Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.888
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Jurnal Transformative JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science Abdimas Mandalika
Rohilie, Haunan Fachry
Unknown Affiliation
Religion Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Immunology & microbiology Social Sciences

Published : 6 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

 1 
Merancang Masa Depan Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Sebagai Upaya Menciptakan Birokrasi Yang Responsif Rohilie, Haunan Fachry
Jurnal Transformative Vol 1, No 2 (2015): Inovasi Pemerintahan
Publisher : Faculty of Social and Political Science Universitas Brawijaya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Studi ini ingin melihat bagaimana peluang reformasi birokrasi pemerintah daerah di era otonomi daerah saat ini. Segala kompleksitas permasalahan birokrasi pemerintahan daerah yang ada, terlebih birokrasi pemerintahan daerah yang masih menunjukan budaya patrimonial. Pesimisme inilah yang kemudian dijadikan batu loncatan yang diakhirnya nanti mampu memberikan sedikit rekomendasi dalam mengawal kinerja birokrasi yang berfokus sebagai pelayan masyarakat. Upaya pemerintah untuk memperbaiki kinerja para birokrat melalui reformasi birokrasi sering terganjal dengan budaya dari birokrasi pemerintahan daerah yang cendrung menunjukkan budaya patrimonial. Sehingga banyak konsep reformasi birokrasi yang dicanangkan pemerintah gagal untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat, terutama di daerah luar pulau jawa selalu gagal. Belum lagi „perselingkuhan‟ antara birokrat dan juga politisi di daerah, terutama dalam penyelenggaraan pemilu kepala daerah, dimana bupati incumbent sebagai pejabat pembina kepegawaian daerah sering memanfaatkan birokrat sebagai mesin politiknya. Melihat fenomena tersebut timbul asumsi bagaimana kalau birokrasi pemerintahan daerah kembali menerapkan konsep ideal of bureaucrachy ala Weberian dengan karakteristiknya.
Effectiveness of Using Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN) Application toward Developing Smart City in Siantar Hilir North Pontianak District Anggraini, Yesi Putri; Elyta, Elyta; Rohilie, Haunan Fachry
International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science Том 2 № 02 (2024): International Journal of Multidisciplinary Approach Research and Science
Publisher : Pt. Riset Press International

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59653/ijmars.v2i02.746

Abstract

This article analyzes the effectiveness of using the Pintu Pontianak integration application in realizing a Smart City in the Siantan Hilir Village area, North Pontianak District. Jendela Pontianak Integrasi (JEPIN) implements the Smart City concept adopted by the Pontianak City government to facilitate public access to information and public services. Even though it is aimed at people who actively use technology, several obstacles hinder the effectiveness and acceptance of this application. Among them are the complexity of features and terms in applications that still need to be fully understood by the public and a need for more awareness of the benefits of the innovative city concept. Socialization efforts carried out by the government have yet to fully increase public understanding and interest in the JEPIN application. Therefore, concrete steps such as simplifying the user interface, increasing socialization, and regular evaluation are needed to ensure the success and broader acceptance of the JEPIN application. In this way, JEPIN can be a more effective tool in supporting Pontianak City's Smart City vision and improving the quality of public services for the community.
EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HEART OF BORNEO DAN UPAYA PENJAGAAN KELESTARIAN HUTAN DI KALIMANTAN BARAT Suni, Bakran; Rohilie, Haunan Fachry
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v6i2.4547

Abstract

Abstrak Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana tindaklanjut dari adanya kesepakatan tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dalam inisiasi yang dinamai Heart of Borneo. Terutama terkait dengan kebijakan turunan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia guna melindungi Kawasan hutan yang ada dalam Kawasan HoB. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif melalui penggalian informasi responden kunci. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Indonesia saat ini masih belum memiliki kebijakan khusus dalam mengelola HoB di Indonesia dan masih menerapkan peraturan lama dalam pengelolaan hutan. Adanya Peraturan Presiden tentang pengelolaan Kawasan Heart of Borneo pun belum menemui titik terang karena masih dalam proses legislasi sejak tahun 2014. Kondisi ini tentu saja mengancam kelestarian hutan dan cakupan tutupan hutan di Pulau Kalimantan. Mulai dari ancaman kebakaran hutan, ekspansi perkebunan sawit dan juga eksplorasi pertambangan. Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Jantung Hutan Kalimantan, HoB,  AbstractThis research tries to explain the follow-up of the three-state agreement, namely Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam, in an initiative called the Heart of Borneo and mainly related to the derivative policies issued by the Government of Indonesia to protect forest areas in the HoB Zone. This research is a descriptive explorative study with a qualitative approach through extracting information from crucial respondents. From the research results, it is known that the Indonesian government currently does not have a specific policy in managing HoB in Indonesia and is still applying old regulations in forest management. A Presidential Regulation on the direction of the Heart of Borneo area has not yet met a bright spot because it is still in the legislative process since 2014. This condition indeed threatens the preservation of forests and the coverage of forest cover in Kalimantan Island. It started with the threat of forest fires, expansion of oil palm plantations, and mining exploration. Keywords: Policy Evaluation, Heart of Borneo, HoB
MENAKAR MASA DEPAN PRESIDENSIALISME DI INDONESIA Rohilie, Haunan Fachry
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 1, No 2 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.392 KB) | DOI: 10.52447/gov.v1i2.267

Abstract

ABSTRACT The debate over the system of government that will be chosen was then adorned the Indonesia trip. In one sense, some of the founding fathers thought that the most suitable system is a parliamentary system and some support the presidential system of government. Although presidential system has survived to today, not a little people who question this system. Presidential system is considered incompatible with the characteristics of a pluralistic and multiparty Indonesia. Because since the beginning of the constitutional framers designing buildings Indonesian government system as a system of self-government, not a presidential system like in the United States and the parliamentary system in the UK. This paper will want to elaborate further why the presidential system is still worth keeping in the context of Indonesia. Keyword: Government System, parliamentary, presidential   ABSTRAK Perdebatan mengenai sistem pemerintahan yang akan dipilih pun kemudian menghiasi perjalanan Indonesia. Di satu sisi, beberapa founding father beranggapan bahwa sistem yang paling cocok adalah sistem parlementer dan sebagian lagi mendukung sistem pemerintahan presidensial. Meski sistem presidensial tetap bertahan hingga saat ini, tidak sedikit kalangan yang mempersoalkan sistem ini. Sistem presidensial dianggap tidak cocok dengan karakteristik Indonesia yang majemuk dan multipartai. Karena sejak awal  para constitutional framers merancang bangunan sistem pemerintahan Indonesia sebagai sistem pemerintahan sendiri, bukan sistem presidensial seperti di Amerika maupun sistem parlementer di Inggris. Tulisan ini akan ingin mengelaborasi lebih jauh mengapa sistem presidensil masih layak dipertahankan dalam konteks Indonesia.   Kata-kata Kunci: Sistem Pemerintahan, parlementer, presidensil
EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SINGKAWANG Erdi, Erdi; Rohilie, Haunan Fachry
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 1 (2023): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i1.7218

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Singkawang. Dalam penerapan Mal Pelayanan Publik MPP sebagaimana yang disampaikan oleh Mardiasmo tentang prinsip-prinsip good governance, pengelolaan sektor layanan publik harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi pelaksanaan good governance di Mal Pelayanan Publik (MPP) dilakukan dengan menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh Mardiasmo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploritif. Dari hasil penelitian, secara keseluruhan penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Singkawang sudah berjalan maksimal. Beberapa catatan yang ditemukan yakni kurangnya sosialisasi program pelayanan melalui media sosial, dan masih kurangnya antusias masyarakat karena lebih banyak memilih untuk datang ke kantor OPD maupun Lembaga vertikal.
Edukasi Indonesia Bersinar (Bersih dari Sindikat Narkoba) Menuju ASEAN Free Drugs 2025 Bagi Mahasiswa Universitas Nahdatul Ulama Kalimantan Barat Alunaza, Hardi; Nuzulian, Ully; Rohilie, Haunan Fachry; Almutahar, Hasan; Mentari, Mentari
Abdimas Mandalika Vol 4, No 3 (2025): Mei
Publisher : Universitas Muhammadiyah Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/am.v4i3.30250

Abstract

Abstract:  This community service activity is based on the need for students to gain education about Indonesia's strategic role in combating drug abuse, regional regulations to achieve ASEAN Free Drugs 2025, and the importance of youth as agents of change and social control in tackling drug trafficking and abuse. The community service activity is conducted in the Sungai Raya District of Kubu Raya Regency with the aim of providing education about Indonesia being free from drug syndicates towards ASEAN Free Drugs 2025. It will take time from May to August 2024, with activities including socialization, discussions game session, as well as documentation and reporting. The first sub-topic of the education covers three strategic steps in combating drugs: a soft approach involving preventive activities, a hard approach with firm actions, and a smart power approach. The second topic addresses the ASEAN Work Plan in achieving ASEAN Free Drugs 2025. Additionally, there will be socialization regarding youth as agents of change and social control by fostering good habits in the community to combat drug abuse.Abstrak: Kegiatan pengabdian ini didasari bahwa mahasiswa perlu mendapatkan edukasi mengenai peran strategis Indonesia dalam memberantas penyalahgunaan narkoba, regulasi regional dalam mewujudkan ASEAN Free Drugs 2025 dan pemahaman mengenai pentingnya peran pemuda sebagai agent of change dan agent of social control dalam memberantas peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan di Kecamatan Sungai Raya Kabupaten Kubu Raya dengan tujuan memberikan edukasi mengenai Indonesia bersih dari sindikat narkoba menuju ASEAN Free Drugs 2025. Kegiatan pengabdian ini dilaksanakan mulai dari Mei hingga Agustus 2024 dengan bentuk pelaksanaan kegiatan terdiri dari penyampaian materi, diskusi dan game edukasi, serta dokumentasi dan pelaporan. Edukasi mengenai sub-materi pertama yakni tiga langkah strategis dalam memberantas narkoba yakni soft appoarch dengan pendekatan berupa aktivitas pencegahan, hard approach dengan tindakan tegas, dan smart power approach. Kedua, ASEAN Work Plan guna mewujudkan ASEAN Free Drugs 2025. Serta, sosialisasi terkait pemuda sebagai agent of change dan agent of social control dengan membangun kebiasaan baik di lingkungan dalam memberantas penyalahgunaan narkoba. 
Co-Authors Alunaza, Hardi Anggraini, Yesi Putri Bakran Suni Elyta Elyta Erdi, Erdi Hasan Almutahar Mentari Mentari, Mentari Nuzulian, Ully