Claim Missing Document
Check
Articles

Found 11 Documents
Search

General Election as a Means of Creating a Clean, Good and Authorized Government Wardana, Surya Kusuma
Law Research Review Quarterly Vol 5 No 2 (2019): L. Research Rev. Q. (May 2019) "Contemporary Issues in Crime and Countermeasures"
Publisher : Faculty of Law Universitas Negeri Semarang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15294/snh.v4i03.27098

Abstract

General Election is a means to make it happen sovereignty of the people in the government of the Republic of Indonesia, which is based on Pencasila, as mandated in the 1945 Constitution of the Unitary State of the Republic of Indonesia. Therefore, general elections need to be held in a higher quality with the widest possible participation of the community / people and be carried out based on direct principles. public, free, confidential, honest, and fair. The general election to elect members of a representative institution must be able to guarantee the principles of representation, accountability, and legitimacy. Meanwhile, the general elections for the President and Vice President are held in a democratic and civilized manner with the widest possible participation of the people which are carried out based on direct, general, free, confidential, honest, and fair principles. the president and the general election law for members of DPR, DPD, DPRD (Province / City / Regency), such as the principles of representation, accountability, and legitimacy as well as the principles of honesty and fairness, all of which are intended to be able to realize a clean, good, and authoritative government.
Nyongkolan Tradition of The Sukarara Indigenous People of Lombok Middle In A Comparative Approach To Legal Anthropology Surya Kusuma Wardana; Suparno Suparno; Emy Handayani
Eduvest - Journal of Universal Studies Vol. 3 No. 1 (2023): Journal Eduvest - Journal of Universal Studies
Publisher : Green Publisher Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (211.885 KB) | DOI: 10.59188/eduvest.v3i1.731

Abstract

The Nyongkolan tradition of the Sukarara Central Lombok community can last a long time as a crystallization of noble habits in the implementation of the Nyongkolan tradition which is accepted as a custom of the Sukarara Central Lombok community and its imp lementation is supported by legal protection in comparative studies of legal anthropology in accommodating the preservation of the Nyongkolan tradition from extinction, a tradition which is the guardian of the Nyongkolan tradition preservation. The Nyongkolan tradition in the study of a comparative approach is to compare one regulation with the reality that occurs in the Sukarara Central Lombok community through the Marriage Law no. 1 / 1974, so that nyongkolan marriage or traditions as traditions related to the authority in determining custom system of Sukarara village, Jongat district, Central Lombok. The theory used by the researcher in this study is the theory of Cultural Relativism which views local wisdom as a tradition, addressing the reality of plurality and religion through understanding the traditions and culture of the community in maintaining traditions in the local wisdom of the indigenous Sukarara Central Lombok community. The suggestion used in this study, the government of West Nusa Tenggara Province should synergize with the reality that occurs in the indigenous Sukarara Central Lombok community while maintaining local wisdom of the local indigenous people
Keamanan Pangan Berbasis Kearifan Lokal Semarang Dalam Pendekatan Komparatif Antropologi Hukum Emy Handayani; Mas’ut Mas’ut; Surya Kusuma Wardana
Wijayakusuma Law Review Vol 6, No 1 (2024)
Publisher : Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51921/wlr.v6i1.272

Abstract

Abstract Food safety for local products is very necessary for people who live in several regions in Indonesia, especially the city of Semarang. Food safety can be characterized as food that is good, high quality, has quality, guaranteed good nutrition, safe for consumption. Protection of local food safety in local communities prioritizes food safety and health of local Semarang residents who consume local food products in Semarang City. So that it can provide legal protection for local communities, in this case local consumers, so supervision is needed in food policy and strengthening food institutions. The suggestion used through the Comparative Legal Anthropology approach is that it is hoped that food safety based on local wisdom can provide legal regulations related to the Food Law which will be compared with the conditions of society in Semarang City. Keywords: Local Product Food Safety, Local Consumer Protection, Comparative Legal Anthropology Abstrak Keamanan terhadap pangan produk lokal sangat diperlukan untuk masyarakat yang mendiami beberapa daerah di Indonesia, khususnya Kota Semarang. Keamanan pangan dapat dicirikan sebagai pangan yang baik, berkualitas, memiliki mutu, terjamin akan nutrisi yang baik, aman untuk dikonsumsi. Perlindungan atas keamanan pangan lokal pada masyarakat lokal mengutamakan keamanan makanan dan kesehatan masyarakat lokal Semarang yang mengonsumsi produk pangan lokal di Kota Semarang. Sehingga dapat memberikan perlindungan hukum bagi masyarakat lokal, dalam hal ini konsumen lokal, sehingga diperlukan pengawasan dalam kebijakan pangan dan penguatan kelembagaan pangan. Saran yang digunakan melalui pendekatan Komparatif Antropologi Hukum diharapkan keamanan pangan berbasis kearifan lokal dapat memberikan pengaturan-pengaturan hukum yang berkaitan dengan Undang-Undang Pangan yang akan diperbandingkan dengan kondisi masyarakat di Kota Semarang. Kata Kunci: Keamanan Pangan Produk Lokal, Perlindungan Konsumen Lokal, Komparatif Antropologi Hukum
HELP DESK DAN SOSIALISASI PERCEPATAN STATUS BADAN HUKUM PADA BADAN USAHA MILIK DESA (BUMDESA) SE-KECAMATAN GUBUG KABUPATEN GROBOGAN Farida, Any; Wardana, Surya Kusuma; Ekaningsih, Lailasari; Ahmad, Ridho Sa’adillah; Esdarwati, Susila
Journal of Community Service Vol 6 No 1 (2024): JCS, June 2024
Publisher : Ikatan Dosen Menulis

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56670/jcs.v6i1.272

Abstract

Badan Usaha Milik Desa (BUMDesa) adalah lembaga milik desa dengan fungsi penting untuk menunjang kemajuan desa sebagai salah satu sumber pendapatan asli desa dan memberikan kesejahteraan kepada masyarakat desa. Sebagai lembaga ekonomi dalam menjalankan usahanya menjadi sangat penting untuk memiliki status badan hukum, sehingga dengan leluasa untuk mengelola dan menjalin kemitraan dengan lembaga ekonomi dan keuangan yang lain. Oleh karenanya, percepatan status Badan Hukum ini harus segera dilaksanakan. Metode yang digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah dengan sosialisasi (ceramah dan dialog interaktif) juga help desk (konseling) terhadap pengurus BUMDesa. Hasil dari kegiatan pengabdian masyarakat ini berupa peningkatan status dokumen pengajuan statu badan hukum menjadi terverifikasi dan bagi BUMDesa yang belum mengajukan segera mengajukan secara virtual.
PENERAPAN HAK ASASI MANUSIA INTERNASIONAL DAN IMPLIKASINYA PADA HUKUM NASIONAL INDONESIA Wardana, Surya Kusuma
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 1, No 01 (2020): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v1i01.210

Abstract

Hak asasi manusia Internasional membawa perubahan terhadap doktrin non intervention untuk melaksanakan HAM di suatu negara. Dalam ius cogen doctrin indirect enforcement sudah berganti menjadi doktrin direct enforcement untuk memaksakan penghormatan Hak Asasi Manusia disuatu negara pelanggar Hak Asasi Manusia berat, oleh karena itu tertib hukum internasional merupakan suatu transformasi dari nilai global Hak Asasi Manusia yang mempengaruhi kedaulatan suatu negara. Penerapan Hak Asasi Manusia Internasional memunculkan penegasan adanya Universal Jurisdiksion, khususnya dalam rangka menuntut tanggung jawab dari pelaku pelanggar Hak Asasi Manusia untuk melakukan proteksi terhadap Hak Asasi Manusia di Indonesia, hukum Indonesia selayaknya menjadi hukum progresif baik struktur, substansi dan kultur hukum yang berbasis pada pembangunan legal science untuk mampu menyerap nilai global Hak Asasi Manusia yang memanusiakan manusiaKata kunci: HAM, Internasional, Implikasi, Hukum Nasional
PENYALAHGUNAAN IZIN TRAYEK ANGKUTAN UMUM JENIS ANGKUTAN BUS ANTAR KOTA ANTAR PROVINSI DI TERMINAL TIPE A BAWEN (BPTD WILAYAH X JATENG & DIY) Warsito, Lilik; Wardana, Surya Kusuma; Esdarwati, Susila; Aprianto, Aprianto
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 5, No 02 (2024): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v5i02.671

Abstract

ABSTRAK Transportasi adalah kegiatan memindahkan atau mengangkut muatan dari suatu tempat asal ke tempat tujuan. Fungsi sarana transportasi yaitu sebagai pengangkutan baik berupa orang dan/ atau barang, baik yang diperuntukan secara pribadi maupun secara umum. Setiap angkutan umum memiliki rute maupun tujuan baik didalam kota, antar kota, antar provinsi maupun antar negara yang disebut dengan trayek. Trayek Angkutan adalah lintasan kendaraan umum atau rute untuk pelayanan jasa angkutan orang dengan mobil bus yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak berjadwal. Bus Antar Kota Antar Provinsi (AKAP) adalah klasifikasi perjalanan bus antar kota yang menghubungkan dua kota yang terletak pada provinsi yang berbeda. Pengusaha angkutan wajib harus memiliki surat izin usaha pengangkutan. Permasalahan utama pada sektor transportasi umum terdapat pada sektor perizinan, seperti telah habis masa berlaku izin trayeknya maupun tidak memiliki izin trayek. Setiap armada angkutan harus memiliki kartu pengawasan (KPS) dengan masa berlaku 1 (satu) tahun dan wajib diperpanjang, dan harus memiliki dokumen izin trayek pada setiap armada dengan masa berlaku 5 (lima) tahun dan dapat diperpanjang. Kata Kunci : Penyalagunaan, Trayek, Angkutan Umum, Bus Antar Kota Antar Provinsi
The Investigation Process of Drug-Related Crimes Based on the Criminal Procedure Code (Kuhap) Within the Jurisdiction of the Salatiga Police Resort Nirmala Permatasari; Ridho Sa’dillah Ahmad; Lailasari Ekaningsih; Surya Kusuma Wardana; Any Farida
JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL Vol. 1 No. 4 (2022): Desember: JURNAL HUKUM, POLITIK DAN ILMU SOSIAL
Publisher : Pusat Riset dan Inovasi Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55606/jhpis.v1i4.4691

Abstract

This study aims to understand the process of investigating drug-related criminal offenses based on the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) within the jurisdiction of the Salatiga Police Department. It also seeks to identify the obstacles faced in conducting the investigation of drug crimes based on KUHAP in the Salatiga Police jurisdiction and explore the solutions to these challenges. The research employs both normative juridical and sociological juridical methods, with a descriptive-analytical specification. The population and sampling method includes all objects, phenomena, events, or units that will be studied. Data collection techniques include library research and interviews, and data analysis is qualitative in nature. The steps in investigating drug-related crimes within the jurisdiction of the Salatiga Police Department are fundamentally similar to the investigation of other general criminal offenses, in accordance with KUHAP. The steps taken include: raids and arrests, searches, seizures, securing evidence, securing the crime scene, crime scene processing, evaluation, proof, and case development. Obstacles faced by law enforcement officers in investigating and resolving drug-related crimes in the Salatiga Police jurisdiction include: suspects failing to provide clear statements, witness testimonies that do not support the investigation, and incomplete evidence. Efforts to overcome these obstacles in drug crime investigations include: ensuring suspects provide clear and honest statements about the sequence of events and the drug crime objects involved, which can serve as evidence to uncover the crime; witnesses must cooperate with investigators by providing honest and complete testimonies to facilitate the investigation; investigators should work to find and gather at least two pieces of evidence in uncovering drug-related crimes; and fostering community involvement to assist in revealing drug crimes within the Salatiga Police jurisdiction.
PENERAPAN BALLAST WATER MANAGEMENT SYSTEM SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN TINDAK PIDANA PENCEMARAN AIR LAUT BERDASARKAN UU NOMOR 17 TAHUN 2008 (Studi Kasus di Kapal MV. Swertia) Amrizal, Amrizal; Ekaningsih, Lailasari; Wardana, Surya Kusuma; Tauratiya, Tauratiya
JPeHI (Jurnal Penelitian Hukum Indonesia) Vol 6, No 01 (2025): Jurnal Penelitian Hukum Indonesia (JPeHI)
Publisher : Universitas Darul Ulum Islamic Centre Sudirman GUPPI

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61689/jpehi.v6i01.741

Abstract

ABSTRAK Air balas dari kapal merupakan air yang berbahaya karena mengandung beberapa organisme air berbahaya yang terbawa kapal dari satu pelabuhan ke pelabuhan lainnya yang dapat merusak ekosistem air laut di sekitar pelabuhan. Untuk mencegah hal tersebut, IMO menerapkan aturan Standar D-2 yaitu perlakuan balas. Di kapal MV Swertia sendiri, aturan tersebut telah diterapkan dengan menggunakan sistem BWMS. Sistem BWMS merupakan sistem elektrolitik dan disinfektan air balas yang berfungsi mencegah pencemaran air laut oleh balast dari kapal.Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris dengan melakukan wawancara, observasi dan studi literatur sebagai metode untuk mengetahui penyebab dan upaya mengatasinya. Rumusan masalah pada penelitian ini adalah bahaya yang ditimbulkan oleh air balas kapal jika tidak ditangani dengan baik dan bagaimana penggunaan sistem BWMS untuk mencegah terjadinya pencemaran air balas dari kapal. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak yang ditimbulkan oleh air balas yang dikeluarkan dari kapal tanpa penanganan yang tepat akan menyebabkan kerusakan ekosistem pada air laut di sekitarnya. Untuk mencegah terjadinya pencemaran air balas dengan menggunakan sistem BWMS yaitu perlakuan balast pada saat balast dengan cara menyaring air balas agar bersih dari organisme akuatik yang berbahaya dan pada saat debalasting sistem BMWS akan mengubah konsentrasi air balas dari kapal menjadi konsentrasi air laut alami. UU No. 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran merupakan suatu aturan yang harus ditaati dalam menanggulangi tindak pidana pencemaran air laut karena limbah dari air balas dapat memberikan efek jera pada kapal sehingga dapat mengoperasikan mekanisme sistem air balas dengan lebih optimal.Kata Kunci : Ballast Water Management System, Tindak Pidana, Pencemaran Air Lau
Upaya mediasi dalam penyelesaian sengketa tanah di Desa Bedono Kecamatan Jambu Kabupaten Semarang Fata, Khoerul; Wardana, Surya Kusuma; Farida, Any
Cessie : Jurnal Ilmiah Hukum Vol. 4 No. 2 (2025): Cessie: Jurnal Ilmiah Hukum
Publisher : ARKA INSTITUTE

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55904/cessie.v4i2.1706

Abstract

Penelitian ini ditujukan untuk mengeksplorasi upaya mediasi pada proses penyelesaian konflik pertanahan di Desa Bedono, Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, serta mengkaji kesesuaiannya dengan landasan hukum dan teori mediasi. Penelitian menerapkan pendekatan yuridis empiris menggunakan studi pustaka dan wawancara dengan Kepala Desa Bedono sebagai mediator. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sejak 2022 terdapat dua kasus sengketa tanah di Dusun Wawar Kidul dan Wawar Lor yang berhasil diselesaikan dengan mediasi. Proses mediasi diterapkan dengan tahapan memperhatikan pernyataan pihak-pihak terkait, menganalisis permasalahan, merumuskan kesimpulan, dan mencapai kesepakatan bersama. Upaya mediasi ini sejalan dengan prinsip mediasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, khususnya prinsip netralitas, sukarela, dan win-win solution. Penelitian ini menyatakan mediasi dapat berfungsi sebagai alternatif utama penyelesaian sengketa tanah di tingkat desa karena lebih cepat, murah, dan menjaga keharmonisan sosial dibanding jalur litigasi.
Perbandingan Hukum Pidana Pelanggaran Hak Cipta di Berbagai Negara: Pelajaran untuk Indonesia Wardana, Surya Kusuma; Ekaningsih, Lailasari
Jurnal Cahaya Mandalika ISSN 2721-4796 (online) Vol. 4 No. 1 (2023)
Publisher : Institut Penelitian Dan Pengambangan Mandalika Indonesia (IP2MI)

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36312/jcm.v4i1.3288

Abstract

Penelitian ini menginvestigasi perbandingan hukum pidana pelanggaran hak cipta di beberapa negara, dengan tujuan untuk mengeksplorasi pelajaran yang dapat diambil untuk Indonesia. Pelanggaran hak cipta menjadi isu global yang semakin kompleks dengan perkembangan teknologi dan digitalisasi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif studi kepustakaan untuk menganalisis kerangka hukum yang berlaku di negara-negara terpilih, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan negara-negara Asia. Tujuan utama penelitian ini adalah untuk membandingkan pendekatan hukum pidana dalam menangani pelanggaran hak cipta antara berbagai negara dan mengeksplorasi dampak implementasinya terhadap penegakan hukum di Indonesia. Metode studi kepustakaan digunakan untuk mengumpulkan dan mengevaluasi data dari berbagai sumber literatur, termasuk peraturan hukum, studi kasus, dan tinjauan akademis yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan perbedaan signifikan dalam pendekatan hukum pidana terhadap pelanggaran hak cipta antara negara-negara yang diteliti. Uni Eropa, misalnya, menerapkan kerangka hukum yang ketat dengan fokus pada perlindungan hak kekayaan intelektual, sementara di Amerika Serikat, pendekatan lebih berorientasi pada sanksi pidana yang tegas terhadap pelanggaran hak cipta. Di Asia, berbagai negara memiliki pendekatan yang bervariasi, terpengaruh oleh konteks budaya dan ekonomi regional.