Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.347
P-Index
This Author published in this journals
All Journal REPERTORIUM Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Journal of Innovation Research and Knowledge Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Journal Customary Law Journal Of Law Sciences (Legisci) E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum
Susilowardani Susilowardani, Susilowardani
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Health Professions Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 9 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 9 Documents
Search

 1 
OPTIMALISASI NILAI EKONOMI HAK MEREK MENJADI AGUNAN KREDIT DI BANK (Kajian Kritis Peraturan Perundang-undangan di bidang Hak kekayaan intelektual, Perbankan, dan Fidusia) Susilowardani, Susilowardani
REPERTORIUM Vol 1, No 1 (2014)
Publisher : REPERTORIUM

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian dan kajian ini bertujuan untuk mengetahui kedudukan  Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia menjadi agunan dalam kredit di bank. Untuk mencapai tujuan tersebut maka  dilakukan penelitian hukum normatif, mengunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan melakukan content identification. Data yang diperoleh dianalisis dengan menggunakan penafsiran hukum gramatikal, historis, dan penafsiran teleologis.Dari penelitian yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa  Hak Merek sebagai objek jaminan fidusia memenuhi syarat menjadi agunan kredit di bank karena merupakan benda bergerak tidak berwujud, dapat dialihkan, dan mempunyai nilai ekonomi, tetapi belum memperoleh dukungan yuridis berupa peraturan perundang-undangan  yang mengatur Hak Merek sebagai agunan kredi di bank, sehingga upaya optimalisasi ekonomi Hak Merek menjadi agunan kredit di bank belum optimal.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM KEGIATAN EKSPOR DENGAN PENGGUNAAN LETTER OF CREDIT DI PT. JAYA ASRI GARMINDO KARANGANYAR Puji Susanto; Susilowardani, Susilowardani
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 3 No. 9: Juli 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perlindungan hukum dalam penggunaan Letter of Credit dalam kegiatan Ekspor di PT. Jaya Asri Garmindo Karanganyar. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum empiris. Data yang digunakan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh langsung di lapangan dalam hal ini berupa wawancara. Sedangkan data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer, sekunder dan tersier. Pengumpulan data menggunakan wawancara dan studi kepustakaan. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa: perlindungan hukum bagi penggunaan metode letter of credit dalam kegiatan ekspor di PT. Jaya Asri Garmindo yaitu berupa perlindungan hukum preventif berupa perlindungan yang diberikan untuk mencegah kerugian yang dapat dialami oleh PT. Jaya Asri Garmindo Karanganyar. Sedangkan perlindungan hukum represif diberikan apabila kerugian telah terjadi. Perlindungan hukum represif apabila terjadi kerugian dalam transaksi ekspor yang menggunakan Letter of Credit, pihak PT. Jaya Asri Garmindo memiliki beberapa opsi untuk mengambil upaya hukum atau langkah-langkah untuk menyelesaikan masalah tersebut. Langkah-langkah yang dapat diambil akan sangat tergantung pada sifat dan penyebab kerugian tersebut. Perlindungan hukum represif tersebut berupa penyelesaian secara litigasi dan non litiasi. Penyelesaian secara litigasi diambil dengan mengajukan gugatan kepengadilan. Sedangkan penyelesaian secara non litigasi dengan cara perdamaian atau mediasi ataupun penyelesaian melalui arbitrase internasional
PENYULUHAN HUKUM TERKAIT PEMAHAMAN TENTANG PEMBUATAN AKTA OTENTIK OLEH NOTARIS DI KABUPATEN SUKOHARJO Susilowardani, Susilowardani
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 2: Mei-Agustus 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i2.3219

Abstract

Notaris memiliki beberapa kewenangan salah satu diantaranya yaitu memberikan penyuluhan terhadap masyarakat atas perubahan hukum terkait pembuatan akta otentik. Dimana hal tersebut telah diatur dalam Pasal 15 ayat (2) huruf e. Namun, dikarenakan tidak disebutkan secara terperinci dalam UUJN-P terkait hal tersebut, maka penyuluhan hukum yang dimaksud menimbulkan norma yang kurang jelas sebab tidak dijelaskan bentuk penyuluhan hukum seperti apa yang akan diberikan sehubungan dengan pembuatan akta tersebut. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Pemahaman tentang Pembuatan Akta Otentik oleh Notaris di Kabupaten Sukoharjo. Bentuk penyuluhan hukum yang dilakukan oleh pejabat umum yang dalam hal ini Notaris terkait dengan pembuatan akta merupakan penjelasan mengenai syarat-syarat dan prosedur dalam pembuatan suatu akta otentik kepada orang – orang yang datang kepada Notaris tersebut
Akibat Hukum Ganti Nama Pemegang Hak Tanggungan Berdasarkan Undang-Undang Tentang Penguatan Sektor Keuangan Bagi Kreditur dan Debitur Bank Perkreditan Rakyat di Kabupaten Sukoharjo Awanto, Titan Rossi; Susilowardani, Susilowardani
Journal Customary Law Vol. 1 No. 2 (2024): March
Publisher : Indonesian Journal Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47134/jcl.v1i2.2512

Abstract

Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor penyebab masalah pengurusan roya sertipikat tanah di Sukoharjo dan peran BPR Bank Sukoharjo dalam menyelesaikan pelayanan roya serta memastikan kepastian hukum dalam proses perubahan nama pemegang hak tanggungan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kreditur sesuai UU nomor 4 tahun 2023 tentang Penguatan dan Pengoptimalan Sektor Keuangan. Penelitian ini menggunakan metode berjenis penelitian hukum empiris, sumber data didapatkan dari hasil wawancara dan studi kepustakaan. Perolehan penelitia yang sudah didapatkan selanjutnya dilaksanakan proses analisis secara kaulitatif. Hasil penelitian ini yakni (1) Adanya pelemparan tanggungjawab yang dilakukan bank perkreditan rakyat sebagai kreditur untuk proses ganti nama pemegang hak tanggungan kepada debitur yang seharusnya proses tersebut adalah kewajiban bank perkreditan rakayat sebagai pemegang hak tanggungan (2) yang seharusnya dilakukan bank perkreditan rakyat sebagai pemegang hak tanggungan adalah (a) melengkapi persyaratan proses perubahan nama pemegang hak tanggungan di kantor pertanahan (b) membayar biaya proses ganti nama pemegang hak tanggungan
SOSIALISASI TENTANG PENGUATAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM PERDATA TERKAIT TANAH DAN WARIS PADA TINGKAT DESA DI DESA MULUR, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO Susilowardani, Susilowardani; Syamsiah, Desi
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 3: September-Desember 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i3.3576

Abstract

Kasus sengketa tanah merupakan permasalahan yang dari zaman ke zaman tidak pernah terhenti. Secara kultural, masyarakat desa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan. Kepala Desa memiliki peran penting dalam penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di tingkat desa untuk menghindari konflik dan permasalahan tersebut semakin memburuk atau terjadinya sengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai dalam perselisihan. Putusan yang dihasilkan sebagai hasil mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa itu bersifat kesepakatan yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan itu bisa masuk sebagai sebuah perjanjian yang mempunyai asas hukum “Pacta Sunt Servanda” dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Akibat dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa Sosialisasi tentang penguatan fungsi kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara hukum perdata terkait tanah dan waris pada tingkat desa di desa mulut, kecamatan bendosari, kabupaten sukoharjo
Legal Consequences of Abuse of Circumstances in Sale and Purchase Binding Agreement on Land and Building Susilowardani, Susilowardani
Unifikasi : Jurnal Ilmu Hukum Vol. 11 No. 02 (2024)
Publisher : Universitas Kuningan

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.25134/unifikasi.v11i02.768

Abstract

This study aims at understanding the legal consequences of abuse of circumstances (misbruik van omstandigheden) in sale and purchase binding agreements on land and buildings. This study used a descriptive-analytical method, including the description, explanation, and analysis of the issues that occurred, followed by drawing conclusions to find the correct answers as solutions to the problems being analyzed. The results showed that, in practice, incidents indicating a defect of will, such as fraud and duress, are often encountered. This can be referred to as abuse of circumstances or misbruik van omstandigheden, leading to the issue of the legal consequences of abuse of circumstances in sale and purchase binding agreements on land and buildings. Yet, regulation on misbruik van omstandigheden (abuse of circumstances) has not been established in law. The legal consequence of the transfer of land rights carried out based on abuse of circumstances is a violation of the subjective condition of the agreement, namely the agreement of the parties, so the agreement can be annulled. Considering the numerous cases of abuse of circumstances, the authorities are required to consider and formulate applicable law to further strengthen the doctrine of abuse of circumstances used by judges.
Legal Force of Transfer of Home Ownership Loans (KPR) from Debtors to Third Parties without Approval from The Bank Susilowardani, Susilowardani
Jurnal Legisci Vol 1 No 3 (2023): Vol 1 No 3 Desember 2023
Publisher : Ann Publisher

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.62885/legisci.v1i3.144

Abstract

Ownership of a house is now a benchmark as a form of primary needs of an individual and is used as land to invest because it has a relatively high economic value. It will be tough for low-income people to own a house by buying it in cash. For some people, building a house must incur relatively high costs. Therefore, banks provide financing funds so that people can own houses. One form of financing from banks is Home Ownership Credit or KPR. However, implementing homeownership loans (KPR) has various problems, including transferring rights to the object of home ownership loans (KPR) or mortgage loan offers. So the problem arises: How is the legal force of transferring home ownership loans (KPR) from debtors to third parties without approval from the bank? This research uses research methods in the form of descriptive analysis. The act of credit oper underhand, whether it is a sale, transfer, or anything carried out by the debtor without permission or the knowledge of the creditor or bank, is included in the type of violation, and the agreement is also not binding on third parties or new debtors. If the debtor makes the transfer before repayment at the bank, then the agreement made by the debtor to a third party is null and void.
TINJAUAN HUKUM PROSES PERALIHAN HAK MILIK ATAS TANAH JIKA AHLI WARIS PENJUAL MENOLAK MENANDATANGANI AKTA JUAL BELI Chindi Fatika Putri; Susilowardani, Susilowardani; Yudhi Widyo Armono
Journal of Innovation Research and Knowledge Vol. 5 No. 1: Juni 2025
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

The purpose of this study is to find out the legal procedures that govern the transfer of land rights due to inheritance, as well as the dispute resolution mechanism that arises due to the rejection of the signature of the heirs. This research uses a research method in the form of an empirical juridical approach. This research uses data collection techniques in the form of interviews with related parties including notaries/PPAT and land officials and is equipped with data collection techniques with literature studies. The result of this study is that the refusal of the heirs can hinder the process of changing the name of the land certificate administratively. Therefore, the settlement of disputes against the refusal can be carried out by submitting a lawsuit to the court, then the judge's decision that has legal force can still be used as a legal basis to continue the land registration process at the National Land Agency. Thus, the court has an important role in ensuring legal certainty in the transaction of buying and selling inherited land
Location Aware Machine Learning Models for Predicting Online Sales of MSMEs: A Case Study from Indonesia Widiastuti, Erni; Kusanti, Jani; Agustiwi, Asri; Susilowardani, Susilowardani
Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi Vol. 4 No. 2 (2025): Jurnal Manajemen, Akuntansi, Ekonomi (September)
Publisher : CV. Era Digital Nusantara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.59066/jmae.v4i2.1556

Abstract

The rapid growth of e-commerce in emerging economies presents new opportunities for Micro, Small, and Medium Enterprises (MSMEs). However, the main problem lies in the difficulty of accurately predicting online sales across regions with heterogeneous socioeconomic and infrastructural conditions, which often leads to inefficient resource allocation and missed market potential. This study aims to develop a location-aware predictive framework that integrates spatial intelligence into machine learning models for forecasting MSME online sales in Indonesia. The proposed model adopts a two-stage approach that combines XGBoost regression with spatial lag features, allowing the model to capture both local demand drivers and inter-regional dependencies. The datasets include historical e-commerce transactions, demographic indicators, infrastructure accessibility, and socioeconomic profiles aggregated at the regional level. To ensure robustness, spatial-temporal cross-validation is applied, and model performance is evaluated using RMSE, MAE, and MAPE. The results show that the location-aware model outperforms baseline approaches, reducing forecasting errors by up to 18% and identifying high-potential sales regions more effectively. Explainability analysis further highlights population density, regional income, and proximity to logistics hubs as key predictors. Future work will focus on extending the framework with deep learning and graphbased models to capture dynamic spatio-temporal interactions, as well as integrating real-time data streams for adaptive sales forecasting.
Co-Authors Asri Agustiwi Awanto, Titan Rossi Chindi Fatika Putri Erni Widiastuti Jani Kusanti Puji Susanto Syamsiah, Desi Yudhi Widyo Armono