Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

TRANSPLANTASI SISTEM PERADILAN JURY PADA SISTEM PERADILAN PIDANAINDONESIA Pradnyawan, Sofyan Wimbo Agung; ,, Hartiwiningsih; Purwadi, Hari
HUKUM PEMBANGUNAN EKONOMI Vol 5, No 1 (2017): JANUARI-JUNI
Publisher : Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.20961/hpe.v5i1.18330

Abstract

AbstractThis article intends to analyze the use of the jury system in the criminal justice system of Indonesia, jury is a form of lay participation or the participation of lay that community of professional non-law in the the role of judges is absolute in the criminal justice process, in the legal system of modern states today dichotomy between legal systems tradition of common law or civil law is fading and towards the tendency make changes conceptually to the criminal justice system, so that the judicial process drab dominated the role of judges is great where law and justice seems to be the monopoly of a judge, the role of judges research using law approach, conceptual, and comparative law. The results of this study is that morality is the essence of a sense of justice in society, morality can not be separated from the law, because morality is is what is considered correct by the general public, so the public will view the law as something that has no authority and can not be trusted, when morality is left in any decision of the judge in criminal judicial institutions that exist, because the inclusion of jury in the criminal justice system to prosecute local is the living law in automatically entered in every decision, every decision so it is possible to better meet the sense of justice in society.Keyword: jury, society, the criminal justice systemAbstrakArtikel ini bermaksud menganalisis mengenai penggunaan sistem peradilan jurypada sistem peradilan pidana Indonesia, jury adalah wujud dari lay participation atau partisipasi awam yaitu masyarakat dari professional  non hukum  didalam  peradilan, untuk  memberikan putusan  yang lebih  memenuhi  rasa keadilan didalam masyarakat, untuk menghindari peran hakim yang absolut dalam proses peradilan pidana, dalam sistem hukum negara-negara modern saat ini dikotomi antara sistem hukum tradisi common law atau civil law semakin memudar dan menuju kecenderungan untuk mencampurkan kedua sistem hukum tersebut demi menemukan keadilan substantif dalam proses peradilan. Indonesia tidak pernah melakukan perubahan secara konseptual pada sistem peradilan pidananya, sehingga proses peradilan yang menjemukan yang didominasi peran hakim yang besar dimana hukum dan keadilan seolah-olah aspek hukumnya dalam mengadili, Penelitian hukum ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan perbandingan hukum. Hasil penelitian ini adalah bahwa moralitas adalah esensi dari rasa keadilan didalam masyarakat, moralitas tidak bisa dipisahkan dari hukum, sebab moralitas adalah adalah apa yang dianggap benar oleh masyarakat secara umum, sehingga masyarakat akan memandang hukum sebagai sesuatu yang tidak memiliki wibawa dan tidak dapat dipercaya, saat moralitas ditinggalkan didalam setiap putusan hakim didalam peradilan pidana. Memasukkanjury didalam sistem peradilan mampu meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap hukum dan institusi peradilan yang ada, sebab dengan dimasukkannya jury didalam sistem peradilan pidana untuk mengadili dalam aspek the living law secara otomatis masuk didalam setiap putusan, sehingga dimungkinkan setiap putusan lebih dapat memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat.Kata kunci: jury, masyarakat, sistem peradilan pidana
THE IMPACT OF COVID-19 ON LEGAL EDUCATION IN INDONESIA Heningtyas, Rifana; Pradnyawan, Sofyan Wimbo Agung
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 1, September 2022
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i1.5615

Abstract

Indonesia is one of the countries infected with the Covid-19 pandemic. Corona virus 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by acute corona virus 2 respiratory syndrome (SARS-CoV-2). So that the impact on the community and students can not meet directly on campus or in public places. Based on Nielsen's research entitled "Race Against the Virus, the Indonesian Consumer Response towards COVID-19" revealed that as much as 50% of Indonesian people began to reduce activities outside the home, and 30% of them said that they planned to shop more frequently online. Likewise, teaching and learning activities are carried out from home and even work is done from home with the aim of reducing Covid-19 epidemic. 
Legal Reasoning of a Judge’s Dissenting Opinion in the Decision of the Constitutional Court No. 1/PUU-VIII/2010 Against the Judicial Review of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts Haq, Hilman Syahrial; Pradnyawan, Sofyan Wimbo Agung; Rachman, M Taufik; Yanto, Edi; Dewi, Anies Prima; Sybelle, Jan Alizea
Jurnal Jurisprudence Vol. 12, No. 2, December 2022
Publisher : Universitas Muhammadiyah Surakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23917/jurisprudence.v12i2.1309

Abstract

ABSTRACT Purpose of the study: This paper aims to analyze the judicial considerations of the dissenting opinion of Constitutional Court judge member Akil Mochtar on Constitutional Court No. 1/PUU-VIII/2010 Against the Judicial Review of Law No. 3 of 1997 on Juvenile Courts. Methodology: This normative research was based on literary sources. It aimed to discuss the problems that have been formulated to then obtain the expected results. To maximize discussion, this study uses a statute approach and other concepts obtained from literary sources.  Results: The dissenting opinion conveyed by judge member Akil Mochtar only discussed the law as a written rule in the application of the law. Meanwhile, the Constitutional Court attempted to find substance in the Constitutional Court's decision. People's need for justice encourages constitutional judges as law enforcers to make various breakthroughs considering that the Constitutional Court's decisions are final and binding and have a general influence on the legal system. Observing the age range of children in Law No. 3 of 1997, which is between 8 and 18 years, legal provisions indirectly consider children in that age range to be able to commit criminal acts so that they can be sentenced like adults. In human development, a person of 8 years is still said to be immature (minderjarig) or still unable to be responsible. They have imperfect knowledge of the causes and consequences of their actions committed. Mistakes and wrongdoing should be considered child delinquency rather than a crime. Applications of this study: This paper can be applied by the Constitutional Court to make betterment to laws that are proposed for review by attempting to find the legal substance. Novelty/ Originality of this study: No previous researchers have studied the dissenting opinion in this decision  Keywords: Constitutional Court, Juvenile Court, dissenting opinion, judicial review, legal reasoning.  ABSTRAK  Tujuan: Tulisan ini bertujuan untuk menganalisis pertimbangan yuridis atas dissenting opinion anggota hakim Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar tentang Mahkamah Konstitusi No. 1/PUU-VIII/2010 Terhadap Uji Materi Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 tentang Peradilan Anak .  Metodologi: Penelitian normatif ini didasarkan pada sumber literatur. Hal ini bertujuan untuk membahas masalah yang telah dirumuskan untuk kemudian memperoleh hasil yang diharapkan. Untuk memaksimalkan pembahasan, kajian ini menggunakan pendekatan undang-undang dan konsep lain yang diperoleh dari sumber normative.  Hasil: Dissenting opinion yang disampaikan oleh anggota hakim Akil Mochtar hanya membahas undang-undang sebagai aturan tertulis dalam penerapan undang-undang. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi berupaya mencari substansi dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut. Kebutuhan masyarakat akan keadilan mendorong hakim konstitusi sebagai penegak hukum melakukan berbagai terobosan mengingat putusan MK bersifat final dan mengikat serta berpengaruh secara umum terhadap sistem hukum. Mencermati rentang usia anak dalam UU No. 3 Tahun 1997, yaitu antara 8 hingga 18 tahun, ketentuan hukum secara tidak langsung menganggap anak dalam rentang usia tersebut dapat melakukan tindak pidana sehingga dapat dipidana seperti orang dewasa. Dalam perkembangan manusia, seseorang yang berumur 8 tahun masih dikatakan belum dewasa atau masih belum mampu bertanggung jawab. Mereka memiliki pengetahuan yang tidak sempurna tentang sebab dan akibat dari tindakan yang mereka lakukan. Kesalahan harus dianggap sebagai kenakalan anak daripada kejahatan.  Kegunaan: Kajian ini dapat digunakan oleh Mahkamah Konstitusi untuk melakukan perbaikan terhadap undang-undang yang diajukan untuk diuji dengan mencoba menemukan substansi hukumnya.  Kebaruan/ Orisinalitas: Belum ada penelitian sebelumnya yang mempelajari dissenting opinion dalam putusan ini  Kata Kunci: Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Anak, Dissenting Opinion, Peninjauan Kembali, Penalaran Hukum
THE IMPACT OF COVID-19 ON LEGAL EDUCATION IN INDONESIA Heningtyas, Rifana; Pradnyawan, Sofyan Wimbo Agung
Khairun Law Journal Volume 6 Issue 1, September 2022
Publisher : Faculty of Law, Khairun University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33387/klj.v6i1.5615

Abstract

Indonesia is one of the countries infected with the Covid-19 pandemic. Corona virus 2019 (COVID-19) is an infectious disease caused by acute corona virus 2 respiratory syndrome (SARS-CoV-2). So that the impact on the community and students can not meet directly on campus or in public places. Based on Nielsen's research entitled "Race Against the Virus, the Indonesian Consumer Response towards COVID-19" revealed that as much as 50% of Indonesian people began to reduce activities outside the home, and 30% of them said that they planned to shop more frequently online. Likewise, teaching and learning activities are carried out from home and even work is done from home with the aim of reducing Covid-19 epidemic.ÂÂ