Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
2.133
P-Index
This Author published in this journals
All Journal Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum jurnal ilmiah hospitality Jurnal Inovasi Penelitian jurnal hukum das sollen Jurnal Cakrawala Ilmiah Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Jurnal Pengabdian Mandiri Media Bina Ilmiah IIJSE E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Syamsiah, Desi
Universitas Surakarta
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Humanities Computer Science & IT Economics, Econometrics & Finance Education Health Professions Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Other

Published : 12 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 12 Documents
Search

 1   2 
KAJIAN TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN E-COMMERCE BILA DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPerdata TENTANG SYARAT SAH PERJANJIAN Desi Syamsiah
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 1: Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i1.1443

Abstract

Meningkatnya pengguna internet menjadikan peluang bagi banyak pelaku usaha untuk menjual produknya melalui internet. Kegiatan jual beli melalui internet ini dikenal dengan nama electronic commerce atau e commerce. E commerce sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari e commerce yaitu dapat melakukan transaksi jual beli ke berbagai wilayah di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Selain itu kekurangan e commerce sendiri yaitu tidak bertemunya penjual dan pembeli sehingga rawan terjadi penipuan. E commerce atau electronic commerce sama dengan perjanjian konvensional yang keabsahannya diatur didalam pasal 1320 KUHPerdata. Dimana ada empat (4) syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan sebab yang halal. Kecakapan menjadi hal yang dipertanyakan karena pada saat transaksi terjadi para pihak tidak bertemu dan hanya melalui aplikasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian yang mengkaji melalui aturan yang sudah ada dan melalui bahan pustaka.
MEKANISME PENGEMBALIAN BATAS DALAM SENGKETA TANDA BATAS TANAH DI WILAYAH KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SRAGEN TAHUN 2019 SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 (Studi Kasus Di Wilayah Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen) Yusrina Arifah; Asri Agustiwi; Desi Syamsiah
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni, 2022 (Sepcial Issue)
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i1.1668

Abstract

Mekanisme pengembalian batas terhadap tanda batas tanah yang hilang di Kantor Wilayah Kabupaten Sragen dan mengetahui akibat hukum yang akan timbul dengan dilakukannya pengembalian batas tanah terhadap sengketa tanda batas tanah yang ada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen, melihat upaya dan kendala dalam penyelesaian sengketa tanda batas yang memerlukan pengembalian batas serta kendala yang terjadi dalam penyelesaiannya merupakan pembahasan dalam artikel ini. Metode penelitian yang digunakan yuridis sosiologis. Pendekatan Yuridis Sosiologis, Penelitian hukum mengunakan data sekunder sebagai data awalnya, yang kemudian dilanjutkan dengan data primer di lapangan. Dan penelitian ini termasuk penelitian deskriptif. Hasil penelitian bahwa Mekanisme pengembalian tanda batas tanah yang hilang di wilayah kantor pertanahan kabupaten sragen ada beberapa tahapan yakni tahap persiapan, pelaksanaan dann pengolahan. Pada tahap ppersiapan petugas ukur akan menyiapkan semua yang di perlukan untuk pengukuran ulang pengembalian batas. Pelaksanaan disini adalah tahapan dimana Petugas Ukur melaksanakan pengukuran di lapangan dan tahap pengolahan adalah tahapan Petugas Ukur menyerahkan hasil pengukuran yang di perolah di lapangan untuk di petakan oleh yang berada di Kantor Pertanahan Kabupaten Sragen. Akibat hukum yang akan timbul dalam pengukuran ulang pengembalian batas sangat beraagam antara lain apabila luas tanah awal dengan luas tanah seletah dilakukan pengukuran pengembalian batas terjadi selisih, alat ukur yang di gunakan berbeda anata alat ukur awal dengan alat ukur saat pengembalian batas, pengadminisrasian yang tidak tertib sehingga menimbulkan data yang tidak falid berakibat pada Produk Hukum yang di nilai cacat di mata hukum. Dan upaya dan kendala dalam mengatasi masalah pada pengembalian batas ada beberapa faktor yakni faktor penyebab masyarakat mengajukan permohonan pengembalian batas dari faktor penyebab pertama ini dapat di bagi menjadi tiga penyebab utama yang mendasari masyarakat kabupaten sragen mengajukan permohonan pengembalian batas adalah sengketa bidang tanah, hilangnya patok batas bidang tanah, serta akan dilakukan perbuatan jual beli, selain itu ada faktor penyebab terjadinya permasalahan sengketa batas bidang tanah Faktor yang menyebabkan terjadinya permasalahan sengketa batas bidang tanah ini ada empat yang mana dari masing-masing faktor sebenarnya saling mempengaruhi yaitu tumpang tindih/ Overlap batas bidang tanah, Okupasi Lahan, minimnya kesadaran hukum masyarakat akan patok bidang tanah, serta nilai ekonomis tanah yang meningkat setiap tahunnya. Masalah pada pelaksanaan rekontruksi batas yang memperngaruhi adalah data tidak falid, administrasi pertanahan tidak tertip, serta adanya masalah antara pemilik tanah dengan tetangga batas saat di lapangan.
EKSISTENSI PERKAWINAN DI BAWAH UMUR TERHADAP PERLINDUNGAN ANAK Karmina Siska; Putri Maha Dewi; Desi Syamsiah
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni, 2022 (Sepcial Issue)
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i1.1685

Abstract

Abstract This research is a normative legal research that only examines secondary data. Data collection techniques in this study were carried out by collecting library materials which were then analyzed using qualitative data analysis methods. The purpose of this study was to determine the impact of underage marriage on child protection. The results of this study indicate that the practice of underage marriage can cause various kinds of consequences, both positive and negative. The positive effects are avoiding adultery, helping reduce the economic burden on parents and teaching children to be responsible for responsibilities from an early age. Meanwhile, the negative impact caused is the loss of the right to education, limited association, triggering the perpetrator to experience depression, affecting health, especially for women, vulnerable to divorce and domestic violence (KDRT). This phenomenon is a deviation from the rights of children. Thus, the existence of the practice of underage marriages can cause child protection not to be implemented, especially in terms of education.
PERAN KANTOR PERTANAHAN DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH TERINDIKASI OVERLAPPING UNTUK MEWUJUDKAN KEPASTIAN HUKUM DI KABUPATEN SUKOHARJO Pingky Ardiana Indriani; Susilowardani Susilowardani; Desi Syamsiah
Jurnal Ilmiah Hospitality Vol 11 No 1: Juni, 2022 (Sepcial Issue)
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jih.v11i1.1798

Abstract

Land plays an important role in human life. So important is land for humans that it creates a desire to control and own it. This sense of ownership has led to land disputes. The dispute that arises is the issuance of duplicate land rights (dual certificates) by the Land Office. This research is an empirical legal research with research data sources derived from primary data (interviews) and secondary data (library studies). The research results that have been collected are then analyzed qualitatively. Settlement of land disputes at the Sukoharjo Land Office is first resolved through mediation between the parties with the presence of a third party as a mediator, if in mediation no agreement is reached between the parties then the dispute process is continued through the courts. Land Office officials should be more careful and thorough, especially when measuring and mapping
PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SEBAGAI AKIBAT FORJE MAJEUR KARENA PANDEMIC COVID 19 Desi Syamsiah
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (234.306 KB) | DOI: 10.24269/ls.v4i1.2783

Abstract

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait peneyelesaianya perjanjian hutangpiutang dalam masa pendemic covid 19 dengan kondisi forjer majeur. Setiap perjanjianharuslah tunduk pada asas itikad baik (bonafide / good faith) dalam pelaksanaannyakarena sifatnya yang mengikat seperti sebuah undang-undang. Pengecualian dariketentuan tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaanmemaksa (force majeure) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata.Kendati demikian, kewajiban di bawah perjanjian bisa jadi tidak dapat dilaksanakankarena munculnya keadaan memaksa atau overmacht. Metode penelitian yangdigunakan adalah normatif yuridis. hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwaForce majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakankeadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karenakeadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atauperistiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sehinnga sidebitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.
PERSPEKTIF HUKUM EKSEKUSI ATAS OBJEK DIBEBANI HAK TANGGUNGAN Desi Syamsiah; Reky Nurviana
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3: Januari 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.499 KB)

Abstract

Hukum Jaminan adalah hukum yang mengatur tentang Lembaga Jaminan di Indonesia. Salah satu lembaga jaminan di Indonesia adalah tentang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adalah Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Objek hak tanggungan terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Hak Tanggungan yaitu hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah Negara. Jika kemudian debitur melakukan wanprestasi maka akan dilakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan yaitu antara lain dengan titel eksekutorial dan pelelangan
DINAMIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI ERA DIGITAL Putri Maha Dewi; Desi Syamsiah; Karmina Siska
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 9: April 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/mbi.v17i9.374

Abstract

Marriage is the union of two families that is legalized by society, law and religion. Provisions regarding marriage have been regulated in Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 which is referred to as the Marriage Law. The Marriage Law stipulates that the minimum age limit for the two prospective brides to be able to marry is 19 (nineteen) years. If in the implementation of marriage, one or both of them is not yet 19 years old, then the event is referred to as underage marriage. The occurrence of this phenomenon is motivated by various things, one of which is digital technology. If there is a deviation from the provisions of the time limit, the marriage may be carried out on condition that it obtains permission from the court in advance. This study aims to determine how the dynamics of underage marriage in the digital era. This paper uses a normative legal research method that examines secondary data. The results of this study indicate that in this digital era the number of underage marriages has increased significantly, especially during the COVID-19 pandemic which requires educational activities to be carried out online. This can be seen from the request for a marriage dispensation submitted to the court which occurred during the COVID-19 pandemic.
SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KARANGANYAR Desi Syamsiah
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 7: Juli 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tanah merupakan benda yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah dapat diwujudkan melalui pendaftaran tanah. Pemerintah telah mengatur Pendaftaran tanah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat di Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan sistem pendaftaran tanah kepemilikan seseorang atas tanah memiliki kepastian hukum dan terwujud rasa aman dalam memanfaatkan tanah
IMPLEMENTASI PROGRAM JAMINAN SOSIAL BPJS KETENAGAKERJAAN TERHADAP PEKERJA PT SARI WARNA ASLI GARMENT SURAKARTA Yessica Sharon Sathya; Desi Syamsiah; Febri Atikawati Wiseno Putri
Jurnal Cakrawala Ilmiah Vol. 3 No. 9: Mei 2024
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Tujuan artikel ini adalah untuk mempelajari, mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana proses implementasi pelaksanaan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan berserta dengan hambatannya di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta. Penelitian ini menggunakan penelitian hukum empirisdengan jenis penelitian bersifat kualitatif. Pendekatan penelitian yang digunakan penulis dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan sistematis dan subjektif. Bahan hukum yang penulis gunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Teknik pengumpulan bahan hukum yang dilakukan penulis menggunakan teknik studi dokumentasi atau bahan pustaka, observasi dan wawancara dari beberapa pekerja dan klarifikasi dari pengusaha PT Sari Warna Asli Garment Surakarta, serta dari pihak BPJS Ketenagakerjaan Surakarta untuk menemukan bahan hukum terkait implementasi pelaksanaan jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta. Teknik analisis bahan hukum menggunakan metode triangulasi yang terdiri dari reduksi data, penyajian data dan verifikasi atau penarikan kesimpulan dalam proses siklus interaktif. Hasil Penelitian dan analisis data dapat disimpulkan bahwa penerapan program jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta dilaksanakan sesuai dengan arahan pemerintah yang mewajibkan seluruh pekerja di Indonesia mendapatkan 5 (lima) perlindungan jaminan sosial yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) sesuai dengan amanat pemerintah yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 sehingga terpenuhinya kriteria pada teori kebenaran koherensi. Dalam penerapan program jaminan sosial dilakukan oleh BPJS Ketenagakerjaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 yang dilaksanakan di PT Sari Warna Asli Garment Surakarta terdapat hambatan yang disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain faktor internal yang meliputi sikap karakter pekerja, riwayat pendidikan pekerja, dan keinginan pekerja untuk pindah-pindah pekerjaan serta faktor eksternal yang meliputi sikap ketanggapan dari petugas PBJS ketenagakerjaan, perubahan ketentuan kebijakan dan aturn dalam BPJS Ketenagakerjaan
DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN Syamsiah, Desi; Bao, Riki Martin Bala; Yuliana, Nur Fatihah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2988

Abstract

Penerapan asas pacta sunt servanda merupakan tujuan utama pendekatan sistem hukum Indonesia terhadap hukum kontrak. Prinsip dasar hukum kontrak adalah pacta sunt servanda, atau persyaratan untuk ditegakkannya perjanjian. Prinsip ini menekankan betapa pentingnya bagi para pihak dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajiban mereka dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya atau bahwa setiap pihak dalam perjanjian wajib menaati ketentuan-ketentuannya. Berdasarkan temuan penelitian, pembeli yang mengabaikan asas pacta sunt servanda dapat diwajibkan oleh hukum untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1246 KUH Perdata. Artikel ini memiliki tujuan guna memahami implementasi asas pacta sunt servanda dalam hukum kontrak. Metodologi penelitian yuridis normatif yang diterapkan adalah memadukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang mengacu pada doktrin hukum. Metodologi riset normatif atau doktrinal ini berupaya memahami mekanisme internal hukum positif. Disebut juga penelitian hukum normatif/riset hukum yuridis normatif. Kesimpulan riset ini menunjukkan ketertautan antara hukum kontrak dengan asas pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda menjunjung tinggi kepercayaan yang ditanamkan para pihak ketika membuat perjanjian.
Co-Authors Asri Agustiwi Bao, Riki Martin Bala Febri Atikawati Wiseno Putri Hapriyanto, Aditya Restu Karmina Siska Karmina Siska Pingky Ardiana Indriani Putri Maha Dewi Reky Nurviana Susilowardani Susilowardani Susilowardani Susilowardani, Susilowardani Yessica Sharon Sathya Yuliana, Nur Fatihah Yusrina Arifah