Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience) Tauratiya, Tauratiya
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol 3 No 2 (2018): Asy-Syar'iyyah Desember 2018
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v3i2.1169

Abstract

This study aims to determine the factors causing the emergence of public compliance with the law, through studies and analysis of a variety of literature both print and from various other social media. Community compliance with the law can essentially be interpreted as loyalty from the community as a legal subject that is realized through actions or behaviors that comply with existing law.Based on the results of the study, the authors conclude that there are two factors causing the emergence of community compliance with the law, namely internal and external factors. Internal factors are encouragement from within an individual that makes him obey the law without coercion from any party. Internal factors can be in the form of an individual's awareness of the benefits of the law, the belief that the law is made to realize a common goal, and other things that arise from the individual. While external factors can be interpreted as factors that encourage individuals to comply with laws that come from outside the individual self. External factors can include rewards, coercion, threats and other things that come from outside the individual.
Analisis Yuridis Instrumen dan Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syariah di Indonesia Tauratiya, Tauratiya
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol 5 No 1 (2020): Asy-Syar'iyyah Juni 2020
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v5i1.1192

Abstract

Pasar modal secara nyata telah menjadi penggerak finansial suatu Negara atau dunia. Pasar modal dijadikan sebagai suatu pilihan pengganti sumber pendanaan untuk suatu perusahaan, serta sarana berinvestasi bagi investor. Instrumen yang diperjual-belikan di pasar modal berupa efek yang dapat diperdagangkan kembali oleh pemiliknya dalam bentuk saham atau diwujudkan dalam bentuk obligasi. Pada prinsipnya, instrumen yang terdapat di pasar modal bentuknya beraneka ragam, karena semua efek atau surat berharga dapat diperjual-belikan. Untuk instrument di pasar modal syariah yang boleh diperjual-belikan hanya apabila memenuhi prinsip syariah. Instrumen dalam pasar modal syariah dapat berbentuk saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah dan efek beragun aset (EBA) syariah. Mekanisme transaksi penjualan dan pembelian saham yang dilakukan pada pasar modal syariah tidak boleh dilakukan secara langsung, hal ini untuk menghindari para spekulan untuk mempermainkan harga. Dalam proses perdagangan saham, aktivitas jual-beli tidak dilakukan secara langsung, melainkan pihak yang melakukan penawaran umum memberikan kekuasaan dan keleluasaan kepada agen di lantai bursa yang bertugas untuk mempertemukan perusahaan dengan calon investor. Saham tersebut kemudian diperjual-belikan karena tersedia dan berdasarkan pada prinsip first come-first served.
Tinjauan Perilaku Destruktif Perokok Aktif Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Tauratiya, Tauratiya
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol 7 No 2 (2022): Asy-Syar'iyyah Desember 2022
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v7i2.2671

Abstract

The background of this problem is the rampant of destructive behavior of smokers which causes restlessness in the community. Cigarettes are not a taboo in society, especially the people of Indonesia. Cigarettes can be categorized as addictive substances that can cause addiction for the consumer. Not only addiction, there are many bad things such as damaging health that can be caused by smoking. Besides that, smokers usually often use cigarettes in public places if the smoke can disturb the surrounding community. Even though it has been explained about the area where there is no smoke. In fact, this has been regulated in the Indonesian Criminal Law as evidence that the government is very serious in responding to this matter. In the realm of Islamic law, there are already other provisions regarding to this matter. Although it is not explained in detail about smoking, it can still be likened to other things such as khamr. The destructive behavior of active smokers can disturb the surrounding community so that criminal law enforcement and Islamic law can be applied to violators of these rules. This is to create a situation where the general public is not disturbed by the destructive behavior of smokers.
ITEM RESPONSE THEORY APPROACH: KALIBRASI BUTIR SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER MATA PELAJARAN BAHASA ARAB Danni, Rahmat; Wahyuni, Ajeng; Tauratiya, Tauratiya
Arabi : Journal of Arabic Studies Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IMLA (Arabic Teacher and Lecturer Association of Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24865/ajas.v6i1.320

Abstract

This study describes the item details of the final semester questions in Arabic MAN 1 Pangkalpinang using the item response theory approach. The problem behind this research is that the development of Arabic final assessment items did not go through the correct stages. Therefore, this research is quantitative research. The subjects of this study were 176 students of class XI MAN 1 Pangkalpinang. The answer data is in the form of answers to questions in the final semester in Arabic which are 40 multiple-choice items with five answers. The results showed that the final results of the Arabic semester (1) proved valid, indicated by 40 items (100%) with loading factors; (2) proven to be reliable, indicated by the reliability coefficient of 0.884; (3) there are 33 items (82.5%) of the 40 items that have a good level of difficulty and distinguishing power so that they can be stored in the question bank and used in subsequent activities, while 7 items (17.5%) are item number 10, 26, 27, 29, 32, 34, and 35 do not meet the criteria for a good level of difficulty so they need to be revised or eliminated; and (4) suitable for use in students with low to moderate ability (θ) in the range -3.5 to +1.5 in logit. Future research is expected to be able to analyze Arabic language question items in the form of descriptive tests on a large scale or develop high-quality high-order thinking skills in Arabic.
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR TERHADAP ISI AKTA NOTARIS Tauratiya, Tauratiya; Danni , Rahmat
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p1-16

Abstract

Tulisan ini membahas tentang tanggung jawab saksi instrumentair dalam akta Notaris yang dianggap menjadi syarat formal dalam pembuatan akta notaris. Dalam UUJN tidak terdapat aturan/batasan yang jelas mengenai apa kewajiban dan tanggung jawab saksi instrumentair ketika akta notaris tersebut dijadikan alat bukti di persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum utama penelitian ini berupa bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, literature, buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil kajian menunjukan jika dilihat dari sifat kedudukannya sebagai saksi instrumentair, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan akta, menyaksikan perbuatan hukum dan ikut dalam penandatanganan akta Notaris. Dalam hal ini para saksi tidak diharuskan untuk mengerti apa yang dibacakan oleh Notaris terhadap akta itu, dan tidak bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut. Jika di kemudian hari akta yang ditandatangani ternyata menimbulkan permasalahan dan menjadi alat bukti di persidangan, maka mengingat saksi instrumentair kapasitasnya hanya pegawai yang difungsikan oleh Notaris untuk mempersiapkan akta dan untuk memenuhi formalitas dalam pembuatan akta otentik, maka secara hukum tidak bisa dituntut terkait substansi akta yang ditandatanganinya.
Plaatsvervulling Dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti Tauratiya, Tauratiya; Eka Ningsih, Lailasari
ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Vol 5 No 2 (2024): Islamitsch Familierecht Journal
Publisher : Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik, Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/ifj.v5i2.5035

Abstract

Penelitian ini berjudul Plaatsvervulling dalam Hukum Waris Indonesia: Mengungkap Kedudukan Ahli Waris Pengganti, bertujuan untuk menganalisis kedudukan ahli waris pengganti dalam sistem hukum waris Indonesia, dengan merujuk pada ketentuan yang berlaku dalam hukum perdata, Kompilasi Hukum Islam (KHI), dan hukum adat. Dalam hukum waris Islam, konsep plaatsvervulling (penggantian posisi ahli waris) memberikan ruang bagi individu yang menggantikan posisi ahli waris yang telah meninggal dunia sebelum pewarisnya, atau yang tidak dapat mewarisi karena alasan tertentu. Berdasarkan rumusan masalah, penelitian ini bertujuan untuk menggali bagaimana posisi dan kedudukan ahli waris pengganti dalam ketentuan hukum yang berlaku di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan pendekatan konseptual untuk menganalisis norma-norma hukum yang terkait, baik dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta kajian perbandingan antara hukum adat dan hukum waris Islam. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ketentuan tentang ahli waris pengganti telah diatur dalam KHI, penerapannya di lapangan masih menghadapi berbagai tantangan terkait dengan pemahaman masyarakat, praktik hukum adat, dan perbedaan interpretasi antara hukum negara dan hukum agama. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pemahaman dan penerapan hukum waris di Indonesia, serta memperkuat peran hukum waris dalam menyelesaikan sengketa warisan secara adil dan sesuai dengan prinsip keadilan sosial.
PENERAPAN BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN AIR LAUT BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2008 (Studi Kasus di Kapal MV. Swertia) Amrizal, Amrizal; Ekaningsih, Lailasari; Wardana, Surya Kusuma; Tauratiya, Tauratiya
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.741

Abstract

ABSTRAK Air balas dari kapal merupakan air yang berbahaya karena mengandung beberapa organisme air berbahaya yang terbawa kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang dapat merusak ekosistem air laut di sekitar pelabuhan. Untuk mencegah hal tersebut, IMO menerapkan aturan Standar D-2 yaitu perlakuan balas. Di kapal MV Swertia sendiri, aturan tersebut telah diterapkan dengan menggunakan sistem BWMS. Sistem BWMS merupakan sistem elektrolitik dan disinfektan air balas yang berfungsi mencegah pencemaran air laut oleh balast dari kapal.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara, observasi dan studi literatur sebagai metode untuk mengetahui penyebab dan upaya mengatasinya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bahaya yang ditimbulkan oleh air balas kapal jika tidak ditangani dengan baik dan bagaimana penggunaan sistem BWMS untuk mencegah terjadinya pencemaran air balas dari kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh air balas yang dikeluarkan dari kapal tanpa penanganan yang tepat akan menyebabkan kerusakan ekosistem pada air laut di sekitarnya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran air balas dengan menggunakan sistem BWMS yaitu perlakuan balast pada saat balast dengan cara menyaring air balas agar bersih dari organisme akuatik yang berbahaya dan pada saat debalasting sistem BMWS akan mengubah konsentrasi air balas dari kapal menjadi konsentrasi air laut alami. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan suatu aturan yang harus ditaati dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air laut karena limbah dari air balas dapat memberikan efek jera pada kapal sehingga dapat mengoperasikan mekanisme sistem air balas dengan lebih optimal.Kata Kunci : Ballast Water Management System, Tindak Pidana, Pencemaran Air Lau