Claim Missing Document
Check
Articles

Found 35 Documents
Search

PENINGKATAN POTENSI BATIK MELALUI PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL Yulianto, Irwan; Uraidi, Ali
Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH) CIASTECH 2018 "Inovasi IPTEKS untuk mendukung Pembangunan Berkelanjutan"
Publisher : Universitas Widyagama Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (964.734 KB)

Abstract

Tujuan dan target yang ingin dicapai dalam PKM ini adalah mendorong serta mendukung usaha batik di daerah Situbondo yang memiliki keinginan yang tinggi untuk mengembangkan usaha batik baik di kawasan lokal maupun internasional yang aman, nyaman dan berkelanjutan yang berpedoman pada kepastian hukum dengan memberikan pengetahuan serta pendampingan guna meningkatkan keterampilan dalam proses pendaftaran hak cipta motif batik khas Situbondo serta pendampingan pemasaran batik khas Situbondo. Metode yang digunakan berupa pendampingan pendaftaran hak atas hak cipta motif batik pada Kementerian Hukum dan HAM RI dan peningkatan manajemen pemasaran berbasis teknologi infomasi. Hasil yang dicapai antara lain yaitu diterbitkannya serifikat surat pencatatan atas hak cipta batik motif ojung, tale percing, lerkeleran dan kerang gempel. 
RANCANGAN DESAIN MOLD PRODUK KNOB REGULATOR KOMPOR GAS PADA PROSES INJECTION MOLDING Yulianto, Irwan; Rispianda, Rispianda; Prassetiyo, Hendro
REKA INTEGRA Vol 2, No 3 (2014): Edisi Ketujuh
Publisher : REKA INTEGRA

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (897.67 KB)

Abstract

Semakin bertambahnya jumlah permintaan akan knob regulator kompor gas, maka pabrik knob regulator kompor gas ingin menambah kapasitas produksi. Proses pembuatan produk menggunakan proses injection molding. Salah satu cara untuk menambah kapasitas produksi pada pabrik knob regulator gas adalah dengan cara membuat mold dengan desain baru yang memiliki kapasitas produksi lebih dari mold yang telah ada. Perancangan ini menggunakan metode Verein Deutsche Inginieuer 2222 (VDI 2222). Tahapan dalam perancangan adalah analisis mengenai informasi yang dibutuhkan dalam merancang desain mold, selanjutnya membuat konsep rancangan desain mold berdasarkan tujuan, setelah itu membuat desain bagian mold berdasarkan konsep rancangan. Setelah tahapan desain mold menghitung biaya pembuatan mold. Dengan desain mold yang baru dapat menambah kapasitas produksi dan menekan biaya produksi pabrik knob regulator kompor gas. Kata Kunci: knob regulator kompor gas, kapasitas produksi, injection molding, Verein Deutsche Inginieuer 2222, mold   ABSTRACT The increasing number of demand for gas stove knob regulator, so the factory of gas stove knob regulator wants to increase production capacity. The process of making products use injection molding process. One way to increase the production capacity of the plant is the gas regulator knob by making a mold with a new design which has a production capacity over the existing mold. This design method Verein Deutsche Inginieuer 2222 (VDI 2222). Stages ini design is an analysis of the information needed in designing mold, then make a mold design concept design based on the purpose, after it makes the design of the mold based on the concept of design. After the mold design stage to calculate the cost of making the mold. With the new mold design can increase the production capacity and reduce the cost of production plant regulator knob gas stove. Keywords: gas stove regulator knob, production capacity, injection molding, Verein Deutsche Inginieuer 2222, mold
TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEPEDA MOTOR DI KABUPATEN SITUBONDO (STUDI KASUS PUTUSAN PENGADILAN NEGERI SITUBONDO NOMOR: 95/Pid.B/2023/PN.Sit) Imaniyah, Nurul; Hadiyanto, Ide Prima; Yulianto, Irwan
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 5 No 2 (2021): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v5i2.4945

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh pencurian sepeda motor yang terjadi di Situbondo lebih tepatnya di Dusun Delep Desa Jatisari Kecamatan Kabupaten Situbondo. Penelitian ini bertujuan pertama untuk mengetahui sanksi pidana terhadap pelaku pencurian berdasarkan putusan pengadilan Nomor: 95/Pid.B/2023/PN. Sit. Kedua Untuk mengetahui bagaimana pertimbangan majelis hakim dalam menjatuhkan sanksi pidana terhadap pelaku pencurian dalam putusan Nomor: 95/pid.B/2023/PN. Sit. Metode penelitian yang digunakan dalam skripsi ini menggunakan tipe penelitian doktrinal. Penelitian hukum dokttrinal (Doctrinal Reserch) adalah penelitian yang bertujuan untuk memberikan eksposisi yang bersifat sistematis mengenai aturan hukum yang mengatur bidang hukum tertentu, menjelaskan bagian-bagian yang sulit unuk dipahami dari suatu aturan hukum. menganalisis hubungn antara aturan hukum yang satu dengan yang lain, menjelaskan bagian bagian hukum, dan juga mengcangkup prediksi perkembangan suatu aturan hukum tertentu pada masa mendatang.
TINJAUAN YURIDIS PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEREMPUAN SEBAGAI KORBAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL Nagara, Faiga; Yulianto, Irwan; Hadiyanto, Ide Prima
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 5 No 2 (2021): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v5i2.4946

Abstract

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh Perkembangan kejahatan Yang terjadi ahir-ahir ini ternyata telah banyak menimbulkan korban, baik harta benda, jiwa dan nyawa manusia, dan korban terbanyak dari kejahatan ini adalah dari kalangan wanita. Kebanyakan korban kejahatan terhadap wanita, disamping tindakan kekerasan adalah tindakan seksual dari mulai tindakan pelecehan (sexual harassment) sampai dengan tindakan kekerasan seksual berupa perkosaan. Kondisi seperti ini tentu saja harus mendapat perhatian yang serius, mengingat kejahatan kekerasan terhadap wanita ini sudah merupakan masalah global bahkan dalam hal-hal tertentu dapat dikatakan sebagai masalah transnasional. Tindakan yang bisa dilakukan untuk mengatasi hal ini bisa dilakukan melalui kebijakan penal (kebijakan melalui perangkat hukum pidana) maupun tindakan non penal (tindakan melalui jalur non hukum pidana). Hasil penelitian ini menunjukan bahwa perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban tindak pidana kekerasan seksual yaitu: Pengadilan dilakukan secara tertutup, Korban diberikan pendampingan, Hakim memutus pidana penjara selama 9 tahun. Kendala dalam melindungi korban dari kekerasan seksual yaitu: Lemahnya Peraturan Perundang-Undangan terhadap korban kekerasan seksual, Ketakutan korban dalam mengadu kepada keluarga karena diancam dan rasa malu. Solusi dari permasalhan dalam melindungi korban dari kekerasan seksual yaitu: Hakim menggabungkan beberapa Undang-Undang dan pasal dalam memutus perkara, Pendamping melakukan pendekatan kepada korban.
Tinjauan Yuridis Perjanjian Perkawinan Terhadap Hak Dan Kewajiban Suami Istri Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Septianti, Dian Ayu; Hadiyanto, Ide Prima; Yulianto, Irwan
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 7 No 2 (2023): Agustus - Desember
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v7i2.4961

Abstract

Penelitian ini dilatar belakangi oleh perjanjian perkawinan masih sedikit dilakukan oleh calon pasangan suami istri karena dianggap sebagai tindakan matrealis hal itu menimbulkan stigma negatif terhadap perjanjian perkawinan serta minimnya pengetahuan akan perjanjian perkawinan oleh calon pasangan suami istri sehingga mereka tidak banyak melakukan perjanjian perkawinan ini yang menyebabkan timbul konflik dikarenakan halhal terjadi dalam perkawinan mereka tidak terlebih dahulu disepakati bersama. Penelitian ini bertujuan pertama untuk Untuk mengetahui ketentuan perjanjian perkawinan menurut Undang Nomor 16 Tahun 2019 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Kedua mengetahui ketentuan hak dan kewajiban suami istri terhadap perjanjian perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 atas perubahan Undang-UndangNomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang merupakan penelitian kepustakaan, yaitu penelitian terhadap peraturan perundangundangan dan literatur yang berkaitan dengan materi yang dibahas. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan perjanjian perkawinan ini telah ditur dalam pasal 29 UndangUndang No 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan dan dengan adanya perjanjian perkawinan menjadi salah bentuk tindakan preventif sarana perlindungan hukum tambahan untuk tetap menjamin hak-hak dan kewajiban terlaksana bagi pasangan suami istri khususnya kepada istri untuk melindungi hak-hak sebagai istri sekaligus wanita.
JUSTIFIKASI HAK CIPTA SEBAGAI HAK KEBENDAAN Ibrahim, Muhammad Yusuf; Yulianto, Irwan
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 7 No 1 (2023): JANUARI - JULI
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v7i1.3011

Abstract

Hak Cipta adalah salah satu bagian dari hak kekayaan intelektual. Ciri hak cipta dibandingkan dengan hak kekayaan intelektual lainnya adalah hak yang memiliki sifat gerakan pada seni, sastra dan ilmu pengetahuan. Selain itu, salah satu sifat yang menjadi ciri utama, bahwa perlindungan hukum hak cipta bersifat deklaratif, dimana hak cipta muncul secara alamiah. Pendaftaran hak cipta pada negara bukan untuk mendapatkan perlindungan dari negara, melainkan pendaftaran hanya berfungsi sebagai pengakuan dari negara. Sifat alamiah itulah yang membedakan hak cipta dengan kekayaan intelektual lainnya. Hak cipta masuk dalam ranah hukum keperdataan. Penelitian ini ingin menemukan prinsip dasar utama hak cipta sebagai hak kebendaan, mengingat pada ranah hukum keperdataan, hak cipta tidak diatur didalam buku II tentang Benda pada Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun diatur didalam Undang-Undang yang berbeda. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum, dengan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan komparatif dengan Amerika Serikat. Bahwa justifikasi hak cipta sebagai hak kebendaan muncul karena sifat dari hak cipta yang merupakan benda bergerak tidak berwujud, serta teori alam John Locke tidak lagi cukup memberikan perlindungan dan penghargaan, karena itu harus ada justice reason, culture reason, economic reason serta social reason dalam perlindungan hak cipta ke depan.
TINJAUAN YURIDIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PERUNDUNGAN ATAU BULLYING YANG DILAKUKAN OLEH PELAKU ANAK MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2012 TENTANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK Putra, Dicky Ardianto; Yulianto, Irwan; Hadiyanto, Ide Prima
CERMIN: Jurnal Penelitian Vol 6 No 2 (2022): DESEMBER
Publisher : Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/cermin_unars.v6i2.4948

Abstract

Penindasan atau bullying selama ini dianggap hal yang wajar terjadi dikalangan siswa-siswi sekolah dasar. Penindasan sendiri berarti kekerasan fisik dan psikologis berjangka panjang yang dilakukan seseorang atau kelompok terhadap seseorang yang biasanya lebih lemah dan cenderung terjadi berulang kali. Kejadian yang terjadi berulang kali akan menimbulkan respon atau reaksi bagi perkembangan psikologis anak tersebut. Oleh sebab itu, masalah untuk kasus penindasan atau bullying tidak bisa dianggap remeh. Faktor-faktor penyebab anak melakukan tindak pidana penindasan atau bullying yaitu faktor internal dari si anak yang mudah emosi atau adanya gangguan psikologis. Kemudian faktor external yang terdiri dari faktor lingkungan, faktor keluarga, faktor ekonomi dan faktor sosial. Untuk hal anak yang berhadapan dengan hukum, maka anak tersebut hanya bisa di jatuhi pidana ½ dari hukuman maksimum dari pidana bagi orang dewasa. Maka dari hal penegakan hukumnya hukumnya terhadap anak yang melakukan tindak Melista Aulia Nurdina pidana penindasan atau bullying hanya bisa di jatuhi ½ (setengah) dari hukuman yang berlaku namun pada kenyataan anak yang yang melakukan tindak pidana penindasan atau bullying hanya di berikan sanksi sosial atau pemahaman edukasi dan pendidikan rumah atau di berikan sanksi dari pihak sekolah dan di selesaikan secara kekeluargaan dari pihak pelaku anak dan pihak korban anak.
PERAN TEKNOLOGI INFORMASI DALAM DEMOKRATISASI Yulianto, Irwan
MIMBAR INTEGRITAS : Jurnal Pengabdian Vol 3 No 1 (2024): JANUARI 2024
Publisher : Biro Administrasi dan Akademik

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.36841/mimbarintegritas.v3i1.4043

Abstract

Perkembangan TI sangat penting di media sosial. Jumlah pengguna internet meningkat drastis dari tahun 2013 hingga 2018. Melalui perkembangan tersebut, masyarakat khususnya generasi milenial dan gen Z tidak akan lepas dari teknologi informasi. Dengan pesatnya perkembangan teknologi, teknologi informasi telah menjadi sumber informasi utama. Pengabdian masyarakat melalui pendekatan penelitian tindakan partisipatif (PAR) berfokus pada pemberdayaan masyarakat. Karena pemberdayaan selalu diperlukan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat. Peran teknologi informasi dalam meningkatkan partisipasi politik. Teknologi informasi memegang peranan penting dalam proses perubahan politik. Teknologi informasi kini diyakini mampu membuka jalan menuju demokrasi langsung dan menghilangkan hambatan komunikasi dalam proses demokratisasi. Partisipasi elektronik mengacu pada partisipasi warga negara dalam kegiatan demokrasi melalui sistem yang memanfaatkan ICT. Demokrasi partisipatif adalah tentang partisipasi. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa semua warga negara, bukan hanya politisi, mempunyai hak suara dalam membuat peraturan dan program yang membentuk pemerintahan kita. Keberadaan partisipasi politik modern sebagian besar didukung oleh teknologi informasi dan komunikasi yang dapat disediakan oleh budaya demokrasi baru.
Dampak COVID-19 Terhadap Wisata Coban Jahe Di Kabupaten Malang Setya Hidayat, Tri Nando; Roedjinandari, Nanny; Rachmadian, Aprilia; Yulianto, Irwan
Jurnal Pariwisata Tourista Vol 1, No 1 (2021): December 2021
Publisher : University of Merdeka Malang

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (537.684 KB) | DOI: 10.26905/jt.v1i1.7329

Abstract

Pandemi COVID-19 menyebabkan gangguan pada rantai pasok global, dalam negeri,  volatilitas pasar keuangan, guncangan permintaan konsumen dan dampak negatif di sektor-sektor utama seperti perjalanan dan pariwisata. Sehingga dapat berpengaruh pada pariwisata yang ada di Indonesia, khususnya yakni pada Coban Jahe, Jabung, Kabupaten Malang. Artikel ini bertujuan untuk mengetahui dampak yang berpengaruh akibat Covid-19 terhadap wisata Coban Jahe, Jabung, Kabupaten  Malang. Metode penelitian yang dilakukan yakni kualitatif deskriptif yang dilaksanakan selama kurang lebih 1 bulan yang dilaksanakan pada bulan Desember - Januari dengan menggunakan Teknik Observasi, Wawancara dan Dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa data wisatawan yang datang di Coban Jahe, Jabung, Kabupaten Malang mengalami penurunan drastis dari sebelum Pandemi COVID-19 pada tahun 2019 yakni sebesar 85% pengunjung pada hari Senin-Jumat dan mengalami penurunan wisatawan sebesar 50% pada hari Sabtu dan Minggu hingga akhir tahun 2021. 
TINJAUAN YURIDIS PRINSIP ULTRA PETITA OLEH MAHKAMAH KONSTITUSI SEBAGAI UPAYA MEWUJUDKAN KEADILAN SUBSTANTIF DI INDONESIA Yulianto, Irwan
FENOMENA Vol 11 No 2 (2017): NOVEMBER
Publisher : Fakultas Hukum - Universitas Abdurachman Saleh Situbondo

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract

Penelitian ini memiliki dua tujuan, pertama menjelaskan kondisi penyimpangan asas non ultra petita yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi, kedua menjelaskan konsep keadilan substantif sebagai dasar Mahkamah Konstitusi dalam melakukan ultra petita dibandingkan dengan asas non ultra petita menurut ketentuan Undang-UndangNomor 8 Tahun 2011. Penelitian ini dilaksanakan di kantor Perpustakaan Pusat dan Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Abdurachman Saleh Situbondo dan dengan mengumpulkan data-data dari berbagai literatur dan situs internet. Adapun penelitian yang digunakan adalah penelitian pustaka (library research), hasil analisis data disajikan secara deskriptif, yakni memaparkan, menguraikan, dan menjelaskan peramasalahan yang relevan dengan penelitian ini secara jelas dan terperinci. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis kualitatif, yakni dengan menganalisis data-data sekunder yang didapatkan sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditentukan. Hasil penellitian menunjukkan bahwa hal-hal yang melatarbelakangi konstruksi pemikiran Hakim Mahkamah Konstitusi mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita: Hakim Mahkamah Konstitusi menilai bahwa inti atau jantung dari sebuah undang-undang yang dimohonkan untuk di judicial review sudah tidak sesuai dari UUD 1945 (menyimpang), sehingga pasal-pasal lain yang berkaitan dinyatakan ikut tidak berlaku; Mahkamah Konstitusi memiliki fungsi sebagai penjaga konstitusi (guardian of constitution), sehingga jika perlu dalam putusannya mungkin terjadi penyimpangan dari prinsip keadilan prosedural, demi terwujudnya keadilan substantif; Sifat Putusan Mahkamah Konstitusi bersifat publik yang berlaku untuk semua orang; Petitum yang termuat dalam setiap permohonan yang mengatakan agar “hakim memutuskan perkara ini dengan seadil-adilnya”, menjadi landasan untuk mengeluarkan putusan yang bersifat ultra petita demi tercapainya keadilan.