Articles
<![CDATA[Studi Komparatif Upaya Penanganan Malpraktek Medis dalam Proses Peradilan Pidana di Indonesia dan Amerika ]]>
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>;
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Rizky, Ali]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 4, No 1 (2020): Halu Oleo Law Review: Volume 4 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (300.502 KB)
|
DOI: 10.33561/holrev.v4i1.9785
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perbandingan mengenai upaya penanganan Malapraktik medis dalam proses peradilan pidana di Indonesia dan Amerika sebagai salah satu negara yang maju dalam bidang medis dan teknologi kedokterannya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan komparatif. Hasil penelitian yaitu diketahui bahwa pembuktian pada kasus Malapraktik di Indonesia menggunakan cara yang sama seperti yang diatur oleh KUHAP. Pembuktian dalam KUHAP menganut sistem atau teori pembuktian yang berdasarkan undang-undang secara negatif (negatief wettelijk), sedangkan di Amerika Serikat dalam menyelesaikan kasus Malapraktik medis menerapkan asas res ipsa loquitur. Di Amerika Serikat tiap-tiap negara bagian memiliki ketentuan-ketentuannya sendiri-sendiri dalam mengadili dokter. Beberapa perangkat hukum kedokteran yang dikenal di Amerika Serikat yaitu Liability Act, Good Samaritan Law dan Medico Legal Consideration.]]>
<![CDATA[Tinjauan Kriminologis Pembebasan Bersyarat di Situasi Pandemi COVID-19 Terhadap Peningkatan Kejahatan di Kota Kendari, Indonesia ]]>
<![CDATA[Tarta, Ahmad Firman]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Widyastuti, Endah]]>;
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 5, No 2 (2021): Halu Oleo Law Review: Volume 5 Issue 2 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v5i2.16513
<![CDATA[Penelitian ini membahas tentang pemberian pembebasan bersyarat dalam kapasitas jumlah yang sangat besar terhadap narapidana saat situasi pandemi COVID-19 oleh pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM menimbulkan pro dan kontra diberbagai kalangan, diantaranya dikalangan masyararakat maupun kalangan akademimisi. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktorfaktor yang menyebabkan plebeian pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19; menganalisis dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari; dan memberikan solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari. Penelitian ini dilihat dari sudut sumber datanya merupakan penelitian socio legal dengan menggunakan teknik analisis deskripsi kualitatif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor-faktor penyebab pemberian pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 adalah persoalan over capacity dan antisipasi dampak negatifnya di tengah wabah COVID-19, pembebasan narapidana dilatarbelakangi oleh komisi tinggi PBB untuk HAM, faktor human being (kemanusiaan) dan faktor upaya penyelamatan narapidana dari terpapar virus COVID-19. Dampak atas pembebasan bersyarat di situasi pandemi COVID-19 terhadap peningkatan skalasi kejahatan di Kota Kendari berupa dampak sosial, ekonomi, hukum dan kesehatan. Solusi dalam mencegah skalasi peningkatan kejahatan di situasi pandemi COVID-19 di Kota Kendari diantaranya penguatan regulasi peraturan perundang-undangan, pelaksanaan tugas dan peran pembimbingan kemasyarakatan, peningkatan peran ormas dan seluruh stockholders yang terkait dalam melakukan pengawasan asimilasi, pembebasan bersyarat dan integrasi dan perlunya perbaikan terhadap sistem sarana prasarana lembaga pemasyarakatan yang humanis.]]>
<![CDATA[Membentuk Kesadaran Hukum Masyarakat Untuk Vaksinasi Covid-19 Melalui Penyuluhan Hukum di Desa Wonua Morini Kecamatan Morosi Kabupaten Konawe ]]>
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>;
<![CDATA[Isnayanti, Isnayanti]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Masyarakat Ilmu Terapan (JPMIT) Vol 3, No 2 (2021) ]]>
Publisher : <![CDATA[Vokasi Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (863.779 KB)
|
DOI: 10.33772/jpmit.v3i2.20705
<![CDATA[Beberapa masalah yang dialami oleh mitra yaitu sebagai berikut: (1) kurang patuhnya masyarakat terhadap himbauan dari pemerintah tentang pentingnya vaksinasi Covid-19, (2) kurangnya minat baca dari masyarakat perihal program vaksinasi Covid-19, (3) kurangnya kesadaran pribadi dari masyarakat itu sendiri betapa pentingnya edukasi terkait vaksinasi Covid-19 dalam rangka penanggulangan Covid-19, (4) kurangnya sosialisasi dan edukasi yang didapat masyarakat karena hanya mendengarkan dana membaca berita di televisi dan media sosial. Solusi yang ditawarkan adalah mengadakan penyuluhan hukum kepada masyarakat di desa mitra mengenai kebijakan yang mengatur pelaksanaan vaksinasi Covid-19 agar program vaksinasi Covid-19 pada seluruh lapisan masyarakat dapat terlaksana dengan baik. Tujuan dari kegiatan pengabdian ini adalah tujuan kegiatan pengabdian kepada masyarakat adalah untuk membentuk kesadaran hukum masyarakat untuk melaksanakan vaksinasi Covid-19 melalui penyuluhan hukum dalam rangka penanggulangan Covid-19. Hasil kegiatan pengabdian ini menunjukan bahwa dengan adanya penyuluhan hukum dapat meningkatkan kesadaran hukum masyarakat Desa Wonua Morini terkait dengan pentingnya vaksinasi covid-19 yang berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan kegiatan pengabdian bahwa adanya perbedaan kesadaran hukum masyarakat sebelum dan sesudah dilaksanakan kegiatan program kemitraan masyarakat internal yaitu sebesar 50% sehingga berdampak pada terbentuknya kesadaran hukum masyarakat terhadap pentingnya vaksinasi covid-19 dalam rangka pencegahan penularan covid-19.]]>
<![CDATA[Pengaruh Metode Economic Analysis of Law dalam Perkembangan Kebijakan Pencegahan Tindak Pidana Pencucian Uang ]]>
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>;
<![CDATA[Faisal, Amir]]>;
<![CDATA[Widyastuti, Endah]]>
<![CDATA[ Halu Oleo Law Review Vol 6, No 1 (2022): Halu Oleo Law Review: Volume 6 Issue 1 ]]>
Publisher : <![CDATA[Halu Oleo University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33561/holrev.v6i1.19941
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh metode economic analysis of law terhadap perkembangan kebijakan untuk pencegahan kejahatan khususnya tindak pidana pencucian uang. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa economic analysis of law memberi pengaruh pada perubahan paradigma dalam pembuatan kebijakan utamanya dalam kebijakan hukum pidana. Di mana pada awalnya pemikiran dalam pembuatan kebijakan pencegahan kejahatan difokuskan kepada penghukuman terhadap pelaku, kemudian economic analysis of law mengubah paradigma tersebut menjadi tidak lagi semata-mata memikirkan bahwa suatu tindak pidana hanya melibatkan terdakwa dan negara yang diwakili oleh penegak hukum tetapi juga melibatkan masyarakat, sehingga dalam proses pembuatan kebijakan, kepentingan masyarakat juga diperhitungkan. Kemudian Peran dari metode economic analysis of law dalam perkembangan pembuatan kebijakan terhadap pencegahan kejahatan adalah sebagai alat untuk mengukur apakah kebijakan itu bermanfaat kepada masyarakat luas dan dapatkah tujuan utama dari dibuatnya kebijakan tersebut dapat tercapai, yaitu social welfare maximization. Dalam pembuatan kebijakan pencegahan dan penegakan kejahatan tindak pidana pencucian uang, metode economic analysis of law ini sendiri juga mempunyai peran dan pengaruh lain, yaitu sebagai solusi alternatif dari pendekatan hukum normatif yang semata-mata bertujuan untuk menghukum di mana terkadang hal ini tidak menimbulkan efek jera.]]>
<![CDATA[Penyuluhan Hukum Mengenai Bullying Sebagai Bentuk Upaya Preventif Terhadap Perilaku Bullying Pada Remaja ]]>
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>;
<![CDATA[Zuliarti, Wa Ode]]>;
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Tarta, Ahmad Firman]]>;
<![CDATA[Widyastuti, Endah]]>;
<![CDATA[Saputra, Idris]]>
<![CDATA[ Anoa : Jurnal Pengabdian Masyarakat Sosial, Politik, Budaya, Hukum, Ekonomi Vol 5, No 1 (2024): ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Halu Oleo ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.52423/anoa.v5i1.48978
<![CDATA[This community service is based on the prevalence of bullying behaviour among teenagers, especially in the school environment, which can come from peers, seniors and even other parties in the school environment, such as teachers. Lack of understanding regarding what constitutes bullying, lack of understanding regarding the effects and legal consequences of bullying. Relevant parties make policies regarding bullying in the school environment. The aim of this community service activity is to increase understanding of the law through legal counseling regarding bullying as a form of preventive effort against bullying behaviour in teenagers. . This activity was carried out at SMAN 1 Kendari as one of the favorite schools in Kendari City, Southeast Sulawesi Province. Legal counseling is carried out by means of question-and-answer discussions. The results achieved in this community service activity are that participants in community service activities are able to understand and know about what is categorized as bullying behaviour, how to prevent and report this behaviour. This can be seen from the enthusiasm of the students or activity participants which is characterized by positive responses and actively asking questions and answers to the presenters regarding bullying and prevention efforts as well as parties who can be involved in the problem solving process.]]>
<![CDATA[Pre-Trial in Indonesia: Why it Should be Reformed ]]>
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>
<![CDATA[ Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum Vol 10 No 2 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah dan Hukum uin alauddin ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/jurisprudentie.v10i2.43678
<![CDATA[This study aims to find reasons why pretrial institutions are no longer relevant and must be immediately renew in Indonesian criminal procedural law. This article was compiled using the normative legal method. The study was conducted by examining the legislation, legal literature and doctrines related to pretrial. This study also uses three approaches, namely the statutory approach, the historical approach, and the conceptual approach. The results of the study show that pretrial reform in Indonesian criminal procedural law is important to be carried out immediately, Considering the many shortcomings that pre-trial institutions currently have, such as limited authority in the scope of the pre-adjudication stage which makes pre-trial far behind the models of similar institutions in various countries, and the absence of control or supervision over other crucial matters, such as determining whether evidence is obtained. in a legal way or not. Therefore, through the formation of a new criminal procedural law with pre-trial institutions changing their form to Commissioner Judges or Preliminary Examining Judges with a more active nature, it is hoped that human rights and citizen rights can be realized in the judicial process, as well as to achieve due process of law such as that is aspired to. The pros and cons of legal certainty and the principle of legality related to the decision of the constitutional court that expands the authority and broadly interprets several matters related to pretrial and criminal procedural law will be answered through the establishment or ratification of a new KUHAP with a pretrial institution that changes its form as a Commissioner Judge or Preliminary Examining Judge with more active nature.]]>
<![CDATA[PENINGKATAN PEMAHAMAN HUKUM MASYARAKAT DALAM PENETAPAN BATAS TANAH DI KELURAHAN LALODATI ]]>
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Safiuddin, Sahrina]]>;
<![CDATA[Heryanti, Heryanti]]>;
<![CDATA[Dewa, Muh. Jufri]]>;
<![CDATA[Intan, Nur]]>;
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>
<![CDATA[ Jurnal Pengabdian Ruang Hukum Vol 4, No 1 (2025): Januari ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Muhammadiyah Mataram ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
<![CDATA[Permasalahan dalam penetapan batas tanah di Kelurahan Lalodati terjadi karena belum sepenuhnya memahami prosedur penetapan batas tanah, kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat mengenai penetapan batas tanah, kurangnya kesadaran para pihak yang berkepentingan dalam penetapan batas tanah, dan banyak terjadi sengketa dalam penetapan batas tanah.Penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Taruna Kabupaten Aceh Barat. Tujuannnya adalah meningkatkan pemahaman hukum masyarakat dalam penetapan batas tanah di Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari sehingga dapat memberikan kepastian dan perlindungan hukum bagi pemegang hak atas tanah. Metode yang digunakan selama proses kegiatan pengabdian kepada masyarakat meliputi: metode ceramah dipilih untuk memberikan penjelasan langsung mengenai materi penyuluhan hukum terkait dengan peningkatan pemahaman hukum masyarakat dalam penetapan batas tanah, dan metode tanya jawab yang memungkinkan masyarakat menggali pengetahuan sebanyak-banyaknya tentang materi penyuluhan.Hasil yang diperoleh dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui penyuluhan hukum di Kelurahan Lalodati dapat meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masyarakat Kelurahan Lalodati Kecamatan Puuwatu Kota Kendari terkait dengan penetapan batas tanah sehingga masyarakat yang dirugikan dengan masalah penetapan batas tanah dapat menempuh jalur hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang ditunjukkan dengan antusias peserta dalam mengikuti kegiatan penyuluhan hukum dari awal sampai akhir mengenai penetapan batas tanah yang ditujukan dengan banyaknya pertanyaan yang diajukan peserta pada sesi tanya jawab.]]>
<![CDATA[From Trust to Betrayal: Child Grooming in Indonesia's Legal Framework ]]>
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>
<![CDATA[ Alauddin Law Development Journal (ALDEV) Vol 6 No 3 (2024): The Effectiveness of Law Enforcement and Prevention in Modern Society ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.24252/aldev.v6i3.51780
<![CDATA[This study explores the gaps in Indonesia's legal system regarding child grooming. Through a normative legal research methodology, this study examines both national and international legal approaches to child grooming, highlighting how Indonesia’s current legal provisions inadequately capture the complex and manipulative nature of the crime. The paper also underscores the influence of cultural norms and religious beliefs that obscure the recognition of grooming as a serious form of child exploitation. By comparing Indonesia's laws with those of countries like the United Kingdom, Australia, and the United States. This study emphasizes the need for legal reform in Indonesia to explicitly criminalize child grooming and enhance child protection efforts. The findings reveal a significant need for clearer definitions, preventive measures, and legal accountability to safeguard children from exploitation under the guise of familial consent or cultural practices.]]>
<![CDATA[Diskresi Dari Sudut Pandang Hukum Pidana ]]>
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>;
<![CDATA[Jamaluddin, Fitriani]]>;
<![CDATA[Hasima, Rahman]]>;
<![CDATA[Tarta, Ahmad Firman]]>
<![CDATA[ Jurnal Mulawarman Law Review Vol 6 No 1: Mulawarman Law Review - June 2021 ]]>
Publisher : <![CDATA[Faculty of Law, Mulawarman University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.30872/mulrev.v6i1.466
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang diskresi dari sudut pandang hukum administrasi negara dan hukum pidana serta menganalisa apa penyebab kriminalisasi kebijakan atau diskresi yang dikeluarkan oleh penyelenggara negara. Penelitian ini adalah penelitian normatif dalam penelitian ini yang menjadi alat utama pengumpulan data, berupa studi dokumen atau studi kepustakaan. di dalam penelitian ini pengumpulan data dilakukan dengan metode studi kepustakaan. Hasil penelitian ditemukan bahwa ada perbedaan sudut pandang antara hukum administrasi negara dan hukum pidana mengenai diskresi. Di dalam hukum administrasi negara, diskresi merupakan kebebasan bertindak atau kebebasan mengambil keputusan dari Badan atau Pejabat administrasi pemerintahan menurut pendapatnya sendiri, sedangkan dari sudut pandang hukum pidana, diskresi dianggap sebagai sebuah sudut yang menggoda atau disebut sebagai power seduction, bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaaannya. Kekuasaan yang dimaksud adalah kekuasaan untuk menggunakan kewenangan berdasarkan kreatifitas pejabat tersebut. Kemudian Diskresi dapat menjadi sebuah perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana. Hal tersebut dapat terjadi Ketika diskresi tersebut mengakibatkan kerugian negara, sekalipun sebenarnya niat awal dari dilakukannya diskresi tersebut bertujuan untuk mengisi kekosongan aturan dan menyelesaikan permasalahan yang ada Ketika menjabat, bukan untuk keuntungan diri sendiri atau orang lain. Kemudian dari penelitan diketahui bahwa kriminalisasi kebijakan, atau diskresi yang gagal kemudian menjadi tindak pidana korupsi, disebabkan oleh adanya kekeliruan pemahaman dalam memaknai unsur melawan hukum sebagai genuus delict dan menyalahgunakan kewenangan sebagai species delict, Kurang cermatnya para penegak hukum dalam memahami dan membedakan antara ruang lingkup hukum administratif dan hukum pidana inilah yang menurut penulis menyebabkan hal ini terjadi.]]>
<![CDATA[Rekonstruksi Restoratif Justice Dalam Pemberantasan Korupsi: Membangun Keadilan Menuju Indonesia Emas 2045 ]]>
<![CDATA[Handrawan, Handrawan]]>;
<![CDATA[Faisal, Fitriah]]>;
<![CDATA[Nur, Fuad]]>;
<![CDATA[Pratama, Aman]]>
<![CDATA[ Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM Vol. 32 No. 2: MEI 2025 ]]>
Publisher : <![CDATA[Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.20885/iustum.vol32.iss2.art9
<![CDATA[The urgency of this research is highly necessary in order to alter the paradigm of corruption criminalisation based on punishment towards recovery. The formulation of the problem in this research is whether the shift in the spirit of corruption criminalization from retributive justice to restorative justice can guarantee the realisation of national economic recovery towards the Indonesia Emas 2045 vision and how the reconstruction of restorative justice through the approach of categorizing state losses in the criminalization system in Indonesia. This research uses a normative legal research type that is prescriptive. The results of this study indicated that (1) The teachings of retributive justice in legal practice in other countries such as the Netherlands have been abandoned and adopted the teachings of restorative justice. This teaching is in line with the ideology of Pancasila, so it is very important to be applied in the corruption criminalization system in Indonesia. (2) Restorative justice reconstruction based on state loss categories includes: Category 1 state losses below 200 million plus 1/4, Category 2 state losses of at least 200 million to a maximum of 1 billion plus 1/3, Category 3 state losses of at least 1 billion and a maximum of 5 billion plus 1/2, Category 4 state losses of 5 billion but not more than 100 billion plus 2/3, Category 5 state losses above 100 billion plus 100%. This study concluded that the restorative justice categorisation approach in handling corruption cases will realize efforts to restore the national economy towards the Indonesia Emas 2045 vision.]]>
