Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search
Journal : JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)

EVALUASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN HEART OF BORNEO DAN UPAYA PENJAGAAN KELESTARIAN HUTAN DI KALIMANTAN BARAT Suni, Bakran; Rohilie, Haunan Fachry
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 6, No 2 (2021): Journal Of Government : Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v6i2.4547

Abstract

Abstrak Penelitian ini mencoba menjelaskan bagaimana tindaklanjut dari adanya kesepakatan tiga negara yakni Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam dalam inisiasi yang dinamai Heart of Borneo. Terutama terkait dengan kebijakan turunan yang dikeluarkan Pemerintah Indonesia guna melindungi Kawasan hutan yang ada dalam Kawasan HoB. Penelitian ini bersifat deskriptif eksploratif dengan pendekatan kualitatif melalui penggalian informasi responden kunci. Dari hasil penelitian diketahui bahwa pemerintah Indonesia saat ini masih belum memiliki kebijakan khusus dalam mengelola HoB di Indonesia dan masih menerapkan peraturan lama dalam pengelolaan hutan. Adanya Peraturan Presiden tentang pengelolaan Kawasan Heart of Borneo pun belum menemui titik terang karena masih dalam proses legislasi sejak tahun 2014. Kondisi ini tentu saja mengancam kelestarian hutan dan cakupan tutupan hutan di Pulau Kalimantan. Mulai dari ancaman kebakaran hutan, ekspansi perkebunan sawit dan juga eksplorasi pertambangan. Kata kunci: Evaluasi Kebijakan, Jantung Hutan Kalimantan, HoB,  AbstractThis research tries to explain the follow-up of the three-state agreement, namely Indonesia, Malaysia, and Brunei Darussalam, in an initiative called the Heart of Borneo and mainly related to the derivative policies issued by the Government of Indonesia to protect forest areas in the HoB Zone. This research is a descriptive explorative study with a qualitative approach through extracting information from crucial respondents. From the research results, it is known that the Indonesian government currently does not have a specific policy in managing HoB in Indonesia and is still applying old regulations in forest management. A Presidential Regulation on the direction of the Heart of Borneo area has not yet met a bright spot because it is still in the legislative process since 2014. This condition indeed threatens the preservation of forests and the coverage of forest cover in Kalimantan Island. It started with the threat of forest fires, expansion of oil palm plantations, and mining exploration. Keywords: Policy Evaluation, Heart of Borneo, HoB
MENAKAR MASA DEPAN PRESIDENSIALISME DI INDONESIA Rohilie, Haunan Fachry
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 1, No 2 (2016): JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah)
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (213.392 KB) | DOI: 10.52447/gov.v1i2.267

Abstract

ABSTRACT The debate over the system of government that will be chosen was then adorned the Indonesia trip. In one sense, some of the founding fathers thought that the most suitable system is a parliamentary system and some support the presidential system of government. Although presidential system has survived to today, not a little people who question this system. Presidential system is considered incompatible with the characteristics of a pluralistic and multiparty Indonesia. Because since the beginning of the constitutional framers designing buildings Indonesian government system as a system of self-government, not a presidential system like in the United States and the parliamentary system in the UK. This paper will want to elaborate further why the presidential system is still worth keeping in the context of Indonesia. Keyword: Government System, parliamentary, presidential   ABSTRAK Perdebatan mengenai sistem pemerintahan yang akan dipilih pun kemudian menghiasi perjalanan Indonesia. Di satu sisi, beberapa founding father beranggapan bahwa sistem yang paling cocok adalah sistem parlementer dan sebagian lagi mendukung sistem pemerintahan presidensial. Meski sistem presidensial tetap bertahan hingga saat ini, tidak sedikit kalangan yang mempersoalkan sistem ini. Sistem presidensial dianggap tidak cocok dengan karakteristik Indonesia yang majemuk dan multipartai. Karena sejak awal  para constitutional framers merancang bangunan sistem pemerintahan Indonesia sebagai sistem pemerintahan sendiri, bukan sistem presidensial seperti di Amerika maupun sistem parlementer di Inggris. Tulisan ini akan ingin mengelaborasi lebih jauh mengapa sistem presidensil masih layak dipertahankan dalam konteks Indonesia.   Kata-kata Kunci: Sistem Pemerintahan, parlementer, presidensil
EVALUASI PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DALAM KERANGKA GOOD GOVERNANCE PADA MAL PELAYANAN PUBLIK KOTA SINGKAWANG Erdi, Erdi; Rohilie, Haunan Fachry
JOURNAL OF GOVERNMENT (Kajian Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah) Vol 9, No 1 (2023): Journal Of Government: Manajemen Pemerintahan dan Otonomi Daerah
Publisher : Program Studi Ilmu Pemeritahan Fakultas Ilmu sosial dan Ilmu Politik Universitas 17 Agustu

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52447/gov.v9i1.7218

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengevaluasi penyelenggaraan pelayanan publik melalui Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Singkawang. Dalam penerapan Mal Pelayanan Publik MPP sebagaimana yang disampaikan oleh Mardiasmo tentang prinsip-prinsip good governance, pengelolaan sektor layanan publik harus dilakukan dengan baik dan bertanggung jawab serta sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Evaluasi pelaksanaan good governance di Mal Pelayanan Publik (MPP) dilakukan dengan menggunakan prinsip yang dikemukakan oleh Mardiasmo. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan eksploritif. Dari hasil penelitian, secara keseluruhan penyelenggaraan pelayanan publik pada Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Singkawang sudah berjalan maksimal. Beberapa catatan yang ditemukan yakni kurangnya sosialisasi program pelayanan melalui media sosial, dan masih kurangnya antusias masyarakat karena lebih banyak memilih untuk datang ke kantor OPD maupun Lembaga vertikal.