Articles
<![CDATA[Negara, BUMN dan Peranan Hukum Dalam Pembangunan Ekonomi: Refleksi Seorang Advokat ]]>
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>
<![CDATA[ Konfrontasi: Jurnal Kultural, Ekonomi dan Perubahan Sosial Vol 5 No 2 (2018): Konfrontasi, July ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
Full PDF (599.723 KB)
|
DOI: 10.33258/konfrontasi2.v7i2.15
<![CDATA[In developing the Business Judgment System for State-Owned Enterprises (Persero) in Indonesian Economic Law, it is necessary to elaborate on the theory of the role of law in economic development. According to J.D. Mrs. Hart has three elements that must be developed in the legal system so that the law plays a role in economic development, namely predictability (stability), stability (stabilitiy), justice (fairness). The role of the law, basically refers to the main purpose of the law, which is to create an orderly society. Order and balance in society need to be achieved, so that human interests will be protected in achieving their goals. In general, the law functions to divide rights and obligations, regulate how to solve legal problems and maintain legal certainty.]]>
<![CDATA[BUMN (State-Owned Enterprises) As a Corporation: A Reflection from Indonesia ]]>
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>;
<![CDATA[Herdi Sahrasad]]>;
<![CDATA[Muhammad Ridwan]]>;
<![CDATA[Imam Budi Santoso]]>
<![CDATA[ Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal) Vol 5, No 3 (2022): Budapest International Research and Critics Institute August ]]>
Publisher : <![CDATA[Budapest International Research and Critics University ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.33258/birci.v5i3.6127
<![CDATA[This paper describes the role of BUMN (State-Owned Enterprises) as a corporation based on experience in Indonesia. In this context, this paper explains that various studies on the factors of legal certainty and legal relations and growth show that law enforcement is especially important for companies, including BUMN (State-Owned Enterprises). In this case, an independent court is the central institution for upholding the law. Likewise, laws and regulations, for example in the field of capital market law, which prohibit insider trading, for example, lead to the development of the capital market. Likewise, the study of the role of banking law where regulations that encourage and facilitate private monitoring of banks tend to strengthen the appearance of banks, reduce bad loans and strengthen bank stability. In sum, BUMN as one of the actors of economic activity in the national economy has an important role in realizing the welfare of the community. For this reason, the BUMN Law wants to optimize the implementation of the role of BUMN in the national economy in order to realize public welfare. Optimizing the role of SOEs is carried out professionally.]]>
<![CDATA[KETIDAK PATUHAN PERUSAHAAN DALAM MEMBAYAR PESANGON DAN DAMPAKNYA TERHADAP GUGATAN PAILIT KARYAWAN ]]>
<![CDATA[Alin Kosasih]]>;
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18875
<![CDATA[Gugatan pailit menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh oleh karyawan/pekerja sebagai upaya untuk memperoleh hak-hak pekerja, sementara belum ada yang menjelaskan bagaimana dampak negatif bagi pesangon pekerja yang belum dibayarkan karena putusan pengadilan, oleh karena itu peneliti menjelaskan dampak negatif terhadap ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar pesangon,dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampak dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul, khususnya dalam konteks gugatan pailit yang diajukan oleh karyawan.tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengindetifikasi dan menjelaskan bagaimana dampak dari ketidakpatuhan pembayaran pensangon PHK oleh perusahaan yang mengakibatkan terjadinya gugatan pailit oleh karyawan penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak karyawan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode dan pengumpulan data menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) temuan dari penelitian ini adalah tingkat ketidakpatuhan pembayaran pesangon kepada karyawan yang terPHK hal ini kemudian berdampak pada gugatan oleh karyawan alasan dari ketidakpatuhan ini antara lain (1) faktor keuangan (2) kurangnya kesadaran hak hak karywan (3) kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Kata kunci: Pailit, Pesangon karyawan, ketidakpatuhan]]>
<![CDATA[PRINSIP TERITORIAL DAN KAITANNYA DENGAN CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nadia Nuraini Hasni]]>;
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>;
<![CDATA[Ella Nurlailasari]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18883
<![CDATA[Kepailitan lintas batas terjadi ketika aset atau utang debitur tersebar, atau ketika debitur berada di bawah yurisdiksi pengadilan dari lebih dari satu negara. Prinsip teritorialitas mengatakan akibat dari pernyataan pailit, termasuk proses serta penyelesaiannya, hanya berlaku dalam wilayah pengadilan yang menangani kasus kepailitan tersebut berada. Oleh karena itu, putusan pailit dari pengadilan suatu negara memiliki dampak di yurisdiksi negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang menyusun kalimat secara sistematis, logis, dan efektif untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman terhadap hasil analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memberikan kekuatan eksekusi pada putusan kepailitan lintas batas di Indonesia, diperlukan perjanjian bilateral atau acuan pada UNCITRAL Model Law 1967. Kata kunci: Cross Border Insolvency, Pailit, Prinsip Teritorial.]]>
<![CDATA[KETIDAK PATUHAN PERUSAHAAN DALAM MEMBAYAR PESANGON DAN DAMPAKNYA TERHADAP GUGATAN PAILIT KARYAWAN ]]>
<![CDATA[Alin Kosasih]]>;
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18875
<![CDATA[Gugatan pailit menjadi salah satu opsi yang dapat ditempuh oleh karyawan/pekerja sebagai upaya untuk memperoleh hak-hak pekerja, sementara belum ada yang menjelaskan bagaimana dampak negatif bagi pesangon pekerja yang belum dibayarkan karena putusan pengadilan, oleh karena itu peneliti menjelaskan dampak negatif terhadap ketidakpatuhan perusahaan dalam membayar pesangon,dan faktor-faktor yang melatarbelakanginya, serta dampak dan konsekuensi hukum yang mungkin timbul, khususnya dalam konteks gugatan pailit yang diajukan oleh karyawan.tujuan dari penilitian ini adalah untuk mengindetifikasi dan menjelaskan bagaimana dampak dari ketidakpatuhan pembayaran pensangon PHK oleh perusahaan yang mengakibatkan terjadinya gugatan pailit oleh karyawan penelitian ini diharapkan dapat ditemukan solusi yang lebih efektif untuk melindungi hak-hak karyawan sekaligus menjaga keberlangsungan usaha, penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif dengan menggunakan spesifikasi penelitian deskriptif analitis, metode dan pengumpulan data menggunakan Teknik pengumpulan data studi kepustakaan (library research) temuan dari penelitian ini adalah tingkat ketidakpatuhan pembayaran pesangon kepada karyawan yang terPHK hal ini kemudian berdampak pada gugatan oleh karyawan alasan dari ketidakpatuhan ini antara lain (1) faktor keuangan (2) kurangnya kesadaran hak hak karywan (3) kurangnya pengawasan dari pihak terkait. Kata kunci: Pailit, Pesangon karyawan, ketidakpatuhan]]>
<![CDATA[PRINSIP TERITORIAL DAN KAITANNYA DENGAN CROSS BORDER INSOLVENCY DALAM HUKUM KEPAILITAN DI INDONESIA ]]>
<![CDATA[Nadia Nuraini Hasni]]>;
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>;
<![CDATA[Ella Nurlailasari]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 12 No 1 (2025) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v12i1.18883
<![CDATA[Kepailitan lintas batas terjadi ketika aset atau utang debitur tersebar, atau ketika debitur berada di bawah yurisdiksi pengadilan dari lebih dari satu negara. Prinsip teritorialitas mengatakan akibat dari pernyataan pailit, termasuk proses serta penyelesaiannya, hanya berlaku dalam wilayah pengadilan yang menangani kasus kepailitan tersebut berada. Oleh karena itu, putusan pailit dari pengadilan suatu negara memiliki dampak di yurisdiksi negara tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yang menyusun kalimat secara sistematis, logis, dan efektif untuk memudahkan interpretasi dan pemahaman terhadap hasil analisis. Penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk memberikan kekuatan eksekusi pada putusan kepailitan lintas batas di Indonesia, diperlukan perjanjian bilateral atau acuan pada UNCITRAL Model Law 1967. Kata kunci: Cross Border Insolvency, Pailit, Prinsip Teritorial.]]>
<![CDATA[PENERAPAN SECURITY FOR COSTS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Afrizal Hadi Permana]]>;
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15207
<![CDATA[Security for costs adalah jenis tindakan transisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam arbitrase, baik melalui undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan praktik arbitrase internasional terkait security for costs dengan undang-undang arbitrase yang berlaku di Indonesia. Dimana penelitian ini juga membahas Security for Costs dapat dimasukkan dengan kategori Interim Measures atau putusan sela yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bagaimana majelis arbitrase dapat memerintahkan Security for Costs berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan kajian terhadap peraturan - peraturan mengenai arbitrase nasional dan internasional. Hipotesa penelitian yaitu Security for costs sebagai salah satu bentuk dari interim measures dapat menggunakan Pasal 32 UU Arbitrase, dasarnya interim masures dalam praktek arbitrase pada umumnya sama dengan putusan sela sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU Arbitrase Indonesia dan Pasal 19 (5) BANI Rules sehingga kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar kewenangan bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk memberikan perintah security for costs. Kata kunci : Security for Costs; Interim Masures; Arbitrase.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH ]]>
<![CDATA[Muhamad Haris Zulkarnaen Sitompul]]>;
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15208
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan kepastian hukum pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Metode penelitian ini menggunakan merupakan kajian hukum normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk mencari jawaban yang tepat dengan menguji kebenaran melalui ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dalam kitab-kitab hukum positif atau kitab-kitab agama. Hasil penelitian ini adalah perkembangan sistem ekonomi syariah dan perlunya penyesuaian norma hukum dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam konteks tersebut. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendirian badan mediasi syariah. Fokusnya adalah penerapan aturan atau standar hukum positif terkait kepastian hukum dalam penegakan dan pembatalan putusan arbitrase syariah, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. PMK.93/PUU-X/2012. Terdapat ketentuan hukum yang kontradiktif mengenai kewenangan untuk melaksanakan dan mengesampingkan putusan arbitrase. Meskipun Mahkamah Agung telah mengambil langkah-langkah hukum dan politik untuk menyelesaikan dualitas kekuasaan ini dalam waktu singkat, untuk solusi jangka panjang, peraturan perundang-undangan yang ada harus direformasi guna menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Kata kunci: kepastian hukum; penegakan; arbitrase syariah]]>
<![CDATA[PENERAPAN SECURITY FOR COSTS DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 30 TAHUN 1999 TENTANG ARBITRASE DAN ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA ]]>
<![CDATA[Afrizal Hadi Permana]]>;
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15207
<![CDATA[Security for costs adalah jenis tindakan transisi. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hukum yang berlaku dalam arbitrase, baik melalui undang-undang maupun peraturan yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Selain itu, penelitian ini juga akan membandingkan praktik arbitrase internasional terkait security for costs dengan undang-undang arbitrase yang berlaku di Indonesia. Dimana penelitian ini juga membahas Security for Costs dapat dimasukkan dengan kategori Interim Measures atau putusan sela yang disebut dalam Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan bagaimana Alternatif Penyelesaian Sengketa dan bagaimana majelis arbitrase dapat memerintahkan Security for Costs berdasarkan Pasal 32 ayat (1) Undang – Undang No. 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Metode yang digunakan adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan kajian terhadap peraturan - peraturan mengenai arbitrase nasional dan internasional. Hipotesa penelitian yaitu Security for costs sebagai salah satu bentuk dari interim measures dapat menggunakan Pasal 32 UU Arbitrase, dasarnya interim masures dalam praktek arbitrase pada umumnya sama dengan putusan sela sebagaimana dimaksud Pasal 32 UU Arbitrase Indonesia dan Pasal 19 (5) BANI Rules sehingga kedua pasal tersebut dapat dijadikan dasar kewenangan bagi arbiter atau majelis arbitrase untuk memberikan perintah security for costs. Kata kunci : Security for Costs; Interim Masures; Arbitrase.]]>
<![CDATA[KEPASTIAN HUKUM EKSEKUSI DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE SYARIAH ]]>
<![CDATA[Muhamad Haris Zulkarnaen Sitompul]]>;
<![CDATA[Teuku Syahrul Ansari]]>
<![CDATA[ YUSTISI Vol 10 No 3 (2023) ]]>
Publisher : <![CDATA[Universitas Ibn Khaldun Bogor ]]>
Show Abstract
|
Download Original
|
Original Source
|
Check in Google Scholar
|
DOI: 10.32832/yustisi.v10i3.15208
<![CDATA[Penelitian ini bertujuan kepastian hukum pelaksanaan eksekusi dan pembatalan putusan arbitrase syariah. Metode penelitian ini menggunakan merupakan kajian hukum normatif atau doktrinal yang bertujuan untuk mencari jawaban yang tepat dengan menguji kebenaran melalui ketentuan-ketentuan hukum yang tertulis dalam kitab-kitab hukum positif atau kitab-kitab agama. Hasil penelitian ini adalah perkembangan sistem ekonomi syariah dan perlunya penyesuaian norma hukum dalam menyelesaikan sengketa yang muncul dalam konteks tersebut. Salah satu solusi yang diusulkan adalah pendirian badan mediasi syariah. Fokusnya adalah penerapan aturan atau standar hukum positif terkait kepastian hukum dalam penegakan dan pembatalan putusan arbitrase syariah, terutama setelah Putusan Mahkamah Konstitusi No. PMK.93/PUU-X/2012. Terdapat ketentuan hukum yang kontradiktif mengenai kewenangan untuk melaksanakan dan mengesampingkan putusan arbitrase. Meskipun Mahkamah Agung telah mengambil langkah-langkah hukum dan politik untuk menyelesaikan dualitas kekuasaan ini dalam waktu singkat, untuk solusi jangka panjang, peraturan perundang-undangan yang ada harus direformasi guna menjamin kepastian hukum bagi para pencari keadilan. Kata kunci: kepastian hukum; penegakan; arbitrase syariah]]>
