<![CDATA[Artikel ini bertujuan menganalisis eksistensi tanah pusako dalam sistem hukum nasional dan kontestasi politik agraria yang berdampak pada hak-hak tradisional masyarakat adat Minangkabau. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, penelitian ini mengkaji bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dan bahan hukum sekunder meliputi literatur dan hasil penelitian terkait. Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif dengan teknik interpretasi gramatikal dan sistematis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tanah pusako menghadapi problematika yuridis dalam sistem hukum nasional akibat dualisme pengaturan antara hukum adat dan hukum negara. Kontestasi tersebut muncul dalam tiga bentuk: regulasi yang tidak harmonis, konflik kewenangan antara lembaga adat dan pemerintah, serta perebutan sumber daya dalam konteks pembangunan. Penelitian menemukan bahwa meskipun terdapat pengakuan konstitusional terhadap hak-hak masyarakat adat, implementasinya terhambat oleh paradigma sentralistik dalam kebijakan agraria nasional. Studi ini menyimpulkan perlunya rekonstruksi hukum yang mengakomodasi nilai-nilai adat dalam kerangka pluralisme hukum untuk melindungi eksistensi tanah pusako. Penelitian merekomendasikan pembentukan peraturan daerah khusus yang memadukan hukum adat dan hukum nasional dalam pengelolaan tanah pusako masyarakat Minangkabau.]]>
