Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.665
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Komunikasi Hukum WAJAH HUKUM JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Jurnal Media Informatika Limbago: Journal of Constitutional Law
Priskap, Ridham
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 10 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

 1 
ANALISIS YURIDIS BENTUK PENGATURAN PARA PIHAK DALAM SENGKETA LEMBAGA NEGARA Yarni, Meri; Kosariza, Kosariza; Netty,, Netty,; Priskap, Ridham; Syamsir, Syamsir
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8, No 1 (2022): Februari
Publisher : Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43880

Abstract

Lahirnya Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kewenangan konstitusional amandemen I, III dan IV UUD 1945 yang sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi semata-mata dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kedua kekuasaan kehakiman ini memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi dan peran yang berbeda sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. memeriksa undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini dilihat ntuk pengaturan para pihak yang bersengketa di lembaga negara dan mencari solusi atas permasalahan yang melekat pada kewenangan tersebut.   Dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dengan  metode yuridis normatif. Jenis penelitian adalah deskriptif. Sumber datanya adalah data sekunder dengan penggunaan bahan hukum primer, sekunder dan terseier. .Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara rinci pelaksanaan kewenangan tersebut. menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sejak hadirnya MK hingga saat ini sudah ada 19 permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan ke MK dengan persoalan yang sangat beragam. Ke depan, penting untuk menata kembali penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di MK, menata kembali potensi permasalahan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, mengelola potensi sengketa kewenangan komisi negara. , memperluas makna penafsiran “lembaga negara yang dapat mengadili di MK”, dan meningkatkan pemberian legal standing pemohon di MK.
URGENSI PERATURAN PEMERINTAH TENTANG DESAIN BESAR PENATAAN DAERAH Putra, Muhammad Rafsanjani; Syam, Fauzi; Priskap, Ridham
JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana Vol 6 No 1 (2024): EDISI BULAN JANUARI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat (LPPM) Universitas Darma Agung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46930/jurnalrectum.v6i1.4390

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah menganalisa terhadap Peraturan Perundang-Undangan, yang mengatur perkiraan jumlah pemekaran daerah pada periode tertentu dan acuan dalam pemekaran daerah baru. Penelitian yang dilakukan merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan juga menggunakan Pendekatan Konseptual. Tataran Negara Kesatuan Republik Indonesia yang sedemikian luas sangat diperlukan pembagian daerah. Dalam rangka pelaksanaan desentralisasi maka dibentuk dan disusun daerah tingkat Provinsi dan daerah tingkat Kabupaten/Kota. Sebagaimana telah kita ketahui bahwa Indonesia terdiri dari beberapa bagian daerah yakni antara lain tingkatan Provinsi dan tingkatan Kabupaten/Kota. Kaidah hukum tentang pembentukan daerah telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Intinya pada penelitian ini tidak membahas secara komprehensif penataan daerah dan fenomena morotarium pemekaran daerah, akan tetapi yang diteliti dalam konteks pembahasan pengesampingan atau pengabaian amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Perlu dilakukan kajian komprehensif dalam rangka revisi terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, hal ini terkait ketentuan-ketentuan yang sudah tidak relevan dengan dinamika saat ini dan tidak berdaya guna dalam praktiknya. Bahwa Peraturan Pemerintah tentang Desain Besar Penataan Daerah diharuskan untuk ada atau untuk dilaksanakan tindak lanjut oleh Pemerintah Pusat. Namun, pada realitanya belum tampak tindakan maksimal untuk menyelesaikan rancangan Peraturan Pemerintah tersebut. Ini mengartikan bahwa penetapan Peraturan Pemerintah tersebut dikesampingkan dan dipandang tidak diperlukan lagi untuk adanya regulasi mengenai acuan proyeksi jumlah daerah yang di Indonesia.
Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Refsinas, Refsinas; Priskap, Ridham; Amin, Muhammad
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 1 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i1.20326

Abstract

Abstract This research aims to: 1) Understand and analyze the implementation of the election of Governor and Deputy Governor based on Law Number 6 of 2020; 2) Know and analyze the implications of the implementation of the election of Governor and Deputy Governor based on Law Number 6 of 2020. In research writing using this type of writing Empirical Juridical. Research Results: 1) The election of Governor and Deputy Governor in Jambi Province was carried out in accordance with Law no. 6 of 2020 by paying attention to the Covid-19 Health Protocol. 2) The process of resolving regional election violations in Jambi Province is by conducting a repeat vote. The causes are: a) Opening the ballot box which contained voting and vote counting files that were not based on statutory regulations; b) Providing a special mark on the ballot paper in the form of the voter's signature or address on the ballot paper used by the voter at the request of the KPPS; c) KPPS intentionally/unintentionally destroys more than once ballot papers that have been used by voters; d) There are voters who are not registered in the Permanent Voter List, Additional Voter List and do not have an electronic KTP. Keywords; Election; Law Number 6 of 2020; Violation Abstrak Penelitian ini bertujuan untuk: 1) Memahami dan menganalisis pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020; 2) Mengetahui dan menganalisis implikasi pelaksanaan pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020. Dalam penulisan penelitian menggunakan jenis penulisan ini Yuridis Empiris. Hasil Penelitian: 1) Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur di Provinsi Jambi dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang No. 6 Tahun 2020 dengan memperhatikan Protokol Kesehatan Covid-19. 2) Proses penyelesaian pelanggaran pemilu daerah di Provinsi Jambi adalah dengan melakukan pemungutan suara ulang. Penyebabnya adalah: a) Pembukaan kotak suara yang berisi berkas pemungutan dan penghitungan suara yang tidak berdasarkan peraturan perundang-undangan; b) Memberikan tanda khusus pada kertas suara berupa tanda tangan atau alamat pemilih pada kertas suara yang digunakan pemilih atas permintaan KPPS; c) KPPS dengan sengaja/tidak sengaja memusnahkan lebih dari satu kali surat suara yang telah digunakan pemilih; d) Terdapat pemilih yang tidak terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap, Daftar Pemilih Tambahan dan tidak mempunyai KTP elektronik. Kata Kunci; Pemilihan; Undang-undang Nomor 6 Tahun 2020; Pelanggaran
Perlindungan Hak Konstitusional Warga Negara dalam Perkawinan Beda Agama : Analis Sema Nomor 2 Tahun 2023 Sukri, Mukhaimin; Priskap, Ridham; Ansorullah
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 2 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i2.33494

Abstract

Perkawinan beda agama telah menjadi topik yang kontroversial dalam hukum keluarga diIndonesia. Keberadaannya menghadirkan tantangan yang kompleks terkait denganperlindungan hak konstitusional warga negara. Pada tahun 2023, Mahkamah Agung Indonesia(MA) mengeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun2023 (SEMA 2/2023) yang menyoroti penyelesaian perselisihan perkawinan beda agama.Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implikasi SEMA 2/2023 terhadap perlindunganhak konstitusional warga negara yang terlibat dalam perkawinan beda agama. Metodepenelitian yang digunakan adalah analisis dokumen hukum dengan pendekatan normatif. Hasilanalisis menunjukkan bahwa SEMA 2/2023 memberikan panduan bagi hakim dalammenangani kasus perkawinan beda agama dengan mempertimbangkan aspek-aspek hakkonstitusional warga negara. Meskipun demikian, masih ada kebutuhan untuk evaluasi lebihlanjut terhadap implementasi SEMA 2/2023 dalam memastikan perlindungan hakkonstitusional warga negara secara efektif dalam konteks perkawinan beda agama. Studi inidiharapkan dapat memberikan kontribusi pada pemahaman lebih lanjut tentang perlindunganhak konstitusional dalam konteks perkawinan beda agama serta mengidentifikasi tantangan danpotensi perbaikan dalam praktik hukum
Wakil Kepala Daerah Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Hasra, Siska; Priskap, Ridham; Yarni, Meri
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.34103

Abstract

Kedudukan Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah acap kali dipertanyakan karena dianggap sebagai badan yang membantu Kepala Daerah akan tetapi tidak memiliki kewengan dan keduudkan yang didasari dengan dasar hukum yang kuat, banyak anggapan yang di ungkapkan perihal penting atau tidaknya Wakil Kepala Daerah dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pertanyaan perihal urgensi keududukan Wakil Kepala Daerah merupakan hasil atas tidak disebutkan kedudukan Wakil Kepala daerah secara eksplisit didalam Undag-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 baik itu didalam kedudukan Kepala Daerah maupun didalam pasal perihal pemilihan Kepala Daerah. Akan tetapi harus diketahui bahwa kedudukan Wakil Kepala Daerah sangat penting untuk stabilitas Pemerintahan Daerah dan juga menjaga agar Pemerintahan Daerah dapat berjalan dengan baik melalui pengawasan dari Wakil Kepala Daerah meskipun anatar Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terhitung sering mengalami konflik pada saat menjabat. Selain itu untuk tetap menjaga efektivitas dan efisiensi Pemerintahan Daerah maka setiap daerah diberikan hak untuk menentukan keperluan mereka untuk mengisi ataupun mengosongkan kedudukan Wakil Kepala Daerah di Pemerintahan Daerah karena setiap daerah memiliki kebutuhan yang berbeda-beda.
Analisis Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Batas Usia Pencalonan Presiden Dan Wakil Presiden Fadhillah, Muhammad Daffa; Priskap, Ridham; Bustanuddin
Limbago: Journal of Constitutional Law Vol. 4 No. 3 (2024)
Publisher : Universitas Jambi, Fakultas Hukum

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.22437/limbago.v4i3.37447

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang mengubah batas usia minimal pencalonan presiden dan wakil presiden, serta memberlakukannya terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan peraturan-undangan, kontekstual, dan perbandingan untuk mengkaji kepastian hukum dan potensi konflik kepentingan yang muncul akibat putusan tersebut. Isu hukum utama yang diangkat adalah apakah perubahan batas usia pencalonan presiden dan wakil presiden sesuai dengan prinsip demokrasi, kesetaraan, dan nondiskriminasi yang diatur dalam UUD 1945, serta apakah keputusan tersebut dapat menimbulkan menimbulkan hukum dalam proses pemilihan umum di Indonesia. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penetapan batas usia tersebut merupakan isu kompleks yang memiliki implikasi luas, termasuk dari segi hukum, politik, sosial, dan budaya. Meski keputusan ini memicu pro dan kontra, dalam jangka panjang, tantangan utamanya adalah memastikan kualifikasi dan integritas calon presiden dan wakil presiden tetap terjaga, di samping memperhatikan faktor usia. Dampak lain yang muncul adalah potensi perubahan dalam partisipasi politik, representasi, serta regenerasi kepemimpinan, yang memerlukan perhatian khusus untuk menjaga keseimbangan dalam sistem demokrasi Indonesia.
KEWENANGAN KEPOLISIAN DALAM PENANGANAN DAN PENGENDALIAN MASSA TERHADAP PENGGUNAAN GAS AIR MATA PADA PERISTIWA KAJURUHAN Jodi Parawansa; Hartati, Hartati; Priskap, Ridham
Jurnal Media Informatika Vol. 6 No. 2 (2025): Jurnal Media Informatika
Publisher : Lembaga Dongan Dosen

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55338/jumin.v6i2.5452

Abstract

Pertandingan sepakbola di Indonesia memiliki potensi kerusuhan yang tinggi, seperti tragedi Kanjuruhan yang mengakibatkan 129 korban jiwa dan ratusan luka-luka. Kerusuhan tersebut menyoroti pentingnya pengaturan hukum dan keamanan yang efektif untuk mencegah kejadian serupa. Pengaturan hukum yang berlaku meliputi Lex Sportiva, FIFA Stadium Safety and Security Regulation, Undang-Undang No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian, dan Peraturan Kapolri No. 16 Tahun 2006 tentang Pengendalian Massa. Peraturan-peraturan ini harus dipatuhi secara ketat untuk menjaga keselamatan suporter, pemain, dan official. Penggunaan kekuatan oleh Polri harus dilakukan secara proporsional dan humanis, dengan mempertimbangkan hak asasi manusia dan keselamatan masyarakat. Edukasi keselamatan dan kesadaran masyarakat juga penting untuk mencegah kerusuhan, melalui kampanye kesadaran dan pelatihan keselamatan. Selain itu, perlindungan hukum bagi korban dan keluarga mereka harus diperhatikan, termasuk kompensasi dan bantuan psikologis. Kerja sama antara Polri, panitia pelaksana, dan masyarakat sangat penting untuk mencegah kerusuhan dan menjaga keselamatan. Dalam jangka panjang, perlu dilakukan evaluasi dan perbaikan SOP pengamanan, serta pengembangan sistem pengawasan dan pengamanan yang efektif.
Kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam Pengelolaan Hutan Mangrove Saddat, Anwar; Hartati, Hartati; Priskap, Ridham
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1680

Abstract

The government's authority in the field of forest conservation as stated in Article 27 paragraph (3) above is further emphasized in Law Number 14 of 1999 concerning Forestry, namely in Article 4. Meanwhile, the authority of the regional government regarding forest management is regulated in Law Number 41 of 1999 concerning Forestry in Articles 59 to 65. From Article 59 to Article 65 of Law Number 41 of 1999 concerning Forestry, the regional government also has authority in managing mangrove forests. The objectives of this study are 1) to determine and analyze the authority of the Regency government in managing Mangrove forests 2) to determine and analyze the Regency Government's Policy on mangrove forest management. This study uses normative legal research using the approach, legislation, conceptual approach), historical approach with an 8-month activity plan and the scope or object in this study regarding the authority of the district government in managing mangrove forests based on legal provisions related to legal issues, Collection of primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials using a card system and supported by a computerization system via the internet. There are 3 data collection techniques, namely 1) inventory technique, 2) systematization technique, and 3) interpretation technique. Results: Mangrove damage caused by land conversion, from mangrove forests to settlements and trade, as well as illegal logging and uncontrolled utilization of resources by the surrounding community. The lack of maximum supervision of mangrove forests so that the local government takes a local government policy or the authority to control conversion in a top-down manner (firm policy) through socialization and providing incentives and disincentives for violators. As well as the policy of managing mangroves as coastal protectors so that the number of mangroves is maintained or even increased.
Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Hak Pengelolaan Tanah Sebagai Barang Milik Daerah Syeputri, Fazrianita; Hartati, Hartati; Priskap, Ridham
Wajah Hukum Vol 9, No 1 (2025): April
Publisher : Universitas Batanghari Jambi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33087/wjh.v9i1.1683

Abstract

Although the provincial government is legally able to manage regional assets, there have been numerous instances of abuse of this power, including the following: the total disregard for regional assets; the misuse of rights granted by the regional government to access these assets; and the pursuit of private interests at the expense of the region and its residents. Jambi District Court's Decision Regarding Peace Deed No. 43 / Pdt.G / 2024 / PN Jmb.The goals of this research project are: 1) To learn about and assess the impact of regional asset regulation on the power of regional governments over land management rights 2) Determine and assess the authority of the regional administration to manage land as a resource for the area. This study used normative legal research methods including a statutory approach, a conceptual approach, and a case approach to achieve its aims. There are three levels of legal resources gathered: primary, secondary, and tertiary. Inventorying, systematizing, and interpreting the acquired legal materials constituted the process of analysis. Final findings from the study: 1) Various laws and regulations in Indonesia control the jurisdiction of regional governments in land management rights as regional property. These include Law Number 23 of 2014, Government Regulation Number 27 of 2014, Law Number 5 of 1960, and Regulation of the Minister of Home Affairs. 2. Mechanisms that strive to guarantee the effective, transparent, and accountable administration of public assets are an integral part of the responsibility of regional governments in land management rights as regional property. Important aspects of regional government accountability related to land management include: Asset management reports, supervisory audits, transparency and openness of information, the role of the DPRD, good governance, and sanctions for violations.
ANALISIS YURIDIS BENTUK PENGATURAN PARA PIHAK DALAM SENGKETA LEMBAGA NEGARA Yarni, Meri; Kosariza, Kosariza; Netty,, Netty,; Priskap, Ridham; Syamsir, Syamsir
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 8 No 1 (2022): Februari
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v8i1.43880

Abstract

Lahirnya Mahkamah Konstitusi didasarkan pada kewenangan konstitusional amandemen I, III dan IV UUD 1945 yang sekaligus menunjukkan bahwa kekuasaan kehakiman tidak lagi semata-mata dipegang oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya. Kedua kekuasaan kehakiman ini memiliki kedudukan yang sama dengan fungsi dan peran yang berbeda sebagaimana tercantum dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945. Selanjutnya Pasal 24 C ayat (1) menyatakan “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final. memeriksa undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Rumusan masalah dalam penelitian ini dilihat ntuk pengaturan para pihak yang bersengketa di lembaga negara dan mencari solusi atas permasalahan yang melekat pada kewenangan tersebut.   Dengan pendekatan konsep, perundang-undangan dengan  metode yuridis normatif. Jenis penelitian adalah deskriptif. Sumber datanya adalah data sekunder dengan penggunaan bahan hukum primer, sekunder dan terseier. .Berdasarkan hasil kajian dapat disimpulkan bahwa UUD 1945, serta Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi tidak menjelaskan secara rinci pelaksanaan kewenangan tersebut. menyelesaikan sengketa antar lembaga negara, sehingga Mahkamah Konstitusi diberi wewenang untuk mengatur hal-hal yang diperlukan demi kelancaran pelaksanaan tugas dan wewenangnya. Sejak hadirnya MK hingga saat ini sudah ada 19 permohonan sengketa kewenangan lembaga negara yang diajukan ke MK dengan persoalan yang sangat beragam. Ke depan, penting untuk menata kembali penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di MK, menata kembali potensi permasalahan sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara, mengelola potensi sengketa kewenangan komisi negara. , memperluas makna penafsiran “lembaga negara yang dapat mengadili di MK”, dan meningkatkan pemberian legal standing pemohon di MK.
Co-Authors Ansorullah Bustanuddin . Fadhillah, Muhammad Daffa Fauzi Syam Hartati Hartati Hasra, Siska Jodi Parawansa Kosariza, Kosariza Meri Yarni Muhammad Amin Netty,, Netty, Putra, Muhammad Rafsanjani Refsinas, Refsinas Saddat, Anwar Sukri, Mukhaimin Syamsir Syamsir Syeputri, Fazrianita