Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

ASPEK HUKUM PERJANJIAN DENGAN MENGGUNAKAN KLAUSULA EKSONERASI TERHADAP KONSUMEN Arkisman, Arkisman
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 1 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i1.1138

Abstract

Pada akhir-akhir ini memang banyak dimanfaatkan oleh kalangan pedagang/pengusaha kendaraan bermotor sebagai upaya untuk memperlancar pendistribusian barang-barang dagangannya kepada masyarakat yang membutuhkan. Praktek semacam ini ternyata membawa keuntungan baik produsen maupun konsumen. Bagi masyarakat konsumen, disamping dapat memperoleh barang dagangan dengan mudah, juga pembayarannya cukup sederhana, sedangkan bagi pihak produsen akan memperoleh keuntungan berupa kelancaran pemasaran barang-barangnya. Dalam praktek, jual beli kendaraan bermotor secara kredit melalui dealer biasanya sudah dituangkan dalam dokumen perjanjian (menggunakan perjanjian standard). Serta untuk keperluan pembuktian di kemudian hari apabila terjadi hal-hal yang tidak diharapkan. Untuk perjanjian standard ini, Mariam Darus Badrulzaman dalam bukunya yang berjudul pembentukan hukum nasional dan permasalahannya adalah bagaimana kekuatan hukum perjanjian yang menggunakan klausula eksonorasi dapat diseimbangkan dengan perlindungan konsumen.Dalam rumusan perjanjian standard ialah "suatu perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir." Istilah perjanjian baku yang disebut oleh Mariam Darus Badrulzaman tersebut untuk menamakan apa yang disebut dengan Standard Contract yang dipakai diluar Indonesia. Metode pendekatan, yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah pendekatan normatif (yuridis normatif), artinya “sebagai usaha mendekatkan masalah yang di teliti dengan sifat hukum yang normatif.” Dalam kaitan penulisan ini pendekatan masalahnya yaitu dengan mempelajari dan mengkaji peraturan perundang-undangan yang ada hubungannya dengan masalah yang diteliti. ketentuan hukum mengenai perjanjian jual beli dalam Kitab Undang-undang Hukum Perdata. Pengaruh klausula eksenorasi dalam pelaksanaan jual beli secara kredit dengan konsumen. Klausula Eksonerasi (Exemption Clause) adalah klausul yang mengandung kondisi membatasi atau bahkan menghapus sama sekali tanggung jawab yang semestinya dibebankan kepada dua pihak, akan tetapi dibebankan hanya kepada pembeli secara kredit saja. Dengan adanya perjanjian kredit maka hal tersebut identik dengan perjanjian pinjam meminjam dan dikuasai oleh ketentuan Bab XIII dari Buku III KUH Perdata. Yang berhubungan dengan konsumen pada UU Perlindungan Konsumen yang memakai istilah “pemakai” yang dapat menimbulkan kesan bahwa barang dan/atau jasa yang sudah dibeli dari pelaku usaha tersebut belum menjadi miliknya pribadi. Kata Kunci: Aspek Hukum, Perjanjian, Klausula Eksonerasi, konsumen
KEPASTIAN HUKUM SERTIPIKAT HAK TANGGUNGAN ELEKTRONIK DALAM HUKUM PEMBUKTIAN DI PERADILAN MENURUT HUKUM ACARA PERDATA Arkisman, Arkisman; Lafitri, Nandatama Ayu
Jurnal Pro Hukum : Jurnal Penelitian Bidang Hukum Universitas Gresik Vol 9 No 2 (2020)
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Gresik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55129/jph.v9i2.1193

Abstract

Mengingat hasil dari sertipikat hak tanggungan yang dilakukan secara elektronik adalah dalam bentuk dokumen elektronik. Dokumen Elektronik dalam pembuktiannya dipersamakan dengan Dokumen tertulis (surat). Sehingga kedudukan alat bukti elektronik sebagai alat bukti sah yang dapat dipergunakan saat berpekara di pengadilan, yang dimana dalam pembuktiannya dalam perkara perdata dapat mengacu pada aturan yang sebelumnya telah mengatur mengenai alat bukti elektronik yaitu Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik. Sehingga sertipikat hak tanggungan elektronik tersebut memiliki kepastian hukum karena mendapat perlindungan dari Undang-Undang ITE No 11 Tahun 2008. Metode penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode penelitian hukum normatif. Penelitian dilakukan dengan meneliti bahan hukum terkait yang dikumpulkan melalui penelitian kepustakaan. Jenis pendekatan yang digunakan ialah Pendekatan Konseptual, Pendekatan Perundang-undangan, serta Pendekatan History (Sejarah). Kata kunci : Kepastian Hukum; Pembuktian; Sertipikat Hak Tanggungan Elektronik. Given that the result of a certificate of mortgage which is done electronically is in the form of an electronic document. Electronic Documents in proof are equated with written documents (letters). So that the position of electronic evidence as valid evidence that can be used when holding court in court, which in the evidence in civil cases can refer to the rules that previously regulated electronic evidence, namely Law Number 19 of 2016 concerning Amendments to the Law. Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. So that the electronic mortgage certificate has legal certainty because it is protected by the ITE Law No. 11 of 2008. The research method used in this paper is the normative legal research method. The research was conducted by examining related legal materials collected through library research. The type of approach used is the Conceptual Approach, the Legislative Approach, and the Historical Approach. Key words: legal certainty; Proof; Electronic Liability Certificate.