Garuda - Garba Rujukan Digital

THE IMPLEMENTATION OF EARLY DETECTION AND PREVENTION IN THE PREVENTION OF RADICALISM BY THE NATIONAL AND POLITICAL UNITY AGENCY IN CIMAHI CITY, WEST JAVA PROVINCE Handayani, Alfina; Wiredarme, Wiredarme
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 6, No. 1, Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v6i1.4114

The author's interest is in acquiring the title due to the discovery of a Khilafatul Muslimin group in Cimahi City that has been actively disseminating radical beliefs since the 2000s. In contrast, Cimahi metropolis, known as the Army City, can be presumed to be a secure metropolis free from radicalism. The objective of this study is to assess the effectiveness of early identification and preventative measures in mitigating the spread of extremism. Furthermore, it is crucial to identify the barriers that develop during the implementation of early detection and prevention, as well as the measures taken by the Cimahi City National and Political Unity Agency to address these hurdles. The research employed a qualitative descriptive methodology, utilizing an inductive technique. The data sources utilized in this study encompass both primary and secondary data sources. The employed data analysis procedures encompass data reduction, data display, and data verification. Common methods of data collection are interviews, observations, and documentation. According to the findings from interviews, field observations, and documentation collecting, the current implementation of early detection and prevention measures to combat extremism in Cimahi City has not been effective due to a lack of intelligence expertise. The current challenges encompass the scarcity of skilled personnel and constrained financial resources to facilitate the execution of early identification and prevention measures. Efforts to address current challenges including incorporating members into intelligence science education and training programs, as well as enhancing supervision in the community settings that are exposed to extremism. To implement early detection and prevention effectively, it is necessary to enhance the directing function by assigning competent individuals to vacant positions and providing them with additional education and training in the field of intelligence science. Furthermore, close coordination with the Cimahi City Regional Leadership Coordination Forum is essential to facilitate the deradicalization program.

PENERAPAN SMARTCARD MELALUI WEBSITE SIKENAL PADA TERMINAL TIPE B TERHADAP UJI KELAYAKAN BUS ANTARKOTA DI PROVINSI JAWA TIMUR Putri, Emalia Tarisha; Firmanda, Moh. Rizaldi; Widianingrum, Revanza Oktavia; Afandi, Sulton Widhyana; Wiredarme, Wiredarme
Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 9 (2022): Humantech : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : Program Studi Akuntansi IKOPIN

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32670/ht.v1i9.2022

Penggunaan teknologi dibutuhkan dalam pelayanan publik. Seiring dengan berjalannya waktu, maka pemerintah sebegai penyedia pelayan publik harus terus melakukan pembaruan terhadap pelayanan kepada masyarakat. Salah satu penerapan e-government yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Timur adalah dengan penggunaan website Sikenal (Sistem Kinerja Terminal). Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui penerapan website Sikenal melalui smartcard pada Terminal Tipe B di Jawa Timur. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian diskriptif dengan metode kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa dari 27 Terminal Tipe B terdaftar di webstie Sikenal sehingga hal tersebut mempermudah kerja pemerintah untuk mengetahui layanan informasi mobilitas bus yang ada di Jawa Timur. Kendala yang dihadapi pemerintah adalah dari 27 Terminal Tipe B hanya dua terminal yang dapat menggunakan smartcard yaitu Terminal Anjuk Ladang dan Terminal Kertajaya Mojokerto.

Desentralisasi Kewenangan Bidang Administrasi Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Mujahidin, Mujahidin; Wiredarme, Wiredarme
JATISWARA Vol. 35 No. 1 (2020): Jatiswara
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.29303/jtsw.v35i1.232

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tentang bagaimana desentralisasi kewenangan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil oleh pemerintah pusat dan daerah. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pembagian kewenangan kepada pemerintah daerah sebagai daerah otonom bukan berarti pemerintah pusat tidak memiliki akses untuk melakukan pengawasan dalam pelaksanaan pemerintahan daerah. Oleh karena alasan demikian itulah yang membuka ruang dan waktu untuk melakukan intervensi dalam pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan di daerah termasuk urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan dan pencatatan sipil.

Digitalisasi Pemerintahan dan Tantangan Hukum Tata Pemerintahan di Era E-Government wiredarme, wiredarme
SOLID Vol 15, No 1 (2025)
Publisher : Universitas Teknologi Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35200/solid.v15i1.760

Transformasi digital melalui penerapan e-government merupakan bagian dari modernisasi birokrasi untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan publik. Namun demikian, penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik menghadirkan berbagai tantangan hukum yang perlu dianalisis secara mendalam dalam kerangka hukum tata pemerintahan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji implikasi digitalisasi pemerintahan terhadap prinsip-prinsip dasar hukum tata pemerintahan, serta mengidentifikasi tantangan hukum yang muncul beserta solusi normatif yang dapat ditawarkan. Metode yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif dengan teknik studi kepustakaan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa digitalisasi pemerintahan berdampak signifikan terhadap prinsip legalitas, kepastian hukum, dan akuntabilitas administratif. Tantangan hukum utama meliputi ketidakjelasan status hukum produk administratif digital, kelemahan mekanisme pertanggungjawaban atas kegagalan sistem, dan perlindungan data pribadi yang belum optimal. Oleh karena itu, dibutuhkan pembaruan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan yang dapat menjamin legitimasi tindakan administratif digital sekaligus mendorong penyelenggaraan pemerintahan yang akuntabel, transparan, dan adaptif terhadap perkembangan teknologi. Kata kunci: hukum tata pemerintahan, e-government, digitalisasi pemerintahan, legalitas, akuntabilitas;

Program pelayanan dan rehabilitasi sosial bagi orang dalam gangguan jiwa di Balai Rehabilitasi Sosial Margo Widodo Provinsi Jawa Tengah Bimantara, Yudhitia; Penanggungan, Diajeng Asadinasti; Sari, Diah Utami Sekar; Salisa, Meutia Eldurr Riska; Wiredarme, Wiredarme
Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 6 (2022): Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/nautical.v1i5.248

Penelitian ini dilakukan untuk menjelaskan Program Bakti Sosial bagi penderita gangguan jiwa di panti rehabilitasi sosial marga Widodo, Semarang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif. Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data standar operasional prosedur (SOP) service center. Pelaksanaan program rehabilitasi sosial dapat dikaji dalam empat aspek, yaitu; proses rehabilitasi sosial, jenis program dan kegiatan bakti sosial, serta informasi bakti sosial dalam program rehabilitasi sosial. Hasil penelitian menunjukkan bahwa proses rehabilitasi sosial balai rehabilitasi sosial marga Widodo Semarang telah dilaksanakan sebagaimana mestinya. Program rehabilitasi sosial juga telah dilaksanakan dan sesuai dengan kebutuhan. Dalam pelaksanaan program rehabilitasi sosial juga terdapat faktor pendukung dan penghambat yang dapat mempengaruhi berjalannya program. Faktor tersebut bisa berasal dari narapidana, balai, atau pihak di luar balai. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan program rehabilitasi sosial di balai rehabilitasi sosial marga Widodo Semarang telah berjalan sebagaimana mestinya walaupun masih terdapat kendala di dalamnya.

Optimalisasi penegakan perda melalui SiPraJa oleh satuan polisi pamong praja Provinsi Jawa Tengah Mustofa , Enggar; Madhani, Muzilah Nur; Destiawan, Risqi Ibnu; Safitri, Rosfathma Cahyaning; Utama, L.S.; Wiredarme, Wiredarme
Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 6 (2022): Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/nautical.v1i6.249

Jurnal ini mengulas tentang bagaimana digitalisasi pada organisasi perangkat daerah Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Provinsi Jawa Tengah dengan menggunakan Sistem Informasi Penegakan Peraturan Daerah Jawa Tengah (SiPraJa). Adapun instrumen penelitiannya yaitu observasi, dan wawancara. Dalam jurnal ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan sumber data primer melalui wawancara bersama Kepala Bidang Penegakan Produk dan Hukum Daerah Satpol PP Provinsi Jawa Tengah dengan ditambah data sekunder dari sumber literasi berupa manual book aplikasi SiPraJa. Hasil penelitian ini adalah pengembangan aplikasi SiPraJa diharapkan dapat membantu anggota Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Tengah dalam penegakan peraturan daerah, meski dalam prosesnya masih ditemukan beberapa kendala dalam hal pengaduan dan pelaporan kasus pelanggaran peraturan daerah.

Optimalisasi desa tangguh bencana di Provinsi Jawa Tengah di era digitalisasi Prasetyo, Agung Budi; Dzunurroini, Lumintang; Wirapermata , Gina Shinta; Ramadhani , Zulfikar; Wiredarme, Wiredarme
Nautical : Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia Vol. 1 No. 6 (2022): Nautical: Jurnal Ilmiah Multidisiplin Indonesia
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/nautical.v1i6.327

Jawa Tengah adalah provinsi dengan kategori risiko bencana sedang. Hal tersebut terbukti pada data indeks resiko bencana yang menunjukkan bahwa Provinsi Jawa Tengah berada di angka 125.73 yang artinya pada tingkatan sedang. Karena itu, salah satu strategi pengurangan resiko bencana yang diprogramkan pemerintah adalah Desa Tangguh Bencana. Pelaksanaan program Desa Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Tengah masih kurang optimal buktinya, Provisi Jawa Tengah memiliki 8.562 desa, namun sampai saat ini baru 691 desa yang terdaftar sebagai desa tangguh bencana. Tujuan dari kegiatan ini adalah (1) pengoptimalisasian pembentukan Desa Tangguh Bencana dengan kolaborasi unsur penta helix, (2) bertambahnya jumlah Desa Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Tengah sehingga membuat masyarakat lebih banyak yang paham dengan mitigasi dan pengurangan resiko bencana, (3) terjadi sebuah kerjasama antar unsur penta helix dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah untuk mewujudkan optimalisasi Desa Tangguh Bencana di Jawa Tengah. Metode yang digunakan pada kegiatan ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Hasil dari kegiatan ini antara lain, (1) munculnya pemikiran dari kelima unsur penta helix untuk bekerja sama dengan pemerintah untuk mengurangi resiko bencana dengan pembentukan Desa Tangguh Bencana, (2) bertambahnya jumlah Desa Tangguh Bencana di Provinsi Jawa Tengah, (3) adanya solusi untuk desa-desa di Provinsi Jawa Tengah yang belum terbentu sebagai Desa Tangguh Bencana.

THE IMPLEMENTATION OF EARLY DETECTION AND PREVENTION IN THE PREVENTION OF RADICALISM BY THE NATIONAL AND POLITICAL UNITY AGENCY IN CIMAHI CITY, WEST JAVA PROVINCE Handayani, Alfina; Wiredarme, Wiredarme
Jurnal Tatapamong Jurnal Tatapamong, Vol. 6, No. 1, Maret 2024
Publisher : Fakultas Hukum Tata Pemerintahan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33701/jurnaltatapamong.v6i1.4114

The author's interest is in acquiring the title due to the discovery of a Khilafatul Muslimin group in Cimahi City that has been actively disseminating radical beliefs since the 2000s. In contrast, Cimahi metropolis, known as the Army City, can be presumed to be a secure metropolis free from radicalism. The objective of this study is to assess the effectiveness of early identification and preventative measures in mitigating the spread of extremism. Furthermore, it is crucial to identify the barriers that develop during the implementation of early detection and prevention, as well as the measures taken by the Cimahi City National and Political Unity Agency to address these hurdles. The research employed a qualitative descriptive methodology, utilizing an inductive technique. The data sources utilized in this study encompass both primary and secondary data sources. The employed data analysis procedures encompass data reduction, data display, and data verification. Common methods of data collection are interviews, observations, and documentation. According to the findings from interviews, field observations, and documentation collecting, the current implementation of early detection and prevention measures to combat extremism in Cimahi City has not been effective due to a lack of intelligence expertise. The current challenges encompass the scarcity of skilled personnel and constrained financial resources to facilitate the execution of early identification and prevention measures. Efforts to address current challenges including incorporating members into intelligence science education and training programs, as well as enhancing supervision in the community settings that are exposed to extremism. To implement early detection and prevention effectively, it is necessary to enhance the directing function by assigning competent individuals to vacant positions and providing them with additional education and training in the field of intelligence science. Furthermore, close coordination with the Cimahi City Regional Leadership Coordination Forum is essential to facilitate the deradicalization program.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search