Claim Missing Document
Check
Articles

Found 22 Documents
Search

EFEKTIVITAS IMPLEMENTASI PROGRAM PENANGGULANGAN KEMISKINAN DI KABUPATEN TULUNGAGUNG: PERAN KOORDINASI ANTAR-ORGANISASI PEMERINTAH Adfin Rochmad Baidhowah
PAPATUNG: Jurnal Ilmu Administrasi Publik, Pemerintahan dan Politik Vol 8 No 1 (2025): PAPATUNG Volume 8 Nomor 1 Tahun 2025
Publisher : GoAcademica Research dan Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.54783/japp.v8i1.2040

Abstract

Kemiskinan merupakan persoalan multidimensional yang membutuhkan keterlibatan berbagai organisasi pemerintah dalam proses penanggulangannya. Fragmentasi kewenangan dan perbedaan kapasitas antarorganisasi dapat memengaruhi efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan di daerah. Penelitian ini bertujuan menganalisis efektivitas implementasi program penanggulangan kemiskinan di Kabupaten Tulungagung dengan menekankan peran koordinasi antarorganisasi pemerintah. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus. Data diperoleh melalui wawancara dengan aktor pemerintah yang terlibat dalam penanggulangan kemiskinan serta analisis dokumen kebijakan, laporan pemerintah, dan data statistik sampai tahun 2024. Analisis data dilakukan melalui kondensasi data, penyajian data, serta penarikan dan verifikasi kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa koordinasi antarorganisasi merupakan faktor penting dalam mendukung implementasi program penanggulangan kemiskinan. Koordinasi mencakup penyelarasan perencanaan, pembagian peran, pertukaran informasi, sinkronisasi sasaran, serta pemantauan program. Namun, efektivitas koordinasi menghadapi tantangan berupa fragmentasi organisasi, perbedaan orientasi sektoral, dan kebutuhan integrasi data kelompok sasaran. Penelitian menyimpulkan bahwa efektivitas penanggulangan kemiskinan tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan program dan sumber daya, tetapi juga oleh kemampuan pemerintah daerah mengintegrasikan tindakan berbagai organisasi secara berkelanjutan.
Presidentialism and Executive Orders on Sustainable Development in the Philippines, 1946-2025: Cabinet Coalescence and Cabinet Size Adfin Rochmad Baidhowah; Iwan Satibi; Ummu Salamah; Andi Pitono; Heru Sulistiyo
Government & Resilience Vol. 4 No. 2 (2026): Government & Resilience (November 2026)
Publisher : Dealings Publishing

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62503/gr.v4i2.71

Abstract

Progress of achieving sustainable development around the world varies including the Philippines. While most current literature has explained that economic growth, digital and technological development, natural resource management with protection, social and economic inclusion, inclusive human development, sustainable infrastructure management, public awareness, governance, and rule of law are the main powerful factors that determine progress, limited research analyzes on the law-making process under the presidential system through executive order issuance. To provide evidence and analyze the pattern, this study uses Ordinary Least Squares regression analysis on the 5,357 executive orders in 1946-2025. The empirical and statistical findings show that under sustainable development context, the higher level of cabinet coalescence which represents a more equal distribution of the positions of ministries for the presidents’ coalition based on the number of seats owned by the coalition in the legislature arena, and the bigger cabinet size which represents big number of political parties support in the legislature arena, then the more the presidents of the Philippines issue executive orders related with sustainable development. This result confirms that executive orders issuance related with sustainable development represent a crucial analytical window to a new knowledge in which state intervention policy on sustainable development in the presidentialism system under multi political party is subject to the government cabinet dynamics.