Claim Missing Document
Check
Articles

Found 2 Documents
Search

KAJIAN YURIDIS ILMU HUKUM PIDANA TENTANG HUBUNGAN PENOLOGI DENGAN ILMU LAINNYA DI IDONESIA Jamaludin, Jamaludin; Dyah A, Tata Eliestiana; Mulyan, Andi; Tradesa, Anggi Purnama
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v5i1.242

Abstract

Abstrak Ilmu hukum pidana bukan hanya sebatas kajian dogmatis mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku ( ius constitutum ). Tetapi juga mencakup bidang-bidang mengapa norma yang berlaku itu dilanggar, apa norma itu dilanggar, dan bagaimana upaya agar norma itu tidak dicakup pembahasan bidang inilah yang disebut dengan kriminologi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kajian yuridis ilmu hukum tentang hubungan penologi dengan ilmu lainnya di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, konteks dan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan penologi dengan ilmu lainnya di Indonesia berbeda-beda. Penologi dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat karena studi penologi berbicara mengenai ilmu penghukuman serta keefektifannya sebagai instrumen kontrol terhadap kejahatan. Hubungan penologi dengan ilmu kedokteran forensik yaitu untuk membantu penegakan hukum dan penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum pidana. Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam berhasilnya memberikan sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, Serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum menjadi sasaran penologi pidana. Penologi merupakan ilmu tentang pidana dan pemidaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan. Sedangkan hubungan penologi dengan ilmu psikiatri kehakiman yaitu sangat membantu penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menanggani kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa orang. Kata Kunci : Kajian Yuridis, Hukum Pidana, Ilmu Hukum, Penologi
Criminal Liability for Vigilantism Under Articles 351, 170, and 406 KUHP Jamaludin; Dyah A, Tata Eliestiana; Sunardi, Heru; Tradesa, Anggi Purnama
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 19 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 19 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v19i2.625

Abstract

This study was conducted with the aim of determining criminal liability for the crime of vigilantism (eigenrichting) in criminal law in Indonesia. This study uses a qualitative approach with an orientation towards a deep understanding of the phenomenology of the crime of vigilantism and the form of criminal liability for the perpetrators. Data analysis in this study was conducted using a qualitative legal analysis approach. The results of this study indicate that criminal liability for the crime of vigilantism (eigenrichting) is still enforceable under Indonesian criminal law. Everyone who commits the crime will undergo sanctions and cannot be represented by another person. Criminal liability for the crime of vigilantism (eigenrichting) is indeed not regulated in a limitative manner in the laws and regulations, however in the law there are elements of a crime as stated in the Criminal Code (KUHP), namely in Section 351 concerning Abuse, Section 170 concerning Abuse and Section 406 concerning Destruction. Therefore the perpetrators of the crime of vigilantism can be subject to several Sections above.