Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.817
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Halu Oleo Law Review Mulawarman Law Review Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum. Ekonomi Innovative: Journal Of Social Science Research
Tarta, Ahmad Firman
Unknown Affiliation
Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 4 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 4 Documents
Search

 1 
Tinjauan Kriminologis Pembebasan Bersyarat di Situasi Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Kejahatan di Kota Kendari, Indonesia Tarta, Ahmad Firman; Handrawan, Handrawan; Widyastuti, Endah; Faisal, Fitriah
Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2
Publisher : Halu Oleo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33561/holrev.v5i2.16513

Abstract

Penelitian ini membahas tentang pemberian pembebasan bersyarat dalam kapasitas jumlah yang sangat besar terhadap narapidana saat situasi pandemi COVID-19 oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan, diantaranya dikalangan masyararakat maupun kalangan akademimisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor yang menyebabkan plebeian pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19; menganalisis dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari; dan memberikan solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari. Penelitian ini dilihat dari sudut sumber datanya merupakan penelitian socio legal dengan menggunakan teknik analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pemberian pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 adalah persoalan over capacity dan antisipasi dampak negatifnya di tengah wabah COVID-19, pembebasan narapidana dilatarbelakangi oleh komisi tinggi PBB untuk HAM, faktor human being (kemanusiaan) dan faktor upaya penyelamatan narapidana dari terpapar virus COVID-19. Dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari berupa dampak sosial, ekonomi, hukum dan kesehatan. Solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari diantaranya penguatan regulasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas dan peran pembimbingan kemasyarakatan, peningkatan peran ormas dan seluruh stockholders yang terkait dalam melakukan pengawasan asimilasi, pembebasan bersyarat dan integrasi dan perlunya perbaikan terhadap sistem sarana prasarana lembaga pemasyarakatan yang humanis.
Penyuluhan Hukum Mengenai Bullying Sebagai Bentuk Upaya Preventif Terhadap Perilaku Bullying Pada Remaja Faisal, Fitriah; Zuliarti, Wa Ode; Handrawan, Handrawan; Tarta, Ahmad Firman; Widyastuti, Endah; Saputra, Idris
Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024):
Publisher : Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48978

Abstract

This community service is based on the prevalence of bullying behaviour among teenagers, especially in the school environment, which can come from peers, seniors and even other parties in the school environment, such as teachers. Lack of understanding regarding what constitutes bullying, lack of understanding regarding the effects and legal consequences of bullying. Relevant parties make policies regarding bullying in the school environment. The aim of this community service activity is to increase understanding of the law through legal counseling regarding bullying as a form of preventive effort against bullying behaviour in teenagers. . This activity was carried out at SMAN 1 Kendari as one of the favorite schools in Kendari City, Southeast Sulawesi Province. Legal counseling is carried out by means of question-and-answer discussions. The results achieved in this community service activity are that participants in community service activities are able to understand and know about what is categorized as bullying behaviour, how to prevent and report this behaviour. This can be seen from the enthusiasm of the students or activity participants which is characterized by positive responses and actively asking questions and answers to the presenters regarding bullying and prevention efforts as well as parties who can be involved in the problem solving process.
Urgensi Peraturan Perundang-Undangan Dalam Penanganan Pecandu Dan Korban Penyalahgunaan Narkotika Melalui Sistem Asesmen Terpadu: Indonesia Widyastuti, Endah; Tarta, Ahmad Firman
Innovative: Journal Of Social Science Research Vol. 5 No. 1 (2025): Innovative: Journal Of Social Science Research
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/innovative.v5i1.17598

Abstract

Penyalahgunaan narkotika di Indonesia memerlukan penanganan komprehensif melalui sistem asesmen terpadu untuk membedakan pecandu, korban penyalahgunaan, dan pelaku kejahatan. Namun, implementasi sistem ini terkendala oleh tumpang tindih regulasi dan kurangnya kejelasan hukum. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual untuk mengkaji urgensi pengaturan yang lebih harmonis. Hasilnya menunjukkan bahwa sistem asesmen terpadu efektif mendukung penegakan hukum berkeadilan jika didukung regulasi terintegrasi dan panduan teknis yang jelas. Penguatan regulasi diperlukan untuk meningkatkan efektivitas sistem ini, baik dalam aspek preventif, rehabilitatif, maupun represif. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya pembaruan hukum guna mendukung pemulihan pecandu dan korban serta memperkuat pemberantasan narkotika di Indonesia.
Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana Faisal, Fitriah; Jamaluddin, Fitriani; Hasima, Rahman; Tarta, Ahmad Firman
Jurnal Mulawarman Law Review Vol 6 No 1: Mulawarman Law Review - June 2021
Publisher : Faculty of Law, Mulawarman University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30872/mulrev.v6i1.466

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum pidana serta menganalisa apa penyebab kriminalisasi kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam penelitian ini yang menjadi alat utama pengumpulan data, berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan sudut pandang antara hukum administrasi negara dan hukum pidana mengenai diskresi. Di dalam hukum administrasi negara, diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana, diskresi dianggap sebagai sebuah sudut yang menggoda atau disebut sebagai power seduction, bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaaannya. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreatifitas pejabat tersebut. Kemudian Diskresi dapat menjadi sebuah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat terjadi Ketika diskresi tersebut mengakibatkan kerugian negara, sekalipun sebenarnya niat awal dari dilakukannya diskresi tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan aturan dan menyelesaikan permasalahan yang ada Ketika menjabat, bukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemudian dari penelitan diketahui bahwa kriminalisasi kebijakan, atau diskresi yang gagal kemudian menjadi tindak pidana korupsi, disebabkan oleh adanya kekeliruan pemahaman dalam memaknai unsur melawan hukum sebagai genuus delict dan menyalahgunakan kewenangan sebagai species delict, Kurang cermatnya para penegak hukum dalam memahami dan membedakan antara ruang lingkup hukum administratif dan hukum pidana inilah yang menurut penulis menyebabkan hal ini terjadi.
Co-Authors endah widyastuti faisal, fitriah Handrawan, Handrawan Jamaluddin, Fitriani Rahman Hasima Saputra, Idris Zuliarti, Wa Ode