Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.108
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Arabi : Journal of Arabic Studies SAMARAH: Jurnal Hukum Keluarga dan Hukum Islam GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Ekspose: Jurnal Penelitian Hukum dan Pendidikan Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam Asy Syar'iyyah: Jurnal Ilmu Syari'ah dan Perbankan Islam Jurnal Kolaboratif Sains Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Jurnal Riset Hukum Keluarga islam JYRS: Journal of Youth Research and Studies Jurnal Fakta Hukum (JFH) Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (J-PeHI) ISLAMITSCH FAMILIERECHT JOURNAL Jurnal Ilmiah Mizani: Wacana Hukum, Ekonomi Dan Keagamaan
Tauratiya
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Arts Humanities Civil Engineering, Building, Construction & Architecture Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Mathematics Medicine & Pharmacology Nursing Public Health Social Sciences Other

Published : 19 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 19 Documents
Search

 1   2 
Perbuatan catcalling dalam perspektif hukum positif Tauratiya Tauratiya
EKSPOSE Vol 19, No 1 (2020)
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bone

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30863/ekspose.v1i1.690

Abstract

Catcalling as one of the actions that violates morality and categorized as criminal act oftenly unnoticed, because this action is done spontaneously. Many societies in Indonesia don't realize that they are victim or even perpetrator of catcalling act. This is because of the lack of understanding in society about the catcalling act itself. This act unwittingly has reduced a person's right, like the right to have a peaceful life, the right to feel safe while doing activities, the right to feel at ease in building life and living and happy physically and mentally in society living, so that this act needs to be vanished. However, the perpetrator of this catcalling act is hard to be caught to the realm of law until now as long as they didn't do physical violence to the victim, but in this case there needs to be an emphasis to stop this catcalling act and to entangle as well as to make the perpretators aware of this act, and also by giving the understanding about catcalling law to the public, especially the victims could bring this case to attain the justice for each victim. Catcalling act in Indonesia categorized as criminal act and contradictive to law and morality. Law enforcement regarding the catcalling act in Indonesia so far haven't got any legal certainty, even the handling and resolving of this catcalling problem could not be done decisively. Catcalling victims are still having trouble getting their justice. So far the protection of catcalling victims regulated in Law No. 39 of 1999 on Human Rights, and Law No. 31 of 2014 on Changes to Law No. 13 of 2006 on Victim and Witness Protection as the legal basis. While for perpetrator of catcalling act could be charged with Article 281 Item (2) and Article 315 on Criminal Code and Article 34 juncto Article 8, Article 35 juncto Article 9 Law No. 34 of 2008 on Pornography.Catcalling sebagai salah satu perbuatan atau tindakan yang bertentangan dengan kesusilaan dan dikategorikan sebagai suatu tindak pidana seringkali tidak terperhatikan, hal ini dikarenakan tindakan atau perbuatan tersebut dilakukan secara spontan. Banyak kalangan masyarakat di Indonesia yang tidak menyadari bahwa dirinya adalah korban atau bahkan pelaku perbuatan catcalling. Hal ini dikarenakan kurangnya pemahaman terhadap masyarakat tentang catcalling itu sendiri. Perbuatan catcalling tanpa sadar telah mengurangi hak-hak asasi seseorang, seperti hak untuk merasakan kehidupan yang damai, hak untuk merasa aman dalam beraktifitas, hak untuk merasa tentram membangun hidup dan kehidupan serta bahagia lahir dan batin dalam kehidupan bermasyarakat, sehingga keberadaan catcalling ini penting untuk dihilangkan. Akan tetapi, Pelaku perbuatan catcalling sampai saat ini masih sulit untuk dijerat keranah hukum selama tidak melakukan kekerasan fisik terhadap korban, tetapi dalam hal ini perlu adanya penekanan untuk menghentikan perbuatan catcalling dan menjerat sekaligus menyadarkan pelaku catcalling, serta dengan memberikan pemahaman tentang aturan hukum catcalling kepada publik, terutama korban dapat membawa kasus ini guna merandapatkan keadilan bagi hak asasi masing-masing korban. Catcalling di Indonesia dikategorikan kedalam salah satu perbuatan pidana atau suatu tindak pidana dan bertentangan dengan hukum dan kesusilaan. Penegakan hukum terhadap perbuatan catcalling di Indonesia sejauh ini belum memiliki kejelasan dan kepastian hukum, bahkan penanganan dan penyelesaian terhadap perkara catcalling ini tidak bisa diselesaikan secara tegas. Korban catcalling masih sulit untuk mendapatkan keadilan bagi dirinya. Sejauh ini perlindungan terhadap korban perbuatan catcalling diatur dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia (HAM) dan Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban sebagai dasar hukumnya. Sedangkan, Sedangkan bagi pelaku perbuatan catcalling dapat dikenakan Pasal 281 butir (2) dan Pasal 315 pada KUHP dan Pasal 34 j.o Pasal 8, dan Pasal 35 j.o Pasal 9 Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi.
Analisis Kemampuan Berpikir Kritis Mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung Rahmat Danni; Tauratiya Tauratiya
Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam Vol 7 No 1 (2020): Tarbawy : Jurnal Pendidikan Islam
Publisher : IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/tarbawy.v7i1.1191

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan kemampuan berpikir kritis mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung pada mata kuliah Ilmu Hukum. Penelitian ini merupakan penelitian deskripif dengan pendekatan kuantitatif. Populasi penelitian ini adalah mahasiswa Program Studi Hukum Keluarga Islam. Penentuan sampel menggunakan teknik sampling jenuh dengan jumlah 91 mahasiswa. Pengumpulan data menggunakan teknik tes yang terdiri dari 15 butir soal pilihan ganda. Validitas instrumen dibuktikan menggunakan penilaian ahli yang dianalisis berdasarkan rumus V Aiken. Instrumen terbukti valid dengan indeks 0,76. Reliabilitas instrumen diestimasi menggunakan rumus cronbach alpha dan didapati koefisien reliabilitas sebesar 0,74. Hasil estimasi kemampuan berpikir kritis mahasiswa menggunakan pendekatan Rasch model diketahui sebanyak 32% mahasiswa memiliki kemampuan tergolong tinggi, 2% mahasiswa tergolong rendah, dan 66% mahasiswa memiliki kemampuan tergolong sedang. Rata-rata kemampuan berpikir kritis mahasiswa Program Studi HKI tergolong sedang dengan nilai logit sebesar +1,1 atau 63,8 dalam skala 0 s.d. 100.
Ruislag Tanah Wakaf: Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2018 di Bukit Baru Kota Pangkalpinang Ditinjau dari Istihsan Rizki Pratama; Winarno Winarno; Tauratiya Tauratiya
JYRS: Journal of Youth Research and Studies Vol 4 No 2 (2023): Jurnal JYRS Desember 2023
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/jyrs.v4i2.3800

Abstract

Ruislag waqf land is one example of the many human needs currently so that the government makes regulations to adapt to the needs of the community. The existence of regulations regarding Waqf Land Ruislag which are contained in Government Regulation Number 25 of 2018 concerning the Implementation of Waqf Land Ruislag, has created a new color in society. Along with the understanding of people who follow only one school of thought or the general public in implementing waqf. The problem in this article is, how is the implementation of Waqf Land Ruislag in Bukit Baru Pangkalpinang City, Bangka Belitung Islands Province Based on Government Regulation Number 25 of 2018 and how is the Implementation of Waqf Land Ruislag in Bukit Baru Pangkalpinang City, Bangka Belitung Islands Province Based on Government Regulation Number 25 of 2018 Reviewed from Istihsan. This research is qualitative research using a Juridical-Empirical approach. The source of this research is primary data obtained from observations and interviews with the Head of the local Religious Affairs Office as well as observations and interviews with the chairman of the nadzir and the treasurer of the mosque under study. Then it is also equipped with supporting secondary data. Rules regarding Government Regulation Number 25 of 2018 concerning the Implementation of Waqf Land Ruislag. Case studies in Bukit Baru, Pangkalpinang City, show that the procedures and conditions set out in it are aimed at utilizing waqf land (ruislag) by creating facilities that support religious interests. Istihsan's review of the implementation of the Government Regulation in Bukit Baru, Pangkalpinang City, is a form of collective responsibility for the condition of waqf land which has no use or value in it to cover the harm in an effort to utilize waqf land (ruislag) and maintain waqf property so that it is useful for the benefit of general (Istihsan bil Al-Maslahah).
Faktor Penyebab Timbulnya Kepatuhan Masyarakat Terhadap Hukum (Legal Obedience) Tauratiya, Tauratiya
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol. 3 No. 2 (2018): Asy-Syar'iyyah Desember 2018
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v3i2.1169

Abstract

This study aims to determine the factors causing the emergence of public compliance with the law, through studies and analysis of a variety of literature both print and from various other social media. Community compliance with the law can essentially be interpreted as loyalty from the community as a legal subject that is realized through actions or behaviors that comply with existing law.Based on the results of the study, the authors conclude that there are two factors causing the emergence of community compliance with the law, namely internal and external factors. Internal factors are encouragement from within an individual that makes him obey the law without coercion from any party. Internal factors can be in the form of an individual's awareness of the benefits of the law, the belief that the law is made to realize a common goal, and other things that arise from the individual. While external factors can be interpreted as factors that encourage individuals to comply with laws that come from outside the individual self. External factors can include rewards, coercion, threats and other things that come from outside the individual.
Analisis Yuridis Instrumen dan Mekanisme Transaksi Pasar Modal Syariah di Indonesia Tauratiya, Tauratiya
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol. 5 No. 1 (2020): Asy-Syar'iyyah Juni 2020
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v5i1.1192

Abstract

Pasar modal secara nyata telah menjadi penggerak finansial suatu Negara atau dunia. Pasar modal dijadikan sebagai suatu pilihan pengganti sumber pendanaan untuk suatu perusahaan, serta sarana berinvestasi bagi investor. Instrumen yang diperjual-belikan di pasar modal berupa efek yang dapat diperdagangkan kembali oleh pemiliknya dalam bentuk saham atau diwujudkan dalam bentuk obligasi. Pada prinsipnya, instrumen yang terdapat di pasar modal bentuknya beraneka ragam, karena semua efek atau surat berharga dapat diperjual-belikan. Untuk instrument di pasar modal syariah yang boleh diperjual-belikan hanya apabila memenuhi prinsip syariah. Instrumen dalam pasar modal syariah dapat berbentuk saham syariah, obligasi syariah, reksadana syariah dan efek beragun aset (EBA) syariah. Mekanisme transaksi penjualan dan pembelian saham yang dilakukan pada pasar modal syariah tidak boleh dilakukan secara langsung, hal ini untuk menghindari para spekulan untuk mempermainkan harga. Dalam proses perdagangan saham, aktivitas jual-beli tidak dilakukan secara langsung, melainkan pihak yang melakukan penawaran umum memberikan kekuasaan dan keleluasaan kepada agen di lantai bursa yang bertugas untuk mempertemukan perusahaan dengan calon investor. Saham tersebut kemudian diperjual-belikan karena tersedia dan berdasarkan pada prinsip first come-first served.
Tinjauan Perilaku Destruktif Perokok Aktif Terhadap Kawasan Tanpa Rokok Di Indonesia Dalam Perspektif Hukum Pidana Dan Hukum Islam Tauratiya, Tauratiya
ASY SYAR'IYYAH: JURNAL ILMU SYARI'AH DAN PERBANKAN ISLAM Vol. 7 No. 2 (2022): Asy-Syar'iyyah Desember 2022
Publisher : FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM IAIN SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32923/asy.v7i2.2671

Abstract

The background of this problem is the rampant of destructive behavior of smokers which causes restlessness in the community. Cigarettes are not a taboo in society, especially the people of Indonesia. Cigarettes can be categorized as addictive substances that can cause addiction for the consumer. Not only addiction, there are many bad things such as damaging health that can be caused by smoking. Besides that, smokers usually often use cigarettes in public places if the smoke can disturb the surrounding community. Even though it has been explained about the area where there is no smoke. In fact, this has been regulated in the Indonesian Criminal Law as evidence that the government is very serious in responding to this matter. In the realm of Islamic law, there are already other provisions regarding to this matter. Although it is not explained in detail about smoking, it can still be likened to other things such as khamr. The destructive behavior of active smokers can disturb the surrounding community so that criminal law enforcement and Islamic law can be applied to violators of these rules. This is to create a situation where the general public is not disturbed by the destructive behavior of smokers.
ITEM RESPONSE THEORY APPROACH: KALIBRASI BUTIR SOAL PENILAIAN AKHIR SEMESTER MATA PELAJARAN BAHASA ARAB Danni, Rahmat; Wahyuni, Ajeng; Tauratiya, Tauratiya
Arabi : Journal of Arabic Studies Vol 6, No 1 (2021)
Publisher : IMLA (Arabic Teacher and Lecturer Association of Indonesia)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24865/ajas.v6i1.320

Abstract

This study describes the item details of the final semester questions in Arabic MAN 1 Pangkalpinang using the item response theory approach. The problem behind this research is that the development of Arabic final assessment items did not go through the correct stages. Therefore, this research is quantitative research. The subjects of this study were 176 students of class XI MAN 1 Pangkalpinang. The answer data is in the form of answers to questions in the final semester in Arabic which are 40 multiple-choice items with five answers. The results showed that the final results of the Arabic semester (1) proved valid, indicated by 40 items (100%) with loading factors; (2) proven to be reliable, indicated by the reliability coefficient of 0.884; (3) there are 33 items (82.5%) of the 40 items that have a good level of difficulty and distinguishing power so that they can be stored in the question bank and used in subsequent activities, while 7 items (17.5%) are item number 10, 26, 27, 29, 32, 34, and 35 do not meet the criteria for a good level of difficulty so they need to be revised or eliminated; and (4) suitable for use in students with low to moderate ability (θ) in the range -3.5 to +1.5 in logit. Future research is expected to be able to analyze Arabic language question items in the form of descriptive tests on a large scale or develop high-quality high-order thinking skills in Arabic.
TINJAUAN YURIDIS TANGGUNG JAWAB SAKSI INSTRUMENTAIR TERHADAP ISI AKTA NOTARIS Tauratiya, Tauratiya; Danni , Rahmat
Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 8 No. 1 (2023): Refleksi Hukum: Jurnal Ilmu Hukum
Publisher : Universitas Kristen Satya Wacana

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24246/jrh.2023.v8.i1.p1-16

Abstract

Tulisan ini membahas tentang tanggung jawab saksi instrumentair dalam akta Notaris yang dianggap menjadi syarat formal dalam pembuatan akta notaris. Dalam UUJN tidak terdapat aturan/batasan yang jelas mengenai apa kewajiban dan tanggung jawab saksi instrumentair ketika akta notaris tersebut dijadikan alat bukti di persidangan. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normative dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach). Bahan hukum utama penelitian ini berupa bahan-bahan kepustakaan seperti peraturan perundang-undangan, literature, buku-buku lain yang berkaitan dengan penelitian. Hasil kajian menunjukan jika dilihat dari sifat kedudukannya sebagai saksi instrumentair, maka para saksi turut mendengarkan pembacaan akta, menyaksikan perbuatan hukum dan ikut dalam penandatanganan akta Notaris. Dalam hal ini para saksi tidak diharuskan untuk mengerti apa yang dibacakan oleh Notaris terhadap akta itu, dan tidak bertanggung jawab terhadap isi akta tersebut. Jika di kemudian hari akta yang ditandatangani ternyata menimbulkan permasalahan dan menjadi alat bukti di persidangan, maka mengingat saksi instrumentair kapasitasnya hanya pegawai yang difungsikan oleh Notaris untuk mempersiapkan akta dan untuk memenuhi formalitas dalam pembuatan akta otentik, maka secara hukum tidak bisa dituntut terkait substansi akta yang ditandatanganinya.
PEMBERDAYAAN EKS PENAMBANG TIMAH ILEGAL MELALUI PELATIHAN PEMBUATAN BATAKO DAN PAVING BLOCK DI KABUPATEN BANGKA Reno Ismanto; Danni, Rahmat; Tauratiya
GERVASI: Jurnal Pengabdian kepada Masyarakat Vol. 8 No. 2 (2024): GERVASI: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Publisher : LPPM IKIP PGRI Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31571/gervasi.v8i2.7722

Abstract

Untuk Mengurangi Kerusakan lingkungan akibat kegiatan pertambangan timah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, aparat hukum bertindak tegas dengan merazia tambang timah ilegal di darat maupun di laut. Konsekwensinya masyarakat penambang timah ilegal yang tidak dapat melakukan kegiatan pertambangan menjadi pengangguran. Ironinya sebagian besar pekerja tambang timah ilegal tidak memiliki kemampuan lain sebagai sumber nafkah. Untuk itu dilaksanakanlah pengabdian berupa pelatihan pembuatan Batako dan Paving Block bagi mereka. Pengabdian ini bertujuan memberikan skil baru bagi eks penambang timah ilegal sehingga dapat memenuhi kebutuhan keluarganya. Dengan menggunakan metode Community Based Participatory Research (CBPR), pelatihan dilaksanakan dengan dua metode, yaitu metode klasikal dan non klasikal. Pemberdayaan masyarakat eks penambang timah ilegal melalui pelatihan pembuatan batako dan paving block tergolong efektif. Hal ini ditunjukkan dengan peningkatan pengetahuan dan kemampuan eks penambang timah dalam membuat batako dan paving block.
Implementasi Undang-undang Perlindungan Anak dalam Menangani Kasus Trafficking: Implementation of the Child Protection Law in Handling Trafficking Cases Rica Gusmarani; Bintara Sura Priambada; Bustaman; Tauratiya; Hamzah Mardiansyah
Jurnal Kolaboratif Sains Vol. 7 No. 9: September 2024
Publisher : Universitas Muhammadiyah Palu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56338/jks.v7i9.6038

Abstract

Implementasi Undang-Undang Perlindungan Anak (UU PA) dalam menangani kasus trafiking di Indonesia bertujuan untuk melindungi anak-anak dari eksploitasi dan perdagangan manusia. UU PA, yang diperbarui melalui UU No. 35 Tahun 2014, memberikan kerangka hukum yang mendukung perlindungan hak-hak anak dan penegakan hukum terhadap pelanggar. Selain itu, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang (UU PTPPO) juga berperan penting dalam mengatasi kasus trafiking. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif analitis dengan studi pustaka untuk mengkaji Implementasi undang-undang ini melibatkan pencegahan melalui edukasi, penegakan hukum yang tegas, serta rehabilitasi dan reintegrasi korban. Meskipun upaya ini telah menunjukkan hasil positif, tantangan seperti kurangnya koordinasi antar lembaga, sumber daya yang terbatas, dan rendahnya pemahaman masyarakat masih menjadi hambatan. Untuk meningkatkan efektivitas, perlu ada peningkatan pelatihan, pemantauan berkala, dan kerja sama yang lebih erat antara pemerintah, lembaga non-pemerintah, dan komunitas internasional.
Co-Authors Amrizal Amrizal Bintara Sura Priambada Bustaman Eka Ningsih, Lailasari Gusmarani, Rica Hamzah Mardiansyah Hasmaryadi Hasmaryadi Hendra Cipta Ismanto, Reno Lailasari Eka Ningsih Lailasari Ekaningsih Radiamoda, Anwar Rahmat Danni Reno Ismanto Reski Anwar Rizki Pratama Surya Kusuma Wardana Wahyuni, Ajeng Winarno Winarno