Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

Efektifitas Pelaksanaan Kebijakan Pendaftaran Izin Usaha UMKM Secara Digital melalui Online Single Submission (OSS) di Kota Denpasar Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka
JIIP - Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan Vol. 5 No. 12 (2022): JIIP (Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan)
Publisher : STKIP Yapis Dompu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (633.504 KB) | DOI: 10.54371/jiip.v5i12.1230

Abstract

Tujuan penelitian ini terkait kebijakan pendaftaran izin usaha UMKM secara digital online single submission (OSS) di Kota Denpasar. Dimana permasalahan yang dikaji adalah efektivitas proses implementasi kebijakan pengajuan Izin Usaha Perdagangan yang dilakukan secara online melalui Online Single Submission (OSS) bagi Usaha Mikro, Kecil dan Menengah di Kota Denpasar dan kepastian hukum bagi pelaku usaha UMKM yang telah mendapatkan perdagangan perizinan usaha melalui Online Single Submission (OSS) di Kota Denpasar. Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa di Kota Denpasar berdasarkan kategorisasi telah tercapai dan terlaksana dengan baik, meskipun hasil tersebut belum maksimal. Karena terkendala oleh pandemi Covid-19 yang terjadi sejak tahun 2020, kurangnya pegawai Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Denpasar dalam memberikan Layanan Pendampingan OSS kepada pelaku usaha di Kota Denpasar. Memberikan kepastian hukum dalam berusaha, memberikan hak dan kewajiban dalam lalu lintas hukum, dengan kepemilikan legalitas kelembagaan perusahaan (dalam hal ini pengesahan status perusahaan jika berbadan hukum).
Pelatihan dan Pendampingan Tata Kelola Pengembangan Desa Wisata Kepada Perangkat Desa dan Pokdarwis Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka; Antarini, Lilik; Mardika, I Made; Dewi, I Gusti Agung Ayu Yuliartika
International Journal of Community Service Learning Vol. 6 No. 3 (2022): August 2022
Publisher : Universitas Pendidikan Ganesha

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/ijcsl.v6i3.51586

Abstract

Desa Cau Belayu dinobatkan menjadi desa wisata pada 19 Agustus 2020 berdasarkan pada Keputusan Bupati Tabanan Nomor 180/1286/03/HK&HAM/2020 tentang Penetapan Desa Cau Belayu sebagai Desa Wisata. Akan tetapi, pengelolaan wisata belum berkembang masih monoton dan minimnya partisipasi masyarkat lokal dalam menunjang kegiatan wisata di Desa Cau Belayu. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan tersebut dengan melaksanakan pelatihan strategi pengembangan desa wisata, pelatihan pemberdayaan Pokdarwis, pelatihan pengelolaan website dalam menunjang pemasaran wisata, dan terakhir menyusun buku pengelolaan website desa wisata. Pengabdian kepada masyarakat ini dilaksanakan dengan metode observasi dan wawancara kepada mitra. Kegiatan ini menyasar masyarakat yang berjumlah 20 orang yang terdiri dari Pokdarwis, sekaa truna truni, dan perangkat desa cau belayu. Kegiatan ini menghasilkan luaran berupa fokus pengembangan desa wisata, roadmap pengembangan desa wisata, sistem perencanaan dan pengembangan desa wisata, sistem kerja kolaboratif antar Pokdarwis, perangkat desa, dan masyarakat. Hasil pengabdian kepada masyarakat ini diharapkan dapat mengatasi segala permasalahan yang ada di Desa Wisata Cau Belayu.
LEGAL REFORM ON THE CONCEPT OF RESTORATIVE JUSTICE IN THE CRIMINAL JUSTICE SYSTEM Adhi Wibisana, Anak Agung Ngurah; Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka; Budiartha, I Nyoman Putu; Dewi, Anak Agung Sagung Laksmi
Jurnal Pembaharuan Hukum Vol 11, No 2 (2024): Jurnal Pembaharuan Hukum
Publisher : UNISSULA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26532/jph.v11i2.32082

Abstract

Restorative justice is an alternative to solving criminal cases, which in the resolution mechanism involves the perpetrator, victim, perpetrator’s family, victim’s family, community leaders, or stakeholders to jointly find a fair solution and emphasize returning to the situation as before. The implementation of the concept of restorative justice is needed in an effort to reform the law of the criminal justice system. This study aims to understand, explain, analyze, and make a comparison with the implementation of the concept of restorative justice as an effort to reform criminal law. The method used in this study is normative legal research. There are efforts to reform the law or legal findings in a criminal justice system regarding the resolution of criminal cases. The concept of restorative justice can be adopted and simultaneously applied. In addition to minimizing the accumulation of case files, restorative justice prioritizes the rights of perpetrators and victims and the restoration of the situation.
Kebijakan Perlindungan Hukum Kawasan Suci Pura Goa Lawah Di Kabupaten Klungkung Manuaba, Ida Bagus Triwikrama Sena; Wisnumurti, Anak Agung Gede Oka; Arjaya, I Made
Journal Scientific of Mandalika (JSM) e-ISSN 2745-5955 | p-ISSN 2809-0543 Vol. 6 No. 1 (2025)
Publisher : Institut Penelitian dan Pengembangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/10.36312/vol6iss1pp22-32

Abstract

This thesis research analyzes the Legal Protection Policy of the Sacred Area of Goa Lawah Temple in Klungkung Regency. The focus of this research study is about (1) what is the policy of the Klungkung Regency Government in protecting the sacred place area? (2) how is law enforcement against violations of space use in the area of the sacred site of Goa Lawah Temple, Klungkung Regency? The type of research used is empirical by choosing the type of research with the aim of finding out the legal protection policy of the sacred site area in Klungkung Regency and how to enforce violations of space use in the Goa Lawah temple holy area. The author examines with the theory of legal certainty, the theory of the legal system and the theory of law enforcement, from the three analysis knives the author produces the conclusion (1) With the rapid expansion of the tourism sector, Klungkung Regency faces great challenges to carry out spatial planning, so the Klungkung Regency Government issued a policy in the form of a Regional Regulation on the protection of the sacred place area, in Regional Regulation Number 1 of 2024 concerning the Klungkung RTRWK, The Regional Regulation is a form of protection of sacred sites in Klungkung Regency (2) law enforcement in spatial planning in the form of supervision and the application of sanctions in Regional Regulation Number 1 of 2024 RTRWK Klungkung and Law Number 26 of 2007 concerning Spatial Planning dividing it into administrative, civil, and criminal.