Article Per Year (5 Year)
p-Index From 2020 - 2025
1.197
P-Index
This Author published in this journals
All Journal YUSTISI Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan Jurnal Kesehatan Al-Irsyad Yustisi: Jurnal Hukum dan Hukum Islam Jurnal Kesehatan Bidkemas
Ella Nurlailasari
Unknown Affiliation
Computer Science & IT Education Health Professions Nursing Public Health Other

Published : 7 Documents Claim Missing Document
Claim Missing Document
Check
Articles

Found 7 Documents
Search

 1 
PERBEDAAN TARIF ASUHAN KEHAMILAN DAN PERSALINAN ANTARA PESERTA BPJS KESEHATAN DAN NON-BPJS KESEHATAN Astri Nurdiana; Ella Nurlailasari
Jurnal Kesehatan Al-Irsyad Vol. 13 No. 1 (2020): Vol. 13, No. 1 Edisi Maret 2020
Publisher : UPT PPM Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Al Irsyad Al Islamiyyah Cilacap

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (0.036 KB) | DOI: 10.36760/jka.v13i1.29

Abstract

Enforcement of national health insurance organized through Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan experiences various polemics, one of which relates to financing for midwifery care listed in Permenkes No. 52 of 2016 concerning health service fare standards in the health insurance program, whether the standard tariff can cover the needs of services provided by midwives in rural or urban areas or not. The result found that there is no difference in antenatal care tariff between urban and rural areas (p>0.05), while there are differences in antenatal care tariff between urban tariff and UHC tariff standard (p<0.05), additionally there are significant different between both normal and childbirth with emergency condition tariff of UHC and urban and rural areas tariff (p< 0.05)
Evaluation of Midwifery Care Standard Policy BPJS Health Participants Astri Nurdiana; Ella Nurlailasari
Jurnal Ilmu dan Teknologi Kesehatan Vol 7 No 2 (2020): Maret 2020
Publisher : Poltekkes Kemenkes Jakarta III

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | Full PDF (370.982 KB) | DOI: 10.32668/jitek.v7i2.320

Abstract

Enforcement of national health insurance organized through Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan (BPJS) experiences various polemics, one of which relates to financing for midwifery care listed in Permenkes No. 52 of 2016 concerning health service fare standards in the health insurance program, whether the standard rate can cover the needs of services provided by midwives in rural or urban areas or not. The result found that there is no difference in midwifery care fare between urban and rural areas (p>0.05), but there are differences in midwifery care fare between rural and BPJS fare standard (p<0.05) and between urban fare and BPJS fare standard (p< 0.05)
EVALUASI KEBIJAKAN STANDAR TARIF ASUHAN NIFAS DAN BAYI BARU LAHIR PESERTA BPJS KESEHATAN DI KABUPATEN KARAWANG Ella Nurlailasari; Astri Nurdiana
JURNAL KESEHATAN BIDKEMAS RESPATI Vol. 11 No. 1 (2020): Februari 2020
Publisher : STIKes Respati

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.48186/bidkes.v11i1.233

Abstract

Pembiayaan kesehatan dapat menentukan kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan, di Kabupaten Karawang ditemukan bahwa kasus preeklampsia dan perdarahan masih menjadi dua penyebab utama kematian ibu, selain itu periode kematian mayoritas terjadi pada masa nifas (50%), penelitian ini bertujuan untuk melakukan kajian lebih lanjut apakah tarif asuhan kebidanan pada masa nifas dan bayi abru lahir yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan dapat menutup seluruh pelayanan yang diberikan oleh bidan, Penelitian ini merupakan penelitian analitik komparatif membandingkan tarif 2 kelompok tidak berpasangan yaitu tarif pelayanan nifas dan bayi baru lahir non BPJS Kesehatan diperkotaan dan dipedesaan yang kemudian dibandingkan dengan standar tarif yang telah ditetapkan oleh BPJS Kesehatan. Pengumpulan data dilakukan melalui survei langsung pada bidan yang dijadikan responden penelitian, dengan jumlah sampel sebanyak 31 bidan setiap kelompok. Hasil penelitian didapatkan adanya perbedaan tarif asuhan pasca salin antara tarif di pedesaan dan BPJS serta antara tarif di perkotaan dan tarif BPJS (P kurang dari 0.05) dan perbedaan tarif asuhan bayi baru lahir antara tarif di pedesaan dan BPJS (p kurang dari 0,05) serta antara tarif di perkotaan dan tarif BPJS (p kurang dari 0,05). Adapun nilai tengah tarif yang berlaku pada umumnya sebesar Rp.50.000 baik untuk kunjungan nifas maupun bayi baru lahir, sehingga standarisasi tarif kunjungan nifas dan bayi yang ditetapkan BPJS Kesehatan masih jauh dibawah nilai tengah tersebut, sehingga pemerintah sudah saatnya untuk meningkatkan standar tarif BPJS yang telah ditetapkan tersebut. Kata kunci: Bidan; BPJS; Evaluasi; Nifas; Tarif
PRINSIP TERITORIAL DAN KAITANNYA DENGAN CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Nadia Nuraini Hasni; Teuku Syahrul Ansari; Ella Nurlailasari
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18883

Abstract

Kepailitan lintas batas terjadi ketika aset atau utang debitur tersebar, atau ketika debitur berada di bawah yurisdiksi pengadilan dari lebih dari satu negara. Prinsip teritorialitas mengatakan akibat dari pernyataan pailit, termasuk proses serta penyelesaiannya, hanya berlaku dalam wilayah pengadilan yang menangani kasus kepailitan tersebut berada. Oleh karena itu, putusan pailit dari pengadilan suatu negara memiliki dampak di yurisdiksi negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang menyusun kalimat secara sistematis, logis, dan efektif untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman terhadap hasil analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memberikan kekuatan eksekusi pada putusan kepailitan lintas batas di Indonesia, diperlukan perjanjian bilateral atau acuan pada UNCITRAL Model Law 1967. Kata kunci: Cross Border Insolvency, Pailit, Prinsip Teritorial.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK DALAM SENGKETA HAK MEREK POLO BY RALPH LAUREN Nadia Nuraini Hasni; Tri Setiady; Ella Nurlailasari
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18884

Abstract

Sengketa pengalihan hak antara Mohindar H.B dengan PT Manggala Putra Perkasa diakibatkan oleh Mohindar H.B yang tidak terima merek yang dimilikinya digunakan karena Mohindar merasa sebagai pemilik yang sah dengan perjanjian peralihan hak dengan Jon Whiteley tahun 1986, lalu Mohindar menggugat PT Manggapa Putra Perkasa ke Pengadilan Niaga Jakpus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang meneliti hukum yang tertulis dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Pendekatan ini tidak mencakup analisis aspek implementasi atau penerapan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu menyusun data secara teratur, runtut, logis, dan efektif untuk mempermudah interpretasi serta pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yaitu pengalihan hak antara Jon Whiteley dengan PT Manggala Putra Perkasa tidak sah karena pengalihan hak hanya bisa dilakukan satu kali, di mana Jon Whiteley sudah melakukan pengalihan hak tersebut kepada Mohindar sebelumnya, dan Hakim yang mengadili perkara tersebut memenangkan Mohindar dengan melihat aspek bukti-bukti surat, pendaftaran, dan itikad baik. Kata Kunci: Sengketa, Merek, Polo by Ralph Lauren.
PRINSIP TERITORIAL DAN KAITANNYA DENGAN CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA Nadia Nuraini Hasni; Teuku Syahrul Ansari; Ella Nurlailasari
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18883

Abstract

Kepailitan lintas batas terjadi ketika aset atau utang debitur tersebar, atau ketika debitur berada di bawah yurisdiksi pengadilan dari lebih dari satu negara. Prinsip teritorialitas mengatakan akibat dari pernyataan pailit, termasuk proses serta penyelesaiannya, hanya berlaku dalam wilayah pengadilan yang menangani kasus kepailitan tersebut berada. Oleh karena itu, putusan pailit dari pengadilan suatu negara memiliki dampak di yurisdiksi negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang menyusun kalimat secara sistematis, logis, dan efektif untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman terhadap hasil analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memberikan kekuatan eksekusi pada putusan kepailitan lintas batas di Indonesia, diperlukan perjanjian bilateral atau acuan pada UNCITRAL Model Law 1967. Kata kunci: Cross Border Insolvency, Pailit, Prinsip Teritorial.
ANALISIS HUKUM TERHADAP PENGALIHAN HAK DALAM SENGKETA HAK MEREK POLO BY RALPH LAUREN Nadia Nuraini Hasni; Tri Setiady; Ella Nurlailasari
YUSTISI Vol 12 No 1 (2025)
Publisher : Universitas Ibn Khaldun Bogor

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18884

Abstract

Sengketa pengalihan hak antara Mohindar H.B dengan PT Manggala Putra Perkasa diakibatkan oleh Mohindar H.B yang tidak terima merek yang dimilikinya digunakan karena Mohindar merasa sebagai pemilik yang sah dengan perjanjian peralihan hak dengan Jon Whiteley tahun 1986, lalu Mohindar menggugat PT Manggapa Putra Perkasa ke Pengadilan Niaga Jakpus. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif, yaitu metode yang meneliti hukum yang tertulis dengan mempertimbangkan berbagai perspektif. Pendekatan ini tidak mencakup analisis aspek implementasi atau penerapan hukum. Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif, yaitu menyusun data secara teratur, runtut, logis, dan efektif untuk mempermudah interpretasi serta pemahaman hasil analisis. Hasil analisis yaitu pengalihan hak antara Jon Whiteley dengan PT Manggala Putra Perkasa tidak sah karena pengalihan hak hanya bisa dilakukan satu kali, di mana Jon Whiteley sudah melakukan pengalihan hak tersebut kepada Mohindar sebelumnya, dan Hakim yang mengadili perkara tersebut memenangkan Mohindar dengan melihat aspek bukti-bukti surat, pendaftaran, dan itikad baik. Kata Kunci: Sengketa, Merek, Polo by Ralph Lauren.
Co-Authors Astri Nurdiana Nadia Nuraini Hasni Teuku Syahrul Ansari tri setiady