Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
0.444
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Lentera Hukum Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum
Kumalasari, Nuzulia
Unknown Affiliation
Religion Humanities Economics, Econometrics & Finance Education Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice

Published : 3 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

 1 
Kerja Sama Pemanfaatan Barang Milik Daerah Berupa Tanah Dalam Bentuk Perjanjian Bangun Guna Serah Putri, Elia Cahya; Soetijono, Iwan Rachmad; Kumalasari, Nuzulia
Lentera Hukum Vol 2 No 2 (2015): LENTERA HUKUM
Publisher : University of Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19184/ejlh.v2i2.20197

Abstract

Build Operate and Transfer agreement is the utilization of state property in the form of land by another party by establishing a building and facilities, then utilized within a certain period which has been agreed, for after be handed back the land along with the building or facilities after the expiration of the term. This agreement comes as one of the new development patterns in terms of inviting the private sector to participate in national development and becoming a solution to problems in Indonesia in terms of land and funding. The method used in the writing of this essay is the method of writing normative juridical applying the rules of positive law, in the writing of this essay used several approaches are the approach of legislation, conceptual approach, and case approach. There are three principal in land law that have a role in the implementation of the Build Operate and transfer agreement, there are two ways of acquiring land management rights by investors in Build, Operate and Transfer Agreement, there are through a new concession or bankruptcy auction. KEYWORDS: Build Operate and Transfer Agreement.
Analisis Dampak Impor Logam Terkontaminasi Cesium-137 terhadap Implementasi Prinsip ESG di Indonesia Shilvya, LIke Olivia; Adonara, Firman Floranta; Adiwibowo, Yusuf; Kumalasari, Nuzulia
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 3 No 5 (2025): 2025
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v3i5.2420

Abstract

Kasus impor logam yang terkontaminasi radioaktif Cesium-137 di Indonesia mengungkap kelemahan dalam sistem pengawasan terhadap arus barang berisiko tinggi serta kurangnya sinergi antarinstansi terkait. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dampak masuknya logam radioaktif terhadap penerapan prinsip Environmental, Social, and Governance (ESG) serta menelaah tanggung jawab hukum korporasi dalam peristiwa kontaminasi di kawasan industri nasional. Metode yang digunakan adalah pendekatan sosiolegal dengan memadukan analisis normatif terhadap Peraturan Bapeten No. 3 Tahun 2024 dan kajian empiris berdasarkan data media, laporan kebijakan, serta hasil penyelidikan resmi pemerintah. Temuan penelitian menunjukkan bahwa lemahnya sistem pengawasan dan koordinasi menyebabkan logam bekas mengandung radiasi berbahaya dapat masuk ke rantai pasok industri, memunculkan risiko serius bagi kesehatan manusia, lingkungan, dan stabilitas sosial. Implementasi prinsip ESG di sektor industri logam juga belum berjalan optimal karena masih rendahnya transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab sosial perusahaan. Penelitian ini menegaskan perlunya penguatan tata kelola, penegakan hukum yang konsisten, serta integrasi prinsip ESG dalam kebijakan impor logam untuk mewujudkan keberlanjutan dan keamanan industri berisiko tinggi di Indonesia
Penguatan Kepastian Hukum dan Ekonomi Berkelanjutan melalui Sistem Perizinan Investasi Berbasis Risiko yang Terstruktur di Indonesia Wijaya, Ersalmaika Aprilian; Kumalasari, Nuzulia; Adonara, Firman Floranta
Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial, Hukum & Politik Vol 4 No 1 (2026): 2026
Publisher : Yayasan pendidikan dzurriyatul Quran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61104/alz.v4i1.3080

Abstract

Penelitian ini dilandasi oleh kebutuhan untuk memperkuat kepastian hukum dan iklim investasi melalui penyempurnaan sistem perizinan berbasis risiko sebagaimana diatur dalam PP Nomor 28 Tahun 2025. Tujuan penelitian adalah menganalisis pengaturan hukum perizinan investasi berbasis risiko serta menilai fungsi hukum dalam mendukung pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, disertai analisis gramatikal dan sistematis terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa PP 28/2025 memberikan struktur normatif yang lebih terukur melalui klasifikasi risiko, integrasi OSS, serta penyederhanaan prosedur perizinan. Namun demikian, implementasinya masih menghadapi hambatan berupa disharmoni regulasi pusat–daerah, keterbatasan transparansi dalam penetapan risiko, kapasitas kelembagaan yang belum merata, serta lemahnya koordinasi antarinstansi. Penelitian juga menemukan bahwa perizinan berbasis risiko memiliki potensi signifikan untuk memperkuat keberlanjutan ekonomi apabila disertai pengawasan yang efektif, partisipasi publik yang substantif, dan integrasi persyaratan lingkungan. Dengan demikian, penelitian ini menegaskan bahwa penguatan tata kelola dan konsistensi pelaksanaan merupakan prasyarat utama agar sistem perizinan berbasis risiko dapat berfungsi sebagai instrumen hukum yang adaptif dan mendukung pembangunan nasional
Co-Authors Firman Floranta Adonara, Firman Floranta Putri, Elia Cahya Shilvya, LIke Olivia Soetijono, Iwan Rachmad Wijaya, Ersalmaika Aprilian Yusuf Adiwibowo, Yusuf