Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2021 - 2026
3.99
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN: Jurnal Penelitian MIMBAR INTEGRITAS Jurnal Ilmiah Fenomena
Hadiyanto, Ide Prima
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences

Published : 25 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 6 Documents
Search
Journal : MIMBAR INTEGRITAS

 1 
PENDAMPINGAN HAK CIPTA BAGI YOUTUBERS DI KAMPUNG YOUTUBERS TAPEN KABUPATEN BONDOWOSO Hadiyanto, Ide Prima; Ibrahim, Muhammad Yusuf
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 1 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (295.385 KB) | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v1i1.1379

Abstract

Pelaku usaha di sektor ekonomi kreatif yakni youtuber memiliki kelemahan, yakni rendahnya pemahaman dan pengetahuan tentang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) khususnya hak cipta. Padahal HKI adalah suatu hak kebendaan yang dapat memberikan kenikmatan ekonomi bagi pemegang haknya. Dalam perspektif ekonomi HKI dapat disebut sebagai asset sedangkan dalam perspektif hukum HKI disebut sebagai hak. Dalam era teknologi saat ini justru nilai kepemilikan benda intangible jauh melebihi nilai dari benda tangible. Permasalahan yang dihadapi oleh mitra, diantaranya rendahnya pengetahuan hukum terhadap hak cipta. Hal tersebut dikarenakan sedikitnya literasi tentang Hak cipta di daerah. Solusi yang ditawarkan adalah memberikan pengetahuan hukum tentang hak cipta kepada mitra dalam bentuk sosialisasi maupun pendampingan dalam pendaftaran hak cipta bagi mitra. Tujuan dan target dari pengabdian ini adalah dimilikinya pemahaman yang tinggi tentang hak cipta sehingga mitra dapat mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya. Pendaftaran tersebut dapat memberikan perlindungan hukum dan menjadi Asset bagi mitra. Metode pelaksanaan kegiatan ini adalah dengan cara sosialisasi dan pendampingan pendaftaran hak cipta bagi mitra.
PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PERKARA PERCERAIAN DAN GUGATAN HARTA BERSAMA Hadiyanto, Ide Prima
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 3 No 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4017

Abstract

Hak-hak perempuan pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (UU Perkawinan) serta Kompilasi Hukum Islam (KHI) antara lain nafkah mut’ah, nafkah iddah, miskan, kiswah, mahar terhutang serta seperdua harta bersama. Penentuan dari jenis dan besaran nafkah tersebut ditentukan oleh Pengadilan atas dasar permohonan dari perempuan. Adapun hak-hak anak pascaperceraian sebagaimana diatur di dalam UU Perkawinan serta KHI adalah nafkah hadhanah yaitu biaya pemeliharaan serta pendidikan bagi anak yang menjadi tanggungjawab ayahnya. Akan tetapi apabila berdasarkan pertimbangan Pengadilan menyatakan bahwa laki-laki selaku ayah tersebut dianggap tidak mampu maka biaya tersebut juga menjadi tanggungjawab perempuan selaku ibu dari anaknya. Hak anak untuk mendapatkan pemeliharaan serta pendidikan tersebut merupakan manifestasi dari kewajiban orangtuanya sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak serta Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 97 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa apabila perkawinan putus karena perceraian, Janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta Bersama. Namun dalam Putusan Nomor:130/Pdt.G/2020/MS-Lgs gugatan pembagian harta bersama oleh penggugat / pihak istri tidak dapat diterima karena alasan tergugat masih berada di bawah pengampuan penggugat/mantan istrinya dan belum dilakukan pencabutan. Isu hukumnya yang diangkat adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap hak-hak istri atas harta bersama pasca perceraian. Dengan melakukan penelitian yuridis empiris dengan penelitian lapangan dan kepustakaan diperoleh kesimpulan perlindungan hukum pembagian harta bersama akibat perceraian terhadap tergugat di bawah pengampuan dapat diupayakan dengan pencabutan penetapan pengampuan terlebih dahulu kemudian melanjutkan kembali gugatan pembagian harta bersamanya agar persidangan dapat dilaksanakan
PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG RAHASIA DAGANG DALAM BENTUK PEMBINAAN EKONOMI KREATIF PADA USAHA KECIL MENENGAH RENGGINANG DI DESA SEMIRING KECAMATAN MANGARAN KABUPATEN SITUBONDO Sugeng, Tedjo Asmo; Hadiyanto, Ide Prima
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 1 No 1 (2022): JANUARI 2022
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (299.682 KB) | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v1i1.1381

Abstract

kegiatan pengabdian kepada masyarakat tentang perlindungan hukum bagi pemegang rahasia dagang dalam bentuk pembinaan ekonomi kreatif pada usaha kecil menengah rengginang di desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo dilakukan dalam rangka memberikan pengetahuan hukum tentang hak kekayaan intelektual khususnya rahasia dagang kepada pelaku usaha rengginang di desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Permasalahan yang dialami oleh mitra adalah rendahnya pengetahuan tentang Rahasia Dagang. Tujuan dan target dari kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini adalah dimilikinya pemahaman yang tinggi tentang Hak Kekayaan Intelektual khususnya rahasia dagang sehingga pelaku usaha ekonomi kreatif renggingang dapat mendaftarkan Kekayaan Intelektualnya. Metode pelaksanaan kegiatan ini dengan cara sosialisasi, pembinaan dan pendampingan pendaftaran rahasia dagang bagi pelaku usaha rengginang di desa Semiring Kecamatan Mangaran Kabupaten Situbondo. Rahasia dagang merupakan hak seseorang atau badan hukum atas perlindungan informasi yang dirahasiakan yang ada pada dirinya, untuk tidak diungkapkan oleh mereka kepada pihak lain, penguasaan atau penggunaan informasi yang dirahasiakan tanpa persetujuan oleh pihak lain atas informasi yang dimilikinya secara bertentangan dengan praktik-praktik perdagangan yang sehat atau jujur, informasi tersebut harus memiliki nilai ekonomis.
SOSIALISASI ANTI KORUPSI DAN ANTI NARKOBA DALAM IMPLEMENTASI 5A DI SMA NEGERI 1 SITUBONDO Yulianto, Irwan; Hadiyanto, Ide Prima
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 4 No 1 (2025): JANUARI 2025
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v4i1.5932

Abstract

Korupsi dan narkoba adalah dua ancaman utama yang merusak moral generasi muda. Sosialisasi nilai-nilai anti korupsi dan anti narkoba menjadi urgensi dalam pembentukan karakter siswa di tingkat sekolah menengah. Kegiatan pengabdian ini bertujuan untuk mengimplementasikan 5A (Anti Intoleransi, Anti Kekerasan Seksual, Anti Perundungan, Anti Korupsi dan Anti Narkoba) dalam sosialisasi di SMA Negeri 1 Situbondo. Metode yang digunakan adalah metode partisipatif dengan melibatkan siswa, guru, dan komunitas sekolah. Hasil menunjukkan peningkatan kesadaran siswa terhadap bahaya korupsi dan narkoba, perubahan sikap positif terhadap pencegahan, dan keterlibatan aktif dalam kampanye anti korupsi dan anti narkoba. Artikel ini memberikan panduan praktis untuk pelaksanaan kegiatan serupa di institusi pendidikan lain.
PENYUSUNAN RAPERDA PERUBAHAN KEPALA DESA SEBAGAI SARANA TRANSFORMASI REGULATIF PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SITUBONDO Oktavianti, Rindang Gici; Hadiyanto, Ide Prima
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 4 No 2 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v4i2.6734

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel membutuhkan landasan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kepala Desa sebagai instrumen transformasi regulatif pemerintahan desa di Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dan empiris partisipatif melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, Focus Group Discussion (FGD), serta dokumentasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan perubahan regulasi didasarkan pada lemahnya sistem pengawasan, ketimpangan relasi kewenangan, serta potensi politisasi jabatan kepala desa. Raperda ini memuat substansi perubahan yang mencakup mekanisme pemilihan, masa jabatan, hak dan kewajiban, etika jabatan, serta prosedur pemberhentian kepala desa secara transparan dan akuntabel. Batang tubuh Raperda juga merefleksikan prinsip-prinsip demokrasi desa, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penyusunan Raperda ini tidak hanya sebagai pembaruan hukum administratif, tetapi juga sebagai strategi reformasi tata kelola desa yang berkelanjutan. Raperda ini diharapkan mampu mewujudkan kepala desa yang profesional, berintegritas, serta responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.
SINERGI PEMERINTAH DAERAH DAN AKADEMISI DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 KABUPATEN SITUBONDO Oktavianti, Rindang Gici; Hadiyanto, Ide Prima; Muqsith, Abdurrahman; Oktafianto, Arifan
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7345

Abstract

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola aset yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, khususnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian, perubahan regulasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak bagi aparatur pemerintah daerah untuk memahami substansi dan implikasi hukum dari regulasi tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, sosialisasi, dan edukasi hukum kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar mampu mengimplementasikan perubahan peraturan dengan tepat. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen pengelolaan aset daerah sesuai norma baru yang diatur dalam peraturan tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah, terutama dalam aspek perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pengamanan, dan penghapusan aset. Selain itu, aparatur mulai memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar utama dalam tata kelola aset daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan daerah, memperkecil potensi penyimpangan administratif, serta mendukung terwujudnya good governance di Kabupaten Situbondo.
Co-Authors Agustin, Winda Ayu Atmanegara, Oktavira Ayu Imaniyah, Nurul Irwan Yulianto Muhammad Yusuf Ibrahim Muqsith, Abdurrahman Nagara, Faiga Oktafianto, Arifan Oktavianti, Rindang Gici Putra, Dicky Ardianto Septianti, Dian Ayu Siti Mutmainah Sugeng, Tedjo Asmo Syamsiar, Syamsiar