Claim Missing Document
Check
Articles

Found 10 Documents
Search

IMPLEMENTASI CSR PT ASIA FORESTAMA RAYA TERHADAP PEMBERDAYAAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT PADA MASA PANDEMI COVID-19 Hasnati, Hasnati; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
Ensiklopedia Sosial Review Vol 3, No 1 (2021): Volume 3 No 1 Februari 2021
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/esr.v3i1.682

Abstract

PT Asia Forestama Raya is a forest product processing factory for the wood industry's raw materials. Based on Article 74 Paragraph (1) of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is stipulated that companies that carry out their business activities in the natural resources sector and / or fields related to natural resources are required to implement CSR. In Article 10 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province, it is stated that CSR programs can take the form of community economic empowerment. This research aims to explain the implementation of PT Asia Forestama Raya's CSR on community economic empowerment during the Covid-19 pandemic. The method used in this research is socio-legal research. During the Covid-19 pandemic, the public really expected a real contribution from PT Asia Forestama Raya. PT Asia Forestama Raya's obstacle in implementing community economic empowerment in Limbungan Village is that the financial condition of PT Asia Forestama Raya is currently in an unstable state. Efforts that can be made by the people of Limbungan Village if PT Asia Forestama Raya doesn’t carry out a CSR program are to convey their aspirations to Commission IV of DPRD Pekanbaru City. Based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility in Riau Province, it is stated that if PT Asia Forestama Raya doesn’t carry out CSR towards empowering the community's economy, the company can be subject to administrative sanctions by the Pekanbaru City Government.
Dampak Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Terhadap Iklim Investasi Bidang Usaha Perkebunan di Provinsi Riau Hasnati, Hasnati; Yalid, Yalid; Febrina, Rezmia
Jurnal Hukum Respublica Vol. 16 No. 2 (2017): Hukum Bisnis dan Hukum Tata Negara
Publisher : Faculty of Law Universitas Lancang Kuning

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (146.212 KB) | DOI: 10.31849/respublica.v16i2.1441

Abstract

Tujuan penelitian ini untuk menjelaskan dampak kebijakan RTRW terhadap iklim investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum sosiologis dengan pendekatan empiris. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa fenomena fundamental yang mempengaruhi iklim investasi di Provinsi Riau. Belum selesainya RTRW berdampak besar terhadap investasi karena setiap investasi membutuhkan lahan/lahan. Sampai saat ini, Perda RTRW Provinsi Riau belum terbentuk, karena masih ada status resolusi masalah hutan di Kementerian Kehutanan. Penelitian ini menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Riau pada tahun 2001 sudah memulai melakukan revisi terhadap Perda Nomor 10 Tahun 1994 tersebut. Tetapi, sampai dilakukannya penelitian ini Perda RTRW Provinsi Riau belum ditetapkan, karena memang masih ada penyelesaian masalah status kawasan hutan di Kementerian Kehutanan. Tentunya, Pemerintah Daerah Provinsi Riau termasuk daerah kabupaten/kota di Riau tidak berani mengambil risiko hukum menerbitkan izin baru untuk investasi perkebunan. Upaya yang dilakukan di tengah ketidakkepastian kebijakan RTRW terhadap investasi bidang usaha perkebunan di Provinsi Riau dapat dikatakan hanya menunggu pengesahan Perda RTRW Provinsi Riau.
PELAKSANAAN CSR PERUSAHAAN TERHADAP MASYARAKAT KECAMATAN RUMBAI TIMUR BERDASARKAN PERATURAN DAERAH PROVINSI RIAU NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG TANGGUNG JAWAB SOSIAL PERUSAHAAN Irfansyah, Irfansyah; Hasnati, Hasnati
Ensiklopedia of Journal Vol 6, No 4 (2024): Vol. 6 No. 4 Edisi 2 Juli 2024
Publisher : Lembaga Penelitian dan Penerbitan Hasil Penelitian Ensiklopedia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33559/eoj.v6i4.2595

Abstract

Based on Article 74 of Law Number 40 of 2007 concerning Limited Liability Companies, it is regulated that companies that carry out their business activities in the natural resources sector and/or fields related to natural resources are required to carry out corporate social responsibility. The method used in this study is sociological legal research. The implementation of corporate CSR towards the community of Rumbai Timur District based on Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility has not been optimally implemented, especially in the field of preserving customs and culture and empowering local workers. Obstacles in its implementation are the ignorance of the Rumbai Timur District community regarding Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility and also the lack of supervision carried out by the Riau Provincial Social Service of companies in Rumbai Timur District. Based on Article 32 of Riau Provincial Regulation Number 6 of 2012 concerning Corporate Social Responsibility, it is regulated that companies that do not carry out CSR can be subject to administrative sanctions in the form of written warnings, restrictions on business activities, freezing of business activities, and revocation of business licenses.Keywords: Company, CSR, Society
Consumer’s Personal Data Protection in the Digital Era Hasnati, Hasnati; Seruni, Puti Mayang
Jurnal Ius Constituendum Vol. 9 No. 1 (2024): FEBRUARY
Publisher : Magister Hukum Universitas Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.26623/jic.v9i1.8061

Abstract

This research aimed to analyze the legislative arrangements related to the protection of personal data, especially for consumers. This research is important because it discusses the potential misuse of personal data belonging to consumers. The research was conducted normatively and analyzed qualitatively, and the results of this research on personal data protection in Indonesia are described descriptively. This research has resulted in new findings in the form of protection in the latest regulation and also challenges to enforce the regulation. So that these findings can be used as material for further research. The protection of personal data in Indonesia is regulated in several regulations. However, in 2022 Indonesia enacted Law number 27 of 2022 on the protection of personal data. This law contains specific norms regarding the right to protection of personal data from the limitation and definition of matters related to personal data, rights and obligations of subjects related to personal data to the regulation of sanctions. Currently, the protection of personal data, especially for consumers, still faces challenges, ranging from the challenge of low public awareness, standard clauses in consumer agreements to the absence of special institutions whose duties oversee the problems and implementation of data protection.
Pelaksanaan  Hak-hak  Tenaga  Kerja  Kontrak Akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT  Asia  Forestama  Raya  Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Hasnati, Hasnati; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
Science: Indonesian Journal of Science Vol. 2 No. 2 (2025)
Publisher : LPPI Yayasan Almahmudi bin Dahlan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/science.v2i1.319

Abstract

13 Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan pelaksanaan hak-hak tenaga kerja kontrak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Hasil dari penelitian ini bahwa pelaksanaan hak-hak tenaga kerja kontrak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan belum terlaksana karena pada tahun 2019 PT Asia Forestama Raya melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tanpa adanya penetapan dari Pengadilan Hubungan Industrial dan sejak saat itu PT Asia Forestama Raya diketahui tidak lagi membayarkan hak-hak pekerjanya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) tersebut. Hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hak-hak tenaga kerja kontrak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah kurangnya pemahaman pekerja kontrak pada PT Asia Forestama Raya mengenai Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan serta kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan-hambatan dalam pelaksanaan hak-hak tenaga kerja kontrak akibat Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) pada PT Asia Forestama Raya berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan adalah pekerja kontrak pada PT Asia Forestama Raya yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dapat melaporkan PT Asia Forestama Raya ke Dinas Tenaga Kerja Kota Pekanbaru serta pekerja tersebut melalui Serikat Buruh Cahaya Indonesia dapat mengajukan gugatan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI) ke Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Pekanbaru.
PERBANDINGAN PRINSIP GOOD CORPORATE GOVERNANCE PADA BANK KONVENSIONAL DAN BANK SYARIAH DALAM SISTEM HUKUM DI INDONESIA Hasnati, Hasnati; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 7 No 2 (2019): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v7i2.20252

Abstract

Dari segi cara menentukan harga, bank dibedakan menjadi dua jenis, yaitu bank konvensional dan bank syariah. Bank konvensional maupun bank syariah wajib menerapkan prinsip Good Corporate Governance dalam kegiatan usahanya karena bank konvensional dan bank syariah merupakan lembaga intermediasi yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat atas dasar kepercayaan. Penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan perbandingan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah di Indonesia. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif, dengan menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Prinsip Good Corporate Governance yaitu prinsip keterbukaan, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran. Pada dasarnya, penerapan prinsip Good Corporate Governance pada bank konvensional dan bank syariah adalah sama, karena mengacu pada ‘Pedoman Good Corporate Governance Perbankan Indonesia’ yang dikeluarkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance. Perbedaannya adalah prinsip Good Corporate Governance pada bank syariah diatur secara tegas pada Pasal 34 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008. Perbedaan lainnya terletak pada prinsip syariah yang digunakan oleh bank syariah karena selain dibina dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan, bank syariah juga diawasi oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia secara umum dan Dewan Pengawas Syariah secara khusus.
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Lembah Damai Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Perlindungan Hak-Hak Tenaga Kerja Dalam Perjanjian Kerja Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan Hasnati, Hasnati; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Sandy
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 3 No. 3 (2019): Penguatan Kapasitas Masyarakat dan Sektor Publik melalui Pengabdian dan Pelatih
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v3i3.415

Abstract

Masalah mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah kurangnya pengetahuan masyarakat Desa Lembah Damai, Kabupaten Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru tentang perlindungan hak-hak pekerja dalam perjanjian kerja berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Perburuhan. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang Desa Lembah Damai, Kabupaten Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru mengenai perlindungan hak-hak pekerja dalam perjanjian kerja berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Perburuhan. Metode implementasi yang digunakan dalam kegiatan pengabdian masyarakat adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog dan diskusi untuk memberikan konseling hukum. Implementasi kegiatan pengabdian masyarakat dapat dikatakan telah berhasil dilakukan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh peserta, yaitu menambah pengetahuan masyarakat tentang Desa Lembah Damai, Kabupaten Pesisir Rumbai Kota Pekanbaru, tentang perlindungan hak-hak buruh dalam perjanjian kerja berdasarkan UU No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Hal ini dapat dilihat dari jawaban peserta pada kuesioner yang diberikan sebelum dan sesudah kegiatan dilakukan. Sebelum kegiatan dilakukan, dari 25 peserta, hanya 10% menjawab bahwa mereka tahu tentang materi yang akan disampaikan. Sementara itu, setelah kegiatan dilakukan, 75% peserta menjawab bahwa mereka sudah tahu materi yang disajikan.
Peningkatan Pengetahuan Masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru Mengenai Relaksasi Kredit Bagi Nasabah Terdampak Covid-19 Berdasarkan Peraturan OJK Nomor 11/POJK.03/2020 Hasnati, Hasnati; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 4 No. 2 (2020): Pemberdayaan Masyarakat dan Penguatan SDM melalui Pengabdian, Edukasi, dan Kine
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v4i2.508

Abstract

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pengetahuan masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai relaksasi kredit bagi nasabah terdampak COVID-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pengetahuan masyarakat Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru mengenai relaksasi kredit bagi nasabah terdampak COVID-19 berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 11/POJK.03/2020. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta-5. Kesimpulannya bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 20 orang peserta, hanya 6% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 78% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan. Sarannya adalah sebaiknya kegiatan dengan tema ini dilaksanakan tidak hanya kepada masyarakat Kelurahan Limbungan saja, tetapi juga di kelurahan-kelurahan lainnya yang ada di Kota Pekanbaru.
Peningkatan Pemahaman Anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru Mengenai Hak-hak Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Perkembangannya Pasca Pengesaha Hasnati, Hasnati; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 5 No. 1 (2021): Inovasi Layanan Publik dan Penguatan Pemberdayaan melalui Pengabdian Masyarakat
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v5i1.603

Abstract

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah kurangnya pemahaman anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru tentang hak-hak pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (SPTA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perkembangannya. setelah disahkannya Omnibus Law of Job Creation. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah meningkatkan pemahaman anggota Federasi Serikat Pekerja KAHUTINDO Kota Pekanbaru tentang hak-hak pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (SPTA) berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan perkembangannya setelah pengesahan Omnibus Law of Job Creation. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan pendidikan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian masyarakat ini dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat dan fasilitas pendukung, serta menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Sasaran keluaran dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dimuat di jurnal nasional terakreditasi Sinta-5. Kesimpulannya, kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 17 peserta hanya 43,5% yang menjawab sudah mengetahui materi yang akan disampaikan. Sedangkan setelah kegiatan dilaksanakan 84,7% peserta menjawab sudah mengetahui materi yang disampaikan.
Peningkatan Pemahaman Pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru Mengenai Bentuk- Bentuk Pemberdayaan UMKM Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil dan Meneng Hasnati, Hasnati; Dewi, Sandra; Utama, Andrew Shandy
Diklat Review : Jurnal manajemen pendidikan dan pelatihan Vol. 5 No. 2 (2021): Penguatan Kompetensi, Pendidikan, dan Pemberdayaan Masyarakat di Era New Normal
Publisher : Komunitas Manajemen Kompetitif

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35446/diklatreview.v5i2.676

Abstract

Permasalahan mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah minimnya pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Solusi yang ditawarkan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah peningkatan pemahaman pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Kelurahan Limbungan Kecamatan Rumbai Timur Kota Pekanbaru mengenai bentuk-bentuk pemberdayaan UMKM berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Metode pelaksanaan yang digunakan dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menggunakan metode ceramah, dialog, dan diskusi dalam rangka memberikan penyuluhan hukum. Partisipasi mitra dalam kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dengan menyediakan waktu, menyediakan tempat beserta fasilitas pendukungnya, dan menghadirkan masyarakat sebagai peserta kegiatan. Target luaran dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah artikel ilmiah yang dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi Sinta-5. Kesimpulannya bahwa kegiatan ini telah berhasil dilaksanakan dan manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh para peserta. Sebelum kegiatan dilaksanakan, dari 17 orang peserta, hanya 43,5% yang menjawab telah mengetahui mengenai materi yang akan disampaikan. Sedangkan, setelah kegiatan dilaksanakan, 84,7% peserta menjawab telah mengetahui materi yang disampaikan.