical research, by examining the prevailing norms in the preparation of a guideline in the form of a text with a statutory and historical approach. The results showed that NA has a very important urgency to create a good and quality regional regulation. NA is very important in the process of forming laws and regulations when faced with statutory problems that are considered unresponsive, egalitarian, futuristic, and unqualified. Through NA, each Raperda that gets a scientific touch can produce a higher quality Regional Regulation and can be categorized as good legislation. Given its very vital urgency, it is hoped that the drafters of Perda (Regional Government and DPRD) formulate NA first before compiling the Regional Regulation Draft and provide legal standing for NA compilers in the formation of Perda which need to be regulated in Legislation.

ANALISIS YURIDIS BENTUK PENGATURAN PARA PIHAK DALAM SENGKETA LEMBAGA NEGARA Yarni, Meri; Kosariza, Kosariza; Netty,, Netty,; Priskap, Ridham; Syamsir, Syamsir
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43880

Lahirnya Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kewenangan konstitusional amandemen I, III dan IV UUD 1945 yang sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi semata-mata dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kedua kekuasaan kehakiman ini memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi dan peran yang berbeda sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) menyatakan â€œMahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. memeriksa undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini dilihat ntuk pengaturan para pihak yang bersengketa di lembaga negara dan mencari solusi atas permasalahan yang melekat pada kewenangan tersebut.Â Â Dengan pendekatan konsep, perundang-undangan denganÂ metode yuridis normatif. Jenis penelitian adalah deskriptif. Sumber datanya adalah data sekunder dengan penggunaan bahan hukum primer, sekunder dan terseier. .Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara rinci pelaksanaan kewenangan tersebut. menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sejak hadirnya MK hingga saat ini sudah ada 19 permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan ke MK dengan persoalan yang sangat beragam. Ke depan, penting untuk menata kembali penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di MK, menata kembali potensi permasalahan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, mengelola potensi sengketa kewenangan komisi negara. , memperluas makna penafsiran â€œlembaga negara yang dapat mengadili di MKâ€, dan meningkatkan pemberian legal standing pemohon di MK.

Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 85/PUU-XX/2022 Atas Perkara Mengenai Badan Peradilan Khusus juliani, lauri; Kosariza, Kosariza; Prasna, Adeb Davega
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i1.31658

Abstract The aim of this research is to determine and analyze the balance of Constitutional Court Judges in Decision Number 85/PUU-XX/2022. The problem in this research is how the Constitutional Court Judges consider in Decision Number 85/PUU-XX/2022. The research method used in writing this thesis is normative juridical, meaning that this research starts from a legal issue by analyzing a legal problem through statutory regulations, literature and other reference materials. This thesis uses several approaches including the statutory approach, conceptual approach and case approach. The results of the discussion in this research show that the legal considerations that form the basis of the Constitutional Court's decision include, among others, the absence of a special judicial body appointed by the President/Government and the DPR to handle disputes over regional head election results, the existence of fundamental changes to Article 157 in the three amendments to the Regional Election Law; the history of the development of the authority to resolve disputes over regional election results at the Constitutional Court; there are no longer any differences in electoral regimes, both general elections and regional elections. Keywords: Constitutional Court, Results Dispute, Regional Election Abstrak Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis perimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. . Adapun permasalahan dalam penelitian ini adalah Bagaimana pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu yuridis normatif artinya penelitian ini berangkat dari adanya isu hukum dengan menganalisis suatu permasalahan hukum melalui peraturan perundang-undangan, literaur dan bahan referensi lainnya. Skripsi ini menggunakan beberapa pendekatan diantaranya pendekatan undang-undang, pendekatan konseptual dan pendekatan kasus. Hasil pembahasan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa Pertimbangan hukum yang menjadi dasar Putusan Mahkamah Konstitusi antara lain, belum terbentuknya badan peradilan khusus yang ditunjuk oleh Presiden/Pemerintah dan DPR untuk menangani sengketa hasil pemilihan kepala daerah, adanya perubahan mendasar Pasal 157 dalam tiga perubahan UU Pilkada; sejarah perkembangan kewenangan penyelesaian perselisihan hasil pilkada di MK; tidak adanya lagi perbedaan rezim pemilihan baik pemilu maupun pilkada. Kata Kunci : Makamah Konstitusi, Perselisihan Hasil, Pilkada

Arrangements for Archive Depreciation to Improve Regional Government Performance in Perspective Legislation in Indonesia: Pengaturan Penyusutan Arsip Guna Peningkatan Kinerja Pemerintah Daerah Dalam Perspektif Perundang- Undangan di Indonesia Wulandari, Pebriana; Syamsir, Syamsir; Kosariza, Kosariza
Mendapo: Journal of Administrative Law Vol. 5 No. 2 (2024): Juni 2024
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/mendapo.v5i2.31749

The aim of this research is to determine and analyze the arrangements for archival depreciation in order to improve the performance of local governments from a legislative perspective in Indonesia. This research uses normative juridical research methods. In this research, two research approaches were used, namely the statutory approach and the conceptual approach. The results of this research are Article 27 of Law Number 43 of 2009 concerning Archives and Article 12 of Government Regulation Number 28 of 2012 concerning Implementation of Law Number 43 of 2009 concerning Archives regulating procedures for depreciation of archives. However, there are differences between the two articles in terms of archive depreciation criteria. Article 27 of the Archives Law regulates that depreciation of archives is carried out based on the archive's use value. The use value of archives is the benefit obtained from archives for organizations or society. Meanwhile, Article 12 PP Archives regulates that archive depreciation is carried out based on the archive's use value and organizational needs. Organizational needs are the organization's need to use archives in carrying out its duties and functions. These differences in archive depreciation criteria can cause confusion and uncertainty for local governments in carrying out archive depreciation. Regional governments do not know which laws and regulations must be complied with in carrying out archive depreciation.

Peningkatan Pengetahuan Hukum Masyarakat Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Kabupaten Tanjung Jabung Timur Irwandi, Irwandi; Yarni, Meri; Kosariza, Kosariza; Andrizal, Andrizal; Putra, Taufan Dyusandra
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 1 (2020): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Desa merupakan kesatuan masyarakat terkecil dalam wilayah Negara Kesatuan republik Indonesia . Dalam hal ini desa terbentuk dari komponen yang terdiri dari wilayah desa,masyarakat desa dan pemerintah desa. Ketiga komponen tersebut saling berkaitan dalam proses pencapaian tujuan negara dan masyarakat desa terutama dalam masalah pemerintah desa dalam pelaksanaan tugasnya sehari-hari. Tujuan dari penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa tentang aturan yang mengatur tentang desa atau arti pentingnya peraturan perundang-undangan dalam prateknya dilapangan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timuri, pada hari Selasa tanggal 30 Juli 2019, Jam 09.00 â€“ 13.00. di Ruang Aula Kantor Desa Pandan Lagan Kecamatan Geragai Kabupaten Tanjung Jabung Timuri,, dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam penyuluhan hukum ini tanggapan pemerintah desa, BPD dan masyarakat sangat positif terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim pengabdian. Baik mengenai tugas, kewenangan ataupun tentang pendapatan desa. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti pentingnya peraturan dan bagaimana pelaksanaannya dalam pemerintahan desa.

Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Tentang Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Di Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kosariza, Kosariza; Netty, Netty; Yarni, Meri
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 4 No. 3 (2020): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan pemerintah desa (Kepala Desa beserta aparatnya dan BPD) tentang aturan yang mengatur tentang desa atau arti pentingnya peraturan perundang-undangan dalam prateknya dilapangan. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah untuk memberikan masukan kepada pemerintah desa (Kepala Desa beserta aparatnya dan BPD) dalam pelaksanaan tugas, kewajiban hak dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah desa dan juga menambah pengetahuan serta pemahaman bagi masyarakat dan aparatur pemerintah desa mengenai aturan yang berlaku dan prateknya. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, pada hari Minggu tanggal 19 Juli 2020 , Jam 12.30 â€“ 17.00. di Ruang Aula Kantor Desa Dataran Kempas Kabupaten Tanjung Jabung Barat, dengan metode yang dilakukan adalah ceramah, diskusi dan tanya jawab. Dalam penyuluhan hukum ini tanggapan pemerintah desa, BPD dan masyarakat sangat positif terbukti dari banyaknya pertanyaan yang diajukan kepada tim pengabdian. Baik mengenai tugas, kewenangan ataupun tentang pendapatan desa. Dengan harapan bahwa pemerintah desa dapat memahami tentang arti pentingnya peraturan dan bagaimana pelaksanaannya dalam pemerintahan desa.

Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kosariza, Kosariza; Netty, Netty; Yarni, Meri
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa dan masyarakat tentang manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa tentang konsep Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa dan bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta manfaat Bumdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab dan diskusi. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan penyuluhan ini agar Mitra memahami arti pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ,Mitra memahami prosedur pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra memahami pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi desa pemerintah desa. Dan profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa, Mitra mampu melaksanakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam bentuk tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang baik melalui peraturan desa yang mengatur tentang Bumdes dan peraturan perundang-undang lainnya., Mitra dapat. melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku., Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pemerintah desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes); (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);.(3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Saran : (1) Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan mengenai permasalahan dan manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Sosialisasi Dan Penyuluhan Hukum Manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kosariza, Kosariza; Netty, Netty; Yarni, Meri
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 5 No. 3 (2021): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan di Desa Purwobakti Kecamatan Bathin III Kabupaten Bungo. dengan tujuan dari pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini adalah untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran serta kompetensi pemerintah desa dan masyarakat tentang manfaat Badan Usaha Milik Desa (BUMDES) dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. Sedangkan manfaat yang diharapkan dalam penyuluhan ini adalah memberikan pengetahuan kepada pemerintah desa dan masyarakat desa tentang konsep Badan Usaha Milik Desa sebagai wadah perekonomian masyarakat desa dan bagaimana mekanisme pendirian dan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa serta manfaat Bumdes dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa dengan metode yang dilakukan adalah penyuluhan, sosialisasi, ceramah dan tanya jawab dan diskusi. Adapun hasil yang diharapkan dalam kegiatan penyuluhan ini agar Mitra memahami arti pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) ,Mitra memahami prosedur pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra memahami pentingnya keberadaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) Mitra dapat meningkatkan kualitas dan kuantitas tertib administrasi desa pemerintah desa. Dan profesionalitas pengetahuan, pemahaman dan ketrampilan dari pemerintah desa, Mitra mampu melaksanakan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dalam bentuk tertib administrasi desa melalui penciptaan peraturan desa, Mitra dapat melaksanakan pemerintahan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang baik melalui peraturan desa yang mengatur tentang Bumdes dan peraturan perundang-undang lainnya., Mitra dapat. melaksanakan tugas dan kewajibannya sesuai perundang-undangan yang berlaku., Mitra dapat meningkatkan pendapatan asli melalui Badan Usaha Milik Desa (Bumdes), Dengan adanya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) pemerintah desa dapat meningkatkan perekonomian masyarakat desa dan mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa.Kesimpulan dalam kegiatan ini adalah (a) Mitra dapat memahami tentang pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes); (b) Mitra mampu meningkatkan pemahamannya tentang tata cara pembentukan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes);.(3) Mitra mampu merencanakan dan merancang serta membentuk rancangan peraturan desa tentang Badan Usaha Milik Desa (Bumdes): (4) Mitra memahami dengan Peraturan Desa Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) dapat meningkatkan pendapatan asli desa. Saran : (1) Perlu sosialisasi secara umum dari pihak terkait tentang pelaksanaan dan pentingnya Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) di pemerintahan desa (2) Perlu kegiatan lebih lanjut tentang penyuluhan mengenai permasalahan dan manfaat Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) guna peningkatan kesejahteraan masyarakat desa.

Unlocking the Future of Village Governance: Legal Counseling and Digital Transformation Yarni, Meri; Irwandi, Irwandi; Kosariza, Kosariza; Netty, Netty; Bafadhal, Faizah
Jurnal Karya Abdi Masyarakat Vol. 7 No. 1 (2023): Jurnal Karya Abdi Masyarakat
Publisher : LPPM Universitas Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/jkam.v7i1.22822

This Community Service Program was carried out in Danau Kedap Village, Maro Sebo Subdistrict, Muaro Jambi Regency, focusing on the importance of digitalization in village governance. Village governance involves the collaboration of the village area, its community, and the local government. This program aimed to increase the village government's understanding of how digitalization can improve administrative efficiency, transparency, and accountability. The goal was to provide legal counseling to enhance the knowledge of village officials on the role of digitalization in governance, and to explore solutions to challenges in daily governance tasks. The methods included lectures, discussions, and question-and-answer sessions to encourage active participation. The expected outcome is to improve the village government's administrative competence and service delivery. This initiative aims to promote the adoption of digital tools in governance processes, ultimately making village administration more efficient, transparent, and modern. The contributions of this project are significant in enhancing governance practices in the village, providing a model for other regions to follow.

Formation of Academic Papers of Regional Regulations in the Indonesian Constitutional System Kosariza, Kosariza; Netty, Netty; Yarni, Meri
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 7 No 1 (2021): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v7i1.31739

Regional regulations (Perda) have a very strategic role in the implementation of regional governance. Various efforts to improve the quality of the Perda continue, including through Law Number 12 of 2011 concerning the Formation of Laws and Regulations which require the preparation of Academic Texts (NA). This study aims to identify and analyze the urgency and implementation of NA drafting in the formation of regional regulations based on legislation. The research method used is normative juridical research, by examining the prevailing norms in the preparation of a guideline in the form of a text with a statutory and historical approach. The results showed that NA has a very important urgency to create a good and quality regional regulation. NA is very important in the process of forming laws and regulations when faced with statutory problems that are considered unresponsive, egalitarian, futuristic, and unqualified. Through NA, each Raperda that gets a scientific touch can produce a higher quality Regional Regulation and can be categorized as good legislation. Given its very vital urgency, it is hoped that the drafters of Perda (Regional Government and DPRD) formulate NA first before compiling the Regional Regulation Draft and provide legal standing for NA compilers in the formation of Perda which need to be regulated in Legislation.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search