Garuda - Garba Rujukan Digital

TANGGUNG JAWAB HUKUM ARSITEK TERHADAP KONSTRUKSI BANGUNAN YANG TIDAK SESUAI DENGAN PERENCANAAN Ni Made Trisna Dewi
Kerta Dyatmika Vol 16 No 2 (2019): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

In line with the Government's efforts to improve development in all areas, the built-up aspect of housing development continues to grow rapidly. Environmental problems that threaten and greatly endanger human life has been the emergence of threats and greater danger, so people began to learn the secrets of natural ecosystems and rules of order, to correct all mistakes and errors of attitude and actions of wrongdoing, also to prevent errors Furthermore. Architects perform the stages of the job. Ideally all the above stages are done for various types of buildings, from residential buildings to complex buildings of skyscrapers. Given the complexity of design and heavy responsibility, it is clear that the practice of architects can not be done by any expert. The expert must have an architectural education background, work experience (the more experience the higher his or her skills) and professional competence. These are the things that must be legally recognized through the Law-Ars. Recognition of the profession of architects. This is what prompted the authors interested in writing research with the title "Responsibility of the Right Architects Against Construction Buildings That Do Not Match With Planning. The type of research used is normative research because in this study besides based on existing theories then also compared those theories with existing circumstances on the responsibility of the architect's right to construct construction that is not in accordance with the planning. the approaches used in this legal research are the approach of the law and the conceptual approach. The results of the above discussion and analysis can be made as follows: The authority of the architect in supervising the course of development In general, Architect is an expert who mastered in the field of architectural science, design experts or environment experts built. The term architect is often defined narrowly as a building designer, is one who is involved in planning, designing and supervising the construction of a building, whose role is to guide decisions affecting aspects of the building in terms of architect, culture, or social problems and the architect's responsibility to the construction of the building which is not in accordance with the planning of some legal experts have tried to explain that errors generally consist of intentional, negligent and accountable criminals. Keywords: Responsibility, Architects and Building Construction

AKIBAT HUKUM YANG TIMBUL DALAM JUAL BELI RUMAH YANG TIDAK SESUAI DENGAN MATERI PROMOSI Ni Made Trisna Dewi
Kerta Dyatmika Vol 18 No (1) (2021): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.18.(1).1036.14-22

Abstrak Developer atau pengembang dalam memasarkan atau menawarkan perumahan kepada masyarakat umumnya menggunakan sarana iklan atau brosur. Dalam iklan atau brosur tersebut selalu memberikan spesifikasi bangunan yang akan dibangun. Tetapi dalam kenyataannya kebanyakan yang terjadi setelah dilakukan jual beli, spesifikasi dan fasilitas yang dijanjikan oleh pihak pengembang seperti yang tertera dalam iklan atau brosur sering tidak sesuai dan mengalami perubahan. Tujuan dari penelitian ini: 1) Untuk mengetahui akibat hukum terhadap pelaksanaan jual beli rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan dalam iklan atau brosur, 2) Untuk mengetahui penyelesaian perjanjian jual beli rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan dalam iklan atau brosur. Dalam penelitian ini mempergunakan pendekatan secara yuridis dan pendekatan secara sosiologis. Untuk mendapatkan data kepustakaan atau data sekunder dilakukan dengan membaca dan pencatatan bahan-bahan literatur, Undang-undang dan bahan-bahan tertulis lainnya yang ada kaitannya dengan permasalahan. Penyelesaian perselisihan jual beli rumah yang tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditawarkan dalam brosur atau iklan, dapat dilakukan dengan cara bahwa pihak pengembang dimungkinkan menyelesaikannya dengan jalan musyawarah dengan pihak konsumen, dan pihak pengembang harus melaksanakan hasil musyawarah yang telah disepakati dengan pihak konsumen, seperti dengan adanya pelaksanaan pekerjaan yang sempat tertunda atau pengembalian sisa uang konsumen dari adanya perubahan spesifikasi tersebut. apabila musyawarah mufakat tidak tercapai maka dapat diajukan gugatan oleh konsumen terhadap pengembang melalui pengadilan, dan pengembang juga akan mendapatkan sanksi dari induk organisasinya, yaitu REI berdasarkan kode etik anggota REI. Kata kunci: akibat hukum, jual beli rumah Abstract Developers or developers in marketing or offering housing to the public generally use advertising or brochures. In the advertisement or brochure, it always provides the specifications of the building to be built. But in reality, most of what happens after the sale and purchase is made, the specifications and facilities promised by the developer as stated in the advertisement or brochure are often not appropriate and undergo changes. The objectives of this study are: 1) To determine the legal consequences for the implementation of buying and selling houses that do not comply with the specifications offered in advertisements or brochures, 2) To determine the settlement of house sale and purchase agreements that do not comply with the specifications offered in advertisements or brochures. In this study, a juridical and sociological approach was used. To obtain library data or secondary data is done by reading and recording literature materials, laws and other written materials that are related to the problem. Settlement of house buying and selling disputes that do not comply with the specifications offered in brochures or advertisements, can be done in a way that it is possible for the developer to resolve it by way of deliberation with the consumer, and the developer must carry out the results of the deliberations that have been agreed upon with the consumer, as is the case with execution of work that has been delayed or the return of the consumer's remaining money from the change in specifications. If the consensus agreement is not reached, then a lawsuit can be filed by consumers against the developer through the court, and the developer will also get sanctions from the parent organization, namely REI based on the code of ethics of REI members. Key words: legal consequences, buying and selling of houses

UPAYA HUKUM YANG DITEMPUH OLEH PEKERJA APABILA TERJADI PEMUTUSAN HUBUNGAN KERJA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN Ni Made Trisna Dewi
Jurnal Hukum Saraswati (JHS) Vol 2 No 2 (2020): Jurnal Hukum Saraswati
Publisher : Faculty of Law, Mahasaraswati University, Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Perselisihan adalah hal yang sangat umum dalam kehidupan manusia. Begitu pula perselisihan perburuhan di dalam setiap perusahaan selalu terkait dengan hubungan antara pengusaha dengan pekerja. Antara majikan dan pekerja ada hubungan kerja. Dalam hal pemutusan hubungan kerja (PHK) sudah barang tentu kita akan berpijak pada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan diatur mengenai pemutusan hubungan kerja yang terjadi di badan usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara, maupun usaha- usaha sosial dan usaha- usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain. Simpulan dari penelitian ini adalah pengusaha dapat melakukan Pemutusan Hubungan Kerja sejauh terjadinya kesalahan-kesalahan ataupun sebab lain yang mengakibatkan terjadinya perselisihan atau ketidakcocokan antara kedua belah pihak yang biasanya sering berakhir dengan terjadinya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK). Upaya hukum yang dilakukan oleh pekerja apabila pemutusan hubungan kerja dilakukan secara sepihak yaitu dengan menemui pengusaha dan mengadakan perundingan atau musyawarah secara Bipartite, karena setiap rencana atau kehendak Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) harus dirundingkan terlebih dahulu antara kedua belah pihak. Dan apabila tidak dapat diselesaikan melalui cara mediasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku, maka masalah tersebut perlu segera diajukan oleh mediator kepada Lembaga konsiliasi untuk pemutusan hubungan kerja perseorangan dan / atau untuk pemutusan hubungan kerja besar-besaran sesuai dengan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial.

KEDUDUKAN PENERIMA FIDUSIA DALAM PEMBEBANAN JAMINAN FIDUSIA YANG DIBUAT DENGAN AKTA DIBAWAH TANGAN Ni Made Trisna Dewi
Kerta Dyatmika Vol 18 No 2 (2021): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar

Abstract In the practice of banking, material guarantees are preferred by banks, one type of material guarantee known in positive law is fiduciary guarantees, as guarantee institutions for movable objects. In banking practice, fiduciary guarantees cannot be separated from credit problems. As a material guarantee in banking practice, fiduciary guarantees are very popular and popular because they provide benefits for people who need funding/credit for small and medium-sized communities. The problems that will be discussed in this study are: 1) Does the imposition of a fiduciary guarantee with an underhand deed have binding power? and 2) What is the position of the recipient of the fiduciary guarantee in the case that the imposition of the fiduciary guarantee is made with a private deed?The research method used in this paper is an empirical legal research method, namely legal research based on the results of field research on a predetermined research object. Then it is associated with statutory provisions based on a normative study by examining a legal product based on theories and legal principles directly, in order to obtain material truth in order to obtain improvements in the preparation of this research.The results of this study are: 1) The imposition of an authentic deed guarantee, namely a notary deed. The imposition of a fiduciary guarantee which is only made with a deed under the hand does not have binding power, because it contains a cause that is prohibited or not in accordance with the provisions of the law, 2) The position of the recipient of the fiduciary guarantee in the case of the imposition of a fiduciary guarantee made in a deed under the same hand position with an authentic deed, as long as there are no problems or defaults.

PERLINDUNGAN HUKUM PRAMUWISATA YANG TIDAK BERLISENSI Ni Made Trisna Dewi
Jurnal Analisis Hukum Vol 4 No 1 (2021)
Publisher : Universitas Pendidikan Nasional

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (218.812 KB)

Pariwisata adalah, kegiatan yang memiliki nilai ekonomi. Dalam kesempatan itu masyarakat memanfaatkannya untuk memperoleh kebutuhan hidup, beraktifitas sebagai “Pramuwisata”, yang kerap menjadi sorotan karena banyak yang beraktifitas secara illegal, hal ini dimanfaatkan oleh para oknum pejabat Negara untuk mengambil keuntungan pribadi dengan mengesampingkan peraturan perundangan yang ada, Penelitian ini bertujuan untuk, mengetahui bagaimana bentuk perlindungan hukum bagi Pramuwisata tidak berlisensi?. Serta apa akibat hukum bagi pramuwisata yang tidak berlisensi? Sebagai rumusan masalah. Hal ini ditinjau dari UU NO 10 Tahun 2009, Peraturan menteri pariwisata nomor 13 tahun 2015 sebagai landasan berpikir. Sejalan dengan tujuan diadakan penelitian ini, maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian normative yang di dukung dengan metode pendekatan perundang-undangan, sebagai bahan hukum kerangka berpikirnya menggunakan data primer dan data skunder. Dalam pengumpulan data dilakukan dengan menggunakan studi kepustakaan, serta analisis yang bersifat deskripsi analisis. Adapun pembahasan permasalah mengkaji tentang peraturan perlindungan hukum bagi pramuwisata yang tidak berlisensi di Undang-undang Nomor 10 Tahun 2009 Tentang pariwisata kemudian permasalahan kedua mengkaji tentang akibat hukum bagi pramuwisata yang tidak berlisensi serta sanksi-sanksi hokum. Kesimpulan bahwa : hukum adalah sebagai “sarana” yang dapat memberikan “perlindungan” bagiwarga Negaranya, Dengan demikian pemerintah sebagai alat Negara, dan segala bentuk peraturanya perlu di mengefektifkan perundang-undangan dalam memberikan perlindungan bagi pramuwisata yang tidak berlisensi dengan cara yang tepat sesuai ketentuan perundang-undang. Kata kunci: Pramuwisata, Perlindungan Hukum

PENGARUH ORGANISASI PERDAGANGAN DUNIA (WTO) PADA REGULASI HUKUM BISNIS PARIWISATA DI INDONESIA Ni Made Trisna Dewi; Agus Surya Manika; A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 10 No 1 (2024): Februari, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v10i1.75088

Adjustment of statutory regulations in the field of tourism business law in Indonesia is one of the consequences of the WTO agreement, thus the GATS-WTO agreement does not only concern Law Number 10 of 2009 concerning Tourism, but also all other related regulations. with tourism, such as labor regulations, Intellectual Property regulated in TRIP's, investment regulations (TRIM's), etc. These regulations will be affected by the provisions of the GATS-WTO, which must immediately be adjusted and harmonized with the GATS agreement commitment that has been agreed by Indonesia. It is by putting the principles of liberalization that it can have an impact on tourism arrangements in Indonesia which are not liberal but adhere to the principles of the Pancasila democracy state. The impact of the WTO on Indonesia's tourism business law arrangements related to TRIMS and GATS is the creation of tourism regulations that can protect local communities and cultures, limiting the liberalization of foreign investors from modern countries. The tourism arrangement must be in accordance with the nature of the purpose of its existence, namely to: increase economic growth; improve people's welfare; eradicating poverty; overcoming unemployment; preserving nature, environment and resources; promote culture; lifting the image of the nation; cultivate a love of the country; strengthen national identity and unity; and strengthen friendship between nations.

AKIBAT HUKUM BAGI PENGGUNA JALAN RAYA YANG LALAI MEMBERIKAN LAMPU SEIN YANG BERIMBAS TERJADINYAKECELAKAAN Ni Made Trisna Dewi
Jurnal Yusthima Vol. 2 No. 1 (2022): YUSTHIMA : Jurnal Prodi Magister Hukum FH Unmas Denpasar
Publisher : Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (780.957 KB)

Untuk menangani masalah kecelakaan lalu lintas, pencegahan kecelakaan dilakukan melalui partisipasi para pemangku kepentingan,pemberdayaan masyarakat, penegakan hukum, dan kementerian global. Pencegahan kecelakaan lalu lintas dimaksud, dilakukan dengan pola penahapan, yaitu program jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang. Selain itu, untuk menyusun program pencegahan kecelakaan dilakukan oleh forum lalu lintas dan angkutan jalan. Mengacu pada latar belakang masalah tersebut di atas, dapatlah dibuat rumusan masalah sebagai berikut : Bagaimanakah fungsi lampu sein dalam berlalu lintas dan bagaimanakah akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang berimbas terjadinya kecelakaan. Jenis penelitian yang dipakai dalam penelitian ini bersifat normatif yaitu melihat dan menganalisa dari sudut peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang berlaku khususnya yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ini. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu fungsi lampu sein dalam berlalu lintas adalah memberi isyarat kepada pengguna jalan yang lain agar tahu kendaraan di depan akan mengarah kemana atau berbuat apa dan akibat hukum bagi pengguna jalan raya yang lalai memberikan lampu sein yang berimbas terjadinya kecelakaan dipidana dengan pidana kurungan paling lama 2 (dua) bulan atau denda paling banyak Rp.500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

PERANAN DESA ADAT DALAM MENERAPKAN SANKSI TERHADAP PELANGGARAN PROSES PERKAWINAN DALAM AWIG – AWIG DESA ADAT DI DESA ADAT TAKMUNG KECAMATAN BANJARANGKAN KABUPATEN KLUNGKUNG A.A. Mas Adi Trinaya Dewi; Ni Made Trisna Dewi; Ni Putu Listya Dewi
Kerta Dyatmika Vol 22 No 1 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.22.1.1525.42-52

Desa Adat sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat yang ada di Propinsi Bali mempunyai suatu kesatuan tradisi dan tata krama pergaulan hidup masyarakat umat Hindu secara turun temurun berada dalam ikatan Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) yang mempunyai wilayah dan harta kekayaan sendiri serta berhak mengurus rumah tangganya sendiri. Sebagai kesatuan masyarakat hukum Adat (Desa Adat) diikat oleh aturan Adat atau hukum Adat yang tumbuh dan berkembangan dalam lingkungan masyarakat setempat, yang lebih dikenal adalah dalam bentuk Awig-Awig yang merupakan pedoman dasar dari Desa Adat dalam pemerintahannya. Adapun pokok permasalahan dalam penulisan ini adalah bagaimana penerapan sanksi awig-awig Desa Adat dan hambatan-hambatan apa saja yang dialami terhadap pelanggaran perkawinan yang dilakukan oleh Krama Desa Adat Takmung. Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris, untuk dapat memberikan gambaran secara kualitatif . Data primer dan data sekunder ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan lapangan dengan studi dokumenmaupun pedoman wawancara. Simpulan penelitian ini menunjukan penerapan sanksi terhadap pelanggaran awig- awig desa Adat tergantung dari pelanggaran yang dilakukan sesuai dengan apa yang tercantum dalam awig-awig desa Adat Takmung dengan mengutamakan penyelesaian secara kekeluargaan dan bijksana, baik berupa denda secara fisik atau denda dengan harta (meteriil). Dengan sosialisasi kepada warga desa secara terus menerus dan tindakan yang tegas baik perangkat desanya atau kepatuhan warga desanya maka hambatan-hambatan dalam penerapan sanksinya dapat diselesaikan dengan sebaik- baiknya. Traditional Villages as a customary law community unit in the Province of Bali have a unity of traditions and manners for social life of the Hindu community from generation to generation within the Kahyangan Tiga (Kahyangan Desa) bond which has its own territory and assets and has the right to take care of its own household. As a customary law community unit (Adat Village) is bound by customary rules or customary law that grows and develops within the local community, which is better known in the form of Awig-Awig which is the basic guideline of the traditional village in its administration. The main problem in this writing is how to apply the awig-awig sanction of the Traditional Village and what obstacles are experienced against marriage violations committed by the Krama of the Takmung Traditional Village. The approach method used is an empirical approach, to be able to provide a qualitative description. Primary data and secondary data were conducted through library and field research using document studies and interview guidelines. The conclusions of this study show that the application of sanctions for violations of awig-awig in traditional villages depends on the violations committed in accordance with what is stated in the awig-awig in traditional villages of Takmung by prioritizing amicable and wise settlements, either in the form of physical fines or monetary fines. . With continuous outreach to villagers and firm action by both the village apparatus and the compliance of the villagers, the obstacles in applying sanctions can be resolved as well as possible..

PENGATURAN HUKUM PENGGUNAAN MEREK KOLEKTIF TERDAFTAR BERDASARKAN PASAL 79 UNDANG-UNDANG NOMOR 20 TAHUN 2016 TENTANG MEREK DAN INDIKASI GEOGRAFIS Ni Made Trisna Dewi; Ida Bagus Bayu Brahmantya; Kadek Yoga Artha Diputra
Kerta Dyatmika Vol 23 No 2 (2024): Kerta Dyatmika
Publisher : Fakultas Hukum Universitas Dwijendra

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.46650/kd.23.2.1540.1-12

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak-hak untuk berbuat sesuatu atas kekayaan intelektual tersebut yang diatur oleh norma-norma atau hukum yang berlaku. Hak kekayaan intelektual merupakan hasil olah otak manusia yang diimplementasikan berupa ciptaan berbentuk karya, seni, desain, maupun penemuan yang dapat dimanfaatkan dalam kehidupan manusia. Merek merupakan sesuatu yang ditempelkan atau dilekatkan pada satu produk, tetapi ia bukan produk itu sendiri, merek sebuah produk tidak dapat dinikmati oleh pembeli. Merek hanya menimbulkan kepuasan saja bagi pembeli. Benda materiilnya yang dapat dinikmati. Pendaftaran terhadap merek memiliki beberapa syarat-syarat dalam pengajuan merek ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (DJKI). Menurut yuridis syarat-syarat pendaftaran merek berada pada pasal 4 Undang-Undang Merek No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. Dalam latar belakang tersebut, rumusan masalah yang dapat ditemukan yaitu Bagaimana Pengaturan Hukum Penggunaan Merek Yang Tidak Sesuai Dengan Merek Yang Didaftarkan? Bagaimana Kepastian Hukum Penggunaan Merek Kolektif terdaftar Berdasarkan Pasal 79 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis? Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normative (normative law research). Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian hukum yuridis normatif (normative law research) yag mana penelitian hukum yuridis normative adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau sekunder menggunakan studi kasus normatif. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu Pengaturan Hukum Penggunaan Merek Yang Tidak Sesuai Dengan Merek Yang Didaftarkan masih terdapat norma kabur dimana jika melihat Pasal 79 Undang-Undang No. 20 Tahun 2016 Tentang Merek dan Indikasi Geografis, pada isi pasal tersebut tidak menjelaskan secara jelas dan terperinci mengenai asas mutatis mutandis dimana hal tersebut menyebabkan multitafsir dan membuat pasal tersebut menjadi kurang jelas normanya atau adanya kekaburan norma. Kepastian hukum dalam pendaftaran merek sangat penting bagi pemilik merek karena dapat memberikan perlindungan hukum yang memadai terhadap penggunaan merek oleh pihak lain yang tidak sah atau tidak diizinkan. Selain itu, pendaftaran merek juga dapat memperkuat hak-hak pemilik merek dalam mengajukan gugatan dan menyelesaikan sengketa merek di pengadilan. Dalam konteks bisnis, kepastian hukum dalam pendaftaran merek juga dapat memberikan kepercayaan dan kepastian bagi investor untuk melakukan investasi di Indonesia. Hal ini karena merek yang telah terdaftar dan mendapatkan perlindungan hukum dapat meningkatkan nilai merek dan nilai bisnis perusahaan. Pendaftaran merek memerlukan kepastian hukum yang memadai untuk memberikan perlindungan dan meningkatkan nilai merek dan bisnis perusahaan. Intellectual Property Rights (IPR) are rights to do something about intellectual property that is regulated by applicable norms or laws. Intellectual property rights are the result of processing of the human brain which is implemented in the form of creations in the form of works, art, designs, and inventions that can be utilized in human life. A brand is something that is affixed or attached to a product, but it is not the product itself, the brand of a product cannot be enjoyed by buyers. Brands only cause satisfaction for buyers. Material objects that can be enjoyed. Registration of a mark has several requirements in submitting a mark to the Directorate General of Intellectual Property, Ministry of Law and Human Rights (DJKI). According to the juridics terms of marks registration are under article 4 of the Trademark Law No. 20 of 2016 concerning Marks and Geographical Indications. In this background, the formulation of the problem that can be found is How is the Legal Arrangement for the Use of a Mark That Does Not Conform to a Registered Mark? How is the Legal Certainty on the Use of Collective Marks Registered Based on Article 79 of Law Number 20 of 2016 Concerning Marks and Geographical Indications? The research method used in this research is normative law research. The type of research used in this research is normative juridical research, where normative juridical research is legal research conducted by examining literature or secondary materials using normative case studies. The conclusion of this research is that legal arrangements for the use of marks that are not in accordance with registered marks still have blurred norms where if you look at Article 79 of Law No. 20 of 2016 concerning Trademarks and Geographical Indications, the contents of this article do not explain clearly and in detail the mutatis mutandis principle, which causes multiple interpretations and makes the article less clear on norms or there is a blurring of norms. Legal certainty in trademark registration is very important for brand owners because it can provide adequate legal protection against unauthorized or unauthorized use of the mark by other parties. In addition, trademark registration can also strengthen the rights of trademark owners in filing lawsuits and resolving trademark disputes in court. In the business context, legal certainty in trademark registration can also provide confidence and certainty for investors to invest in Indonesia. This is because a registered trademark and legal protection can increase the brand value and business value of the company. Trademark registration requires adequate legal certainty to provide protection and increase the value of the company's brand and business.

ANALISIS PENGATURAN HAK IMUNITAS TERHADAP ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT (DPR) YANG TERJERAT KASUS HUKUM Agus Surya Manika; Ni Made Trisna Dewi; A.A. Mas Adi Trinaya Dewi
Jurnal Komunikasi Hukum Vol 9 No 2 (2023): Agustus, Jurnal Komunikasi Hukum
Publisher : Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial Universitas Pendidikan Ganesha Singaraja

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.23887/jkh.v9i2.65367

This article discusses the regulation of immunity rights granted to members of the People's Representative Council (DPR) who are involved in legal cases. The main objective of this research is to analyze the regulation and impact of immunity rights on DPR members involved in legal cases. This research utilizes a document analysis method to examine the regulations and laws related to DPR immunity rights, as well as case studies involving DPR members implicated in legal cases. The data used in this research are sourced from legal documents, court rulings, and media reports. The research findings indicate that the immunity rights granted to DPR members provide special legal protection that restricts their detention, arrest, and prosecution during their term in office. However, the use of these immunity rights also raises various controversies, especially when DPR members are involved in legal cases involving corruption or other serious violations.

Title

Found 13 Documents
Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title Search

Found 13 Documents Search

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 13 Documents
Search