Claim Missing Document
Check
Articles

Found 8 Documents
Search

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERATURAN KETERTIBAN, KEBERSIHAN DAN KEINDAHAN (K3) DI KABUPATEN GARUT Kania, Ikeu; Juliasih, Lia; Amelia Milano, Sheila; Hermawan, Yusup
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 13 No 1 (2022): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v13i1.110

Abstract

Berdasarkan penelitian di Kabupaten Garut terdapat beberapa permasalahan kaitannya dengan Implementasi Kebijakan Peraturan Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan (K3) penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) yang masih belum efektif. Desain dalam penelitian ini digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan ini diharapkan dapat menggambarkan serta mendeskripsikan berbagai fenomena yang terjadi di lapangan serta dapat menyajikan data dengan sistematis, faktual, serta akurat mengenai berbagai fakta atau fenomena di lapangan. Hasil dari penelitian terkait dengan Implementasi kebijakan tentang   Ketertiban, Kebersihan  dan  Keindahan  oleh  Satuan  Polisi  Pamong  Praja belum optimal karena  terdapat  beberapa  permasalahan  yang  belum  dilaksanakan  dengan baik. Hambatan yang  dihadapi  dalam implementasi kebijakan  tentang Ketertiban, Kebersihan dan Keindahan oleh Satuan Polisi Pamong Praja tidak layaknya lahan yang dapat menampung para PKL, Permasalahan dana  yang  belum  memadai  dalam  pelaksanaan penertiban PKL dan Fasilitas pendukung dalam implementasi kebijakan dirasa belum memadai
EVALUASI PROGRAM PENANGANAN GELANDANGAN DAN PENGEMIS DI KABUPATEN GARUT Ulumudin, Aceng; Juliasih, Lia; Kurniawan, Arif
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 12 No 1 (2021): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v12i1.122

Abstract

Pemerintah daerah mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Ketertiban, Kebersihan, dan Keindahan sebagai respon atas meningkatnya jumlah gelandangan dan pengemis di Kabupaten Garut. Menurut para pendukung aturan tersebut, dengan tujuan rehabilitasi para tunawisma dan gelandangan akan ditangani. Inisiatif ini berbentuk program rehabilitasi sosial bagi para eks gelandangan dan pengemis yang bertujuan untuk mengembalikan fungsi sosialnya sehingga tidak perlu kembali hidup di jalanan. Namun demikian, tujuan yang dinyatakan belum tercapai. Karena terdapat berbagai indikator yang menjadi penyebab belum idealnya strategi penanganan gelandangan dan pengemis, maka menarik bagi peneliti untuk mencari tahu mengapa tujuan tersebut belum tercapai. Pertanyaan-pertanyaan ini menjadi fokus penelitian kualitatif dan mendalam yang menggunakan strategi evaluasi. Program penanganan gelandangan dan pengemis dievaluasi dengan menggunakan model evaluasi William N. Dunn, yang terdiri dari enam kriteria: efektivitas; efisiensi; kecukupan; kesamaan; daya tanggap; dan akurasi. Data yang digunakan dalam analisis ini berasal dari berbagai sumber primer dan sekunder, antara lain wawancara, observasi, dan penelitian arsip. Pertama, tidak cukupnya sumber daya untuk mendukung pelaksanaan program secara baik dan maksimal sehingga tujuan program rehabilitasi sosial bagi gelandangan dan pengemis tidak tercapai. Karena tidak tertutup kemungkinan beberapa hal yang belum dilakukan secara optimal justru akan menjadi masalah besar di kemudian hari jika tidak segera diatasi, maka masih banyak catatan penting yang harus dilengkapi demi keberlangsungan program penanggulangan gelandangan. dan pengemis di Kabupaten Garut agar lebih baik lagi.
STUDI KOMPARASI LITERASI ELECTRONIC GOVERNMENT DI NEGARA-NEGARA ASEAN Juliasih, Lia
Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik (JPKP) Vol 14 No 1 (2023): Jurnal Pembangunan dan Kebijakan Publik
Publisher : Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik - Universitas Garut

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36624/jpkp.v14i1.134

Abstract

Penelitian ini melakukan analisis terhadap lima negara peringkat tertinggi di ASEAN yang menghasilkan publikasi tentang electronic government antara tahun 2010-2021 yaitu Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina. Penelitian ini bertujuan untuk membandingkan aktivitas penelitian, kolaborasi penulis, dan kualitas publikasi dari masing-masing negara. Peneliti melakukan analisis pada jurnal terindeks scopus antara tahun 2010-2021 dengan kata kunci e-government, information system dan service quality. yang difilter berdasarkan tahun, subject area, publication stage, source type dan language. Terdapat 1263 artikel peneliti  Indonesia, 1033 artikel peneliti Malaysia, 606 artikel peneliti Singapura, 410 artikel  peneliti Thailand dan 164 artikel peneliti Filipina. Hasil analisis menunjukkan bahwa Indonesia memiliki jumlah publikasi yang paling tinggi dibandingkan dengan negara-negara lain, namun sebagian besar publikasi tersebut terjadi di jurnal-jurnal dengan reputasi yang relatif lebih rendah dibanding empat negara lain. Indonesia dan Malaysia berkolaborasi dalam pembuatan artikel, sementara Singapura, Thailand dan Filipina tidak berkolaborasi dengan negara ASEAN. Setiap negara ASEAN memiliki kontribusi yang berbeda dalam pengembangan electronic government di wilayah masing-masing. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi masing-masing negara dalam pengembangan electronic government di ASEAN.
Transformasi Sosial melalui Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Studi Kasus Membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Pasciana, Rostiena; Juliasih, Lia; Iriany, Ieke Sartika; Karmila, Mila; Febrina, R. Ismira
Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies Vol 5, No 1 (2024)
Publisher : UIN Sunan Gunung Dajti Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/azzahra.v5i1.38557

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya upaya pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender, khususnya di tingkat desa di mana perempuan sering kali menghadapi keterbatasan dalam akses dan peran dibandingkan laki-laki. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana pengembangan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kalurahan Wedomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan peran perempuan di tingkat desa. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini menggali proses pemberdayaan dan pengembangan kapasitas yang dilakukan dalam program DRPPA. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kalurahan Wedomartani telah berhasil memenuhi seluruh target indikator yang ditetapkan oleh program DRPPA, menjadikan program ini sebagai model pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan, yang mampu mendorong partisipasi perempuan secara signifikan dalam pembangunan desa.
Implementasi Kebijakan Program Bantuan Pangan Non Tunai Di Desa Karyasari Kecamatan Banyuresmi Kabupaten Garut Juliasih, Lia; Kustiara , Siti Sovi; Pasciana, Rostiena
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 11 No. 2 (2023): Jurnal Sawala Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v11i2.7752

Abstract

Non-Cash Food Assistance (BPNT) is a type of social food assistance provided by the government to Beneficiary Families. BPNT distribution is done to alleviate poverty. The purpose of this study is to explain the execution of the non-cash food assistance program policy and to examine the supporting and inhibiting elements for the policy's implementation in Karyasari Village, Banyuresmi District, Garut Regency. This study employs qualitative research methodologies, which are evaluated in terms of process, results, and policy implications. The Non-Cash Food Assistance strategy has been implemented successfully in Karyasari Village. This is seen in the execution of proper policy standards and targets, resources that support aid distribution, communication across organizations, and implementing agents that understand field conditions. A robust communication mechanism, dependable human resources, and coordination among involved parties are factors that enable the operation of the Non-Cash Food Assistance policy. However, there are still obstacles impeding the execution of the Non-Cash Food Assistance program, such as beneficiaries of help who are not on target and information that is not well received due to the individuals receiving aid's low education.
Transformasi Sosial melalui Pemberdayaan Perempuan dan Anak: Studi Kasus Membangun Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak Pasciana, Rostiena; Juliasih, Lia; Iriany, Ieke Sartika; Karmila, Mila; Febrina, R. Ismira
Az-Zahra: Journal of Gender and Family Studies Vol. 5 No. 1 (2024)
Publisher : UIN Sunan Gunung Dajti Bandung

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.15575/azzahra.v5i1.38557

Abstract

Penelitian ini didasarkan pada pentingnya upaya pemberdayaan perempuan untuk mencapai kesetaraan gender, khususnya di tingkat desa di mana perempuan sering kali menghadapi keterbatasan dalam akses dan peran dibandingkan laki-laki. Penelitian ini berupaya mengkaji bagaimana pengembangan kapasitas dan pemberdayaan perempuan dalam program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kalurahan Wedomartani, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan kapasitas dan peran perempuan di tingkat desa. Dengan pendekatan kualitatif melalui studi kasus, penelitian ini menggali proses pemberdayaan dan pengembangan kapasitas yang dilakukan dalam program DRPPA. Hasil penelitian mengungkapkan bahwa Kalurahan Wedomartani telah berhasil memenuhi seluruh target indikator yang ditetapkan oleh program DRPPA, menjadikan program ini sebagai model pemberdayaan yang efektif dan berkelanjutan, yang mampu mendorong partisipasi perempuan secara signifikan dalam pembangunan desa.
ANTARA REGULASI DAN REALITA: IMPLEMENTASI PERDA PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK DI GARUT Juliasih, Lia; Nur Asyifa, Astri; Hadita, Akmala
Sawala : Jurnal Administrasi Negara Vol. 13 No. 1 (2025): Sawala : Jurnal Administrasi Negara
Publisher : Program Studi Administrasi Negara Universitas Serang Raya

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30656/sawala.v13.i1.rjjwm254

Abstract

Angka kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Garut yang terus meningkat memerlukan langkah-langkah strategis dalam pelayanan, rehabilitasi, serta pemberdayaan yang lebih optimal. Peraturan Daerah Kabupaten Garut No.13 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak dari Kekerasan merupakan pedoman penyelenggaraan perlindungan tersebut. Tulisan ini bertujuan untuk melakukan analisis terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tersebut. Penelitian ini menerapkan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif untuk menggali secara mendalam berbagai aspek terkait masalah yang dihadapi. Dengan menggunakan Teori Edward III,  ditemukan bahwa  implementasi peraturan daerah ini  masih belum optimal terutama pada dimensi kerjasama antar sektor dalam penyelenggaraan pencegahan, pelayanan, rehabilitasi dan pemberdayaan. Perlu  kolaborasi  antara akademisi, pemerintah, masyarakat, media massa dan dunia usaha untuk mendorong penerapan peraturan daerah secara lebih menyeluruh.
TRANSFORMASI LAYANAN PUBLIK DIGITAL: USABILITY M-PASPOR DAN PENGARUHNYA TERHADAP USER EXPERIENCE DI KABUPATEN GARUT Herlinaningsih, Tina; Juliasih, Lia; Rustina, Erna
Dinamika : Jurnal Ilmiah Ilmu Administrasi Negara Vol 12, No 2 (2025): Dinamika
Publisher : Universitas Galuh

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25157/dak.v12i2.18661

Abstract

Aplikasi M-Paspor menjadi salah satu transformasi layanan publik berbasis digital untuk meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kecepatan layanan paspor. Ditjen Imigrasi dan Kemenkumham RI meluncurkan aplikasi ini sebagai pengganti APAPO pada tahun 2022. Namun, berdasarkan ulasan pengguna aplikasi M -Paspor di Google Play Store, banyak keluhan terkait kendala teknis dan kesulitan penggunaan yang menyebabkan rendahnya kepuasan pengguna. Tujuan penelitian ini untuk menganalisis pengaruh usability aplikasi M-Paspor terhadap user experience di Kabupaten Garut dengan metode kuantitatif menggunakan SEM-PLS. Hasil kuesioner dari 97 responden, serta wawancara dengan petugas kantor imigrasi. penelitian ini menunjukkan bahwa kemudahan penggunaan (usability) berpengaruh signifikan dalam membentuk pengalaman positif pengguna (user experience)  terhadap aplikasi, dengan nilai path coefficient sebesar 0,935. Artinya, semakin mudah suatu aplikasi digunakan, semakin positif pula pengalaman yang dirasakan oleh pengguna. Kata Kunci : Digitalisasi layanan publik; M-Paspor; SEM-PLS; Usability; User  Experience.