Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.798
P-Index
This Author published in this journals
All Journal CERMIN: Jurnal Penelitian MIMBAR INTEGRITAS Jurnal Ilmiah Fenomena Senadika
Oktavianti, Rindang Gici
Unknown Affiliation
Agriculture, Biological Sciences & Forestry Biochemistry, Genetics & Molecular Biology Chemical Engineering, Chemistry & Bioengineering Decision Sciences, Operations Research & Management Earth & Planetary Sciences Economics, Econometrics & Finance Education Industrial & Manufacturing Engineering Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Social Sciences Other

Published : 13 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

 1   2 
PENGATURAN TENTANG PERILAKU MEROKOK TERHADAP PENGENDARA KENDARAAN BERMOTOR DALAM PERSPEKTIF HUKUM PIDANA Oktavianti, Rindang Gici
FENOMENA Vol 18 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4429

Abstract

Kecelakaan lalu lintas ialah salah satu di antara sekian jumlah masalah lalu lintas yang banyak ditemui oleh pemerintahan di semua negara yang mana memiliki jumlah penduduk yang padat. Di Indonesia, kecelakaan lalu lintas adalah pembunuh nomor tiga. Para pengemudi kendaraan masih melakukan aktivitas lain dalam berkendara, yaitu merokok sambil berkendara. Yang mana tentunya sangat menganggu pengendara motor lain. Jenis penelitian ini adalah hukum normatif. Metode pendekatan yang digunakan adalah Statute Approach dan Conceptual Approach. Bahan hukum yang dipakai adalah Bahan Hukum Primer, Sekunder dan Tersier. Serta Metode Analisis yang digunakan adalah metode kualitatif. Kasus korban kecelakaan pengendara kendaraan dapat menuntut ganti rugi kepada pelanggar lalu lintas tersebut akan tetapi dengan membuat laporan kepada polisi dan korban harus dapat membuktikan hal tersebut. Perlindungan untuk korban sudah ada di Undang-Undang tetapi belum ada perlindungan korban terhadap pelanggar pengemudi yang merokok dijalan. Penerapan hukum bagi para pengendara kendaraan bermotor yang merokok disaat berkendara di jalan raya telah dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang akan tetapi belum maksimal. Korban dapat meminta hak nya untuk mendapatkan pertolongan dan perawatan sesuai dengan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan menunjukkan hak korban tersebut dapat diperoleh korban dari pihak yang bertanggung jawab.
TINJAUAN YURIDIS PEMBEBASAN LAHAN DALAM PROYEK PEMBANGUNAN JALAN TOL PROBOLINGGO-BANYUWANGI Husni, Rizaldi Malkan; Oktavianti, Rindang Gici
FENOMENA Vol 18 No 1 (2024): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v22i1.4430

Abstract

Undang-Undang Nomor 5 tahun 1960 tentang Peraturan Dasar-Dasar Pokok Agraria ialah hukum nasional di bidang pertanahan untuk seluruh rakyat Indonesia. Dalam pelaksanaannya, pengadaan tanah untuk infrastruktur pembangunan jalan diatur secara sistematis tentang pelaksanaan pengadaan tanah sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan. Akan tetapi dalam kenyataannya masih terdapat berbagai permasalahan hukum yang sering muncul di dalam proses pengadaan tanah yang menimbulkan sengketa. Metode penulisan yang digunakan adalah metode penulisan yuridis normatif. Tipe penulisan yuridis normatif yaitu pendekatan masalah yang mengkaji peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan buku-buku kepustakaan. Dan metode yang digunakan analisis kualitatif. Pemerintah telah menetapkan kebijakan untuk menanggulangi dampak yang terjadi di masyarakat akibat pembangunan jalan tol dan telah memenuhi hak-hak masyarakat secara hukum sesuai dengan peraturan pada bidang pengadaan lahan tanah yang digunakan pembangunan untuk kepentingan masyarakat umum. Namun kebutuhan masyarakat belum seluruhnya terpenuhi khususnya dalam menentukan besarnya ganti rugi kedua belah pihak menggunakan pedoman harga dari Lembaga atau Tim Penilai harga tanah, harga tersebut tidak bersifat mutlak tetapi dipandang sebagai acuan saja. Yang diutamakan dalam penentuan besarnya ganti rugi adalah hasil kesepakatan dalam muyawarah, sehingga masyarakat yang terdampak tidak dirugikan dalam pengadaan tanah untuk kepentingan umum.
TINJAUAN HUKUM PIDANA TERHADAP AKTIVITAS PENGATUR LALU LINTAS INFORMAL (Pak Ogah ): MENAKAR PENERAPAN IMPLEMENTASI PEMIDANAAN TERHADAP PAK OGAH DALAM PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN Oktavianti, Rindang Gici; Wahdaniya, Nadilla; Fanantha, Fenas Rizky
FENOMENA Vol 18 No 02 (2024): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.5573

Abstract

Mengatur Peran “Pak Ogah” dalam Manajemen Lalu Lintas di Indonesia,Profesi “Pak Ogah” berada di bawah manajemen jalan meskipun tidak ada penyebutan istilah secara langsung. Alat pemberi isyarat lalu lintas seharusnya merupakan alat, bukan individu, yang membantu tugas polisi (Pasal 1 Ayat 6, 11, 19). Keselamatan, ketertiban, dan kelancaran arus lalu lintas merupakan prioritas utama dalam manajemen lalu lintas seandainya ada gangguan yang membutuhkan tindakan segera. Jika “Pak Ogah” terbukti tidak efektif, pihak berwenang harus turun tangan karena hal ini menimbulkan risiko keselamatan dan bertentangan dengan hukum. Penegak hukum harus menindak manajemen lalu lintas yang tidak sah untuk memastikan keselamatan publik, menekankan perlunya kesempatan kerja yang legal dan penegakan hukum lalu lintas yang kuat untuk mengurangi risiko secara efektif. Pak Ogah atau juga sering disebut "polisi cepek" biasanya mengatur lalu lintas di titik jalan tertentu seperti di pertigaan atau putaran baik yang tidak dijaga polisi. Pak Ogah (illegal traffic wardens) adalah pengatur lalu lintas tidak resmi yang kebanyakan ditemukan di pertigaan (T-junctions), di putaran jalan (U-turns) dan persimpangan rel kereta api. Sedangkan menurut Charles A. Chopel dalam bukunya Violent conflict in Indonesia Pak Ogah (illegal traffic wardens) adalah pengatur jalan illegal yang biasanya meminta upah di jalan atas jasanya mengatur lalu lintas.Pak Ogah dapat menimbulkan kemacetan jalan karena terkadang hanya mendahulukan pengendara yang memberikan imbalan. Pak Ogah juga dapat berbahaya bagi pengendara karena meminta imbalan secara paksa atau menggunakan kekerasan.
URGENSI PENGKLASIFIKASIAN TANAMAN KECUBUNG (Datura Metel L) KE DALAM JENIS NAPZA Oktavianti, Rindang Gici; Intisor, Bagus Fatih
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6482

Abstract

Kekosongan hukum dalam pengklasifikasian tanaman kecubung kedalam jenis NAPZA dan juga Maraknya masyarakat yang menyalahgunakan tanaman kecubung sebagai alat rekreasional pengganti NAPZA dengan mengkonsumsi kecubung yang tersebar sehingga dikhawatirkan jika tidak ada peraturan yang melarangnya semua kalangan masyarakat akan mengkonsumsi kecubung sebagai pengganti NAPZA. Penelitian ini mengkaji urgensi pengklasifikasian tanaman kecubung ke dalam daftar Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif. Penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan peraturan perundang-undangan. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penulis menggunakan studi kepustakaan sebagai metode penelusuran, dan metode analisis bahan hukum yang digunakan untuk penulisan ini adalah kualitatif Penyalahgunaan tanaman ini semakin meningkat di kalangan remaja karena mudah diperoleh dan belum termasuk dalam regulasi NAPZA. Kesimpulan penelitian menegaskan pentingnya memasukkan tanaman kecubung ke dalam klasifikasi NAPZA untuk memperkuat pengawasan dan pengendalian peredarannya, serta memberikan landasan hukum yang jelas bagi penegak hukum dalam menangani kasus penyalahgunaannya.Direkomendasikan adanya revisi peraturan perundang-undangan terkait NAPZA dengan memasukkan tanaman kecubung sebagai zat yang diawasi.
ANALISIS YURIDIS TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN BERENCANA DITINJAU DARI PUTUSAN NOMOR 137/Pid.B/2021/PN Ktb Sholehah, Inayatus; Febriyanti, Alivia; Oktavianti, Rindang Gici
FENOMENA Vol 19 No 01 (2025): MEI
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i01.6442

Abstract

Putusan pengadilan memiliki peran penting dalam mencerminkan penerapan hukum pidana yang adil dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis akibat hukum dari tindak pidana yang mengakibatkan kematian sebagaimana tertuang dalam putusan nomor 137/Pid.B/2021/PN Ktb, serta mengevaluasi pertimbangan hakim apakah telah sesuai dengan asas dan prinsip hukum pidana di Indonesia. Penelitian menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan menganalisis putusan pengadilan sebagai bahan hukum primer. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan pasal-pasal KUHP yang relevan berdasarkan alat bukti yang sah dan mempertimbangkan unsur-unsur tindak pidana, keadaan memberatkan dan meringankan, serta tujuan pemidanaan. Namun, terdapat beberapa aspek yang dapat ditingkatkan, seperti penggalian lebih mendalam terhadap niat (mens rea) terdakwa dan dampaknya terhadap keluarga korban. Secara keseluruhan, putusan ini dinilai telah memenuhi asas legalitas dan proporsionalitas, meskipun ruang untuk perbaikan dalam penerapan asas keadilan tetap ada. Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi bagi perkembangan hukum pidana, khususnya dalam meningkatkan kualitas pertimbangan hakim dalam kasus serupa.
PENYUSUNAN RAPERDA PERUBAHAN KEPALA DESA SEBAGAI SARANA TRANSFORMASI REGULATIF PEMERINTAHAN DESA DI KABUPATEN SITUBONDO Oktavianti, Rindang Gici; Hadiyanto, Ide Prima
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 4 No 2 (2025): AGUSTUS 2025
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v4i2.6734

Abstract

Penyelenggaraan pemerintahan desa yang efektif dan akuntabel membutuhkan landasan hukum yang adaptif terhadap dinamika sosial dan kebutuhan lokal. Penelitian ini bertujuan untuk merumuskan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Perubahan Kepala Desa sebagai instrumen transformasi regulatif pemerintahan desa di Kabupaten Situbondo. Metode yang digunakan adalah pendekatan normatif yuridis dan empiris partisipatif melalui studi literatur, analisis peraturan perundang-undangan, Focus Group Discussion (FGD), serta dokumentasi lapangan. Hasil kajian menunjukkan bahwa kebutuhan perubahan regulasi didasarkan pada lemahnya sistem pengawasan, ketimpangan relasi kewenangan, serta potensi politisasi jabatan kepala desa. Raperda ini memuat substansi perubahan yang mencakup mekanisme pemilihan, masa jabatan, hak dan kewajiban, etika jabatan, serta prosedur pemberhentian kepala desa secara transparan dan akuntabel. Batang tubuh Raperda juga merefleksikan prinsip-prinsip demokrasi desa, keterbukaan informasi, dan partisipasi masyarakat. Dengan demikian, penyusunan Raperda ini tidak hanya sebagai pembaruan hukum administratif, tetapi juga sebagai strategi reformasi tata kelola desa yang berkelanjutan. Raperda ini diharapkan mampu mewujudkan kepala desa yang profesional, berintegritas, serta responsif terhadap aspirasi dan kebutuhan masyarakat desa.
TINJAUAN TENTANG KONSEP DAN IMPLEMENTASI RESTITUSI DALAM HUKUM PERDATA Hadiyanto, Ide Prima; Oktavianti, Rindang Gici
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 9 No 1 (2025): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v9i1.6755

Abstract

Restitusi, sebagai mekanisme pemulihan hak dalam hukum perdata, memegang peranan penting dalam memberikan keadilan bagi pihak yang dirugikan. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji secara mendalam konsep restitusi dalam hukum perdata, termasuk dasar hukum, unsur-unsur, dan ruang lingkupnya. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis implementasi restitusi dalam praktik hukum perdata di Indonesia, dengan fokus pada tantangan dan hambatan yang dihadapi. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, dengan pendekatan studi kasus dan analisis perbandingan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa restitusi merupakan mekanisme yang efektif dalam memulihkan kerugian materiil dan immateriil yang timbul akibat perbuatan melawan hukum. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala, seperti kurangnya pemahaman hakim dan penegak hukum mengenai konsep restitusi, serta kesulitan dalam menentukan besaran restitusi yang adil. Penelitian ini merekomendasikan perlunya peningkatan pemahaman mengenai restitusi di kalangan hakim dan penegak hukum, serta pengembangan pedoman yang lebih jelas mengenai penentuan besaran restitusi.
PERAN PENGHAPUS, PERINGAN DAN PEMBERAT TINDAK PIDANA DALAM MEWUJUDKAN KEADILAN SOSIAL Oktavianti, Rindang Gici; Hidayat, Miranda; Ghafarina, Nada
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 9 No 1 (2025): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v9i1.6296

Abstract

Penegakan hukum dalam sistem peradilan pidana tidak hanya berfokus pada aspek hukuman, tetapi juga pada pencapaian keadilan sosial. Pengaruh kebijakan penghapus, peringan dan penghapus dalam masyarakat yang menjadi salah satu yang menjadi titik point untuk mencapai keadilan sosial atau tidaknya. Jenis penelitian dalam penulisan ini adalah yuridis normatif yang mana menggunakan studi normatif yang mana pendekatannya menggunakan Pendekatan Perundang-Undangan (Statute Approach) yaitu penulis akan meneliti berbagai macam aturan hukum yang menjadi titik fokusnya dan juga menggunakan Pendekatan Konsep (Conceptual Approach). Metode Pengumpulan bahan hukum ialah yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisa menggunakan metode deskriptif kualitatif. Kebijakan penghapus, peringan, dan pemberat pidana memiliki pengaruh yang signifikan terhadap masyarakat dan sistem hukum secara keseluruhan yang memiliki dampak yang luas terhadap dinamika sosial dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum untuk mencapai keadilan. Penerapan yang tepat tersebut dapat membantu menciptakan sistem peradilan yang lebih adil dan berkeadilan. Melalui penerapan yang tepat dari ketiga mekanisme ini, diharapkan sistem peradilan dapat menciptakan keadilan yang lebih adil dan berkeadilan, serta meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap hukum.
SINERGI PEMERINTAH DAERAH DAN AKADEMISI DALAM PENYUSUNAN PERUBAHAN PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN BARANG MILIK DAERAH NOMOR 6 TAHUN 2019 KABUPATEN SITUBONDO Oktavianti, Rindang Gici; Hadiyanto, Ide Prima; Muqsith, Abdurrahman; Oktafianto, Arifan
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 5 No 1 (2026): JANUARI 2026
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v5i1.7345

Abstract

Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Situbondo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola aset yang lebih transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan terbaru, khususnya Permendagri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah. Namun demikian, perubahan regulasi ini menimbulkan kebutuhan mendesak bagi aparatur pemerintah daerah untuk memahami substansi dan implikasi hukum dari regulasi tersebut. Kegiatan pengabdian masyarakat ini bertujuan untuk memberikan pendampingan, sosialisasi, dan edukasi hukum kepada perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Situbondo agar mampu mengimplementasikan perubahan peraturan dengan tepat. Metode pelaksanaan meliputi penyuluhan hukum, diskusi interaktif, dan pendampingan teknis dalam penyusunan dokumen pengelolaan aset daerah sesuai norma baru yang diatur dalam peraturan tersebut. Hasil kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman aparatur terhadap prinsip-prinsip pengelolaan barang milik daerah, terutama dalam aspek perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pengamanan, dan penghapusan aset. Selain itu, aparatur mulai memahami pentingnya akuntabilitas dan transparansi sebagai pilar utama dalam tata kelola aset daerah. Kegiatan ini diharapkan dapat memperkuat kapasitas kelembagaan daerah, memperkecil potensi penyimpangan administratif, serta mendukung terwujudnya good governance di Kabupaten Situbondo.
ANALISIS YURIDIS TANGGUNG JAWAB HUKUM PABRIK TERHADAP PENCEMARAN LINGKUNGAN AKIBAT LIMBAH INDUSTRI Firdaus, Danis; Oktavianti, Rindang Gici; Jasuli, Mohammad; Ramadhon, Risqi Putra
FENOMENA Vol 19 No 02 (2025): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/fenomena.v19i02.7303

Abstract

Pencemaran lingkungan yang disebabkan oleh limbah industri menjadi permasalahan serius yang berdampak terhadap kesehatan masyarakat dan kerusakan ekosistem. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis tanggung jawab hukum pabrik sebagai pelaku usaha yang menghasilkan limbah, serta menelaah ketentuan hukum yang mengatur perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, dengan menelaah peraturan perundang-undangan seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta peraturan terkait lainnya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pabrik yang terbukti melakukan pencemaran lingkungan akibat limbah industri dapat dimintai pertanggungjawaban hukum baik secara administratif, perdata, maupun pidana. Selain itu, prinsip kehati-hatian (precautionary principle) dan prinsip pencemar membayar (polluter pays principle) menjadi dasar penting dalam menegakkan hukum lingkungan. Kesimpulan dari penelitian ini menekankan perlunya pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah serta peningkatan kesadaran hukum pelaku industri untuk mencegah terjadinya pencemaran lingkungan.
Co-Authors Efendi, Ahmad Fani Fanantha, Fenas Rizky Febriyanti, Alivia Firdaus, Danis Ghafarina, Nada Hadiyanto, Ide Prima Hidayat, Miranda Husni, Rizaldi Malkan Intisor, Bagus Fatih Jasuli, Mohammad Muqsith, Abdurrahman Oktafianto, Arifan Purwaningtyas, Lovika Augusta Rahmat Rahmat Ramadhon, Risqi Putra Sholehah, Inayatus Wahdaniya, Nadilla