Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
0.882
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Journal of Government and Politics (JGOP) Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication) Indonesian Research Journal on Education Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi (JIEE) Indonesian Journal of Intellectual Publication (IJI Publication)
Gafar, Tengku Fahrul
Unknown Affiliation
Religion Arts Humanities Chemistry Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Education Energy Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Library & Information Science Materials Science & Nanotechnology Mathematics Physics Social Sciences Other

Published : 5 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

 1 
Strategi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Pemberantasan Narkotika pada Generasi Muda Perspektif Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir Hartati, Seri; Gafar, Tengku Fahrul; Suryani, Suryani
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 3 (2023): Juli 2023, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v3i3.408

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk Strategi pemberantasan narkotika pada generasi muda di Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dan informasi yang diperoleh merupakan keterangan dari informan yaitu Anggota BNK Rokan Hilir pihak Kepolisan dan masyarakat, dimana data yang didapat akurat menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian ini dilakukan selama lebih kurang satu bulan. Perspektif teoritis yang mendasari penelitian ini Menurut Hunger dan Wheelen terkait proses manajemen strategi terdapat empat elemen yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, pengimplementasian strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Hasil penelitian menunjukkan strategi BNK Rokan Hilir advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba kepada institusi Pemerintah dan swasta; masyarakat dan institusi pendidikan, kegiatan membentuk pemuda anti narkoba, dan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkotika pada lingkungan pelajar, lingkungan kerja dan juga memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba. secara keseluruhan strategi belum berjalan secara efektif dikarenakan ada beberapak fator penghambat strategi seperti kurannya anggran dana dan kemudian minimnya kepedulian masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba pada generasi muda.
Dinamika Politik Calon Tunggal Pilkada Serentak 2024 di Kabupaten Dharmasraya Suryaningsih, Suryaningsih; Putri, Rianda Prima; Mulya, Rizki Afri; Zamhasari, Zamhasari; Gafar, Tengku Fahrul
Indonesian Research Journal on Education Vol. 5 No. 3 (2025): Irje 2025
Publisher : Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/irje.v5i3.3119

Abstract

Fenomena calon tunggal dalam Pilkada merupakan gejala politik yang semakin sering muncul di berbagai daerah di Indonesia. Pada pilkada serentak tahun 2024 ini ada 37 daerah yang memiliki calon tunggal dan salah satunya adalah Kabupaten Dharmasraya di Sumatera Barat. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik yang melatarbelakangi munculnya calon tunggal di Kabupaten Dharmasraya pada pilkada serentak tahun 2024. Melalui metode studi literatur dapat digali, dipahami, dan dianalisis fenomena politik calon tunggal dalam pilkada serentak 2024 di Kabupaten Dharmasraya. Penelitian ini menemukan bahwa adanya dominasi partai politik tertentu, lemahnya oposisi, serta strategi pemenangan yang pragmatis turut mendorong terbentuknya situasi calon tunggal. Meski prosedur demokrasi secara formal tetap dijalankan, kehadiran calon tunggal menunjukkan kecenderungan pelemahan kompetisi politik yang substansial. Artikel ini merekomendasikan perlunya reformulasi kebijakan kepemiluan yang mendorong partisipasi dan kompetisi sehat, guna menjaga semangat demokrasi di tingkat lokal.
Analysis of the Village Head Replacement Mechanism Based on Law Number 6 of 2014 concerning Villages and Derivative Regulations Suryaningsih, Suryaningsih; Krisnawansyah, Yahya; Zamhasari, Zamhasari; Gafar, Tengku Fahrul; Octavia, Santi
Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi Vol. 3 No. 2 (2023): Desember 2023
Publisher : LPPM Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.69989/yc477509

Abstract

Law no. 6 of 2014 concerning villages regulates the appointment and dismissal of village heads. In carrying out the mandate for 6 years, it cannot be denied that along the way the village head will die, resign or be dismissed for one reason or another. Law no. 6/2014 does not regulate in detail the mechanism for replacing the village head. The replacement mechanism is regulated in derivative regulations, such as government regulations (PP) and several Minister of Home Affairs regulations. This article will analyze the mechanism for replacing village heads as regulated in the village law and its derivatives. The results of the research show that Law no. 6 of 2014 and its derivative regulations stipulate that if the village head dies, resigns from his position, and fulfills one of the conditions for being dismissed, the BPD reports to the regent via the sub-district head. The regent/mayor will make a decision to permanently dismiss the village head. The replacement of the village head then looks at 2 things, firstly, if the remaining term of office of the dismissed village head is less than 1 year, then leadership in the village will be held by the acting village head until the village head election. However, if the remaining term of office of the village head is more than 1 year, then leadership in the village is held by the acting village head until the village head is elected at the village meeting.
Why Government Policies Can’t Be Optimization in Providing Housing for Low-Income Communities? Wijaya, Mendra; Zanariah, Zanariah; Gafar, Tengku Fahrul
Journal of Government and Politics (JGOP) Vol 5, No 2 (2023): Desember
Publisher : UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31764/jgop.v5i2.17484

Abstract

The government in Indonesia makes various policies to handle the issue of low income communicties (MBR) housing and reduce backlog. The implementation of housing and residential area plicies should yield better results. The authority of MBR housing affairs is also not distributed to local government, and there are overlapping policies between Law Number 23 of 2014 about regional government and Law Number 1 of 2011 about housing and residential areas. This study implements a qualitative method by using a descriptive approach that analyzes data and documents from central government agencies that carry out governement affairs concerning housing and residential areas in Indonesia and other related agencies. The results of the study show that central government cannot stand alone in housing development for low-income communities because the distribution of authority to local governments is not good. The government needs contributions from the private sector. Suppose development is handed over to the housing and residential private sectors. The contruction of housing in MBR, which has become the state’s responsibility to meet its citizens’ basic needs, will change to a business orientation, even though the government is encouraging to provide various subsidies and financing mechanisms. One of the programs from the government is FLPP, which stands for Housing Finance Liquidity Facility. The program encourages housing finance to support low-income communities. Then, proceed with the specific housing program called the One Million Houses Program, which can reduce the backlog in residential construction. The program will proceed with the Public-Private Partnership (PPP) model, which ultimately involves the private sector in developing MBR. The implication of this study is that the implementation of government affairs concerning housing and settlement areas, especially the development of housing for MBR, is fundamentally a mandatory basic service affair, a concept inconsistent with its implementation.
Strategi Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam Pemberantasan Narkotika pada Generasi Muda Perspektif Pendidikan di Kabupaten Rokan Hilir Hartati, Seri; Gafar, Tengku Fahrul; Suryani, Suryani
Indonesian Journal of Intellectual Publication Vol. 3 No. 3 (2023): Juli 2023, IJI Publication
Publisher : Unit Publikasi Ilmiah Perkumpulan Intelektual Madani Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.51577/ijipublication.v3i3.408

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui untuk Strategi pemberantasan narkotika pada generasi muda di Kabupaten Rokan Hilir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Pengambilan data dan informasi yang diperoleh merupakan keterangan dari informan yaitu Anggota BNK Rokan Hilir pihak Kepolisan dan masyarakat, dimana data yang didapat akurat menggunakan dua macam data yaitu data primer dan data sekunder melalui wawancara dan dokumentasi, penelitian ini dilakukan selama lebih kurang satu bulan. Perspektif teoritis yang mendasari penelitian ini Menurut Hunger dan Wheelen terkait proses manajemen strategi terdapat empat elemen yaitu pengamatan lingkungan, perumusan strategi, pengimplementasian strategi, serta evaluasi dan pengendalian strategi. Hasil penelitian menunjukkan strategi BNK Rokan Hilir advokasi pembangunan berwawasan anti narkoba kepada institusi Pemerintah dan swasta; masyarakat dan institusi pendidikan, kegiatan membentuk pemuda anti narkoba, dan melakukan penyuluhan dan sosialisasi tentang bahaya penggunaan narkotika pada lingkungan pelajar, lingkungan kerja dan juga memberikan bimbingan kepada masyarakat tentang bahaya penggunaan narkoba. secara keseluruhan strategi belum berjalan secara efektif dikarenakan ada beberapak fator penghambat strategi seperti kurannya anggran dana dan kemudian minimnya kepedulian masyarakat terhadap bahaya penyalahgunaan narkoba pada generasi muda.
Co-Authors Hartati, Seri Krisnawansyah, Yahya Mulya, Rizki Afri Octavia, Santi Putri, Rianda Prima Suryani Suryani Suryaningsih Suryaningsih Wijaya, Mendra Zamhasari, Zamhasari Zanariah, Zanariah