Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
2.282
P-Index
This Author published in this journals
All Journal DE JURE Nurani: Jurnal Kajian Syariah dan Masyarakat Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum Solusi Justici Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum
Oktarina, Evi
Unknown Affiliation
Arts Humanities Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : Justici

 1 
SANKSI HUKUM BAGI PELAKSANA KAMPANYE YANG MELIBATKAN ANAK DALAM KEGIATAN KAMPANYE POLITIK DI INDONESIA Oktarina, Evi
Justici Vol 18 No 1 (2025): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v18i1.875

Abstract

Kampanye Pemilu merupakan kegiatan wajib peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri peserta Pemilu. Namun dalam kampanye politik tidak jarang anak-anak dilibatkan dalam proses kampanye. Pelibatan anak dalam kegiatan kampanye politik merupakan sebuah fenomena berulang setiap 5 tahun sekali atau setiap putaran kampanye. Penelitian dalam tulisan ini adalah penelitian yuridis normatif. Penelitian secara yuridis (normatif) mencakup penelitian terhadap asas hukum, ,sistimatika hukum, taraf sinkronisasi hukum,sejarah hukum dan perbandingan hukum. Sumber data yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian ini menggunakan sumber data primer dan data sekunder. Penggunaan data primer akan diperoleh melalui pihak penegak hukum yang terkait (referensi) dan para pihak terkait dengan kasus yang dijadikan objek dalam penelitian. Data sekunder (library research) yaitu peraturan perundang–undangan dan literatur–literatur lainnya yang berkaitan dengan penelitian ini. Sanksi pidana yang diberikan kepada pelaksana dan/atau tim kampanye yang melanggar ketentuan di Pasal 280 ayat (2) huruf k UU Pemilu terdapat di Pasal 493 UU Pemilu yang berbunyi: “Setiap pelaksana dan/atau tim Kampanye Pemilu yang melanggar larangan sebagaimana yang dimaksud di dalam Pasal 280 ayat (2) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)”. Undang-Undang No. 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak (Selanjutnya di sebut UU Perlindungan Anak) juga mengatur perlindungan anak dari penyalahgunaan dalam konteks kegiatan politik. Hal ini diatur dalam Pasal 15 huruf a UU Perlindungan Anak.
AKIBAT HUKUM TERHADAP PERATURAN DESA YANG MENGANDUNG CACAT FORMIL DAN MATERIL DALAM PROSEDUR PEMBUATANYA Oktarina, Evi
Justici Vol 17 No 1 (2024): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v17i1.771

Abstract

Abstract Village regulations are formed in the framework of implementing village government, thus village regulations must be a further elaboration of higher statutory regulations and must not conflict with public interests and/or higher statutory regulations, and must pay attention to socio-cultural conditions of local village communities, in an effort to achieve long-term, medium-term and short-term goals of government, development and community services. The problem that the author addresses in this article is the legal consequences of village regulations that contain formal and material defects in the procedures for making them. Legal Consequences of Village Regulations that contain formal and material defects in the procedures for making Village Regulations can be canceled if they do not fulfill the material content of a statutory regulation
DINAMIKA PEMBAHARUAN HUKUM TATA NEGARA INDONESIA DI ERA DIGITAL: PERSPEKTIF NEGARA HUKUM Oktarina, Evi
Justici Vol 19 No 1 (2026): Justici
Publisher : Fakultas Hukum Universitas IBA Palembang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35449/justici.v19i1.1127

Abstract

Perkembangan teknologi di era digital membawa perubahan mendasar terhadap sistem ketatanegaraan Indonesia. Transformasi digital tidak hanya memudahkan interaksi dan partisipasi publik, tetapi juga menghadirkan tantangan baru bagi hukum tata negara, seperti kejahatan siber, perlindungan data pribadi, penyalahgunaan informasi, serta ketimpangan akses digital. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika pembaharuan hukum tata negara Indonesia di era digital dan menilai eksistensi negara hukum dalam merespons perubahan tersebut. Menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan literatur, kajian ini menemukan bahwa Indonesia sebagai negara hukum sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 dituntut untuk beradaptasi melalui penguatan regulasi yang progresif dan responsif terhadap perkembangan teknologi. Implementasi peradilan elektronik (e-court/e-litigation) merupakan salah satu bentuk adaptasi nyata dalam sistem peradilan modern. Namun, tantangan globalisasi teknologi, yurisdiksi lintas negara, lemahnya literasi digital, serta belum optimalnya perlindungan hak-hak digital menunjukkan perlunya pembaruan hukum tata negara yang lebih komprehensif. Penelitian ini menyimpulkan bahwa negara hukum di era digital harus mampu menjaga keseimbangan antara inovasi teknologi dan perlindungan hak asasi manusia melalui regulasi yang adaptif, kolaborasi internasional, dan penguatan literasi digital masyarakat
Co-Authors Andriyani Andriyani Asmita, Sri Bambang Sugianto Deshaini, Liza Erniwati Erniwati Hana Pertiwi Mufakkar, Sayyidina