Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

The role of online mass media as a tool for the 2019 political campaign in Indonesia Fadhlurrohman, Mochammad Iqbal; Purnomo, Eko Priyo
Jurnal Studi Komunikasi Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Faculty of Communications Science, Dr. Soetomo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (686.452 KB) | DOI: 10.25139/jsk.v4i2.2182

Abstract

Media is a tool to provide information to be broadcasted or circulated openly to the public. In the technology era, the has a very media significant role because it can influence the public’s opinion as the society cannot be separated from technology. During the ‘New Order’ era, the authorities had censored the truth, thus forced the public to initiate regime changes that brought down the new order rulers. Then, the reformation era emerged, which prioritised public freedom, including freedom of the press and freedom of expression. This study used qualitative analysis assisted with the NVivo12 Plus application in the data analysis. The data was obtained from the internet, websites, and journals. This study explained a form of a political campaign that used the influence and impact of media to lead public opinion. This research also looked at the role of the mass media –mainly online media– in the 2019 political campaign. We found that the media’s influence and role are significant and reliable to win votes and political contestation. In addition, the research also provided information about the 2019 presidential election.
Analysis Of Sustainable Health Development In Indonesia (Sustainable Development Goal's) Fadhlurrohman, Mochammad Iqbal; Purnomo, Eko Priyo; Malawani, Ajree Ducol
Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia Vol 19, No 2 (2020): Oktober 2020
Publisher : Master Program of Environmental Health, Faculty of Public Health, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jkli.19.2.133-143

Abstract

Latar Belakang: Pengembangan kesehatan berkelanjutan adalah proses untuk memberikan hak atas kehidupan yang sehat yang harus diperoleh oleh masyarakat yang berguna untuk memperoleh kesejahteraan bagi masyarakat dalam menjalankan kehidupan yang sehat. Konsep pendekatan dalam upaya menangani kesehatan populasi mengalami banyak perubahan sejalan dengan pemahaman dan pengetahuan kita tentang bagaimana masyarakat hidup dan menghormati bahwa kesehatan adalah "Sumber Daya Manusia" yang bernilai sangat besar. Dan tujuan dari penelitian ini yaitu untuk melihat bagaimana faktor yang mempangaruhi dalam melakukan pembangunan kesehatan berkelanjutan.Metode: Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian deskriptif yaitu melihat hasil penelitian sebelumnya dan selanjutnya dikembangkan kembali. Teknik pengumpulan data studi literatur ini dari beberapa buku, surat kabar, jurnal, catatan, undang-undang dan media informasi lainnya yang relevan dengan masalah yang diteliti dan observasi, termasuk observasi langsung baik pada subjek yang diteliti maupun wawancara.Hasil: Pemerintah belum mampu menangani masalah yang akan dihadapi terkait kesehatan karena dalam penanganan pemerintah yang masih kurang dikarena banyak kekurangan seperti alat kesehatan dan juga peraturan/regulasi terkait pembangunan kesehatan berkelanjutan yang belum dapat dikatakan efisien pada pertumbuhan kesehatan atau pembangunan kesehatan yang merupakan tujuan pembangunan berkelanjutan atauSubtanable Development Goal’s(SDG’s).Kesimpulan: Peran dari pemerintah dari tahun ke tahun belum dapat bisa melihat adanya kemajuan dalam mengatasi masalah yang harus diantisipasi sebelum masalah terjadi baik dalam kematian ibu, kekurangan gizi untuk anak-anak dan wanita hamil, dan lain-lain. Yang dimana diharapkan dapat memberikan solusi terhadap permasalahan dari kesehatan. ABSTRACT Title: Analysis of Sustainable Health Development in Indonesia (Sustainable Development Goal's).Background: Sustainable health development is a process to provide the right to a healthy life that must be obtained by the community that is useful for obtaining welfare for the community in running a healthy life. The concept of approach in the effort to handle the health of the population underwent many changes in line with our understanding and knowledge of how a society lives and respects that health is a "Human Capital" of enormous value. Method: The research method used is a descriptive study that is looking at the results of previous studies and further developed again. This literature study data collection technique from several books, newspapers, journals, notes, laws and other information media that are relevant to the problem under study and observation, including direct observation both on the subject under study and interview. Results: The government has not been able to handle the problems that will be faced related to health because in managing the government which is still lacking due to many deficiencies such as medical devices and also regulations/regulations related to sustainable health development that cannot be said to be efficient in health growth or health development which is a goal of sustainable development or Sustainable Development Goal's (SDG's).Conclusion: The role of government from year to year has not been able to see any progress in overcoming problems that must be anticipated before problems occur both in maternal deaths, malnutrition for children and pregnant women, and others. Which is expected to provide solutions to problems from health.
The role of online mass media as a tool for the 2019 political campaign in Indonesia Fadhlurrohman, Mochammad Iqbal; Purnomo, Eko Priyo
Jurnal Studi Komunikasi Vol. 4 No. 2 (2020)
Publisher : Faculty of Communications Science, Dr. Soetomo University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25139/jsk.v4i2.2182

Abstract

Media is a tool to provide information to be broadcasted or circulated openly to the public. In the technology era, the has a very media significant role because it can influence the public’s opinion as the society cannot be separated from technology. During the ‘New Order’ era, the authorities had censored the truth, thus forced the public to initiate regime changes that brought down the new order rulers. Then, the reformation era emerged, which prioritised public freedom, including freedom of the press and freedom of expression. This study used qualitative analysis assisted with the NVivo12 Plus application in the data analysis. The data was obtained from the internet, websites, and journals. This study explained a form of a political campaign that used the influence and impact of media to lead public opinion. This research also looked at the role of the mass media –mainly online media– in the 2019 political campaign. We found that the media’s influence and role are significant and reliable to win votes and political contestation. In addition, the research also provided information about the 2019 presidential election.
Study of Government’s Strategy on Clean Water Availability in Indonesia Taufik, Mohammad; Khairina, Etika; Hidayat, Roma; Kalalinggi, Rita; Fadhlurrohman, Mochammad Iqbal
Jurnal Kesehatan Lingkungan Indonesia Vol 21, No 1 (2022): Februari 2022
Publisher : Master Program of Environmental Health, Faculty of Public Health, Diponegoro University

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.14710/jkli.21.1.111-121

Abstract

Latar belakang: Tujuan tulisan ini adalah mengkaji dan menganalisis strategi pemerintah dalam menjaga dan mengelola sumber daya air dalam mencapai ketersediaan air bersih di Indonesia, mengingat peristiwa perubahan iklim juga dapat meningkatkan krisis air. Pemanfaatan air secara terus menerus dan terbatasnya jumlah air yang dapat dieksplorasi dan dikonsumsi dipengaruhi oleh jumlah penduduk yang menyebabkan meningkatnya kebutuhan air. Tulisan ini meninjau secara filosofis dan konseptual yang akan menggabungkan perspektif dari langkah-langkah praktis di tingkat dasar seperti strategi perlindungan berupa kebijakan yang telah dibuat seperti Regulasi, Pengelolaan (dalam pengelolaan akan dikaji sejauh mana campur tangan manusia/pemerintah dalam menjaga kesehatan Ekosistem Lingkungan, termasuk sumber air dan sejauh mana pemanfaatannya, kemudian metode apa yang dipakai dan disepakati oleh pemangku kepentingan dalam memastikan kebutuhan air sehingga dapat terpenuhi), evaluasi dan usaha menjaga/melindungi sumber air.Metode: Metode penelitian ini menggunakan analisis kualitatif dengan pengumpulan data yang dilakukan melalui studi pustaka dengan mengumpulkan berbagai bahan dari buku, jurnal, hasil penelitian, dan media (berita) yang kemudian dianalisis menggunakan model triangulasi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.Hasil: Pada pelaksanaannya, pemerintah telah melakukan pengelolaan ketersediaan air secara kuantitatif dan kualitatif dengan memperhatikan dan menentukan program prioritas dan kegiatan dalam pemanfaatan air. Hal tersebut dilakukan dengan pemantauan air sungai secara manual dan otomatis secara kontinu. Upaya selanjutnya dalam pengelolaan ialah pelaksanaan konservasi air, perlindungan pelaksanaan pengelolaan secara teknis dan nonteknis berupa kebijakan dalam pengelolaan sumber daya air seperti yang telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2019 tentang Sumber daya air. Undang-undang ini memuat kebijakan yang secara tegas mengatur tentang sumber air di Indonesia, termasuk evaluasi berupa upaya pengendalian yang didasarkan dari hasil suatu penilaian bahaya dan risiko terhadap air tanah (Groundwater Hazard and Risk Assessment).Simpulan: Secara konsep, strategi yang dupayakan telah mengarah pada terbebasnya Indonesia dari krisis air di masa sekarang dan masa mendatang sesuai dengan perlindungan/produk yang mengatur. Namun pada Pelaksanaan Pengelolaan, konservasi dilakukan secara parsial atau sebagian. Pengelolaan air tanah belum dilaksanakan secara arif dan komprehensif. Tidak adanya pendekatan yang berkelanjutan dan perubahan paradigma oleh pihak yang terlibat dalam pengelolaan ketersediaan air menjadi pemicu tidak terjalinnya koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan. Penilaian risiko belum begitu signifikan karena tidak ada unsur kontinuitas dalam pelaksanaan pengelolaan dan pemanfaatan, baik oleh masyarakat maupun kebijakan yang mengatur. ABSTRACT Background: This paper aims to examine and analyze the government’s strategy in maintaining and managing water resources in ensuring clean water availability in Indonesia, considering that climate change can also increase the water crisis. The continuous use of water and the limited amount of water that can be explored and consumed is influenced by the population, which causes an increase in water demand. This paper reviews philosophically and conceptually by combining the perspectives of practical steps at the basic level such as protection strategies in the form of policies that have been made such as regulation, management (in management, the extent of human/government intervention in maintaining the health of environmental ecosystems, including water sources and the extent to which they are used, then what methods are used and agreed upon by stakeholders in ensuring that water needs can be met), evaluation, and efforts to maintain/protect water sources.Methods: The research method used qualitative analysis with data collection carried out through library research by collecting various materials from books, journals, research results, and media (news). The data were then analyzed using a triangulation model consisting of data reduction, data presentation, and conclusion.Results: In practice, the government has carried out quantitative and qualitative management of water availability by considering and determining priority programs and activities in water utilization. This is done by monitoring river water manually and automatically continuously. The next effort in management is the implementation of water conservation, protection of the implementation of technical and non-technical management in the form of policies in the management of water resources as regulated in Law No. 17 of 2019 concerning Water Resources. This law contains policies that strictly regulate water resources in Indonesia, including evaluation of control measures based on the results of an assessment of hazards and risks to groundwater (Groundwater Hazard and Risk Assessment). Conclusion: Conceptually, the strategy sought has led to Indonesia’s freedom from water crises in the present and the future by the protection/products that regulate it. Still, it is carried out partially in the implementation of conservation management. Groundwater management has not been implemented wisely and comprehensively, and there is no appropriate approach. Then the paradigm shift by the parties involved in water availability is the trigger for the lack of good coordination between stakeholders. The risk assessment is not highly significant because there is no element of continuity in implementing management and utilization by both the community and the policies that regulate it.
PUBLIC POLICY FORMULATION ANALYSIS PATTERNS IN GARUT DISTRICT REGIONAL REGULATION NUMBER 82 OF 2021 CONCERNING YOUTH Hermawan, Yusuf; Triana H. S., Yagus; Fadhlurrohman, Mochammad Iqbal; Alpahmi, Moch Ari Ridwan
CosmoGov: Jurnal Ilmu Pemerintahan Vol 10, No 1 (2024)
Publisher : Department of Government, FISIP, Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/cosmogov.v10i1.54271

Abstract

This research aims to examine the process of formulating regional regulation policy number 2 of 2021 which specifically addresses problems related to the youth population in Garut Regency. Public policy encompasses a series of actions and choices taken by government agencies, which include proactive actions and non-proactive actions. This research uses a qualitative approach and uses data triangulation as a tool for collecting information. The results of this research indicate that a committee has been formed to develop policies and strategies to address this problem effectively. Non-official players, such as youth organizations and journalists, also play a role in determining the goals of scientific publications. Policy alternatives are chosen as a way to address problems relating to the youth population, and the results are recorded in scientific publications and offered for scientific discourse. Regional regulations in the initial stage are officially ratified by the Regional People's Representative Council (DPRD), then ratified by the regent, and finally published in the Regional Gazette. However, this study highlights several problems, such as the lack of provision of appropriate facilities to overcome the various challenges faced by the younger generation, the absence of participation by religious non-governmental organizations in formulating regional policies, and the inadequate regulatory structure related to this matter. to promote youth empowerment. The results are recorded in scientific publications and shared at academic conferences.
IMPLEMENTASI KONSEP PERUBAHAN ORGANISASI MENURUT KURT LEWIN DI SMPN 1 BANYURESMI (DITINJAU DARI ASPEK KEPEMIMPINAN) Fadhlurrohman, Mochammad Iqbal; Rudi, Rudi; Milano, Chika; Alviona, Vidya
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 16 No 1 (2025): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v16i1.213

Abstract

Pengelolaan sampah di Kabupaten Garut menjadi tantangan besar dengan volume sampah mencapai 230 ton per hari, di mana hanya 30% yang dikelola dengan baik. Masalah ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas pemilahan sampah, serta keterbatasan infrastruktur. Artikel ini menganalisis perubahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Perubahan ini dikategorikan ke dalam tiga tipe utama: (1) perubahan bertahap (incremental change) yang mencakup pemberdayaan bank sampah dan edukasi lingkungan melalui Program Pendidikan Lingkungan (PODING); (2) perubahan bertahap tidak teratur (punctuated incremental change) seperti penggunaan teknologi GPS untuk memantau rute kendaraan pengangkut sampah dan mesin timbang di TPA untuk pencatatan volume sampah; (3) perubahan diskontinu (discontinuous change) yang melibatkan transformasi paradigma pengelolaan sampah dengan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, efisiensi operasional melalui teknologi, serta cakupan layanan yang lebih luas. Namun, tantangan masih ada, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya anggaran, dan resistensi terhadap teknologi baru. Rekomendasi utama adalah penguatan edukasi masyarakat, investasi infrastruktur, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor.
IMPLEMENTASI KONSEP PERUBAHAN ORGANISASI MENURUT KURT LEWIN DI SMPN 1 BANYURESMI (DITINJAU DARI ASPEK KEPEMIMPINAN) Fadhlurrohman, Mochammad Iqbal; Rudi, Rudi; Milano, Chika; Alviona, Vidya
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 16 No 1 (2025): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v16i1.213

Abstract

Pengelolaan sampah di Kabupaten Garut menjadi tantangan besar dengan volume sampah mencapai 230 ton per hari, di mana hanya 30% yang dikelola dengan baik. Masalah ini diperburuk oleh rendahnya kesadaran masyarakat, kurangnya fasilitas pemilahan sampah, serta keterbatasan infrastruktur. Artikel ini menganalisis perubahan yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kabupaten Garut dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sampah dan dampaknya terhadap pelayanan publik. Perubahan ini dikategorikan ke dalam tiga tipe utama: (1) perubahan bertahap (incremental change) yang mencakup pemberdayaan bank sampah dan edukasi lingkungan melalui Program Pendidikan Lingkungan (PODING); (2) perubahan bertahap tidak teratur (punctuated incremental change) seperti penggunaan teknologi GPS untuk memantau rute kendaraan pengangkut sampah dan mesin timbang di TPA untuk pencatatan volume sampah; (3) perubahan diskontinu (discontinuous change) yang melibatkan transformasi paradigma pengelolaan sampah dengan mendorong partisipasi masyarakat secara aktif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan ini berdampak positif dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, efisiensi operasional melalui teknologi, serta cakupan layanan yang lebih luas. Namun, tantangan masih ada, seperti keterbatasan infrastruktur, minimnya anggaran, dan resistensi terhadap teknologi baru. Rekomendasi utama adalah penguatan edukasi masyarakat, investasi infrastruktur, serta peningkatan kolaborasi lintas sektor.
Implementation of e-Government through System Village Information (SID) (Case Study of Talaga Jaya Village, Garut Regency) Adnan, Iis Zilfah; Adnan , Zulkifli; Fadhlurrohman, Mochammad Iqbal; Fauzan, Hasbi Shiddiq
Sinergi International Journal of Communication Sciences Vol. 2 No. 2 (2024): May 2024
Publisher : Yayasan Sinergi Kawula Muda

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61194/ijcs.v2i2.296

Abstract

This study is to study the implementation of System Village Information (SID) in Talaga Jaya Village, Garut Regency, as part of e-government development to increase service to the public and participation of the community. Implementation model approach Edward III's policies were used to analyze four main dimensions: communication, resources power, disposition, and structure bureaucracy. The result shows that the constraint mainly lies in its limitations in infrastructure technology, low digital literacy of society, and lack of capacity to source power for humans at the village level. Thus, SID began to impact positive open access information and encouraged the involvement of the public in the process of governance of the village. Research This recommends improving training for the device village, strengthening infrastructure technology, and intensive socialization to push the community to adopt SID. Further implementation Good expected can create a governance​ government transparent, efficient, and responsive village. This article becomes an essential guide for other villages that want to utilize digital technology to serve the public.
Pengembangan Potensi Desa Banjarwangi Kabupaten Garut Melalui Pelatihan Jurnalistik di Era Digitalisasi 4.0 Adnan, Zulkifli; Adnan, Iis Zilfah; Fadhlurrohman, Mochammad Iqbal; Hendrawan, Mahardika Raihan; Munggaran, Panji
Jurnal Media Pengabdian Komunikasi Vol 5, No 1 (2025): Jurnal Media Pengabdian Komunikasi
Publisher : Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52434/medikom.v5i1.347

Abstract

The socialization and basic training activities in leadership and journalism at SMAN Nusa Bangsa, Banjarwangi Village, Garut Regency, aim to enhance students' knowledge and skills in leveraging the era of digitalization 4.0. This training includes the introduction of leadership theories, journalism basics, and the use of digital media such as professional cameras and smartphones. Starting with a socialization session on the importance of leadership and journalism, the material presented covers the definition of leadership, types of leadership, the role of leadership in organizations, and journalism techniques including news writing and interviewing. Practical training sessions are conducted through leadership simulations and hands-on practice in news writing and interviewing. Students are divided into small groups and assigned tasks to lead the group and create and present their journalistic work. The results of the activities show significant improvements in students' understanding and skills in leadership and journalism, and increase their motivation to pursue higher education. Students are also able to promote the potential of Banjarwangi Village, such as tourism, culinary arts, crafts, and agriculture through quality journalistic content. Evaluation and reflection demonstrate long-term positive impacts on village development and community welfare, making students active agents of change in utilizing digital technology to enhance local potential.
IMPLEMENTASI PROGRAM OPERASI PASAR BERSUBSIDI (OPADI) SEBAGAI STRATEGI DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN PROVINSI JAWA BARAT DALAM MENJAGA STABILITAS HARGA DAN DAYA BELI MASYARAKAT Fadhlurrohman, Mochammad Iqbal; Raesalat, Riksa; Malik, Husen Abdul Rahman; Aulia, Ajeng Rizki; Asiah, Rd. Devina Fajriah
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 16 No 2 (2025): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v16i2.314

Abstract

Program Operasi Pasar Bersubsidi (OPADI) merupakan instrumen kebijakan strategis Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam mengendalikan volatilitas harga pangan dan menjaga daya beli masyarakat. Penelitian ini menganalisis implementasi program OPADI yang dilaksanakan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Provinsi Jawa Barat selama tahun 2024. Menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, penelitian ini mengumpulkan data melalui wawancara mendalam dengan Plt. Kabid Disperindag Provinsi Jawa Barat Erik Wahyu, analisis dokumen resmi, dan observasi lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa program OPADI berhasil dilaksanakan di 27 kabupaten/kota dengan alokasi anggaran Rp 15 miliar, menyediakan subsidi rata-rata Rp 45.700 per paket sembako. Program ini efektif dalam menekan inflasi Jawa Barat dari 3,48% (Maret 2024) menjadi 1,67% (November 2024). Namun, ditemukan tantangan signifikan dalam hal jangkauan distribusi, sistem penargetan sasaran yang belum optimal, dan keterbatasan frekuensi pelaksanaan. Penelitian merekomendasikan peningkatan alokasi anggaran, digitalisasi sistem distribusi, dan integrasi dengan database kesejahteraan sosial untuk meningkatkan efektivitas program di masa depan.