Garuda - Garba Rujukan Digital

Muhtar, Entang Adhy

Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Padjadjaran

Author-ID : 1619147

Arts Humanities Computer Science & IT Decision Sciences, Operations Research & Management Economics, Econometrics & Finance Education Environmental Science Languange, Linguistic, Communication & Media Law, Crime, Criminology & Criminal Justice Public Health Social Sciences Transportation Other

Published : 14 Documents Claim Missing Document

Claim Missing Document

Articles

Title

1

COORDINATION OF POSYANDU OPERATIONAL WORK GROUP IN REVITALIZATION OF POSYANDU IN BANDUNG REGENCY Inas Qori ‘Aina; Entang Adhy Muhtar; Nina Karlina
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 13, No 2 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v13i2.38235

Penelitian ini membahas tentang koordinasi kelompok kerja operasional posyandu dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung. Kebijakan mengenai revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung telah ditetapkan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 32 Tahun 2016 Tentang Revitaliasi Posyandu dan didukung dengan pembentukan Pokjanal Posyandu Kabupaten Bandung. Dalam pelaksanaan revitalisasi posyandu diperlukan koordinasi yang baik antar pihak yang terlibat dalam pokjanal posyandu maupun pokja posyandu, namun dalam kenyatannya koordinasi kelompok kerja operasional posyandu dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung belum berjalan sesuai harapan sehingga menarik untuk diteliti oleh penulis. Metode penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan tujuan untuk memahami, menganalisis dan menjelaskan berbagai aspek yang ada pada Koordinasi dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung. Teori yang dikemukakan Bose (2012) dijadikan sebagai acuan (guidance) di dalam penelitian ini yaitu enam teknik koordinasi yang efektif yakni tujuan yang jelas, garis wewenang dan tanggung jawab yang jelas, program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi efektif serta kepemimpinan dan pengawasan yang efektif. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa koordinasi yang telah dilakukan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kelompok kerja operasional dalam revitalisasi posyandu di Kabupaten Bandung sudah memiliki tujuan yang jelas serta pembagian tugas dan wewenang yang jelas. Pada teknik lainnya yaitu program dan kebijakan yang tepat dan berkelanjutan, kerjasama, komunikasi yang efektif, serta kepemimpinan dan pengawasan yang efektif belum cukup baik untuk diterapkan. ABSTRACTThis study discussed the coordination of posyandu operational working group in the revitalization of posyandu in Bandung Regency. The policy on the revitalization of posyandu in Bandung Regency has been stipulated in The Regent of Bandung Regulation No. 32 of 2016 concerning The Revitaliation of Posyandu and supported by the establishment of Pokjanal Posyandu Bandung Regency. In the implementation of the revitalization of posyandu required good coordination between parties involved in the pokjanal posyandu and pokja posyandu, but in the absence of coordination of the operational working group of posyandu in the revitalization of posyandu in Bandung regency has not run as expected so it is interesting to be researched by the author. The research method used by the authors in this study is qualitative research method with the aim to understand, analyze and explain various aspects of coordination in the revitalization of posyandu in Bandung Regency. The theory put forward by Bose (2012) is used as a reference (guidance) in this study, namely six effective coordination techniques, namely clear objectives, clear lines of authority and responsibility, appropriate and sustainable programs and policies, cooperation, effective communication and effective leadership and supervision. The results of the research showed that the coordination that has been done by the parties involved in the operational working group in the revitalization of posyandu in Bandung Regency already has a clear purpose as well as a clear division of duties and authorities. In other techniques, namely appropriate and sustainable programs and policies, cooperation, effective communication, and effective leadership and supervision are not good enough to be implemented.

JEJARING KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) MELALUI PEROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG Firda Pujianti; Entang Adhy Muhtar; Tomi Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 2 (2023): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Februari 2023
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i2.45112

This research describes an overview of the policy network in the implementation of Child Friendly City policies that focus on programs for the protection and handling of victims of violence against children in the city of Bandung which is a derivative of the Child Friendly City policy in cluster 5, namely special protection. This research is motivated by the existence of problems regarding the unintegrated process of implementing protection programs and handling victims of violence against children in the city of Bandung, the author's interest in researching the implementation of protection programs and handling victims of violence against children involving many actors from the Government, Non-Governmental Organizations, and the Business World. . The theory that is used as a reference in this research is according to Frans Van Waarden (1992), the policy network can be seen from seven dimensions, namely actors, function, structures, institutionalization, rules of conduct, power relations, and actor strategies. This study uses descriptive qualitative research methods The results of the research revealed that the program for the protection and handling of victims of violence against children was not optimal because there were still aspects that were not running optimally, including the dimensions of actors, structure, institutionalization and power relations. First, the actor has not involved the mass media. Second, Second, less than optimal coordination, because there are no implementing instructions, so coordination throwing each other. Third, the same tasks occur, the required resources have not fulfilled due to unscheduled coordination meetings and program activities. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai jejaring kebijakan dalam pelaksanaan kebijkan Kota Layak Anak yang berfokus pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang merupakan turunan dari kebijakan Kota Layak Anak pada klaster 5 yaitu perlindungan khusus. Penelitian ini dilatarbelakngi dengan adanya permasalahan mengenai tidak terintegrasinya proses pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung, ketertarikan penulis dalam meneliti pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak aktor baik dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha. teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini ialah menurut Frans Van Waarden (1992), jejaring kebijakan dapat dilihat dari tujuh dimensi, yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Pelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan, serta Strategi Aktor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan, program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak belum optimal karena masih ditemukan aspek yang belum berjalan secara maksimal diantaranya pada dimensi aktor, pelembagaan, dan hubungan kekuasaan. Pertama, aktor belum melibatkan media massa. Kedua, koordinasi yang kurang optimal, karena tidak adanya petunjuk pelaksana, sehingga terdapat koordinasi yang saling melempar. Ketiga, terjadi pembagian tugas yang sama, belum terpenuhinya sumberdaya yang dibutuhkan karena tidak terjadwalnya pertemuan rapat koordinasi maupun kegiatan program.

JEJARING KEBIJAKAN DALAM PELAKSANAAN KEBIJAKAN KOTA LAYAK ANAK (KLA) MELALUI PEROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENANGANAN KORBAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI KOTA BANDUNG Firda Pujianti; Entang Adhy Muhtar; Tomi Setiawan
JANE - Jurnal Administrasi Negara Vol 14, No 1 (2022): JANE (Jurnal Administrasi Negara)-Agustus 2022
Publisher : Universitas Padjadjaran

Show Abstract | Download Original | Original Source | Check in Google Scholar | DOI: 10.24198/jane.v14i1.41373

This research describes an overview of the policy network in the implementation of Child Friendly City policies that focus on programs for the protection and handling of victims of violence against children in the city of Bandung which is a derivative of the Child Friendly City policy in cluster 5, namely special protection. This research is motivated by the existence of problems regarding the unintegrated process of implementing protection programs and handling victims of violence against children in the city of Bandung, the author's interest in researching the implementation of protection programs and handling victims of violence against children involving many actors from the Government, Non-Governmental Organizations, and the Business World. . The theory that is used as a reference in this research is according to Frans Van Waarden (1992), the policy network can be seen from seven dimensions, namely actors, function, structures, institutionalization, rules of conduct, power relations, and actor strategies. This study uses descriptive qualitative research methods The results of the research revealed that the program for the protection and handling of victims of violence against children was not optimal because there were still aspects that were not running optimally, including the dimensions of actors, structure, institutionalization and power relations. First, the actor has not involved the mass media. Second, Second, less than optimal coordination, because there are no implementing instructions, so coordination throwing each other. Third, the same tasks occur, the required resources have not fulfilled due to unscheduled coordination meetings and program activities. Penelitian ini memberikan gambaran mengenai jejaring kebijakan dalam pelaksanaan kebijkan Kota Layak Anak yang berfokus pada program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung yang merupakan turunan dari kebijakan Kota Layak Anak pada klaster 5 yaitu perlindungan khusus. Penelitian ini dilatarbelakngi dengan adanya permasalahan mengenai tidak terintegrasinya proses pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak di Kota Bandung, ketertarikan penulis dalam meneliti pelaksanaan program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak yang melibatkan banyak aktor baik dari Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat, dan Dunia Usaha. teori yang dijadikan acuan dalam penelitian ini ialah menurut Frans Van Waarden (1992), jejaring kebijakan dapat dilihat dari tujuh dimensi, yaitu Aktor, Fungsi, Struktur, Pelembagaan, Aturan Bertindak, Hubungan Kekuasaan, serta Strategi Aktor. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif. Hasil penelitian mengungkapkan, program perlindungan dan penanganan korban kekerasan terhadap anak belum optimal karena masih ditemukan aspek yang belum berjalan secara maksimal diantaranya pada dimensi aktor, pelembagaan, dan hubungan kekuasaan. Pertama, aktor belum melibatkan media massa. Kedua, koordinasi yang kurang optimal, karena tidak adanya petunjuk pelaksana, sehingga terdapat koordinasi yang saling melempar. Ketiga, terjadi pembagian tugas yang sama, belum terpenuhinya sumberdaya yang dibutuhkan karena tidak terjadwalnya pertemuan rapat koordinasi maupun kegiatan program.

Title Search

Found 3 Documents Search Journal : JANE (Jurnal Administrasi Negara)

Abstract

Abstract

Abstract

Title

Found 3 Documents
Search
Journal : JANE (Jurnal Administrasi Negara)