Claim Missing Document
Check
Articles

Found 3 Documents
Search

EFEKTIVITAS YURISDIKSI MAHKAMAH INTERNASIONAL DALAM PENEGAKAN HUKUM HUMANITER TERKAIT KEJAHATAN PERANG DAN PEMINDAHAN PAKSA DI GAZA Rifa'i, Iman Jalaludin; Yuhandra, Erga; Fathurrahman, Fathur; Akbar, Satria
Jurnal Ilmiah Dinamika Hukum Vol 26 No 2 (2025): Edisi Oktober 2025
Publisher : Universitas Stikubank

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35315/dh.v26i2.10407

Abstract

The effectiveness of the jurisdiction of the International Court of Justice (ICJ) in enforcing international humanitarian law related to war crimes and forced displacement in Gaza faces complex challenges. Although the ICJ has international legal authority to adjudicate violations of international obligations, the implementation of ICJ decisions, in particular provisional measures that have been issued regarding Gaza, are often ignored by Israel. This non-compliance is further complicated by global political factors, especially the United States' support for the temporary relocation policy of Gazans which exacerbates patterns of forced displacement. This research uses a normative juridical method, with a focus on studying international legal norms, such as the 1945 Statute of the International Court of Justice, the 1949 Geneva Convention IV, and the 1998 Rome Statute. A conceptual approach is used to dissect the concept of the effectiveness of the ICJ's jurisdiction, while a case approach is applied in analyzing the application of the ICJ's jurisdiction to the post-2023 Gaza conflict. political domination of big countries. Therefore, strengthening the ICJ's jurisdiction requires effective compliance system reform and firmer political support from the international community so that the ICJ does not simply become a normative symbol.
Membangun Ketangguhan Sekolah Melalui Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) Di SMK Muhammadiyah Kupang Handayani, Suci Lestari; Bahri, Syamsul; Kiwang, Amir S; Cahyaningtias, Cahyaningtias; Arif, Farida M; Abdulrahman, Irzani Andi; Akbar, Satria; Irfan, Andi; Nurdin, Nurdin
IHSAN : JURNAL PENGABDIAN MASYARAKAT Vol 7, No 2 (2025): Ihsan: Jurnal Pengabdian Masyarakat (Oktober)
Publisher : University of Muhammadiyah Sumatera Utara

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.30596/ihsan.v7i2.25982

Abstract

Kota Kupang memiliki tingkat kerentanan tinggi terhadap berbagai bencana alam, seperti banjir, angin kencang, dan gempa bumi. Untuk meningkatkan kesiapsiagaan sekolah menghadapi bencana, Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) dilaksanakan di SMK Muhammadiyah Kupang oleh MDMC PWM NTT. Program ini bertujuan membangun ketangguhan sekolah melalui edukasi kebencanaan, pelatihan, dan simulasi. Metode kegiatan mencakup ceramah interaktif, ice breaking, dan simulasi evakuasi. Kegiatan yang dilaksanakan berhasil meningkatkan tingkat pemahaman siswa tentang SPAB serta keterlibatan aktif seluruh warga sekolah. Kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua memiliki peran strategis dalam mewujudkan budaya sadar bencana. Selain itu, kegiatan ini juga mendorong kepedulian lingkungan melalui pengelolaan sampah dan konservasi energi. Kegiatan SPAB yang terintegrasi dalam orientasi siswa baru terbukti efektif dalam menyampaikan materi kebencanaan secara aplikatif dan menyenangkan. Program ini layak direplikasi di sekolah lain sebagai langkah preventif menghadapi bencana. 
Implementasi Prinsip Good Governance Dalam Pengelolaan Dana Desa Studi Kasus Di Kabupaten Kuningan: Implementation of Good Governance Principles in Village Fund Management: A Case Study of Kuningan Regency Rifa'i, Iman; Yuhandra, Erga; Budiman, Haris; Akbar, Satria; Asiyah, Mina Rabiatul
Constitution Journal Vol. 4 No. 2 (2025): Constitution Journal December 2025
Publisher : UIN Kiai Haji Ahmad Sidiq Jember

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.35719/constitution.v4i2.217

Abstract

Village Fund policies have undergone regulatory changes to strengthen fiscal governance, yet their implementation remains hindered by inconsistencies among national, regional, and village regulations. The weakness of good governance does not stem from a lack of rules, but from misalignment between normative designs and local practices. Accountability is carried out administratively but has not fully reached substantive public oversight, while community participation and access to information remain procedural. Using a normative juridical method, this study formulates two key issues: the principles of good governance as legal foundations for Village Fund management, and the rule of law and oversight mechanisms as instruments to reinforce them. Based on the Village Law and related regulations, the findings show weak legal harmonization and ineffective supervision, resulting in formalistic accountability and suboptimal legal control. Strengthening regulatory synchronization, enhancing village institutional capacity, and internalizing good governance principles are essential to achieving transparent, accountable, and law-based Village Fund governance. Abstrak Kebijakan Dana Desa telah mengalami perubahan regulasi untuk memperkuat tata kelola fiskal, namun implementasinya masih terganggu oleh disharmoni antara regulasi nasional, daerah, dan desa. Lemahnya good governance bukan karena kekurangan aturan, tetapi karena ketidaksesuaian antara desain normatif dan praktik lokal. Akuntabilitas berjalan secara administratif namun belum menyentuh pengawasan publik yang substansial, sementara partisipasi dan akses informasi masih bersifat prosedural. Penelitian dengan metode yuridis normatif ini merumuskan dua masalah: prinsip good governance sebagai asas hukum pengelolaan Dana Desa, serta supremasi hukum dan mekanisme pengawasan sebagai instrumen penguatnya. Berbasis UU Desa dan regulasi terkait, hasil penelitian menunjukkan lemahnya sinkronisasi hukum dan pengawasan, sehingga akuntabilitas menjadi formalistik dan kontrol hukum kurang optimal. Diperlukan penguatan harmonisasi regulasi, peningkatan kapasitas desa, dan internalisasi prinsip good governance untuk mewujudkan tata kelola Dana Desa yang transparan, akuntabel, dan berbasis hukum.