Claim Missing Document
Check
Articles

Found 5 Documents
Search

BIMBINGAN TEKNIS PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN BADAN USAHA MILIK DESA DI KECAMATAN TELLULIMPOE KABUPATEN BONE Abdullah, Muh Tang; Hans, Amril; Nasution, Adnan; Yani, Andi Ahmad
Jurnal Pemberdayaan: Publikasi Hasil Pengabdian Kepada Masyarakat Vol 4, No 2 (2020)
Publisher : Universitas Ahmad Dahlan, Yogyakarta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (482.727 KB) | DOI: 10.12928/jp.v4i2.1950

Abstract

Permasalahan empirik Badan Usaha Milik Desa adalah lemahnya kapasitas kelembagaan, yang meliputi lemahnya manajemen pengelolaan, rendahnya kualitas pengelola, dan lemahnya permodalan dan regulasi yang mendukung. Sehingga membutuhkan bimbingan teknis untuk peningkatan kapasitas kelembagaan. Kegiatan ini dilakukan melalui metode bimbingan teknis di Kecamatan Tellulimpoe Kabupaten Bone. Kegiatan tersebut telah dilakukan pada tanggal 28-29 Agustus 2019 bertempat di Aula Kantor Kecamatan. Bimbingan teknis ini diikuti oleh 35 peserta dari 11 Desa. Hasil yang diperoleh setelah di evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pengetahuan dan keterampilan yang signifikan bagi peserta setelah mengikuti seluruh rangkaian materi yang disediakan. Tindak lanjut dari kegiatan ini disarankan agar pemerintah desa dan pengelola untuk mengambil kebijakan dan langkah secara teknis untuk meningkatkan profesionalisme pengelolaan dan lebih mengenali potensi bisnis inti Badan Usaha Milik Desa di setiap desa.
Efektivitas Kebijakan Penanggulangan Bencana Dalam Konteks Pembangunan Daerah: Studi Kasus Kota Makassar Khairina, Sitti Hadhira; Hans, Amril; Arif, Irma Ariyanti
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 4 Issue 2 December 2024
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v4i2.36264

Abstract

Abstract The study aims to determine and describe the mitigation of flood disaster management in Makassar City by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Makassar City. This research uses a descriptive qualitative approach with primary data sources obtained through observations and interviews. The secondary data was obtained from data from the Makassar City Flood Disaster Management Agency (BPBD). The results of this study show that the mitigation of flood disaster management by BPBD Makassar City has been carried out structurally and nonstructurally. Structurally, BPBD Makassar City has made efforts to mitigate flood disaster management such as the construction and rehabilitation of urban drainage systems, as well as creating early warning systems. Meanwhile, for non-structural mitigation efforts carried out by BPBD Makassar City, namely making disaster-prone maps, monitoring disaster-prone locations, installing evacuation routes, building capacity in increasing BPBD Makassar City apparatus resources, and conducting socialization and training on disaster mitigation. However, in its implementation there are various kinds of obstacles such as, lack of Human Resources (HR) / Personnel owned by BPBD Makassar City so that it requires coordination and cooperation with related agencies or institutions. In addition, obstacles that are also often faced are community responses in receiving these early warnings, such as indifference, confusion, or panic that can hinder an effective response. Not only that, the budget shortfall is also an obstacle in the implementation of disaster management mitigation in terms of increasing the capacity of personnel in BPBD Makassar City.     Abstrak Penelitian bertujuan untuk mengetahui dan mendeskripsikan mitigasi penanggulangan bencana banjir di Kota Makassar oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Makassar. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan sumber data primer diperoleh melalui hasil observasi dan wawancara. Adapun data sekunder diperoleh dari data Badan Penanggulangan Bencana Banjir (BPBD) Kota Makassar. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa mitigasi penanggulangan bencana banjir oleh BPBD Kota Makassar telah dilakukan secara struktural dan nonstruktural. Secara struktural, BPBD Kota Makassar telah melakukan upaya mitigasi penanggulangan bencana banjir seperti pembangunan dan rehabilitasi sistem drainase perkotaan, serta membuat sistem peringatan dini. Sedangkan, untuk upaya mitigasi nonstruktural yang dilakukan oleh BPBD Kota Makassar yaitu pembuatan peta rawan bencana, pemantauan lokasi rawan bencana, pemasangana jalur evakuasi, membangun kapasitas dalam peningkatan sumber daya aparatur BPBD Kota Makassar, serta melakukan sosialisasi dan pelatihan tentang mitigasi bencana. Akan tetapi, dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala seperti, kurangnya Sumber Daya Manusia (SDM) atau Personil yang dimiliki oleh BPBD Kota Makassar sehingga membutuhkan adanya koordinasi serta kerja sama dengan instansi atau Lembaga yang terkait. Selain itu, kendala yang juga sering dihadapi yaitu respon masyarakat dalam menerima peringatan dini tersebut, seperti ketidakpedulian, kebingungan, atau kepanikan yang dapat menghambat respon yang efektif. Tak hanya itu, kekurangan anggaran juga menjadi kendala dalam pelaksanaan mitigasi penanggulangan bencana dalam hal peningkatan kapasitas personil yang ada di BPBD Kota Makassar.
Paradigma Baru Pengelolaan Sampah: Peran Budaya Organisasi dan Kapabilitas Dinamis dalam Program Bank Sampah Wandira, Rezky Surya; Susanti, Gita; Hans, Amril
PAMARENDA : Public Administration and Government Journal Vol. 4 No. 2 (2024): Edisi November
Publisher : Program Studi Ilmu Pemerintahan, FISIP - Universitas Halu Oleo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.52423/pamarenda.v4i2.49

Abstract

Pengelolaan sampah yang efektif menjadi tantangan besar di kota-kota berkembang, termasuk Kota Makassar, dengan meningkatnya volume sampah dan rendahnya kesadaran masyarakat. Penelitian ini bertujuan menganalisis penerapan dynamic governance dalam pengelolaan Bank Sampah di Kota Makassar melalui budaya organisasi, kapabilitas dinamis, dan perubahan yang terjadi. Studi ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan pengumpulan data melalui wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi, melibatkan informan dari Dinas Lingkungan Hidup, pengelola Bank Sampah, serta masyarakat. Hasil penelitian menunjukkan bahwa budaya organisasi yang mengedepankan kolaborasi, transparansi, dan partisipasi aktif masyarakat didukung oleh edukasi dan koordinasi yang berkelanjutan. Kapabilitas dinamis tercermin dalam thinking ahead (inovasi seperti penukaran sampah dengan emas), thinking again (evaluasi rutin untuk adaptasi strategi), dan thinking across (kolaborasi lintas sektor). Program Bank Sampah telah mengurangi volume sampah ke TPA, meningkatkan kesadaran masyarakat, dan memberikan manfaat ekonomi. Namun, tantangan seperti rendahnya peran serta masyarakat dan koordinasi antar-lembaga masih ada. Penelitian ini menyimpulkan bahwa penerapan dynamic governance mendukung keberlanjutan pengelolaan sampah melalui kolaborasi multi-sektoral dan perubahan pola pikir kolektif. Keberhasilan memerlukan komitmen lintas sektor yang lebih kuat, dengan edukasi dan inovasi berkelanjutan sebagai kunci keberlanjutan program.
Unraveling The Complexity of Urban Vulnerability: Challenges And Strategies In Addressing Social Urban Problem In South Sulawesi Yani, Andi Ahmad; Hans, Amril; Dewi, Dwiana Fajrinawati; Kasogi, Muhammad Adnan; Nugraha, Rahmat Nurul; Yahya, Andi Fitriyani
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 3 Issue 2 December 2023
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v3i2.32776

Abstract

Street children, homeless individuals, and beggars are intricate societal issues that predominantly manifest in urban regions, especially the urban areas of South Sulawesi. The South Sulawesi Provincial Government and the district/city governments in urban areas have implemented policies to address the issue of street children, homeless individuals, and beggars. However, these policies have not been effectively implemented and have not had a significant impact on addressing the problem in urban areas of South Sulawesi. The provincial and district/city administrations in South Sulawesi have four problems in addressing this social issue: family dysfunction, program limits, community involvement, and limited institutional capability. In South Sulawesi, the provincial and district/city administrations in metropolitan areas oversee inter-regional coordination plans and implement preventive, curative, and rehabilitative program strategies to address the issue of street children, beggars, and homeless individuals.
Multi Aktor Dalam Proses Perumusan Kebijakan Tarif Taksi Online Di Sulawesi Selatan Ma'ruf, Amar; Hans, Amril; Pauzi, Rizal; Chandra, Wahyu
Development Policy and Management Review (DPMR) Volume 4 Issue 1 June 2024
Publisher : Pusat Penelitian Kebijakan Pembangunan, Universitas Hasanuddin

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.61731/dpmr.v4i1.34536

Abstract

Dalam studi kebijakan publik, proses perumusan kebijakan dapat dilihat dari dua sudut pandang, yaitu sudut pandang administrasi dan sudut pandang politik. Sudut pandang administrasi menjelaskan tahapan-tahapan perumusan kebijakan. Sudut pandang politik menjelaskan pengambilan keputusan dalam proses kebijakan yang melibatkan banyak aktor-aktor kebijakan. Penelitian ini berfokus membahas proses perumusan kebijakan tarif taksi online di Sulawesi Selatan. Terdapat banyak pro-kontra pada hasil kebijakan ini. Hal itu menunjukkan adanya masalah dalam perumusan kebijakan. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis bagaimana peran multi aktor dalam proses perumusan kebijakan Tarif Taksi Online di Sulawesi Selatan. Metode penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bersifat deskriptif dengan sumber data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara. Adapun data sekunder diperoleh dari data Pemerintah Sulawesi Selatan, Dinas Perhubungan Provinsi Sulawesi Selatan dan DPRD Komisi D Provinsi Sulawesi Selatan. Penelitian ini menggunakan analisis teori Jaringan Aktor Kebijakan Kingdon (2014) yang terdiri dari 2 klasifikasi aktor, yakni aktor government dan aktor outside government. Hasil penelitian ini menunjukkan perumusan kebijakan tarif batas bawah dan batas atas taksi online di Sulawesi Selatan melibatkan multi aktor. Namun tidak semua aktor berperan aktif dalam perumusan kebijakan. Aktor-aktor yang terlibat tidak merepresentasikan kepentingan yang ada, terutama konsumen. Sehingga esensi dari perumusan kebijakan ini tidak tercapai.