Garuda - Garba Rujukan Digital

KAJIAN TERKAIT KEABSAHAN PERJANJIAN E-COMMERCE BILA DITINJAU DARI PASAL 1320 KUHPerdata TENTANG SYARAT SAH PERJANJIAN Desi Syamsiah
Jurnal Inovasi Penelitian Vol 2 No 1: Juni 2021
Publisher : Sekolah Tinggi Pariwisata Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/jip.v2i1.1443

Meningkatnya pengguna internet menjadikan peluang bagi banyak pelaku usaha untuk menjual produknya melalui internet. Kegiatan jual beli melalui internet ini dikenal dengan nama electronic commerce atau e commerce. E commerce sendiri mempunyai kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari e commerce yaitu dapat melakukan transaksi jual beli ke berbagai wilayah di Indonesia bahkan sampai ke luar negeri. Selain itu kekurangan e commerce sendiri yaitu tidak bertemunya penjual dan pembeli sehingga rawan terjadi penipuan. E commerce atau electronic commerce sama dengan perjanjian konvensional yang keabsahannya diatur didalam pasal 1320 KUHPerdata. Dimana ada empat (4) syarat sahnya perjanjian yaitu kesepakatan, kecakapan, obyek tertentu dan sebab yang halal. Kecakapan menjadi hal yang dipertanyakan karena pada saat transaksi terjadi para pihak tidak bertemu dan hanya melalui aplikasi. Penelitian ini merupakan jenis penelitian normatif. Penelitian yang mengkaji melalui aturan yang sudah ada dan melalui bahan pustaka.

PENYELESAIAN PERJANJIAN HUTANG PIUTANG SEBAGAI AKIBAT FORJE MAJEUR KARENA PANDEMIC COVID 19 Desi Syamsiah
Legal Standing : Jurnal Ilmu Hukum Vol 4, No 1 (2020): Maret
Publisher : Universitas Muhammadiyah Ponorogo

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji terkait peneyelesaianya perjanjian hutangpiutang dalam masa pendemic covid 19 dengan kondisi forjer majeur. Setiap perjanjianharuslah tunduk pada asas itikad baik (bonafide / good faith) dalam pelaksanaannyakarena sifatnya yang mengikat seperti sebuah undang-undang. Pengecualian dariketentuan tersebut ditemukan dalam ketentuan yang mengatur tentang keadaanmemaksa (force majeure) yaitu dalam Pasal 1244 dan Pasal 1245 KUHPerdata.Kendati demikian, kewajiban di bawah perjanjian bisa jadi tidak dapat dilaksanakankarena munculnya keadaan memaksa atau overmacht. Metode penelitian yangdigunakan adalah normatif yuridis. hasil yang didapat dalam penelitian ini bahwaForce majeure atau yang sering diterjemahkan sebagai keadaan memaksa merupakankeadaan dimana seorang debitur terhalang untuk melaksanakan prestasinya karenakeadaan atau peristiwa yang tidak terduga pada saat dibuatnya kontrak. Keadaan atauperistiwa tersebut tidak dapat dipertanggung jawabkan kepada debitur, sehinnga sidebitur tersebut tidak dalam keadaan beritikad buruk.

PERSPEKTIF HUKUM EKSEKUSI ATAS OBJEK DIBEBANI HAK TANGGUNGAN Desi Syamsiah; Reky Nurviana
Jurnal Pendidikan Dasar dan Sosial Humaniora Vol. 1 No. 3: Januari 2022
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (280.499 KB)

Hukum Jaminan adalah hukum yang mengatur tentang Lembaga Jaminan di Indonesia. Salah satu lembaga jaminan di Indonesia adalah tentang Hak Tanggungan. Hak Tanggungan adalah Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain. Objek hak tanggungan terdapat pada Pasal 4 ayat (1) Undang – Undang Hak Tanggungan yaitu hak atas tanah yang dapat dibebani hak tanggungan adalah Hak Milik, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Atas Tanah Negara. Jika kemudian debitur melakukan wanprestasi maka akan dilakukan eksekusi terhadap objek Hak Tanggungan yaitu antara lain dengan titel eksekutorial dan pelelangan

DINAMIKA PERKAWINAN DI BAWAH UMUR DI ERA DIGITAL Putri Maha Dewi; Desi Syamsiah; Karmina Siska
Media Bina Ilmiah Vol. 17 No. 9: April 2023
Publisher : LPSDI Bina Patria

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.33578/mbi.v17i9.374

Marriage is the union of two families that is legalized by society, law and religion. Provisions regarding marriage have been regulated in Law Number 1 of 1974 in conjunction with Law Number 16 of 2019 which is referred to as the Marriage Law. The Marriage Law stipulates that the minimum age limit for the two prospective brides to be able to marry is 19 (nineteen) years. If in the implementation of marriage, one or both of them is not yet 19 years old, then the event is referred to as underage marriage. The occurrence of this phenomenon is motivated by various things, one of which is digital technology. If there is a deviation from the provisions of the time limit, the marriage may be carried out on condition that it obtains permission from the court in advance. This study aims to determine how the dynamics of underage marriage in the digital era. This paper uses a normative legal research method that examines secondary data. The results of this study indicate that in this digital era the number of underage marriages has increased significantly, especially during the COVID-19 pandemic which requires educational activities to be carried out online. This can be seen from the request for a marriage dispensation submitted to the court which occurred during the COVID-19 pandemic.

SOSIALISASI TENTANG PENTINGNYA PENDAFTARAN HAK ATAS TANAH BAGI MASYARAKAT DI KABUPATEN KARANGANYAR Desi Syamsiah
JURNAL PENGABDIAN MANDIRI Vol. 2 No. 7: Juli 2023
Publisher : Bajang Institute

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Tanah merupakan benda yang memiliki nilai yang sangat tinggi. Kepastian hukum atas kepemilikan hak atas tanah dapat diwujudkan melalui pendaftaran tanah. Pemerintah telah mengatur Pendaftaran tanah melalui Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1997. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa penyuluhan hukum dalam bentuk ceramah terkait Sosialisasi Tentang Pentingnya Pendaftaran Hak Atas Tanah Bagi Masyarakat di Desa Karangmojo, Kecamatan Tasikmadu, Kabupaten Karanganyar dan diikuti dengan tanya jawab dan diskusi. Dengan sistem pendaftaran tanah kepemilikan seseorang atas tanah memiliki kepastian hukum dan terwujud rasa aman dalam memanfaatkan tanah

DASAR PENERAPAN ASAS PACTA SUNT SERVANDA DALAM PERJANJIAN Syamsiah, Desi; Bao, Riki Martin Bala; Yuliana, Nur Fatihah
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 9 No 2 (2023): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v9i2.2988

Penerapan asas pacta sunt servanda merupakan tujuan utama pendekatan sistem hukum Indonesia terhadap hukum kontrak. Prinsip dasar hukum kontrak adalah pacta sunt servanda, atau persyaratan untuk ditegakkannya perjanjian. Prinsip ini menekankan betapa pentingnya bagi para pihak dalam suatu perjanjian untuk memenuhi kewajiban mereka dengan cara yang sesuai dengan ketentuan-ketentuannya atau bahwa setiap pihak dalam perjanjian wajib menaati ketentuan-ketentuannya. Berdasarkan temuan penelitian, pembeli yang mengabaikan asas pacta sunt servanda dapat diwajibkan oleh hukum untuk memberikan ganti rugi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1246 KUH Perdata. Artikel ini memiliki tujuan guna memahami implementasi asas pacta sunt servanda dalam hukum kontrak. Metodologi penelitian yuridis normatif yang diterapkan adalah memadukan pendekatan perundang-undangan dan konseptual yang mengacu pada doktrin hukum. Metodologi riset normatif atau doktrinal ini berupaya memahami mekanisme internal hukum positif. Disebut juga penelitian hukum normatif/riset hukum yuridis normatif. Kesimpulan riset ini menunjukkan ketertautan antara hukum kontrak dengan asas pacta sunt servanda. Pacta sunt servanda menjunjung tinggi kepercayaan yang ditanamkan para pihak ketika membuat perjanjian.

SOSIALISASI TENTANG PENGUATAN FUNGSI KEPALA DESA SEBAGAI MEDIATOR DALAM PENYELESAIAN PERKARA HUKUM PERDATA TERKAIT TANAH DAN WARIS PADA TINGKAT DESA DI DESA MULUR, KECAMATAN BENDOSARI, KABUPATEN SUKOHARJO Susilowardani, Susilowardani; Syamsiah, Desi
E-Amal: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4 No 3: September-Desember 2024
Publisher : LP2M STP Mataram

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47492/eamal.v4i3.3576

Kasus sengketa tanah merupakan permasalahan yang dari zaman ke zaman tidak pernah terhenti. Secara kultural, masyarakat desa menggunakan pranata lokal berbasis kearifan lokal dalam menyelesaikan konflik dan perselisihan. Kepala Desa memiliki peran penting dalam penyelesaian berbagai konflik dan permasalahan di tingkat desa untuk menghindari konflik dan permasalahan tersebut semakin memburuk atau terjadinya sengketa. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa yang menegaskan fungsi kepala desa sebagai penyelesai dalam perselisihan. Putusan yang dihasilkan sebagai hasil mediasi yang dilakukan oleh Kepala Desa itu bersifat kesepakatan yang terjadi diantara para pihak yang bersengketa, maka kesepakatan itu bisa masuk sebagai sebuah perjanjian yang mempunyai asas hukum “Pacta Sunt Servanda” dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata. Akibat dari asas pacta sunt servanda adalah perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali tanpa persetujuan dari pihak lain. Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini merupakan tri dharma ke tiga dari tri dharma perguruan tinggi yang berupa Sosialisasi tentang penguatan fungsi kepala desa sebagai mediator dalam penyelesaian perkara hukum perdata terkait tanah dan waris pada tingkat desa di desa mulut, kecamatan bendosari, kabupaten sukoharjo

TINJAUAN HUKUM TERHADAP PROBLEMATIKA PAJAK BERGANDA PENGHASILAN PADA PEKERJA JARAK JAUH (REMOTE WORKER) DAN CONTENT CREATOR CROSS-PLATFORM Syamsiah, Desi; Sarosa, Budi; Damayanti, Elvina Eka; Ramadhani, Novilla Priyanka
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 1 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i1.4168

Globalisasi dan perkembangan teknologi digital telah melahirkan fenomena pekerja jarak jauh (remote worker) dan content creator cross-platform yang bekerja melampaui batas negara. Situasi ini menimbulkan kompleksitas dalam bidang perpajakan, khususnya terkait potensi terjadinya pajak berganda penghasilan. Pajak berganda terjadi ketika penghasilan yang sama dikenakan pajak oleh dua yurisdiksi berbeda akibat tumpang tindih aturan perpajakan. Di Indonesia, pajak penghasilan diatur dalam Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 juncto Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan, namun belum secara spesifik mengakomodasi karakteristik unik pekerja digital lintas negara. Meskipun tersedia mekanisme Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 25/PMK.03/2018, implementasinya masih menghadapi tantangan karena ketidakjelasan status permanen establishment dan jurisdiksi perpajakan. Penulisan ini menganalisis problematika pajak berganda pada remote worker dan content creator dengan pendekatan yuridis normatif untuk mengidentifikasi solusi harmonisasi perpajakan yang adil dan efektif.

ANALISIS HUKUM PIDANA EKONOMI PADA MIXING SERVICES DAN JEJARING PENCUCIAN UANG CRYPTOCURRENCY Eka Damayanti, Elvina; Syamsiah, Desi; Sarosa, Budi; Pribadi, Insan
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.4740

Era digital telah mentransformasi lanskap keuangan global melalui perkembangan cryptocurrency, yang memunculkan inovasi sekaligus tantangan kompleks dalam rezim hukum pidana ekonomi. Sejak kemunculan Bitcoin pada 2009, teknologi blockchain telah membuka ruang transaksi digital yang dapat melewati batas-batas yurisdiksi konvensional, memfasilitasi praktik mixing services yang berpotensi menjadi media pencucian uang canggih. Dengan pertumbuhan cryptocurrency global mencapai kapitalisasi pasar lebih dari $2 triliun pada 2021, jejaring pencucian uang digital semakin sophisticated, menghadirkan kompleksitas yuridis yang membutuhkan pendekatan hukum pidana ekonomi komprehensif. Penelitian ini menganalisis mekanisme hukum pidana dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindak praktik pencucian uang melalui mixing services cryptocurrency, dengan fokus pada kerangka regulasi, modus operandi jejaring kriminal, dan strategi penegakan hukum yang efektif. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengeksplorasi kerangka hukum nasional dan internasional, menganalisis studi kasus, serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum pidana ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi cryptocurrency.

ANALISIS HUKUM PIDANA EKONOMI PADA MIXING SERVICES DAN JEJARING PENCUCIAN UANG CRYPTOCURRENCY Elvina Eka Damayanti; Desi Syamsiah; Budi Sarosa; Insan Pribadi
JURNAL HUKUM DAS SOLLEN Vol 11 No 2 (2025): Jurnal Hukum Das Sollen
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Islam Indragiri

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32520/das-sollen.v11i2.4740

Era digital telah mentransformasi lanskap keuangan global melalui perkembangan cryptocurrency, yang memunculkan inovasi sekaligus tantangan kompleks dalam rezim hukum pidana ekonomi. Sejak kemunculan Bitcoin pada 2009, teknologi blockchain telah membuka ruang transaksi digital yang dapat melewati batas-batas yurisdiksi konvensional, memfasilitasi praktik mixing services yang berpotensi menjadi media pencucian uang canggih. Dengan pertumbuhan cryptocurrency global mencapai kapitalisasi pasar lebih dari $2 triliun pada 2021, jejaring pencucian uang digital semakin sophisticated, menghadirkan kompleksitas yuridis yang membutuhkan pendekatan hukum pidana ekonomi komprehensif. Penelitian ini menganalisis mekanisme hukum pidana dalam mengidentifikasi, mencegah, dan menindak praktik pencucian uang melalui mixing services cryptocurrency, dengan fokus pada kerangka regulasi, modus operandi jejaring kriminal, dan strategi penegakan hukum yang efektif. Metode penelitian yuridis normatif digunakan untuk mengeksplorasi kerangka hukum nasional dan internasional, menganalisis studi kasus, serta merumuskan rekomendasi kebijakan hukum pidana ekonomi yang adaptif terhadap perkembangan teknologi cryptocurrency.

Title

Found 16 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 16 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 16 Documents
Search