Claim Missing Document
Check
Articles

Found 16 Documents
Search

Sosialisasi tentang Kedudukan Hukum Adat didalam Konstitusi Negara Indonesia di Desa Adat Panglipuran Bali Asri Agustiwi; Desi Syamsiah
Buletin Pemberdayaan dan Pengembangan Masyarakat Vol. 5 No. 1 (2026)
Publisher : Universitas PGRI Madiun

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Pengakuan hak tradisional masyarakat hukum adat diatur dalam Pasal 18B ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945 dan Peraturan Daerah tentang Desa adat. Desa adat Panglipuran di Bali menerapkan hukum adat yang dituangkan dalam awig-awig yang eksistensinya diakui secara konstitusional dalam Pasal 18B Ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945. Tujuan dari penulisan ini ialah untuk mengetahui bagaimana aturan lokal, otonomi dan sanksi adat berdampingan dengan hukum positif serta sistem pemerintahan nasional di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif melalui studi literature, analisis regulasi dan dokumentasi kegiatan sosialisasi di desa adat panglipuran bali. Hasil Kajian menunjukkan bahwa hukum adat diakui dan dilindungi secara konstitusional dalam konstitusi Indonesia melalui Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dengan demikian, pengakuan ini memberikan landasan bagi keberadaan masyarakat adat serta nilai-nilai hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat
PENGATURAN IDEAL PERSEROAN TERBATAS (PT) PERORANGAN DALAM MENDUKUNG AKTIVITAS BISNIS DI INDONESIA DALAM PERSPEKTIF KEPASTIAN HUKUM Supriyono Supriyono; Desi Syamsiah; Fatma Ayu Jati Putri
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 6 No. 2 (2026): Juli 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Sole proprietorship adalah bentuk usaha yang paling lazim dan banyak dijumpai di masyarakat karena beberapa fleksibilitas yang dimilikinya, sole proprietorship adalah bentuk usaha perorangan yang hanya dimiliki satu pemilik usaha, sehingga sering disebut dengan sole proprietor. Berbeda dengan perusahaan (corporation) yang lazimnya merupakan bisnis kesatuan atau entitas, tetapi sole proprietorship lebih merupakan bisnis individual atau personal. Pemilik adalah orang yang secara personal bertanggung jawab atas semua hutang-hutang dan kewajiban-kewajiban lain yang timbul sebagai akibat transaksi yang dilakukannya namun demikian sebagai gantinya pemilik mempunyai hak atas semua keuntungan yang diperolehnya dari aktifitas bisnis yang dilakukannya. Dengan demikian sebenarnya dibalik beberapa fleksibilitas yang melekat pada bentuk usaha perorangan, bentuk usaha ini sangat berisiko tinggi bagi pemiliknya, hal itu disebabkan semua aset yang dimiliki pemilik menjadi tanggungan semua hutang-hutang perusahaan yang dibuatnya, sehingga kemungkinan pemilik perusahaan akan kehilangan semua kekayaannya yang dimilikinya apabila perusahaan insolvent. Metode penelitian yang digunakan adalah Yuridis normative, yaitu metode penelitian yang mengutamakan penggunaan penelitian pustaka dengan mengutamakan data sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa; 1. bahwa usaha perorangan banyak dipilih bukan karena pemahaman keuntungan dan kerugian sifat badan usaha, tetapi lebih disebabkan ketidaktahuan, ketidak sengajaan .2. belum ada undang-undang yang mengatur secara khusus bentuk usaha perorangan termasuk PT Perorangan 3. Idealnya pengaturan usaha perorangan disatukan dengan pengaturan badan usaha, dalam bentuk UU tentang Badan Usaha
Urgensitas Plea Bargain In The Criminal Justice System In Indonesia Insan Pribadi; Desi Syamsiah
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 6 No. 4 (2026): September 2026
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Crime in Indonesia continues to increase year after year, a situation that is not commensurate with the capacity of law enforcement officers and the effectiveness of judicial institutions, resulting in a backlog of cases and high costs of law enforcement in Indonesia. One of the stages of the modern criminal justice system to address these issues is the Plea Bargain stage. This is where an agreement is reached between the defendant and the public prosecutor that allows the defendant to plead guilty in exchange for a lighter sentence or demand. This can be both an opportunity and a challenge for all law enforcement officers
MEKANISME PENGEMBALIAN BATAS DALAM SENGKETA TANDA BATAS TANAH DI WILAYAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 (Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen) Yusrina Arifah; Asri Agustiwi; Desi Syamsiah
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i1.1668

Abstract

Mekanisme pengembalian batas terhadap tanda batas tanah yang hilang di Kantor Wilayah Kabupaten Sragen dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul dengan dilakukannya pengembalian batas tanah terhadap sengketa tanda batas tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, melihat upaya dan kendala dalam penyelesaian sengketa tanda batas yang memerlukan pengembalian batas serta kendala yang terjadi dalam penyelesaiannya merupakan pembahasan dalam artikel ini. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis, Penelitian hukum mengunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Dan penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Hasil penelitian bahwa Mekanisme pengembalian tanda batas tanah yang hilang di wilayah kantor pertanahan kabupaten sragen ada beberapa tahapan yakni tahap persiapan, pelaksanaan dann pengolahan. Pada tahap ppersiapan petugas ukur akan menyiapkan semua yang di perlukan untuk pengukuran ulang pengembalian batas. Pelaksanaan disini adalah tahapan dimana Petugas Ukur melaksanakan pengukuran di lapangan dan tahap pengolahan adalah tahapan Petugas Ukur menyerahkan hasil pengukuran yang di perolah di lapangan untuk di petakan oleh yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Akibat hukum yang akan timbul dalam pengukuran ulang pengembalian batas sangat beraagam antara lain apabila luas tanah awal dengan luas tanah seletah dilakukan pengukuran pengembalian batas terjadi selisih, alat ukur yang di gunakan berbeda anata alat ukur awal dengan alat ukur saat pengembalian batas, pengadminisrasian yang tidak tertib sehingga menimbulkan data yang tidak falid berakibat pada Produk Hukum yang di nilai cacat di mata hukum. Dan upaya dan kendala dalam mengatasi masalah pada pengembalian batas ada beberapa faktor yakni faktor penyebab masyarakat mengajukan permohonan pengembalian batas dari faktor penyebab pertama ini dapat di bagi menjadi tiga penyebab utama yang mendasari masyarakat kabupaten sragen mengajukan permohonan pengembalian batas adalah sengketa bidang tanah, hilangnya patok batas bidang tanah, serta akan dilakukan perbuatan jual beli, selain itu ada faktor penyebab terjadinya permasalahan sengketa batas bidang tanah Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sengketa batas bidang tanah ini ada empat yang mana dari masing-masing faktor sebenarnya saling mempengaruhi yaitu tumpang tindih/ Overlap batas bidang tanah, Okupasi Lahan, minimnya kesadaran hukum masyarakat akan patok bidang tanah, serta nilai ekonomis tanah yang meningkat setiap tahunnya. Masalah pada pelaksanaan rekontruksi batas yang memperngaruhi adalah data tidak falid, administrasi pertanahan tidak tertip, serta adanya masalah antara pemilik tanah dengan tetangga batas saat di lapangan.
EKSISTENSI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK Karmina Siska; Putri Maha Dewi; Desi Syamsiah
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i1.1685

Abstract

Abstract This research is a normative legal research that only examines secondary data. Data collection techniques in this study were carried out by collecting library materials which were then analyzed using qualitative data analysis methods. The purpose of this study was to determine the impact of underage marriage on child protection. The results of this study indicate that the practice of underage marriage can cause various kinds of consequences, both positive and negative. The positive effects are avoiding adultery, helping reduce the economic burden on parents and teaching children to be responsible for responsibilities from an early age. Meanwhile, the negative impact caused is the loss of the right to education, limited association, triggering the perpetrator to experience depression, affecting health, especially for women, vulnerable to divorce and domestic violence (KDRT). This phenomenon is a deviation from the rights of children. Thus, the existence of the practice of underage marriages can cause child protection not to be implemented, especially in terms of education.
PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERINDIKASI OVERLAPPING UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SUKOHARJO Pingky Ardiana Indriani; Susilowardani Susilowardani; Desi Syamsiah
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i1.1798

Abstract

Land plays an important role in human life. So important is land for humans that it creates a desire to control and own it. This sense of ownership has led to land disputes. The dispute that arises is the issuance of duplicate land rights (dual certificates) by the Land Office. This research is an empirical legal research with research data sources derived from primary data (interviews) and secondary data (library studies). The research results that have been collected are then analyzed qualitatively. Settlement of land disputes at the Sukoharjo Land Office is first resolved through mediation between the parties with the presence of a third party as a mediator, if in mediation no agreement is reached between the parties then the dispute process is continued through the courts. Land Office officials should be more careful and thorough, especially when measuring and mapping