Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
3.215
P-Index
This Author published in this journals
All Journal UIR LAW REVIEW Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) JURNAL CENDEKIA HUKUM Jurnal Ius Constituendum DIVERSI : Jurnal Hukum Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum Jurnal Ilmiah Dunia Hukum KRTHA BHAYANGKARA JURNAL USM LAW REVIEW ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat AMNESTI : Jurnal Hukum Indonesian Community Journal Kanun: Jurnal Ilmu Hukum
Puti Mayang Seruni
Faculty Of Law Universitas Islam Riau
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Environmental Science Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 20 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 20 Documents
Search

 1   2 
Perlindungan Hukum Terhadap Upah Pekerja Kontrak Di Tinjau Dari Undang-Undang Ketenagakerjaan Indonesia Dan Hukum Islam Lidia Febrianti; Rosyidi Hamzah; Febrina Andarina Zaharnika; Puti Mayang Seruni
Journal of Economic, Bussines and Accounting (COSTING) Vol 5 No 2 (2022): COSTING : Journal of Economic, Bussines and Accounting
Publisher : Institut Penelitian Matematika, Komputer, Keperawatan, Pendidikan dan Ekonomi (IPM2KPE)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31539/costing.v6i1.4120

Abstract

Legal protection has a meaning as protection by using legal means or protection provided by law, aimed at the protection of certain interests, namely by making the interests that need to be protected into a legal right. to the wages of contract workers according to Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Islamic Law as well as similarities and differences. The results of this study indicate that the legal protection of the wages of contract workers between Law No. 13 of 2003 concerning Manpower and Islamic law is to show that legal protection of wages of contract workers has not guaranteed the welfare of contract workers and includes six things, namely: protection of workers / laborers women, protection of child workers/laborers, protection for persons with disabilities, protection of occupational health and safety, protection of labor social security and protection of wages. Meanwhile, according to Islamic law the protection provided is in the form of protection for the soul which is included in Islamic principles. As for the similarities and differences, namely that the two laws have the same goal of creating a sense of justice for workers and employers, and do not allow any arbitrariness against workers/labor. While the difference lies in the employment relationship, wages, welfare, functions and sanctions provided. Keywords: Protection, Wages, Workers, Contract Workers
STANDARD CLAUSES IN EMPLOYMENT AGREEMENT BASED ON THE FREEDOM OF CONTRACT PRINCIPLE Lidia Febrianti; Thamrin S; Puti Mayang Seruni
Jurnal Cendekia Hukum Vol 8, No 1 (2022): JCH (JURNAL CENDEKIA HUKUM)
Publisher : STIH Putri Maharaja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33760/jch.v8i1.544

Abstract

An employment agreement that doesn’t contain balanced rights and obligations between the parties will bring losses to one of the parties. The imbalance in the rights and obligations in the employment agreement is because the employer usually uses standard clauses. Thus eliminating the opportunity for workers to participate freely in determining the contents of the agreement. The freedom left for the workers is in the form of a choice between accepting or rejecting. This study aims to identify how the position of standard clauses in employment agreements based on the principle of freedom of contract. This research is a normative research conducted by examining library materials or secondary data. The research show that the existence of standard clauses in the agreement does limit the essence of the principle of freedom of contract. Standard clauses in employment agreements are made because of business efficiency which is also possible to arise due to an unequal position between the  parties. The principle of freedom of contract in an employment agreement isn’t included in the four legal conditions that must be met in an agreement. So that the validity of employment agreements that made without the principle of freedom of contract will remain valid.
Keselamatan dan Kesehatan Kerja Wartawan di Provinsi Riau Puti Mayang Seruni
Amnesti Jurnal Hukum Vol. 4 No. 2 (2022)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Purworejo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.37729/amnesti.v4i2.2155

Abstract

Salah satu hak wartawan sebagai pekerja yakni untuk mendapatkan pelindungan atas keselamatan dan kesehatan kerja. Terutama karena wartawan dalam menjalankan tugas sering kali berada pada posisi dan lokasi kerja yang mengancam keselamatan dan kesehatan pribadi mereka. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengidentifikasi mengenai bagaimana Hukum Ketenagakerjaan Indonesia mengatur mengenai hak pelindungan atas K3 bagi para Wartawan, bagaimana penerapannya serta hambatannya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah normatif empiris. Data primer diperoleh dari wawancara responden dan observasi serta data sekunder diperoleh melalui studi dokumen. Hasil penelitian menunjukan bahwa Regulasi khusus mengenai K3 untuk wartawan belum ada hingga saat ini. Namun sebagai salah satu hak yang harus diterima oleh wartawan sebagai pekerja maka hak ini tidak bisa dihapuskan. Penerapan K3 bagi wartawan yang unik dan situasional menjadikan acuan dalam pelaksanaan K3 adalah peraturan dan pedoman yang dikeluarkan oleh organisasi wartawan PWI dan Dewan Pers. Penerapan akan hak ini salah satunya diperoleh melalui pendaftaran wartawan kepada program BPJS. Upaya prefentif terkait K3 dilakukan dengan diberikannya sederet pelatihan-pelatihan terkait keselamatan kerja bagi wartawan. Upaya pro-aktif dilakukan dengan hanya mengirim wartawan yang telah berpengalaman pada lokasi-lokasi yang dirasa berbahaya. Kemudian upaya represif digantungkan pada pemberian sanksi terhadap pelanggaran K3 yang diatur dalam UU Ketenagakerjaan. Hambatan terhadap pelaksanaan K3 didasari karena beberapa hal, diantaranya adalah kesadaran wartawan itu sendiri dan kondisi perusahaan yang meliputi kemauan, kondisi ekonomi dan pengelolaan yang baik.
Anti Corruption and Legal Education for Student in SMP YLPI Pekanbaru Pendidikan Anti Korupsi Dan Sadar Hukum Bagi Siswa di SMP YLPI Pekanbaru Lidia Febrianti; Erika Desvianti; Alvia Zurchaira; Puti Mayang Seruni; Rosyidi Hamzah
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v3i2.405

Abstract

Survey indeks persepsi korupsi atau corruption perception index (CPI) yang dilakukan pada tahun 2020 menunjukan bahwa Indonesia mengalami penurunan skor yang berarti kondisi korupsi di negara ini semakin buruk. Pendidikan anti korupsi yang dilakukan sejak dini merupakan salah satu solusi jangka panjang untuk memberantas korupsi di Indonesia. Pendidikan anti korupsi ini dibahas dalam Permendiknas Nomor 22 dan 23 Tahun 2006 tentang standar isi dan standar kompetensi lulusan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah. Dalam permendiknas tersebut dinyatakan bahwa pengembangan sikap dan perilaku antikorupsi merupakan bagian dari kurikulum bidang studi pendidikan kewarganegaraan. Tujuan pengabdian ini adalah untuk mengkampanyekan gerakan antikorupsi pada siswa dan menanamkan nilai-nilai anti korupsi seperti kejujuran, disiplin, kerja keras, tanggung jawab dan rendah hati. Pengabdian ini dilakukan pada hari Jumat tanggal 2 September 2022  di SMP YLPI Pekanbaru yang diikuti sekitar 120 siswa dan beberapa guru. Pengabdian dilakukan dengan metode penyampaian materi dan dilanjutkan dengan sesi tanya jawab. Pengabdian memberikan hasil berupa kesadaran bagi siswa dan guru tentang pentingnya pendidikan anti korupsi dan sadar hukum yang ditanamkan sejak dini karena akan mempengaruhi karakter siswa-siswi saat beranjak dewasa.
Sosialisasi Pengupahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan Bagi Pekerja Harian Lepas Di Desa Empat Balai Thamrin S Thamrin S; Emkhad Arif; Lidia Febrianti; Octaviana Hashely; Puti Mayang Seruni
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 3 No. 2 (2023): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v3i2.406

Abstract

Desa empat balai merupakan desa yang terletak di Kabupaten Kampar Provinsi Riau dengan sektor ekonomi utama adalah perkebunan kepala sawit dan perkebunan karet. Mayoritas penduduk desa empat balai adalah pekerja harian lepas di perkebunan kelapa sawit dan perkebunan karet. Terdapat beberapa permasalahan dibidang pengupahan yang terjadi didesa empat balai salah satunya adalah upah yang terlalu rendah. Pengupahan di Indonesia saat ini didasari oleh Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Tujuan dari sosialisasi ini adalah untuk memberikan membagikan informasi mengenai pengupahan terutama yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 Tentang Pengupahan. Kegiatan ini dilakukan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 yang dihadiri oleh masyarakat setempat yang bekerja sebagai pekerja harian lepas. Sosialisasi dilakukan dengan penyampaian materi yang sederhana disertai dengan contoh-contoh yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari sehingga mudah dipahami. Kemudian sosialisasi dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan diskusi. Pengabdian memberikan hasil berupa pemahaman mengenai hak-hak dasar pengupahan yang harus diperoleh oleh masyarakat setempat yang mayoritas bekerja sebagai pekerja harian lepas.
PROMOTING DECENT LIVING FOR DAILY WORKERS IN ACCORDANCE WITH INDONESIAN GOVERNMENT REGULATION NO. 36 OF 2021 ON WAGES Thamrin S; Surizki Febrianto; Lidia febrianti; Puti Mayang Seruni
Kanun Jurnal Ilmu Hukum Vol. 25, No. 3, December 2023: Law and Justice in Various Context in Indonesia
Publisher : Universitas Syiah Kuala

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24815/kanun.v25i3.27918

Abstract

Daily workers often express concerns about whether their wages are sufficient to provide them with a decent standard of living. Government Regulation Number 36 of 2021 regarding Wages states that the calculation of minimum wage is determined based on economic and employment conditions, which differs from the previous regulation that emphasized setting the minimum wage according to a decent living standard. This change has had a significant impact on wage determination. This study aims to examine how the latest wage policy can contribute to ensuring a decent living for daily laborers in Indonesia. The study adopts a normative legal research method and provides analytical descriptive data. It involves analyzing legal materials and comparing them with the main issues at hand. The calculation of wages for daily laborers is based on factors such as working hours, working days, or work results. However, it is important to note that the mandatory wage component for daily workers is solely the minimum wage, excluding allowances and non-wage income components. This confirms that the current wage structure for daily workers falls short of meeting the needs of a decent life for both workers and their families, as it solely relies on working hours. Therefore, it is crucial to prioritize efforts to improve the standard of living for daily workers in Indonesia.
Edukasi Bisnis Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Yang Berwawasan Hukum di Kota Pekanbaru Admiral Admiral; Imam Riauan; Suparto Suparto; Puti Mayang Seruni; Monika Melina; Naurah Dwirengganis Riata Putri
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 4 No 1 (2024): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2024)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/icom.v4i1.3887

Abstract

Legal issues in business are a troubling issue for business people. This is due to several reasons, including ignorance regarding legal entity forms, lack of knowledge in the field of contract law, problems in the field of business digitalization, lack of knowledge regarding consumer protection, lack of knowledge regarding resolving business disputes through negotiation and mediation. This activity has never been held in pekanbaru kota district. The aim of this activity is so small business owner can learn about business law and alternative dispute resolution that can be applied in running a business. The method of this activity consists of the material creation phase, direct lectures and presentation, counseling with legal experts, and evaluation. The results of this activity are in the form of increased insight and knowledge of small business owners regarding legal issues. Another benefit of this activity is that small business owners also get relationships and access to consultations with legal experts.
Pendidikan Anti Kekerasan Pada Anak Di Lingkungan Sekolah SMP YLPI Pekanbaru Lidia Febrianti; Erika Desvianti; Puti Mayang Seruni; Zahra Nurmania
I-Com: Indonesian Community Journal Vol 4 No 1 (2024): I-Com: Indonesian Community Journal (Maret 2024)
Publisher : Fakultas Sains Dan Teknologi, Universitas Raden Rahmat Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33379/icom.v4i1.4019

Abstract

Violence can occur in children at school, including physical, psychological and sexual violence. The same problem was also encountered at SMP YLPI Pekanbaru. The teachers feel that the civic education and moral education lessons provided are not capable of forming students' characteristics so that they avoid acts of violence, whether as perpetrators or victims. Based on discussions with the principal of SMP YLPI Pekanbaru, the problem found was that several students committed acts of violence that led to conflict, both verbally and physically. The solution offered is an anti-violence program in schools aimed at teachers and students. “The aim of this activity is to make YLPI Pekanbaru Middle School a school that is safe and free from violence against children.” The method for this program consists of material creation, counseling and evaluation stages. “The results of this activity are in the form of increased insight and knowledge of students and teachers regarding violent behavior in schools and how to prevent and overcome it.”
Pengabdian Kerjasama Internasional: Perlindungan Ketenagakerjaan di Negeri Kedah Thamrin S; Mohd Nazaruddin Yusoff; Lidia Febrianti; Puti Mayang Seruni
ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat Vol. 4 No. 2 (2024): ARSY : Jurnal Aplikasi Riset kepada Masyarakat
Publisher : Lembaga Riset dan Inovasi Al-Matani

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55583/arsy.v4i2.826

Abstract

Arus keluar masuk tenaga kerja asing dewasa ini terjadi di Indonesia dan Malaysia sebagai dampak dari  program Asean Economic Community (AEC). Salah satu dampak negatif program in bagi negara berkembang adalah arus tenaga kerja asing yang semakin mudah untuk masuk. Sebagai negara serumpun Indonesia dan Malaysia harus melangkah bersama untuk memberikan perlindungan bagi warga negaranya. Permasalahan yang akan diangkat dalam program ini yang pertama adalah fenomena arus masuknya tenaga kerja asing yang membuat kesempatan bagi para pekerja lokal terutama generasi muda menipis. Karena kesempatan kerja yang menipis maka akhirnya calon pekerja hanya menerima pekerjaan apapun walaupun hak-hak mereka tidak terjamin. Masalah kedua yakni keterbatasan pengetahuan mengenai ketenagakerjaan  bagi calon pekerja. Terutama mengenai hak-hak dasar pekerja yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tujuan kegiatan ini adalah untuk memberikan ilmu terkait dengan dunia ketenagakerjaan baik yang berlaku di Indonesia dan Malaysia, terutama hukum ketenagakerjaan sebagai bekal untuk mempersiapkan masa depan generasi muda sebagai calon pekerja di Negeri kedah. Program ini dilaksanakan dengan metode penyuluhan atau penyampaian materi yang diakhiri dengan sesi diskusi. Progra ini memberikan hasil berupa pemahaman calon pekerja mengenai hak-hak dan perlindungan yang diatur dalam berbagai regulasi. Pengetahuan ini dapat digunakan sebagai bekal untuk mempersiapkan diri peserta sebagai pekerja dikemudian hari.
Asas Peradilan Cepat Dalam Pengadilan Hubungan Industrial: (Studi Lokasi Pengadilan Hubungan Industrial Yogyakarta) Puti Mayang Seruni
UIR Law Review Vol. 3 No. 1 (2019): UIR Law Review
Publisher : UIR Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25299/uirlrev.2019.vol3(1).15592

Abstract

This legal research aims to identify the relation between the speedy administration of justice  in the industrial relations court and the implementation of the time limit for termination of employment relationship cases at the Yogyakarta industrial relations court in 2017 with the speedy administration of justice  and the legal consequences if the time limit provisions cannot be met. This legal research is a empirical research that used primary and secondary data obtained from literature and field research. There are 3 (three) conclusions that can be drawn from the result of this research. First, the application of the speedy administration of justice  in the industrial relations court can be found in art Number 2 of 2004 on Industrial relations dispute settlement act, which must be resolved within 50 days since the first trial. Second, the implementation of the time limit for termination of employment relationship cases at the Yogyakarta industrial relations court in 2017 is sufficient in accordance with art Number 2 of 2004 on Industrial relations dispute settlement act, as many as 6 out of 11 cases can be completed on time. Third, there are no legal consequences that occur if the time limit provisions cannot be met.
Co-Authors Admiral Admiral Admiral Admiral Alvia Zurchaira Arezah, Ersaliya Azzahra, Kayla Amalia Azzahra, Rahima Budi Agus Riswandi Desvianti, Erika Ellydar Chaidir Ellydar Chaidir, Ellydar Emkhad Arif Erika Desvianti Erika Desvianti Falah, Muhammad Febrina Andarina Zaharnika Hasnati, Hasnati Lidia Febrianti Lidia Febrianti Lidia Febrianti, Lidia Melina, Monika Missy Sri Astuti Mohd Nazaruddin Yusoff Monika Melina Nabilah Farah Diba Naurah Dwirengganis Riata Putri Octaviana Hashely Pasaribu, Helen Tesalonika Riauan, Muhd Ar. Imam Rosyidi Hamzah Sambah, Thamrin Sridevi Ayunda Sridevi Ayunda Suparto Suparto Surizki Febrianto Surizki Febrianto Thalib, Nur Aisyah Thamrin S Thamrin S Thamrin S Tsaroyyaa, Rona Umar, Zulkarnaini Yudi Krismen Zahra Nurmania