Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

THE IMPLEMENTATION OF EARLY DETECTION AND PREVENTION IN THE PREVENTION OF RADICALISM BY THE NATIONAL AND POLITICAL UNITY AGENCY IN CIMAHI CITY, WEST JAVA PROVINCE Handayani, Alfina; Wiredarme, Wiredarme
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 6, No. 1, Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v6i1.4114

Abstract

The author's interest is in acquiring the title due to the discovery of a Khilafatul Muslimin group in Cimahi City that has been actively disseminating radical beliefs since the 2000s. In contrast, Cimahi metropolis, known as the Army City, can be presumed to be a secure metropolis free from radicalism. The objective of this study is to assess the effectiveness of early identification and preventative measures in mitigating the spread of extremism. Furthermore, it is crucial to identify the barriers that develop during the implementation of early detection and prevention, as well as the measures taken by the Cimahi City National and Political Unity Agency to address these hurdles. The research employed a qualitative descriptive methodology, utilizing an inductive technique. The data sources utilized in this study encompass both primary and secondary data sources. The employed data analysis procedures encompass data reduction, data display, and data verification. Common methods of data collection are interviews, observations, and documentation. According to the findings from interviews, field observations, and documentation collecting, the current implementation of early detection and prevention measures to combat extremism in Cimahi City has not been effective due to a lack of intelligence expertise. The current challenges encompass the scarcity of skilled personnel and constrained financial resources to facilitate the execution of early identification and prevention measures. Efforts to address current challenges including incorporating members into intelligence science education and training programs, as well as enhancing supervision in the community settings that are exposed to extremism. To implement early detection and prevention effectively, it is necessary to enhance the directing function by assigning competent individuals to vacant positions and providing them with additional education and training in the field of intelligence science. Furthermore, close coordination with the Cimahi City Regional Leadership Coordination Forum is essential to facilitate the deradicalization program.
PENERAPAN SMARTCARD MELALUI WEBSITE SIKENAL PADA TERMINAL TIPE B TERHADAP UJI KELAYAKAN BUS ANTARKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR Putri, Emalia Tarisha; Firmanda, Moh. Rizaldi; Widianingrum, Revanza Oktavia; Afandi, Sulton Widhyana; Wiredarme, Wiredarme
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 9 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v1i9.2022

Abstract

Penggunaan teknologi dibutuhkan dalam pelayanan publik. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pemerintah sebegai penyedia pelayan publik harus terus melakukan pembaruan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Salah satu penerapan e-government yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur adalah dengan penggunaan website Sikenal (Sistem Kinerja Terminal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan website Sikenal melalui smartcard pada Terminal Tipe B di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 27 Terminal Tipe B terdaftar di webstie Sikenal sehingga hal tersebut mempermudah kerja pemerintah untuk mengetahui layanan informasi mobilitas bus yang ada di Jawa Timur. Kendala yang dihadapi pemerintah adalah dari 27 Terminal Tipe B hanya dua terminal yang dapat menggunakan smartcard yaitu Terminal Anjuk Ladang dan Terminal Kertajaya Mojokerto.
Desentralisasi Kewenangan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mujahidin, Mujahidin; Wiredarme, Wiredarme
JATISWARA Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v35i1.232

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana desentralisasi kewenangan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh pemerintah pusat dan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom bukan berarti pemerintah pusat tidak memiliki akses untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena alasan demikian itulah yang membuka ruang dan waktu untuk melakukan intervensi dalam pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di daerah termasuk urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.