Claim Missing Document
Check
Articles

Found 26 Documents
Search

Political Economic Dilemma of Pacific Islands Forum (FIF) member countries on the Australian Continent Putra, Gilang Rizki Aji; Yunus, Nur Rohim; Abdurofiq, Atep
BULETIN ADALAH Vol. 7 No. 5 (2023)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v7i5.40033

Abstract

This article analyzes the political economic dilemma member countries of the Pacific Islands Forum (PIF) face on the Australian Continent. In the context of regional economic integration, island countries in the Pacific face unique challenges related to development inequality, limited infrastructure, and economic dependence on certain sectors. This article explores the efforts and policies required to address these challenges, taking into account the impact of internal politics, regional economic stability, and the dynamics of relations with neighboring countries on the Australian Continent.
Political Economic Dilemma of Member States of the Southern African Development Community (SADC) Putra, Gilang Rizki Aji; Yunus, Nur Rohim; Abdurofiq, Atep
BULETIN ADALAH Vol. 7 No. 6 (2023)
Publisher : UIN Jakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15408/adalah.v7i6.40034

Abstract

This article examines the political economy dilemmas facing member states of the Southern African Development Community (SADC). SADC is a regional organization that aims to promote economic cooperation among countries in the region. However, despite the enormous potential for economic integration and development, SADC members often face complex political economic challenges. This article explores the internal and external factors influencing economic and political policies in SADC countries, as well as their impact on regionalism and development efforts.
AL-ILHAAD WATATSIIRUHU ALAA ZUHURI AL-EILMANIA (الإلحاد وتأثيره على ظهور العلمانية) Aji, Ahmad Mukri; Yunus, Nur Rohim; Putra, Gilang Rizki Aji
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 9 No 2 (2021): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v9i2.20300

Abstract

Filsafat abad ke-19 dan ke-20 melahirkan ateisme. Ateis Orang-orang modern termasuk Ludwig Feuerbach, Karl Marx, Friedrich Nietzsche, Sigmund Freud, dan Jean-Paul Sartre. Penyangkalan keberadaan Tuhan dikemukakan oleh tokoh-tokoh di setiap abadAbad ke-19 dan ke-20 memiliki argumen dan latar belakang masing-masing. Maka untukMendapatkan manfaat dalam konteks saat ini membutuhkan penelitian mendalam. Lord Ludwig Itu adalah ciptaan impian manusia. Karl Marx, agama adalah candu rakyat. Lord Nietzsche Dead Sigmund Freud percaya bahwa agama adalah ilusi berdasarkan sifat psikologisnya. Sigmund Freud, jika ada dewa manusia, lupakan saja. Tolak keberadaan Tuhan membuktikan melalui citra ilmuwan modern yang tidak mereka percayai Tidak ada Tuhan sama sekali, karena mereka tidak pernah meminta Tuhan ada atau tidak ada. Pala Ilmuwan menyangkal keberadaan Tuhan karena kebangkitan Manusia adalah agama tempat mereka hidup dan menyaksikan kemajuan peradaban.
PENDIDIKAN SYARI PADA AKHLAK ANAK PERSPEKTIF MUHAMMAD ATHIYAH AL-ABRASYI Sa’dillah, Nurlaelah; Putra, Gilang Rizki Aji
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 1 (2022): JUNI
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i1.20337

Abstract

Tulisan ini mengurai permasalahan terkait bagaimana pandangan Muhammad Athiyah alAbrasyi tentang pendidikan akhlak dan bagaimana penerapan pendidikan akhlak menurut Muhammad Athiyah al-Abrasyi di negara ini. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode kualitatif yang berjenis penelitian pustaka (Library research) dengan pendekatan filosofis. Sehingga penelitian dilakukan melalui telaah buku-buku dan sumber lain yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan. Muhammad Athiyah al-Abrasyi memandang bahwa akhlak adalah ruh pendidikan. Proses pendidikan akhlak pada anak harus berjalan secara komprehensif dengan menggerakkan semua perangkat pendidikan yang ada dalam diri dan jiwa anak yang meliputi pendidikan jasmani, pendidikan intelektual, pendidikan akhlak, pendidikan sosial/kemasyarakatan, pendidikan estetika dengan tujuan agar tiga wilayah kehidupan manusia terjaga dengan baik yaitu kesehatan jasmani, kecerdasan akal, dan kebaikan jiwa/akhlak sebagai intinya. Adapun pelaku pendidikan akhlak adalah keluarga (menekankan ibu) sebagai madrasah al-ula) dan semua guru tiap bidang pelajaran memiliki tanggung jawab, dengan dua faktor lain yang harus kondusif yaitu tempat bermain ( )الملعبdan masyarakat ( ).البيئة الإجتماعيةSecara umum, pendidikan akhlak menggunakan metode praktek ( ),العمليةketeladanan ( ),القدوةdan metode cerita ().المحاكة Pandangan al-Abrasyi tentang kurikulum pendidikan akhlak sangat mementingkan ta’lim al-Qur’an dan tahfidz al-Qur’an sebagai prioritas difase pertumbuhan anak periode pertama dan kedua, dengan tetap memperhatikan skill sesuai bakat dan potensinya.
IMPLEMENTASI HARMONISASI AKAD PERBANKAN SYARIAH DENGAN HUKUM POSITIF DI INDONESIA Aji, Ahmad Mukri; Putra, Gilang Rizki Aji; Mukri, Syarifah Gustiawati
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 10 No 2 (2022): SEPTEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v10i2.20340

Abstract

Artikel ini mengeksplorasi tentang penerapan Akad Syariah pada Produk Perbankan Syariah yang diharmonisasi dengan hukum positif. Penelitian ini akan membahas segala problematika dan permasalahan penerapan fikih muamalah/ fatwa dalam konteks hukum positif di Indonesia. Selama kurun waktu sejak adanya bank syariah di Indonesia, semua transaksi pembiayaan yang terjadi di lingkungan perbankan syariah saat ini, khususnya dalam pembuatan akad atau perjanjian lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif empiris, dengan sumber data primer dan sekunder bersifat normatif dan empiris. Pembiayaan syariah hakikatnya tidak mengatur adanya kewajiban jaminan dalam proses transaksinya, karena jaminan dalam Islam disebut dengan rahn atau kafalah yang mana jaminan tersebut harustetap dikuasai oleh rahin. Sementara dalam hukum positif jaminan itu adalah sebagai bentuk agunan dalam peristiwa perikatan atau perjanjian sebagai jaminan jika terjadi wanprestasi dari pihak debitur. Adapun dalam konteks hukum nasional, jaminan merupakan hak kebendaan yang bersifat pelunasan utang yang melekat pada bank yang memberikan wewenang kepadanya untuk melakukan eksekusi kepada benda yang dijadikan jaminan. Dalam rangka meyakinkan kemitraan nasabah dan bank, maka perlu diikat dengan jaminan yang memiliki nilai ekonomis, maka harus dituangkan dalam perjanjian yang jelas. Dalam hal perjanjian pembiayaan produk syariah ini lebih banyak dipengaruhi oleh hukum positif, maka dalam pembuatan akad atau perjanjian harus memperhatikan regulasi terkait.
LEGAL ACCOUNTABILITY AND INTEGRATION OF SHARIA PRINCIPLES IN THE MANAGEMENT OF VILLAGE-OWNED ENTERPRISES (BUMDES) IN INDONESIA Alam, Faris Satria; Rohman, Mohamad Mujibur; Putra, Gilang Rizki Aji
JURNAL ILMU SYARIAH Vol 12 No 2 (2024): DESEMBER
Publisher : IBN KHALDUN BOGOR

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/mizan.v12i2.20383

Abstract

Management of Village-Owned Enterprises (BUMDesa) in Indonesia has become the focus of attention in improving public service quality and community welfare. In this context, the integration of sharia principles in the management of BUMDesa becomes very important to ensure compliance with religious and ethical values. This article discusses the importance of legal accountability and integration of sharia principles in the management of BUMDesa in Indonesia. Using library research methods, this article finds that the integration of sharia principles in the management of BUMDesa can increase legal accountability and transparency in financial management. In addition, this article also shows that the integration of sharia principles can ensure compliance with religious and ethical values in the management of BUMDesa. The results of this research can be a reference for the government and BUMDesa managers in improving the quality of BUMDesa management and improving community welfare.