Garuda - Garba Rujukan Digital

Krisis Lahan Pembangunan Bandara Internasional Lombok: Dinamika Dukungan Masyarakat Tanak Awu Saleh, Muhammad; Sunardi, Heru; Sugitanata, Arif
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol 17, No 1 (2023): ADLIYA: JURNAL HUKUM DAN KEMANUSIAAN
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i1.22880

AbstractThis study aims to explore changes in community responses from initial support for development to changes in views along with the development of the Lombok International Airport project in Tanak Awu, Central Lombok. They used the descriptive-analytic method with qualitative research type and social conflict theory popularised by Karl Marx as an analytical scalpel. They conducted in-depth interviews with the community and village officials in Tanak Awu, Central Lombok. This research shows that the people of Tanak Awu initially supported the construction of BIL because it was expected to improve the economy and provide jobs. In addition, the government promised to provide compensation that would not harm the community. However, over time, there was a change in the community's response to the development of BIL. Some factors that led to this change included the non-fulfilment of promises made by the government, recognition of rights, and dissatisfaction with the compensation given. Ultimately, Tanak Awu residents felt pressured by state and customary law in the BIL development process, and despite activities to seek resolution through the judiciary, many community claims were defeated. Although initially supportive, some Tanak Awu community members now feel they have become mere spectators in the BIL development process.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menggali perubahan respon masyarakat dari awal dukungan terhadap pembangunan hingga perubahan pandangan seiring dengan perkembangan proyek Bandara Internasional Lombok di Tanak Awu Lombok Tengah. Menggunakan metode deksriptif-analitik dengan jenis penelitian kualitatif dan teori konflik sosial yang dipopulerkan oleh Karl Marx sebagai pisau bedah analisis serta melakukan wawancara mendalam terhadap masyarakat dan aparatur desa di Tanak Awu, Lombok Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa awalnya, masyarakat Tanak Awu mendukung pembangunan BIL karena diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan memberikan lapangan pekerjaan. Selain itu, terdapat janji dari pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang tidak merugikan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan respon masyarakat terhadap pembangunan BIL. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan ini antara lain adalah tidak terpenuhinya janji yang diucapkan oleh pemerintah, pengakuan hak, dan ketidakpuasan terhadap besaran ganti rugi yang diberikan. Pada akhirnya, penduduk Tanak Awu merasa tertekan oleh hukum negara dan hukum adat dalam proses pembangunan BIL, dan meskipun ada aktivitas untuk mencari penyelesaian melalui badan peradilan, banyak gugatan masyarakat yang dikalahkan. Meskipun awalnya mendukung, beberapa anggota masyarakat Tanak Awu sekarang merasa bahwa mereka hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan BIL.

Perkawinan Sesama Marga Pada Masyarakat Suku Ende dan Lio: Antara Mempertahankan Harta Warisan dan Nasab Jafa, Tri Neneng Jafa; Tahir, Masnun; Sunardi, Heru
Al-Hukama': The Indonesian Journal of Islamic Family Law Vol. 12 No. 2 (2022): Desember
Publisher : Islamic Family Law Department, Sharia and Law Faculty, UIN Sunan Ampel Surabaya, Indonesia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15642/alhukama.2022.12.2.74-95

This article discusses inter-marga marriages in the Ende and Lio Tribe Communities. The people of the Ende and Lio tribes enforce inter-marga marriages in marriage. The focus of this research is why the people of the Ende and Lio tribes apply same-marga marriages in marriages. In this study, researchers utilized a concept of legal sociology initiated by Soerjono Soekanto to analyze the reasons for the emergence of legal practice in society. This study concludes that the emergence of the practice of same-clan marriage among the Ende and Lio people in Tanjung Village is closely related to their inheritance and lineage. If their children or grandchildren marry another clan, they are worried that the inheritance will be distributed to other clans or fall into other clans. This was not wanted by the ancient ancestors. the second is worried about lineage, if from a clan they marry with another clan then their lineage will disappear. This was not wanted by their previous ancestors, so that tradition is still being implemented today. [Artikel ini membahas mengenai perkawinan sesama Marga pada Masyarakat Suku Ende dan Lio. Masyarakat Suku Ende dan Lio memberlakukan perkawinan sesama Marga dalam perkawinan. Pusat perhatian pada penelitian ini ialah mengapa masyarakat Suku Ende dan Lio memberlakukan perkawinan sesama Marga dalam perkawinan. Pada penelitian ini, peneliti memanfaatkan suatu konsep sosiologi hukum yang dicetuskan oleh Soerjono Soekanto untuk menganalisis alasan dari lahirnya praktik hukum pada masyarakat. Penelitian ini menyimpulkan bahwa munculnya praktik perkawinan sesama marga pada masyarakat suku Ende dan Lio di Kelurahan Tanjung berhubungan erat dengan harta warisan dan nasab mereka. Jika dari anak-anak atau cucu mereka menikah dengan marga lain maka dikhawatirkan harta warisan tersebut akan dibagikan ke marga lain atau jatuh ke marga lain. Hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang terdahulu. yang kedua dikhawatirkan akan nasab, jika dari marga mereka nikah dengan marga lain maka akan hilang nasab mereka hal tersebut tidak diinginkan oleh nenek moyang mereka terdahulu, sehingga sampai sekarang tradisi tersebut masih diterapkan.]

Violation of Women’s Rights: The Kawin Magrib Tradition of the Sasak Muslim Community in Lombok, Indonesia Sugitanata, Arif; Aminah, Siti; Sunardi, Heru; Sholikhah, Siti Khamidatus
Journal of Islamic Law Vol. 4 No. 2 (2023): Journal of Islamic Law
Publisher : Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/jil.v4i2.1772

This article investigates violations of women’s rights stemming from the practice of kawin magrib, a form of forced marriage, within the Sasak Muslim community in Lombok, Indonesia. Despite its inherently gender-discriminatory nature, the kawin magrib tradition remains a fundamental aspect of Sasak Muslims’ identity and societal structure. Employing a socio-legal approach and conducting in-depth interviews with nine key informants, this study delves into the persistent reasons behind this tradition and its repercussions on women’s rights. The authors found that the primary objective of kawin magrib is to uphold the moral standards of the younger generation within religious norms. However, the profound adverse effects on women cannot be disregarded. This article highlights the severe psychological trauma endured by women due to this customary law and the potential for men to exploit this tradition deceptively, marrying women without genuine consent. Based on these findings, the article underscores the urgent necessity of reforming this practice, with a strong focus on safeguarding women’s rights and promoting gender equality.

Krisis Lahan Pembangunan Bandara Internasional Lombok: Dinamika Dukungan Masyarakat Tanak Awu Saleh, Muhammad; Sunardi, Heru; Sugitanata, Arif
ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan Vol. 17 No. 1 (2023): ADLIYA: Jurnal Hukum dan Kemanusiaan
Publisher : Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Gunung Djati Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/adliya.v17i1.22880

AbstractThis study aims to explore changes in community responses from initial support for development to changes in views along with the development of the Lombok International Airport project in Tanak Awu, Central Lombok. They used the descriptive-analytic method with qualitative research type and social conflict theory popularised by Karl Marx as an analytical scalpel. They conducted in-depth interviews with the community and village officials in Tanak Awu, Central Lombok. This research shows that the people of Tanak Awu initially supported the construction of BIL because it was expected to improve the economy and provide jobs. In addition, the government promised to provide compensation that would not harm the community. However, over time, there was a change in the community's response to the development of BIL. Some factors that led to this change included the non-fulfilment of promises made by the government, recognition of rights, and dissatisfaction with the compensation given. Ultimately, Tanak Awu residents felt pressured by state and customary law in the BIL development process, and despite activities to seek resolution through the judiciary, many community claims were defeated. Although initially supportive, some Tanak Awu community members now feel they have become mere spectators in the BIL development process.AbstrakPenelitian ini bertujuan untuk menggali perubahan respon masyarakat dari awal dukungan terhadap pembangunan hingga perubahan pandangan seiring dengan perkembangan proyek Bandara Internasional Lombok di Tanak Awu Lombok Tengah. Menggunakan metode deksriptif-analitik dengan jenis penelitian kualitatif dan teori konflik sosial yang dipopulerkan oleh Karl Marx sebagai pisau bedah analisis serta melakukan wawancara mendalam terhadap masyarakat dan aparatur desa di Tanak Awu, Lombok Tengah. Penelitian ini menunjukkan bahwa awalnya, masyarakat Tanak Awu mendukung pembangunan BIL karena diharapkan dapat meningkatkan perekonomian dan memberikan lapangan pekerjaan. Selain itu, terdapat janji dari pemerintah untuk memberikan ganti rugi yang tidak merugikan masyarakat. Namun, seiring berjalannya waktu, ada perubahan respon masyarakat terhadap pembanguÂnan BIL. Beberapa faktor yang menyebabkan perubahan ini antara lain adalah tidak terpenuhinya janji yang diucapkan oleh pemerintah, pengakuan hak, dan ketidakpuasan terhadap besaran ganti rugi yang diberikan. Pada akhirnya, penduduk Tanak Awu merasa tertekan oleh hukum negara dan hukum adat dalam proses pembangunan BIL, dan meskipun ada aktivitas untuk mencari penyelesaian melalui badan peradilan, banyak gugatan masyarakat yang dikalahkan. Meskipun awalnya mendukung, beberapa anggota masyarakat Tanak Awu sekarang merasa bahwa mereka hanya menjadi penonton dalam proses pembangunan BIL.

Criminal Liability for Vigilantism Under Articles 351, 170, and 406 KUHP Jamaludin; Dyah A, Tata Eliestiana; Sunardi, Heru; Tradesa, Anggi Purnama
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 19 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 19 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v19i2.625

This study was conducted with the aim of determining criminal liability for the crime of vigilantism (eigenrichting) in criminal law in Indonesia. This study uses a qualitative approach with an orientation towards a deep understanding of the phenomenology of the crime of vigilantism and the form of criminal liability for the perpetrators. Data analysis in this study was conducted using a qualitative legal analysis approach. The results of this study indicate that criminal liability for the crime of vigilantism (eigenrichting) is still enforceable under Indonesian criminal law. Everyone who commits the crime will undergo sanctions and cannot be represented by another person. Criminal liability for the crime of vigilantism (eigenrichting) is indeed not regulated in a limitative manner in the laws and regulations, however in the law there are elements of a crime as stated in the Criminal Code (KUHP), namely in Section 351 concerning Abuse, Section 170 concerning Abuse and Section 406 concerning Destruction. Therefore the perpetrators of the crime of vigilantism can be subject to several Sections above.

YUDISIALISASI DAN LIMITASI HUKUM ISLAM: CERAI TALAK DI PENGADILAN AGAMA DI LOMBOK Nasir, Mohamad Abdun; Sunardi, Heru
Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam Vol. 11 No. 2 (2018)
Publisher : Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14421/ahwal.2018.11205

Male repudiation (cerai talak) at religious courts reveals important changes in contemporary practice of Islamic law in Indonesia. This paper addresses two salient features of repudiation, namely judicialization and limitation. Based on empirical studies at the religious courts in Lombok, this study gathered the data on repudiation through observation, interview and documentation. The data shows changing practice and meaning of Islamic marital dissolution due to judicialization, that is an administrative and bureaucratic processes of legal settlement at religious courts. Upon the introduction and application of modern codification of Islamic law, such as the Compilation of Islamic Law (Kompilasi Hukum Islam/KHI) enacted by Presidential Decree No. 1/1991 and Religious Judicature Act No. 7/1989 at religious courts, the influence of fiqh on Islamic divorce has diminished significantly. Such application not only creates judicialization but also causes limitation on the number of male repudiation, outnumbered by female-initiated divorce (cerai gugat). Talak, which is male domain under the conception of fiqh, is now a contested terrain by legal actors, such as men (husbands), women (wives) and judges. Consequently, judicialization of talak has reduced not only male power but also its practice at the religious courts.Cerai talak di pengadilan agama mencerminkan perubahan-perubahan penting dalam penerapan hukum Islam kontemporer di Indonesia. Artikel ini membahas dua fenomena mengemuka praktik talak, yaitu yudisialisasi dan limitasi. Berangkat dari penelitian empiris di pengadilan agama di Lombok dengan metode pengumpulan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi, penelitian ini meyingkap pergeseran pemaknaan dan praktik talak kontemporer. Hal ini disebabkan oleh yudisialisasi, yaitu proses administrasi dan birokratiasasi penyelesaian perkara di pengadilan agama. Pasca diperkenalkannya kodifikasi hukum keluarga Islam, seperti Kompilasi Hukum Islam melalui Instruksi Presiden No. 1/1991 maupun Undang-undang Peradilan Agama No. 7/1989, pengaruh fikih dalam hukum perceraian Islam berkurang secara signifikan seiring dengan pemberlakuan kodifikasi di pengadilan agama. Implikasinya bukan saja pada yudisialisasi, akan tetapi juga limitasi talak, yakni terbatasnya perkara cerai talak dibanding cerai gugat. Talak yang dalam norma fikih menjadi domain kuasa suami yang hampir mutlak, kini dalam praktiknya di pengadilan agama menjadi wilayah yang dikontestasikan oleh para aktor hukum, baik suami, istri maupun hakim sehingga berdampak pada limitasi talak, baik dari segi kuantitas perkara maupun kuasa suami dalam penyelesaian cerai talak.

Penegakan Hukum Tindak Pidana dalam Penanganan Pelanggaran Proses Pemilihan Umum (Pemilu) Jamaludin, Jamaludin; Hafizh, Ramdani Abd; Sunardi, Heru
Juridische : Jurnal Penelitian Hukum Vol. 1 No. 2 (2024)
Publisher : PT Satya Pertama Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Penelitian ini bertujuan untuk membahas dan menganalisis tentang penegakan hukum tindak pidana dalam penanganan pelanggaran proses Pemilihan Umum(PEMILU) di Indonesia. Penegakan hukum untuk tindak pidana pemilu masih terdapat kerumitan tertentu. Permasalahan utamanya meliputi profesionalitas penegak hukum dan birokrasi penegakan hukum itu sendiri yang diatur dalam berbagai undang-undang terkait pemilu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan undang-undang dan pendekatan konseptual. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwapenegakan hukum tindak pidana pemilu di Indonesia masih belum berjalan secara efektif. Pemahaman aparatur terhadap jenis tindak pidana pemilu masih belum professional dan masih terjadinya “tolak-menolak” yang berujung pada kebuntuan dalam menangani perkara pidana pemilu, serta pihak-pihak yang berkepentingan terutama peserta pemilu masih berkecenderungan untuk mengakali aturan yang ada sehingga dapat berkelit dari segala tuntutan hukum.

Legal Position of Joint Property in Marriage Without a Pre-Nuptial Agreement Sunardi, Heru; Jamaludin, Jamaludin; Muhammad, Adamu Abubakar
Fiat Justisia: Jurnal Ilmu Hukum Vol. 20 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas Lampung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25041/fiatjustisia.v20no1.4691

Marriage has legal consequences for the control and distribution of joint assets, particularly in the absence of a prenuptial agreement, which can create uncertainty and weaken the protection of personal property. This study examines the regulation of joint assets in prenuptial agreements under Law Number 16 of 2019 amending Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and Presidential Instruction Number 1 of 1991 on the Compilation of Islamic Law (KHI), as well as the legal status of joint assets in marriages without such agreements. Using a normative legal research method with statutory and conceptual approaches, the study analyzes primary, secondary, and tertiary legal materials through literature review and qualitative description. Findings indicate that prenuptial agreements provide for the separation of assets and legal certainty, while marriages without agreements merge all assets into joint property, affirming equal rights between spouses but offering limited protection for personal property. The study highlights the strategic role of prenuptial agreements in safeguarding economic rights and ensuring legal certainty in marital property management.

Title

Found 8 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 8 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 8 Documents
Search