Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search

BENTUK-BENTUK INVESTASI DAN PENGARUHNYA TERHADAP PENYERAPAN TENAGA KERJA DI INDONESIA Jamaludin , Jamaludin; Tradesa, Anggi Purnama; Adelia , Nanda
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 4 No. 2 (2024): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v4i2.189

Abstract

This research was conducted with the aim of: 1) To determine the forms of investment and their influence on labor absorption in Indonesia. 2) To find out the factors that influence investment in Indonesia. The type of research used in this research is normative legal research using statutory and conceptual approaches. The results of this research show that: 1) forms of investment include: Public Investment, Private Investment, Gross Investment, Net Investment, Domestic Investment, Foreign Investment, Induced Investment and Antonomous Investment. 2) Factors that influence investment include: interest rates, the predicted level of investment profits, the level of national income and its changes, profits obtained by companies, the political situation, technological progress and conveniences provided by the government. A high level of investment will increase production capacity which ultimately leads to the opening of new jobs. That way, the unemployment rate can be reduced and people's income can increase. Investment also allows for the transfer of technology and knowledge from developed countries to developing countries. Apart from investment, wages also have a relationship with labor absorption. For most workers, this minimum wage has no effect, because they enjoy wages above the minimum wage.
KAJIAN YURIDIS ILMU HUKUM PIDANA TENTANG HUBUNGAN PENOLOGI DENGAN ILMU LAINNYA DI IDONESIA Jamaludin, Jamaludin; Dyah A, Tata Eliestiana; Mulyan, Andi; Tradesa, Anggi Purnama
AL-BALAD : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam Vol. 5 No. 1 (2025): Al-Balad : Jurnal Hukum Tata Negara dan Politik Islam
Publisher : PRODI HUKUM TATANEGARA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/ab.v5i1.242

Abstract

Abstrak Ilmu hukum pidana bukan hanya sebatas kajian dogmatis mempelajari dan menjelaskan hukum pidana yang berlaku ( ius constitutum ). Tetapi juga mencakup bidang-bidang mengapa norma yang berlaku itu dilanggar, apa norma itu dilanggar, dan bagaimana upaya agar norma itu tidak dicakup pembahasan bidang inilah yang disebut dengan kriminologi. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui kajian yuridis ilmu hukum tentang hubungan penologi dengan ilmu lainnya di Indonesia. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif dengan menggunakan pendekatan Undang-undang, konteks dan perbandingan hukum. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa hubungan penologi dengan ilmu lainnya di Indonesia berbeda-beda. Penologi dan kriminologi memiliki hubungan yang sangat erat karena studi penologi berbicara mengenai ilmu penghukuman serta keefektifannya sebagai instrumen kontrol terhadap kejahatan. Hubungan penologi dengan ilmu kedokteran forensik yaitu untuk membantu penegakan hukum dan penyelesaian masalah-masalah di bidang hukum pidana. Posisi penologi dalam hukum pidana sangat strategis karena penologi sangat menentukan dalam berhasilnya memberikan sanksi kepada pelaku. Sanksi apa yang tepat untuk pelaku, Serta bagaimana pelaksanaannya dalam hukum menjadi sasaran penologi pidana. Penologi merupakan ilmu tentang pidana dan pemidaannya atau ilmu pengetahuan tentang memperlakukan dan memidana pelaku kejahatan. Sedangkan hubungan penologi dengan ilmu psikiatri kehakiman yaitu sangat membantu penyidik, Jaksa Penuntut Umum dan Hakim dalam menanggani kejahatan yang berkaitan dengan keselamatan jiwa orang. Kata Kunci : Kajian Yuridis, Hukum Pidana, Ilmu Hukum, Penologi
DAMPAK SOSIAL DAN HUKUM BAGI MASYARAKAT TERHADAP PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR GALIAN PASIR DI KAWASAN PESISIR Tradesa, Anggi Purnama; Jamaludin, Jamaludin
Al-Muqaronah: Jurnal Perbandingan Madzhab dan Hukum Vol. 4 No. 1 (2025): Al-Muqaronah : Jurnal Perbandingan Mazhab dan Hukum
Publisher : STIS Darussalam Bermi

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59259/am.v4i1.204

Abstract

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana dampak sosial dan hukum bagi masyarakat terhadap pembangunan infrastruktur galian pasir di kawasan pesisir. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif dengan menggunakan pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Bahan hukum yang dipakai adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Bahan hukum yang ada dikumpulkan melalui studi kepustakaan, yang selanjutnya dianalisis secara normatif untuk menjawab permasalahan yang dikaji. Hasil dari penelitian ini adalah Pengambilan pasir untuk pembangunan infrastruktur di pesisir menimbulkan dampak sosial dan hukum yang serius, seperti hilangnya mata pencaharian, konflik warga, kerusakan lingkungan, serta minimnya partisipasi masyarakat. Secara hukum, muncul sengketa lahan, kriminalisasi warga, dan pelanggaran hak atas lingkungan, yang mencerminkan ketimpangan kekuasaan antara negara, korporasi, dan masyarakat, serta bertentangan dengan prinsip hukum nasional dan hak asasi manusia.
Criminal Liability for Vigilantism Under Articles 351, 170, and 406 KUHP Jamaludin; Dyah A, Tata Eliestiana; Sunardi, Heru; Tradesa, Anggi Purnama
Jurnal Ilmu Kepolisian Vol 19 No 2 (2025): Jurnal Ilmu Kepolisian Volume 19 Nomor 2 Tahun 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35879/jik.v19i2.625

Abstract

This study was conducted with the aim of determining criminal liability for the crime of vigilantism (eigenrichting) in criminal law in Indonesia. This study uses a qualitative approach with an orientation towards a deep understanding of the phenomenology of the crime of vigilantism and the form of criminal liability for the perpetrators. Data analysis in this study was conducted using a qualitative legal analysis approach. The results of this study indicate that criminal liability for the crime of vigilantism (eigenrichting) is still enforceable under Indonesian criminal law. Everyone who commits the crime will undergo sanctions and cannot be represented by another person. Criminal liability for the crime of vigilantism (eigenrichting) is indeed not regulated in a limitative manner in the laws and regulations, however in the law there are elements of a crime as stated in the Criminal Code (KUHP), namely in Section 351 concerning Abuse, Section 170 concerning Abuse and Section 406 concerning Destruction. Therefore the perpetrators of the crime of vigilantism can be subject to several Sections above.
PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP DEBITUR DALAM PENARIKAN SITA JAMINAN FIDUSIA TANPA MELALUI LELANG PENGADILAN Tradesa, Anggi Purnama; Asikin, Zainal; Sili, Eduardus Bayo
UNES Law Review Vol. 4 No. 2 (2021)
Publisher : Universitas Ekasakti

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31933/unesrev.v4i2.230

Abstract

Debtors as legal subjects are entitled to legal protection, both preventive and repressive, written or unwritten. The legal protection provided is an implementation of the principle of recognition and dignity that is rooted in Pancasila and the Constitution. This study aims to analyze the protection and legal remedies of the debtor in withdrawing the confiscation of fiduciary guarantees without going through a court auction. This research is a normative legal research. The results of this study include: The debtor's legal effort in withdrawing a fiduciary guarantee without going through a court auction is to ask the creditor to show a Fiduciary Guarantee Certificate issued by the Fiduciary Registration Office. If the creditor cannot show a fiduciary guarantee certificate, then the debtor does not need to submit the collateral, because the creditor does not have the right to execute the collateral.
HANS KELSEN'S PURE THEORY OF LAW AS A THEORETICAL PILLAR IN THE DYNAMICS OF THE MODERN LEGAL SYSTEM IN INDONESIA ISKANDAR, M.; TRADESA, ANGGI PURNAMA; TITI TANTRI
LOIS: Jurnal Hukum dan Humaniora Vol 1 No 1 (2025)
Publisher : Yayasan Pendidikan Aksara Cendikia

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This research was conducted with the aim of determining how Hans Kelsen's Pure Legal Theory fits into the Modern Legal Paradigm Based on Humanity and Social Justice. This research is a normative legal research. Normative legal research is often referred to as doctrinal legal research. The legal materials used are primary legal materials, secondary legal materials, and tertiary legal materials. The existing legal materials were collected through literature studies, which were then normatively analyzed to answer the problems studied. The results of this research are that the application of Hans Kelsen's Pure Legal Theory in Indonesian law shows a process of adaptation and contextualization. Kelsen's stufenbau theory concept is relevant in explaining the hierarchy of laws and regulations. However, in terms of basic norms, Indonesia does not adhere to a neutral grundnorm, but rather places Pancasila as the source of all sources of law. In addition, customary law also plays an important role as part of Indonesia's legal pluralism, which is recognized by the constitution.