Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

Peran Perempuan dalam Kepemimpinan: Analisa perspektif Politik Islam Prakoso, Imam Agung
Raheema Vol 11, No 1 (2024)
Publisher : PSGA LP2M IAIN Pontianak

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24260/raheema.v11i1.3462

Abstract

Kepemimpinan perempuan dalam bidang politik masih menjadi perdebatan di kalangan ulama. Di satu sisi, sebagian besar ulama menolak atau mengharamkan perempuan menjadi pemimpin politik, dengan mengacu pada Al-Qur'an Surat An-Nisa' ayat 34 dan hadis riwayat Abi Bakrah. Namun, di sisi lain, ada sekelompok Muslim pembaharu yang memperbolehkan perempuan menjadi pemimpin politik, dengan alasan bahwa terdapat perubahan sosial dan kemajuan yang signifikan sehingga perempuan dianggap setara dengan laki-laki pada zaman sekarang. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan kedua pandangan ulama tersebut, menganalisis pemikiran mereka secara historis dan kontekstual, serta memberikan penilaian dengan merekonstruksi pemikiran lama agar sesuai dengan konteks zaman sekarang.Pada masa lampau, para mufassir dan ulama fiqh cenderung menafsirkan ayat dan memahami hadis dengan pandangan yang didominasi oleh perbedaan gender. Hal ini dipengaruhi oleh faktor budaya pada masa itu, serta posisi terbelakang perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Mereka menafsirkan ayat dan hadis secara literal, tanpa mempertimbangkan latar belakang dan konteks di mana ayat atau hadis tersebut diturunkan. Pendekatan penafsiran dan pemahaman seperti ini mendapatkan kritik dari para pembaharu dan pemikir Muslim kontemporer, yang berusaha menafsirkan ayat dan memahami hadis secara kontekstual. Mereka melihat bahwa perempuan memiliki hak untuk menjadi pemimpin, dan fakta bahwa beberapa perempuan memiliki kemampuan dan keahlian yang sama dengan laki-laki menjadi bukti bahwa kepemimpinan politik tidak terkait dengan jenis kelamin, tetapi lebih berkaitan dengan kapasitas dan kemampuan yang dimiliki.Hasil penelitian dalam artikel menunjukkan bahwa harus ada upaya merekonstruksi pemikiran lama agar sesuai dengan konteks masa kini sesuai dengan kaidah-kaidah fiqh.. Oleh karena itu, tidak ada larangan yang beralasan bagi perempuan untuk memimpin pemerintahan atau menjadi presiden, mengingat perempuan masa kini telah berbeda dalam hal kualifikasi dan potensi kepemimpinan dibandingkan dengan masa lampau. Keywords: Kepemimpinan Perempuan, Tekstual, Kontekstual, Kaidah Fikih
Empowerment of fishermen’s wives through management of agriculture products in Tanjung Saleh, Kubu Raya Regency Kusumayanti, Fitri; Prakoso, Imam Agung; Gafallo, Muhamad Fadhil Yarda
Community Empowerment Vol 10 No 9 (2025)
Publisher : Universitas Muhammadiyah Magelang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31603/ce.13325

Abstract

This activity aims to empower fishermen’s wives through the management of agricultural products in Tanjung Saleh Village, Kubu Raya Regency. The village is located in a coastal area rich in marine and agricultural resources, but these resources have not been optimally utilized to improve the welfare of the community, especially fishermen's wives. Through training and mentoring, the activity focuses on enhancing skills in processing marine products (such as fish) and agricultural products (such as coconuts) into value-added products, specifically serundeng. This activity employs a participatory action research approach, complemented by a qualitative method in data collection. The results indicate an increase in participants' knowledge and skills in processing serundeng.
State Power Supervision and Corruption Prevention in Indonesia: Evaluating Institutional Ineffectiveness through Hisbah Perspectives Mustafid, Mustafid; Siregar, Mardona; Prakoso, Imam Agung; Hsb, Putra Halomoan; Algifari, Muhammad Faiz
Tanfizi : Journal of Islamic Constitutional and Political Law Vol. 2 No. 1 (2026): June 2026
Publisher : Program Studi Hukum Tata Negara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

This study examines the effectiveness of oversight of power in preventing corruption in Indonesia from the perspective of fiqh siyasah hisbah. Studies on corruption have tended to focus on positive law and modern institutional approaches, while the Islamic ethical-political dimension has not been widely used as an analytical framework in evaluating weak institutional oversight. This article addresses this gap by analyzing how the principles of fiqh siyasah, particularly the concepts of amanah, hisbah, and maslahah, can be used to interpret the structural problems in the oversight of power in Indonesia. This study uses library research with a qualitative-analytical approach through a review of primary sources in the form of the Qur'an, hadith, and classical and contemporary literature on fiqh siyasah, combined with an analysis of regulations, anti-corruption policies, and academic studies on oversight institutions in Indonesia. The results show that the weak effectiveness of oversight institutions is not solely caused by regulatory issues, but also by the dominance of political interests, low elite integrity, and the absence of ethical oversight oriented towards moral accountability. In this context, fiqh siyasah hisbah offers a normative and theoretical framework that places supervision of power as a collective responsibility of the state and society.