Claim Missing Document
Check
Articles

Found 13 Documents
Search

Penyuluhan Hukum Menata Perkawanan Sebelum Perkawinan di Desa Nyuh Kuning Ubud Gianyar Dewi, Ni Made Liana; Satriana , I Made Wahyu Chandra; Dewi, A.A Mas Adi Trinaya; Manika , Agus Surya; Cantika , Anak Agung Linda; Dewi, Ni Made Trisna; Satin, I Wayan Windhu; Murni, Maria Apolonia
Journal Of Human And Education (JAHE) Vol. 4 No. 2 (2024): Journal Of Human And Education (JAHE)
Publisher : Universitas Pahlawan Tuanku Tambusai

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.31004/jh.v4i2.839

Abstract

Proses perkawanan atau pertemanan biasanya diawali dengan perkenalan yang berarti telah terbangun hubungan yang baik. Menata suatu hubungan yang baik bagi setiap insan sangat diperlukan semasa menata perkawanan terlebih lagi memasuki jenjang perkawinan. Undang – Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa. Oleh sebab itu generasi muda harus memiliki kesiapan mental, fisik, dan juga finansial dalam menghadapi perkawinan sehingga mengetahui konsekuensi atau akibat hukum yang timbul setelah terjadinya perkawinan.
Reaktualisasi Nilai Pancasila Dalam Pembangunan Hukum Nasional Di Era Globalisasi Ni Made Trisna Dewi
IJOLARES: Indonesian Journal of Law Research Vol. 3 No. 1 (2025): IJOLARES : Indonesian Journal of Law Research
Publisher : CV Tirta Pustaka Press

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.60153/ijolares.v3i1.95

Abstract

Di era globalisasi sekarang, tidak mungkin negara dapat membendung pengaruhnya. Salah satu nilai terpenting suatu bangsa di era globalisasi ini adalah tetap menjunjung tinggi perkembangan hukum dalam masyarakatnya. Di tengah gempuran globalisasi hukum harus mampu menyeimbangkan antara nilai-nilai fundamental Pancasila dengan pengaruh globalisasi agar dapat tetap berfungsi dalam masyarakat. Hal ini menciptakan tantangan bagi hukum nasional untuk menyeimbangkan nilai lokal dengan tuntutan global. Jenis penelitian yang dipergunakan adalah jenis peneltian deskriptif kualitatif. Sumber data yang digunakan berasal dari data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan studi literatur. Hasil dari penelitian ini, bahwa reaktualisasi nilai pancasila dalam pembangunan hukum nasional di era globalisasi adalah nilai-nilai Pancasila, sebagai dasar ideologi dan sumber hukum berperan sebagai filter dalam integrasi nilai global tanpa mengorbankan kearifan lokal. Hukum positif di Indonesia yang merupakan cerminan nilai-nilai Pancasila berperan mengharmonisasikan antara nilai-nilai global dan lokal, sehingga menciptakan tatanan hukum yang berkeadilan dan berkelanjutan dalam era globalisasi.
KEKUATAN HUKUM TANDA TANGAN DIGITAL DALAM PEMBUKTIANSENGKETA PERDATA MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN2008 TENTANG INFORMASI DANTRANSAKSI ELEKTRONIK Ni Made Trisna Dewi; Ni Made Rai Sukardi
Jurnal Ilmiah Raad Kertha Vol. 6 No. 2 (2023): Jurnal Ilmiah Raad Kertha
Publisher : Universitas Mahendradatta

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.47532/6jpg6q89

Abstract

Digital signatures can provide a greater guarantee of document security than regular signatures. The recipient of the electronic message which is affixed with a digital signature can check whether the message really came from the correct sender and whether the message has been altered after being signed either intentionally or unintentionally in the case of electronic payment systems. The formulation of this research problem is how the authenticity of digital signatures according to Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions and how the legal power of digital signatures in proving civil disputes is reviewed from Law Number 11 of 2008 concerning Electronic Information and Transactions. The research method used in this research is a type of normative research. The results of the discussion in this study are as follows: It needs to be well understood by legal practitioners that an electronic signature, not a scanned signature image is then placed on a document, so that a document is impressed (on a computer monitor screen) signed. The actual definition of an electronic signature (according to the ITE Law) can be made in various ways, including by means of a digital code that is attached to an electronically transmitted message, which will specifically provide a special identification of the sender. The strength of the burden of proof inherent in digital signatures in terms of proving that civil procedural law has the strength of the evidence burden at the level of an underhanded deed (ABT), therefore the strength of the evidence load inherent in signatures in electronic mail is only the strength of formal proof and material proof.