Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah Rumata, Vience Mutiara; Nugraha, Dimas Aditya
Jurnal Studi Komunikasi Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Communications Science, Dr. Soetomo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (172.926 KB) | DOI: 10.25139/jsk.v4i2.2230

Abstract

“SDM Unggul Indonesia Maju” became the theme of the 74th anniversary of the Republic of Indonesia in 2019. It is clear that the focus of the government under the leadership of President Joko Widodo is to develop human resources (HR) who can compete globally in the era of the industrial revolution 4.0, including the state civil apparatus (ASN). The applicable regulations require ASN to have technical competence because digital expertise is one of the skills that is very much needed now. However, there are no standard measurements related to digital expertise. To fill this gap, this research tried to develop a digital literacy framework for ASN which consists of three dimensions: the dimension of knowledge, the dimension of digital expertise, and the dimension of behaviour. We conducted an online survey at the Ministry of Communication and Information Technology with the result that 44.9 per cent of the 752 respondents had a good level of digital literacy. However, there were still 13.7 per cent of respondents who have a low level of digital literacy.
Rendahnya tingkat perilaku digital ASN kementerian kominfo: Survei literasi digital pada instansi pemerintah Rumata, Vience Mutiara; Nugraha, Dimas Aditya
Jurnal Studi Komunikasi Vol. 4 No. 2 (2020)
Publisher : Faculty of Communications Science, Dr. Soetomo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jsk.v4i2.2230

Abstract

“SDM Unggul Indonesia Maju” became the theme of the 74th anniversary of the Republic of Indonesia in 2019. It is clear that the focus of the government under the leadership of President Joko Widodo is to develop human resources (HR) who can compete globally in the era of the industrial revolution 4.0, including the state civil apparatus (ASN). The applicable regulations require ASN to have technical competence because digital expertise is one of the skills that is very much needed now. However, there are no standard measurements related to digital expertise. To fill this gap, this research tried to develop a digital literacy framework for ASN which consists of three dimensions: the dimension of knowledge, the dimension of digital expertise, and the dimension of behaviour. We conducted an online survey at the Ministry of Communication and Information Technology with the result that 44.9 per cent of the 752 respondents had a good level of digital literacy. However, there were still 13.7 per cent of respondents who have a low level of digital literacy.
Dampak Komunikasi Agama Secara Virtual Terhadap Pandangan Islam Di Masyarakat Satiri, Arzsyi At-thahira; Azzahra, Zahwa; Putrie, Sabrina Aulya; Nugraha, Dimas Aditya; Suharyat, Yayat
Telangke:Jurnal Telangke Ilmu Komunikasi Vol 4 No 2 (2022): Juli : Jurnal Telangke Ilmu Komunikasi
Publisher : Universitas Gajah Putih

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.55542/jiksohum.v4i2.374

Abstract

Manusia tidak lepas dari yang namannya komunikasi. Disaat ini ada banyak cara untuk berkomunikasi, komunikasi langsung dan tidak langsung Kehadiran dan kemajuan Internet telah membawa metode sosialisasi yang baru dalam hidup bermasyarakat, dengan cara inilah jejaring sosial hadir dan merubah model komunikasi di masyarakat, media sosial bisa dimana saja tanpa batas ruang dan waktu. Komunikasi ini dapat digunakan serta terjadi kapan saja maupun di mana saja tanpa tatap muka saat ini, sosial media sering digunakan sebagai tempat interaksi. Jejaring sosial memfasilitasi interaksi . Manusia adalah makhluk sosial, diamana mereka saling berinteraksi satu sama lain. Setiap hari mereka saling menyapa dan melakukan interaksi lainnya. Interaksi antar sesama manusia bertujuan untuk saling mengenal (lita’arafu).
Pemenuhan Hak Bagi Narapidana Kelompok Rentan Khusus Disabilitas Nugraha, Dimas Aditya; Subroto, Mitro
Intelektualita Vol 12 No 02 (2023): Jurnal Intelektualita: Keislaman, Sosial, dan Sains
Publisher : Wakil Rektor III Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.19109/intelektualita.v12i002.19625

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pemenuhan hak bagi narapidana kelompok rentan khusus disabilitas. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan mengambil data dari studi literatur. Hasil penelitian menunjukkanbhwa penyandang disabilitas memiliki hak, kedudukan, dan peran yang sama dengan warga negara lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan perhatian khusus kepada mereka dalam rangka mencapai masyarakat yang adil dan sejahtera. Untuk melindungi hak-hak penyandang disabilitas, peraturan-peraturan dan kebijakan telah diatur dalam undang-undang, termasuk hak aksesibilitas selama proses peradilan. Pembinaan yang diberikan kepada narapidana disabilitas bertujuan untuk memberikan bekal ketika mereka keluar dari penjara dan juga untuk memulihkan kepercayaan diri mereka. Pelayanan kesehatan yang memadai juga diperlukan mengingat keterbatasan mereka. Petugas Pemasyarakatan memiliki peran penting dalam menjaga keamanan dan kenyamanan di dalam Lembaga Pemasyarakatan, termasuk memberikan motivasi dan dukungan kepada narapidana disabilitas. Keseluruhan upaya ini bertujuan untuk mengurangi stigma, diskriminasi, dan penurunan martabat yang mungkin dialami oleh penyandang disabilitas selama masa tahanan mereka.
Analisis Isi Konten Media Sosial Instagram Pemerintah Indonesia di Tingkat Kementerian dan Lembaga Nugraha, Dimas Aditya; Priandono, Tito Edy; Ainiyyah, Nafira Fathin; Ilham, Yusuf
Jurnal Ilmiah Manajemen Informasi dan Komunikasi Vol 9, No 1: Juni 2025
Publisher : Sekolah Tinggi Multi Media "MMTC" Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.56873/jimik.v9i1.532

Abstract

Lembaga pemerintah membutuhkan kanal media sosial sebagai alat komunikasi publik untuk menyebarkan kebijakan, program, dan informasi publik. Hal tersebut dikarenakan kenaikan pengguna internet dan media sosial dalam aktivitas masyarakat. Pemerintah perlu menggunakan kanal media sosial untuk menjangkau masyarakat yang lebih luas di tengah tingkat kepercayaan publik terhadap komunikasi dan informasi pemerintah yang masih rendah. Maka menjadi kajian menarik tentang bagaimana upaya pemerintah dalam memanfaatkan dan mengoptimalisasi penggunaan media sosial.  Tujuan penelitian adalah menganalisis isi substansi konten, yaitu jenis dan sifat konten yang terkait pada sejumlah hal seperti apa yang khalayak butuhkan dan pesan apa yang perlu dikomunikasikan konten kepada khalayak. Penelitian juga menganalisis struktur konten tentang bagaimana konten diprioritaskan, diatur, diformat, dan ditampilkan dalam media. Adapun objek yang dianalisis adalah media sosial instagram di 100 kementerian dan lembaga. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif yang berfokus pada analisis penggunaan media sosial Instagram oleh kementerian dan lembaga pemerintah di Indonesia. Metode ini bertujuan memberikan gambaran komprehensif terkait aktivitas digital pemerintah serta menganalisis efektivitas substansi dan struktur konten yang diterapkan. Instagram dipilih sebagai fokus utama karena merupakan platform media sosial yang paling banyak digunakan oleh kementerian/lembaga. Hasil penelitian menyebutkan bahwa setiap instansi memiliki ragam kebutuhan dengan strategi yang juga berbeda dalam menggunakan media sosial instagram. Kementerian sudah lebih mengoptimalkan media sosial instagram daripada lembaga. Menariknya, lembaga lebih banyak memproduksi konten daripada kementerian, namun masih belum optimal. Sementara, rerata instansi kementerian masih mengedepankan ketokohan personal dan instansi lembaga mengedepankan informasi publik, walau juga masih dominan mengedepankan unsur pimpinan. Hasil penelitian ini menyarankan agar pemerintah, khususnya Kementerian Komunikasi dan Informatika dapat membuat standar dalam pengelolaan media sosial, khususnya dalam produksi struktur dan substansi konten sehingga lebih optimal menyampaikan informasinya dan berinteraksi dengan audiens.